Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PDIP

  • Fokus Bimtek Ribuan Kader, PDIP Bantah Konsolidasi Megawati Jelang Kongres

    Fokus Bimtek Ribuan Kader, PDIP Bantah Konsolidasi Megawati Jelang Kongres

    Jakarta, Beritasatu.com – Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk ribuan kader PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, tidak terkait dengan konsolidasi politik untuk mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP menjelang kongres pada April 2025.

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan hal itu di lokasi, Jumat (24/1/2025). Menurut dia, acara tersebut murni bertujuan memberikan pembekalan kepada anggota DPRD dari fraksi PDIP di seluruh Indonesia.

    “Oh, enggak. Enggak ada hubungan antara bimtek ini dengan konsolidasi jelang kongres,” katanya.

    Deddy menjelaskan bimtek ini diikuti 3.214 anggota DPRD dari fraksi PDIP. Apalagi, sekitar 50% di antaranya merupakan kader baru.

    Oleh karena itu, pembekalan atau Bimtek DPRD PDIP dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait kebijakan pemerintah pusat, sistem ketatanegaraan, serta sinkronisasi dengan kebijakan DPP PDIP dan fraksi PDIP di DPR.

    “Kita butuh memberikan suntikan pengetahuan kepada mereka, mengenalkan sistem ketatanegaraan dalam pengelolaan APBN dan kebijakan pemerintah, serta menyambungkannya dengan DPP dan fraksi PDIP di DPR,” jelas Deddy.

    Deddy menegaskan bimtek ini tidak ada hubungannya dengan Kongres PDIP pada April mendatang. Namun, ia mengakui banyak kader, termasuk anggota DPRD, masih menginginkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin PDIP.

    “Tadi banyak aspirasi supaya Ibu Megawati kembali memimpin PDIP karena masih sangat dibutuhkan,” pungkasnya terkait Bimtek DPRD PDIP.

  • Bimtek 3.000 Anggota DPRD dari PDIP, Megawati Ingatkan Kadernya Solid dan Turun ke Masyarakat

    Bimtek 3.000 Anggota DPRD dari PDIP, Megawati Ingatkan Kadernya Solid dan Turun ke Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh anggota DPRD dari fraksi PDIP untuk menjadi kader yang solid, disiplin, dan selalu dekat dengan masyarakat.

    Pesan ini disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 3.000 anggota DPRD dari seluruh Indonesia di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Megawati menegaskan, para kader PDIP yang duduk di kursi legislatif daerah memiliki tugas utama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

    “Partai harus bergairah dan penuh disiplin, dan kader turun ke bawah,” ujar Megawati dalam pidatonya.

    Ia juga mendorong para kader untuk memperluas wawasan dengan rajin membaca, khususnya buku-buku pemikiran Soekarno, yang menjadi sumber inspirasi perjuangan PDIP.

    “Gembleng diri dengan membaca pemikiran Bung Karno. Para founding fathers telah membuat konsepsi negara yang paripurna. Partai harus terus bersemangat mengikuti ajaran Bung Karno,” imbuhnya.

    Megawati menekankan, setiap kader, terutama anggota legislatif, harus taat pada arahan partai. Ia tidak segan meminta kader yang tidak mau mengikuti arahan untuk meninggalkan PDIP.

    “Anggota dewan PDIP harus memiliki rasa, yang mencerminkan hati dan memancar dari mata,” tegas presiden ke-5 Indonesia itu.

    Dalam sesi pengarahan yang bersifat tertutup, Megawati mengajak para peserta untuk berdiri dan merefleksikan tujuan mereka bergabung dengan PDIP. Sesi ini dimoderatori oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang memfasilitasi tanya jawab antara Megawati dan para peserta.

  • Prabowo Kirim Anggrek ke Megawati, PDIP: Mereka Sudah Berhubungan Cukup Lama – Page 3

    Prabowo Kirim Anggrek ke Megawati, PDIP: Mereka Sudah Berhubungan Cukup Lama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berulang tahun ke-78.

    Deddy menilai hadiah tersebut sangat wajar, sebab Prabowo dan Megawati memiliki sejarah hubungan yang cukup lama.

    “Ya saya kira itu wajar ya, karena ini kan mereka sudah berhubungan cukup lama,” kata Deddy kepada wartawan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Dia menyampaikan ada dua kado ulang tahun yang sangat membuat Megawati terkesan. Kado tersebut yakni, lukisan bergambar wajah Megawati hasil karya sejumlah seniman, serta aspirasi para kader agar dirinya kembali memimpin PDIP.

    Adapun lukisan-lukisan tersebut ditampilkan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) para anggota DPRD Fraksi PDIP, Jumat (24/1/2025). Salah satu lukisan bergambar Megawati sebagai seorang Srikandi.

    “Tapi ada tadi dua kado yang sangat menyenangkan bagi Ibu Megawati. Yang pertama itu adalah lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh para seniman, dan kemarin dibuat di Taman Suropati dan tadi ditunjukkan kepada Ibu Megawati lukisan-lukisan itu,” ujar Deddy.

    “Dan yang kedua tadi banyak aspirasi supaya Ibu Megawati kembali memimpin PDI Perjuangan karena masih sangat dibutuhkan,” sambungnya.

    Deddy menegaskan Kembali bahwa kiriman anggrek tersebut tidak ada hubungannya dengan rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Deddy menyebut kedua tokoh politik tersebut belum bertemu.

    “Rencana pertemuan nanti kita bahas pada waktu yang akan datang,” ujar Deddy.

    Baca juga Prabowo ke India saat Megawati Ulang Tahun, Pertemuan Kembali Batal

     

    Prabowo Subianto berikan pidato perdana sebagai Presiden Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para Presiden terdahulu, salah satunya adalah Megawati.

  • Megawati Minta Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikuti Arahan Partai, Jika Tidak Lebih Baik Keluar – Page 3

    Megawati Minta Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikuti Arahan Partai, Jika Tidak Lebih Baik Keluar – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 3.000 anggota legislatif PDIP di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Bimtek diberikan agar para anggota dewan tersebut menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta representasi rakyat.

    “Direncanakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof DR (HC) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pembekalan pada pukul 14.00 WIB guna memperkuat kualitas kepemimpinan seluruh anggota legislatif sebagai arsitek masa depan atas cara pandang ideologi, platform, dan sikap politik Partai,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Menurut dia, Megawati akan memberikan pengarahan langsung terkait berbagai program kerakyatan PDIP. Mulai dari, mengatasi stunting, memerangki kemiskinan ekstrim, mewujudkan kedaulatan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan penguasaan Iptek.

    “Memperkuat riset dan inovasi merupakan bagian dari tugas strategis anggota legislatif, termasuk gerak kebudayaan di dalam meningkatkan kualitas peradaban Indonesia,” ujarnya.

     

  • Profil Sonny T. Danaparamita, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Soroti Pagar Laut dan Dukung Nelayan – Halaman all

    Profil Sonny T. Danaparamita, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Soroti Pagar Laut dan Dukung Nelayan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sonny Danaparamita merupakan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI-Perjuangan.

    Nama Sonny Danaparamita menjadi perbincangan publik.

    Ia memuji nelayan bernama Kholid yang berani mengungkap korporasi di balik pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. 

    Sonny memuji Kholid di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (23/1/2025).

    Di sisi lain, Sonny juga mempertanyakan Sakti Wahyu terkait keberadaan pagar laut.

    Sonny bahkan mengutip hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “Qulil alhaqq wa law kaana murran” yang artinya “Katakanlah yang sesungguhnya walaupun itu pahit”.

    Anggota Komisi IV DPR RI itu meminta kepada Menteri Sakti untuk mengungkap siapa pemilik pagar laut tersebut.

    Menurut Sonny, Sakti tidak perlu khawatir karena ada ribuan nelayan yang siap mendukungnya.

    Siapa Sonny Danaparamita? Berikut profilnya.

    Profil Sonny Danaparamita

    Sonny Danaparamita lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada 30 Agustus 1974.

    Sonny memiliki nama lengkap Sonny Tri Danaparamita.

    Ia merupakan anak dari pasangan alm. Purwoto dan alm. Sri Hutami, yang berprofesi sebagai guru dan tenaga pendidik.

    Sonny Danaparamita menempuh pendidikan dasar di SDN Genteng II, SMPN Genteng I, dan SMAN Genteng I.

    Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya pada bidang Hukum di Universitas Jember (Unej).

    Tak sampai di situ, Sonny Danaparamita berhasil menyelesaikan studi S2 Ilmu Hukum di Unej pada 2023.

    Sonny memulai kariernya di bidang hukum pada 2001.

    Saat itu ia menjadi Legal di PT Niaga Sewaka Nusa dan PT Prakarsa Mukti Sejati.

    Pada 2004, Sonny beralih profesi sebagai Marketing di PT Megawarna Lestari.

    Karier Sonny Danaparamita semakin moncer.

    Ia menduduki posisi sebagai Direktur PT Resopim pada 2007.

    Kemudian, Sonny terjun ke dunia politik.

    Pada 2009, Sonny terpilih menjadi Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Ia juga menduduki posisi sebagai Tenaga Ahli pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2014.

    Sonny Danaparamita kemudian menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI periode 2019-2024.

    Pada 2024, Sonny kembali terpilih menjadi Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDP.

    Selain itu, Sonny Danaparamita diketahui aktif dalam organisasi.

    Karier

    Legal PT Niaga Sewaka Nusa (2001-2002)
    Legal PT Prakarsa Mukti Sejati (2001-2003)
    Marketing Eksekutif PT Megawana Lestari (2004 – 2006)
    Direktur PT RESOPIM (2007-2009)
    Project Officer Peace Through Development (2008-2010)
    Pengurus Institute Human Resources Development (2009-sekarang)
    Peneliti Daya Saing Indonesia (2009-Sekarang)
    Tenaga Ahli DPR RI (2009-2014)
    Tenaga Ahli MPR RI (2014-2019)
    Anggota DPR RI (2019-2024)

    Organisasi

    Ketua Lembaga Ilmiah FH UNEJ (1996-1998)
    Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan UNEJ (1997 -1998)
    Reporter Persma ‘IMPARSIAL” (1997 -1999)
    Sekjen Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (1994-2006)
    Sekretaris DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) (1999-2001)
    Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia Damai (2007-2008)
    DPP Persatuan Alumni GMNI (2007-Sekarang)
    Ketua Dewan Kehormatan PERPENAS (2016-Sekarang)

    Harta Kekayaan

    Sonny Danaparamita tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 4,6 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 30 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Harta terbanyak Sonny Danaparamita berasal dari tanah dan bangunan yang ia milik di wilayah Banyuwangi, senilai Rp 1,7 miliar atau Rp 1.760.000.000.

    Ia tercatat memiliki alat transportasi berupa mobil Toyota Harrier tahun 2009, mobil Mitsubishi Pajero tahun 2017, mobil Honda HRV tahun 2017, mobil Toyota Alphard tahun 2012, motor Honda GL 200 tahun 2006, dan motor Yamaha Vixion tahun 2013 dengan total nilai Rp 1.069.000.000.

    Sonny memiliki harta bergerak lainnya Rp 435.000.000.

    Selain itu, Sonny Danaparamita mempunyai kas Rp 775.000.000 dan harta lainnya senilai Rp 574.000.000.

    Sonny tidak memiliki hutang.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Sonny Danaparamita:

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.760.000.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
     
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/234 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, WARISAN Rp. 1.300.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.069.000.000
     
    1. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
     
    2. MOTOR, HONDA GL 200 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
     
    3. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
     
    4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
     
    5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
     
    6. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 435.000.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 775.000.000
     
    F. HARTA LAINNYA Rp. 574.000.000
     
    Sub Total Rp. 4.613.000.000

    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.613.000.000

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunVideo.com/Rima Anggi)

  • Tok! Revisi UU Minerba Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

    Tok! Revisi UU Minerba Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba). Alhasil, RUU yang baru dibahas pada awal pekan ini resmi menjadi usulan inisiatif DPR. 

    Adapun, keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada hari ini, Kamis (23/1/2025), yang berlangsung mulai pukul 10.23 WIB dan berakhir pukul 10.45 WIB. Usulan dari masing-masing fraksi tak disampaikan secara lisan, melainkan tertulis. 

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dia meminta masing-masing juru bicara, masing-masing fraksi partai untuk menyampaikan pendapat fraksinya secara bergiliran dan lewat penjelasan tertulis untuk mempersingkat waktu. 

    “Dan untuk menyingkat waktu apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui?” kata Dasco sambil mengetuk palu satu kali dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (23/1/2025). 

    Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebutkan dan memanggil daftar nama-nama jubir fraksi partai yang akan menyampaikan pendapatnya secara tertulis. 

    Beberapa di antaranya yaitu Fraksi PDIP I Nyoman Parta S.H, Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan, Fraksi Gerindra Sumail Abdullah, Fraksi Nasdem Arif Rahman, Fraksi PKB H.S.N Prana Putra Sohe, fraksi PKS Hendry Munief, dari Fraksi PAN Aqib Ardiansyah, dan Fraksi Demokrat Mulyadi. 

    “Kami persilakan masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya atau pendapat tertulis kepada pimpinan rapat. Waktu kami persilakan,” tuturnya. 

    Tak berselang lama, penyampaian pendapat tertulis ke pimpinan rapat hanya memakan waktu tak lebih dari 10 menit. Selanjutnya, Dasco memutuskan bahwa RUU Minerba tersebut resmi menjadi usulan DPR RI. 

    “Baik sekarang kita tanyakan apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara dapat disetujui jadi RUU usul DPR RI?” tanyanya. 

    Anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tersebut serempak menjawab setuju RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

  • Deddy Sitorus PDIP Sebut Perlu Pansus DPR Usut Pagar Laut Tangerang

    Deddy Sitorus PDIP Sebut Perlu Pansus DPR Usut Pagar Laut Tangerang

    loading…

    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyebutkan perlu Pansus DPR untuk mengusut pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyebutkan perlu Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk mengusut pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang. Apalagi masalah pagar laut terkhusus adanya SHBG dan SHM di atas laut telah telanjang diperlihatkan.

    “Jadi memang seharusnya ada pansus. Karena ini kejahatan yang telanjang di depan publik,” kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    Meski demikian, Fraksi PDIP masih harus mengkaji pembentukan pansus ini. Apalagi ada usulan pembentukan pansus juga dari publik.

    “Dan ini juga kenapa diusulkan ada pansus karena ada banyak kementerian terlibat di sana harusnya, ada KKP, Kementerian Investasi, karena dulu tentu mereka ikut menetapkan PSN, ada menko juga segala macam. Jadi ini melibatkan banyak pihak,” ujar Deddy.

    Untuk itu, dia meminta agar melihat sikap DPR ke depan. Adapun pembentukan pansus perlu adanya kesepakatan lintas komisi.

    “Nanti kita lihat, itu harus ada kesepakatan. Apalagi pansus itu artinya lintas komisi ya tentu nanti kita lihat pimpinan DPR seperti apa sikapnya. Kita tunggu saja,” ucapnya.

    (jon)

  • Kantor pemerintah hingga sekolah di Jakarta bakal dibangun rusun

    Kantor pemerintah hingga sekolah di Jakarta bakal dibangun rusun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota tim transisi pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, Nirwono Joga mengatakan bahwa gubernur merencanakan untuk mengoptimalkan aset pemerintah yang ada dan akan dibangun rusun.

    “Kami sedang mendata lokasi-lokasi tersebut, termasuk SD, SMP, SMA yang merupakan tanah negara,” kata Nirwono dalam acara Kick Off ‘Kemenangan Rakyat Jakarta’ Fraksi PDIP DPRD di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, gubernur terpilih berencana untuk memperbanyak pembangunan rumah susun (rusun) mix-used di Jakarta. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah yang ada.

    Nirwono menyampaikan bahwa koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) telah dilakukan untuk memetakan lokasi-lokasi aset milik pemerintah yang memiliki luas lebih dari 1 hektar, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri.

    Menurut Nirwono, Gubernur DKI Jakarta terpilih menginstruksikan agar pembangunan rusun dilakukan pada lokasi yang “clean and clear,” serta sesuai dengan peruntukan tanah yang ada, sehingga tidak akan melanggar rencana tata ruang.

    “Pembangunan rusun ini akan memperhatikan peruntukan lahan yang sudah ada dalam rencana tata ruang Jakarta 2022-2042,” kata dia yang juga merupakan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti.

    Selain itu, Nirwono menjelaskan bahwa pembangunan rusun mix-used ini akan mengoptimalkan berbagai fungsi lahan yang ada, tanpa mengubah peruntukan dasar lahan tersebut.

    Ia menjelaskan, nantinya di lantai dasar, direncanakan akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH) atau taman sebagai area publik. Sementara itu, untuk lantai 1 hingga 3, fungsi utama seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan puskesmas akan tetap dipertahankan.

    Untuk mengakomodasi kebutuhan parkir dan mendukung keberlanjutan proyek, ruang basement akan digunakan untuk fasilitas parkir komersial yang diharapkan dapat memberikan subsidi untuk perawatan rusun.

    “Fasilitas parkir ini akan mendukung keberlanjutan proyek, terutama untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya sewa hunian,” katanya.

    Pada lantai 4 hingga 5, pembangunan rusun mix-used juga akan menyediakan ruang untuk kegiatan anak muda seperti UMKM, virtual office, dan kafe, guna mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan ruang produktif di kawasan tersebut.

    Pembangunan rusun mix-used ini diharapkan menjadi solusi hunian yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta, dengan tetap mengedepankan prinsip tata ruang yang berkelanjutan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PDIP Beri Catatan Penting Sebelum Stadion Kanjuruhan Diresmikan

    Fraksi PDIP Beri Catatan Penting Sebelum Stadion Kanjuruhan Diresmikan

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menuangkan sejumlah catatan penting setelah Stadion Kanjuruhan rampung direnovasi.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengatakan, pihaknya akan merekomendasikan kepada Komisi III yang salah satunya, membidangi infrastruktur untuk melakukan inspeksi di Stadion Kanjuruhan. Memeriksa bangunan serta kelayakan secara menyeluruh.

    “Kebetulan karena Ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur, dari Fraksi PDI Perjuangan, sebagai Ketua Fraksi, juga Sekretaris Komisi Satu yang menjadi mitra Dispora, saya akan minta Bu Tantri dan Pak Redam Guruh (Ketua Komisi III, Dan Sekretaris Komisi I, Tantri Bararoh, dan Redam Guruh red) untuk melaksanakan sidak di Stadion Kanjuruhan,” tegas Abdul Qodir, Selasa (21/1/2025).

    Abdul Qodir yang juga anggota Komisi III juga menyampaikan, berbicara soal Stadion Kanjuruhan memang tidak bisa lepas dari rasa traumatis yang tersimpan dalam memori masyarakat atas prahara 1 Oktober 2022 silam. Namun, sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap memiliki tanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap infrastruktur dan pengelolahan aset, dalam hal ini Stadion Kanjuruhan, yang renovasinya menggunakan uang rakyat.

    “Selaku wakil rakyat, Komisi III dan Komisi I DPRD wajib mendapat penjelasan dan mengetahui langsung, apakah stadion yang pembangunannya menggunakan uang rakyat tersebut sudah sesuai perencanaan,” ujarnya.

    Pria yang akrab di sapa Cak Adeng itu menjelaskan, pihaknya bakal melihat dari dekat seperti apa kualitas infrastrukturnya, bagaimana dengan aspek keselamatan suporter, pemain, crew dan lain-lain.

    Selebihnya, lanjut Cak Adeng, adakah aspek ekonomi. “Apakah rasa keadilan sudah terfasilitasi dan lain sebagainya, juga terkait tanggung jawab pengelolaan kedepannya. Itu penting dilakukan, sebab selama ini Komisi III dan Komisi I DPRD Kabupaten malang nyaris tak pernah dilibatkan soal renovasi dan rencana pengelolaan Stadion Kanjuruhan tersebut, sedari perencanaan sampai sekarang sudah mau diresmikan,” bebernya.

    Lebih lanjut, saat ditanya apakah selama ini eksekutif selalu berkoordinasi dengan Komisi III dan Komisi I terkait progres renovasi Stadion Kanjuruhan, Cak Adeng lebih cenderung mengungkapkan kekecewaannya.

    “Koordinasi opo, lah wong dengan ajudan Bupati saja Komisi III dan Komisi I kalah cepat, di TikTok, Stadion Kanjuruhan itu sudah di spill ajudan Bupati, lah Komisi III gak pernah diajak bicara, bahkan saat kunjungan Menteri PU kemarin pun gak ada dari Komisi III yang diundang, gak tahu kenapa tanya saja kepada mereka,” tutur pria asal Kecamatan Dau ini.

    Cak Adeng pun menyayangkan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif, terutama Komisi III dan Komisi I, terkait renovasi dan pengelolaan Stadion Kanjuruhan itu. Apalagi, setelah hampir rampung direnovasi beberapa waktu lalu, Stadion Kanjuruhan sempat menuai kritikan pedas dari warganet di jagat media sosial.

    “Ya patut disayangkan saja, sebab dalam sistem pemerintahan demokrasi, DPRD itu bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan, wajibnya saling menghargai dan menghormati sebagai mitra setrategis,” ucapnya.

    Cak Adeng menambahkan, sebelum Stadion Kanjuruhan diresmikan, pihaknya mewanti-wanti agar dilaksanakan inspeksi terlebih dahulu. Termasuk keberadaan para pedagang yang menggantungkan mata pencaharian di area Stadion Kanjuruhan harus mendapat kepastian fasilitas.

    “Sebelum diresmikan, saya akan minta Ketua Komisi III dan Komisi I bersurat kepada Ketua DPRD untuk melaksanakan kegiatan sidak ke Stadion Kanjuruhan. Jika ada masyarakat, utamanya para pelaku UMKM, yang sebelumnya buka stan di sana, jika ada yang perlu disampaikan kepada kami, Fraksi PDI Perjuangan siap menghimpun aspirasi tersebut,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Hasto Belum Ditahan, KPK Sebut Banyak Saksi Bakal Dipanggil

    Hasto Belum Ditahan, KPK Sebut Banyak Saksi Bakal Dipanggil

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan waktu penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terjerat kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Sejumlah saksi direncanakan bakal dipanggil dalam waktu dekat ini.

    “Ada, masih banyak saksi yang perlu dimintai keterangan oleh penyidik dan itu masih berproses,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan yang dikutip Sabtu, 18 Januari.

    Tidak dirinci Tessa soal saksi yang bakal dipanggil itu. Dia hanya memastikan penyidik bukan hanya butuh keterangan dari beberapa orang, seperti kader PDIP Saeful Bahri maupun anggota DPR RI Fraksi PDIP Maria Lestari.

    Lagipula, waktu penahanan akan ditentukan penyidik. “Ya, yang pertama saksi tidak hanya saudara SB dan saudari ML saja,” tegasnya.

    “Kembali lagi, kapan saudara HK kami panggil dan dilakukan penahanan itu nanti menjadi kewenangan penyidik,” sambung Tessa.

    Diberitakan sebelumnya, KPK mengembangkan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buronannya, Harun Masiku. Dua orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah yang merupakan kader PDIP sekaligus pengacara.

    Tak sampai di situ, Hasto juga jadi tersangka perintangan penyidikan. Ia diduga berusaha menghalangi proses hukum, salah satunya dengan meminta Harun untuk merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan.