Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PDIP

  • Tok! RUU BUMN Sah Jadi UU, Atur Pembentukan Danantara

    Tok! RUU BUMN Sah Jadi UU, Atur Pembentukan Danantara

    Jakarta –

    DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi UU. Salah satu yang diatur di dalamnya adalah soal pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (4/2/2025).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Komisi VI DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU BUMN menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, serta Fraksi PKS.

    “Pembicaraan tingkat pertama berlangsung secara kritis dan mendalam. Akhirnya melalui rapat yang dilaksanakan 1 Februari 2025, fraksi-fraksi di Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,” ujar Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini dalam laporannya.

    Berikut poin-poin yang tertuang dalam RUU BUMN:

    1. Penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal.

    2. Pembentukan BP Danantara dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    3. Pemisahan fungsi regulasi dan operator BUMN untuk meningkatkan pengelolaan BUMN agar lebih profesional dan transparan.

    4. Pengaturan terkait bisnis judgement rule yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan aksi korporasi BUMN dalam rangka peningkatan kinerja BUMN.

    5. Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dilakukan secara akuntabel dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    6. Pengaturan terkait SDM, di mana BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat. Selain itu, karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya di BUMN.

    7. Pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetil meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya dalam rangka memastikan anak usaha memberikan kontribusi yang maksimal bagi BUMN dan negara.

    8. Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi beserta mekanismenya dalam rangka memastikan privatisasi BUMN memberikan manfaat bagi kinerja BUMN l, masyarakat dan negara.

    9. Pengaturan mengenai satuan pengawasan interen, komite audit dan komite lainnya.

    10. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan dan kerja sama dengan UMKM dan koperasi, serta masyarakat di seluruh wilayah dengan mengutamakan masyarakat di sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial di lingkungan BUMN.

    Lihat juga Video Komisi VI DPR Rapat Bareng Mensesneg-Menteri Hukum, Bahas RUU BUMN

    (aid/fdl)

  • Megawati di Vatikan, Bakal Bertemu Paus Fransiskus?

    Megawati di Vatikan, Bakal Bertemu Paus Fransiskus?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri direncakan bertemu dengan Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Vatikan.

    Adapun, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu tengah menghadiri dan berbicara di World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan, Senin (3/2/2025). 

    Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan Megawati menerima undangan dari panitia World Leaders Summit untuk menjadi pembicara di forum tersebut, beberapa waktu lalu.

    “Forum ini dihadiri para pemimpin dunia dan NGO internasional. Pemimpin Umat Katolik Paus Fransiskus akan berbicara di forum ini. Dalam forum ini juga Ibu Megawati akan memberikan pandangan terhadap isu yang dibahas,” ucap Basarah, Minggu (2/2/2025).

    Basarah mengatakan bahwa Megawati akan menyampaikan pesan terhadap kepedulian terhadap kemanusiaan khususnya dikaitkan dengan hak anak di masa kini. 

    Menurutnya, pandangan Megawati tentunya bakal berfokus dalam menunjukkan keberpihakan terhadap hak anak.

    Berdasarkan informasi dari panitia, usai pembukaan oleh Paus Fransiskus dilanjutkan dengan panelis di sesi pertama.

    Selain Megawati, panelis lainnya adalah Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara. Sementara pengantar panel ini akan dipandu oleh Sekretaris untuk Hubungan dengan Negara-negara, Msgr. Paul Richard Gallagher.

    Ketua Fraksi PDIP MPR RI ini menambahkan, rencananya selain akan menghadiri World Leaders Summit, Megawati juga akan melakukan pertemuan khusus dengan Paus Fransiskus.

    “Rencana pertemuan telah dimatangkan oleh protokol Tahta Suci Vatikan,” katanya.

    Menurut Basarah, kehadiran Megawati ini menarik karena Megawati yang juga hadir dalam kapasitas juri Zayed Award, yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb.

    “Ibu Megawati akan bertemu Paus dan kemungkinan satu panel dengan Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb. Keduanya tokoh berpengaruh dunia. Panitia masih menunggu konfirmasi kehadiran Imam Besar,” sebut Basarah.

    Sementara hari ini, Basarah menjelaskan, Megawati mengisinya dengan santai berdialog dengan rombongan termasuk puteranya M. Rizki Pratama dan puterinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Kegiatan hari ini, Ibu Megawati santai saja. Apalagi beliau kemarin baru melakukan perjalanan panjang,” tandas Basarah.

  • Jadi Pembicara di World Leaders Summit hingga Bertemu Paus Fransiskus

    Jadi Pembicara di World Leaders Summit hingga Bertemu Paus Fransiskus

    loading…

    Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diagendakan menjadi pembicara dalam World Leaders Summit on Childrens Right di Vatikan pada Senin (3/1/2025) besok. Foto/Dok PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diagendakan menjadi pembicara dalam World Leaders Summit on Children’s Right di Vatikan pada Senin (3/1/2025) besok. Megawati disebut mendapatkan undangan langsung dari panitia.

    “Forum ini dihadiri para pemimpin dunia dan NGO internasional. Pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus akan berbicara di forum ini. Dalam forum ini juga Ibu Megawati akan memberikan pandangan terhadap isu yang dibahas,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Minggu (2/2/2025).

    Basarah mengatakan pandangan yang akan diangkat Ketua Umum PDIP itu berkaitan dengan pesan kemanusiaan. Basarah menyebut Megawati bakal memberikan pandangan-pandangan yang menunjukkan keberpihakan pada hak anak.

    “Ibu Megawati akan menyampaikan pesan terhadap kepedulian terhadap kemanusiaan khususnya dikaitkan dengan hak anak di masa kini. Pandangan Ibu Megawati dan berbagai panelis yang hadir tentunya penting menunjukkan keberpihakan terhadap hak anak,” jelas.

    Selain Megawati, sejumlah tokoh dunia seperti Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara akan menjadi pembicara. Sementara pengantar panel ini akan dipandu oleh Sekretaris untuk Hubungan dengan Negara-negara, Paul Richard Gallagher.

    Ketua Fraksi PDIP MPR ini menambahkan, rencananya selain akan menghadiri World Leaders Summit, Megawati juga akan melakukan pertemuan khusus dengan Paus Fransiskus. “Rencana pertemuan telah dimatangkan oleh protokol Tahta Suci Vatikan,” tambah Basarah.

    Menurut Basarah, kehadiran Megawati ini menarik karena Megawati yang juga hadir dalam kapasitas juri Zayed Award, yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb.

    “Ibu Megawati akan bertemu Paus dan kemungkinan satu panel dengan Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb. Keduanya tokoh berpengaruh dunia. Panitia masih menunggu konfirmasi kehadiran Imam Besar,” sebut Basarah.

    Sementara hari ini, Basarah menjelaskan, Megawati mengisinya dengan santai berdialog dengan rombongan termasuk putranya M. Rizki Pratama dan puterinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani. “Kegiatan hari ini, Ibu Megawati santai saja. Apalagi beliau kemarin baru melakukan perjalanan panjang,” tandas Basarah.

    (rca)

  • Megawati Bakal Bertemu Paus Fransiskus di Vatikan Megapolitan 2 Februari 2025

    Megawati Bakal Bertemu Paus Fransiskus di Vatikan Megapolitan 2 Februari 2025

    Megawati Bakal Bertemu Paus Fransiskus di Vatikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Megawati Soekarnoputri
    , akan menggelar pertemuan khusus dengan pemimpin umat Katolik dunia,
    Paus Fransiskus
    .
    Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung setelah Megawati menjadi pembicara dalam acara
    World Leaders Summit
    on Children’s Rights yang akan diadakan di Vatikan pada Senin, 3 Februari 2025.
    “Rencana pertemuan telah dimatangkan oleh protokol Tahta Suci Vatikan,” ujar Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDIP, Ahmad Basarah, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (1/2/2025).
    Basarah menjelaskan, Megawati telah menerima undangan dari panitia World Leaders Summit untuk berpartisipasi sebagai pembicara di forum tersebut.
    Acara ini akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia serta organisasi non-pemerintah (NGO) internasional.
    Selain Megawati, Paus Fransiskus juga akan memberikan pidato di forum ini.
    “Dalam forum ini, Ibu Megawati akan memberikan pandangan terhadap isu yang dibahas,” tambah Basarah.
    Ketua Fraksi PDIP MPR RI ini menekankan, Megawati akan menyampaikan pesan kepedulian terhadap kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan
    hak anak
    .
    “Pandangan Ibu Megawati dan berbagai panelis yang hadir tentunya penting untuk menunjukkan keberpihakan terhadap hak anak,” ungkap Basarah.
    Panelis dalam acara ini juga akan mencakup sejumlah tokoh penting, di antaranya Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Imam Besar Al Azhar Mesir, Ahmed El-Tayeb, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, serta Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara.
    Pengantar panel akan dipandu oleh Sekretaris untuk Hubungan dengan Negara-negara, Msgr. Paul Richard Gallagher.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengelola KEK Kura Kura Bali serap aspirasi warga Desa Serangan 

    Pengelola KEK Kura Kura Bali serap aspirasi warga Desa Serangan 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Pengelola KEK Kura Kura Bali serap aspirasi warga Desa Serangan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali akhirnya angkat bicara untuk menanggapi berbagai isu dan pemberitaan di media sosial maupun media massa yang berkembang di masyarakat, khususnya soal warga masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. 

    Salah satunya munculnya isu perubahan nama Pantai Serangan yang di google map namanya menjadi Pantai Kura Kura Bali (Surf Surf by The Waves). Selain itu juga membahas terkait adanya isu perubahan nama Jalan Pulau Serangan menjadi Jalan Kura Kura Bali.

    Komisaris Utama PT. BTID, Tantowi Yahya beserta jajaran manajemen dalam kesempatan ini mengatakan bahwa pihaknya siap mendengar dan menerima berbagai aspirasi serta masukan dari warga masyarakat. 

    Ia berjanji secepatnya akan melakukan evaluasi terkait adanya sejumlah masukan dan  aspirasi masyarakat  Meurutnya dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menyampaikan hasil kebijakan tentang masa depan pengelolaan KEK Kura Kura Bali secara transparan. 

    Hal itu disampaikan Tantowi dalam acara rapat dengar pendapat umum yang membahas tentang PT. BTID KEK Kura Kura Bali. Acara ini juga dihadiri Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Parta bersama Anggota Komisi IV DPR RI I Nyoman Adi Wiryatama.

    Kemudian juga dihadiri Anggota DPD RI dari perwakilan daerah Bali, Ni Luh Jelantik dan Amggota DPRD Kota Denpasar Putu Melati Purbaningrat Yoe. Dalam pertemuan tersebut juga turut dihadiri sejumlah perwakilan masyarakat yang selama ini tinggal di Desa Serangan.

    Pertemuan yang berlangsung secara kekeluargaan dan bersifat terbuka itu juga diliput oleh para awak media cetak maupun elektronik. Acara tersebut berlangsung sekitar 4 jam di Gedung UID Bali Campus, KEK Kura Kura Bali.

    Dalam pertemuan itu, Tantowi dengan tegas juga membantah tudingan terkait adanya isu pembatasan aktivitas warga masyarakat yang ingin memancing ikan dan beribadah di sejumlah Pura yang ada di dalam KEK Kura Kura Bali.

    “Isu (KEK Kura Kura Bali)  ini terus digoreng dan kalau tidak diberikan penjelasan oleh yang menyediakan mandat, oleh pengelola, isu ini akan terus menjadi liar,” kata Tantowi Yahya, Kamis (30/1). 

    Ia juga menyikapi adanya pemberitaan yang viral terkait tudingan bahwa PT.  BTID seolah-olah dinarasikan akan menguasai Taman Hutan Rakyat (Tahura) Mangrove. Menurut Tantowi, pihaknya menyadari betul bahwa tanyanya Tahura itu bukankah milik PT. BTID. 

    Karena di dalam KEK Kura Kura Bali juga terdapat lahan tanaman mangrove seluas 30 hektar yang merupaksm milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

    “Kita (PT. BTID) itu hanya diberikan hak untuk mengelola kawasan (Mangrove) tersebut, bukan bermaksud untuk menguasai,” tegasnya 

    Tantowi juga menyatakan bahwa Surf Surf by The Waves itu hanyalah merupakan titik koordinat dari bangunan yang ada di dalam KEK Kura Kura Bali.

    “Sekali lagi bukan kami yang bikin, bukan kami lari dari tanggungjawab, faktanya nama Pantai Serangan itu masih ada disitu dan tetap menjadi nama,” terangnya. 

    Sementara itu terkait penggunaan nama Jalan Pulau Serangan menjadi Jalan Kura Kura Bali, Tantowi mengatakam bahwa pihaknya akan secepatnya mencabut nama jalan itu dan mengembalikan namanya seperti semula.

    “Kalau soal nama Jalan Kura Kura Bali itu hanya bersifat sementara. Karena saat itu untuk memudahkan delegasi WWF (World Water Forum) datang ke Kura Kura Bali supaya gampang. Tapi setelah ini, atas usul bapak akan saya cabut lah,” tuturnya.

    Sedangkan terkait masalah adanya pelampung di tengah laut itu, Tantowi dengan tegas juga membantah adanya anggapan kalau pelanpung itu seolah-olah dinarasikan untuk menghalangi nelayan yang akan melaut atau mencari ikan di laut. 

    Sementara itu dalam pertemuan tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta juga sempat menyampaikan beberapa aspirasi dan masukan kepada pihak manajemen  PT. BTID selaku pengelola KEK Kura Kura Bali.

    Ia sempat mempertanyakan sejumlah klausul yang sebelumnya pernah disepakati dalam penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan perwakilan masyarakat Desa Serangan sepertinya ada yang belum dipenuhi oleh PT. BTID.

    Menuruthya, PT. BTID berjanji akan membangun kanal dan menjanjikan akan ada jembatan untuk akses lalu lintas kapal nelayan melaut. Namun sampai saat ini jembatan itu belum direalisasikan.

    “Sekarang seberapa hektar yang sudah siap. semoga prinsip kita sama, laut adalah wilayah publik dan bapak tidak punya sertifikat kawasan di atas laut,” kata Nyoman Parta seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Jumat (31/1). 

    Ia juga mempertanyakan apakah PT BTID juga menjanjikan lahan parkir untuk umat yang bersembahyang di Pura Sakenan seluas 4 hektar.

    Sementara itu, Head of Communication PT BTID Zakki Hakim mengatakan bahwa pihaknya tidak perbah merubah nama itu di google map. Menuruthya, nama yang dirujuk oleh pemberitaan yang beredar merupakan titik lokasi saat World Water Forum (WWF) 2024.

    “Surf Surf by the Waves itu dibuat oleh panitia penyelenggara world water forum, itu untuk kebutuhan QR Code para tamu undangan kenegaraan dan duta besar,” kata Zakki

    Ia mengatakan, saat berlangsung WWF 2024 lalu, panitia membutuhkan QR Code untuk dengan titik lokasi acara menggunakan titik dari Google Map. Menurutnya, titik tersebut mengarah di lokasi acara kegiatan dan bukan di pantai.

    “Itu kan mereka 3.000 orang undangan. Jadi mereka mengirimkan QR Code itu kepada para undangan dari mancanegara,” tegasnya. 

    Namun, setelah acara berakhir, ternyata pihak panitia WWF tidak ada yang mencabut titik penanda yang sebelumnya pernah disematkan di Google Map.

    “Biar bagaimana, Google itu kan pakai domain, siapa saja memang bisa pasang titik dan nama di situ, tapi bisa juga lapor ke google untuk mencabut titik tersebut,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini Zakki juga menegaskan, berbagai isu dan polemik pemberitaan di sejumlah media massa itu tidaklah benar.

    “Jadi saya tegaskan Pantai Serangan tidak berubah namanya dan nama Pantai Serangan tetap ada di Google Map,” tambahnya. 

    Ia menambahkan, PT. BTID selalu terbuka jika ada pemangku kepentingan yang akan datang untuk meninjau Pantai Serangan, terutama yang berada di dalam area KEK Kura Kura Bali.

    “BTID sebagai pengelola (KEK) Kura-Kura Bali menjunjung tinggi aturan dan adat istiadat Bali. Jadi jika ada masukan atau usulan hal-hal yang bisa diperbaiki atau dibikin lebih baik tentu saja kami terima,” pungkas Zakki.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kisruh Pagar Laut di Bekasi Seret Nama Ridwan Kamil, Jubir Beri Klarifikasi

    Kisruh Pagar Laut di Bekasi Seret Nama Ridwan Kamil, Jubir Beri Klarifikasi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM – Nama eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disinggung Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka terkait pagar laut di Perairan Kampung Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

    Politikus yang akrab disapa Oneng ini pun meminta Ridwan Kamil menjelaskan soal izin yang diberikan Pemprov Jabar kepada perusahaan terkait yang memasang pagar bambu sepanjang delapan kilometer itu.

    Pasalnya, menurut Oneng kawasan yang tertanam pagar bambu itu sudah ditetapkan sebagai zona energi PLTU untuk PLN.

    Terkait hal ini, Juru Bicara Ridwan Kamil Juwanda buka suara, ia mengakui sempat ada kerja sama antara PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dengan Pemprov Jabar pada 2023 silam.

    “Kerja sama tersebut terkait sewa-menyewa lahan daratan milik Pemprov Jawa Barat untuk akses jalan masuk menuju pelabuhan dan industri perikanan rakyat,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (31/1/2025).

    Keepakatan itu pun dijalani PT TRPN dengan Pemprov Jabar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

    “Sehingga secara aturan teknisnya tidak sampai melibatkan gubernur,” ujarnya.

    Kerja sama dengan PT TRPN pun hanya sebatas area akses masuk di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paljaya yang berada di daratan, bukan di area perairan.

    Oleh karena itu, pembangunan pagar laut yang dilakukan oleh PT TRPN di luar kesepakatan kerja sama dengan Pemprov Jabar.

    “Untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut menjadi kewenangan pusat. Sehingga pihak TRPN harus mengurus persetujuannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” turunnya.

    Juwanda menambahkan, perizinan pembangunan kawasan pelabuhan dan industri perikanan rakyat pun menjadi tanggung jawab PT TRPN, bukan Pemprov Jabar.

    “Informasi yang kami terima, perusahaan itu juga telah mengakui kesalahan dan siap dikenakan sanksi administrasi,” kata Juwanda.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • H. Sugianto Sabran, S.IP – Halaman all

    H. Sugianto Sabran, S.IP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – H. Sugianto Sabran, S.IP adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah sejak 2016.

    Sugianto Sabran lahir di Sampit, 5 Juli 1973.

    Pria berdarah Dayak Ot Danum ini merupakan anak dari pasangan Sabran Efandie Achmud dan Hayanah.

    Dalam kehidupan pribadinya, Sugianto menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 2003.

    Namun, biduk rumah tangganya itu kandas pada tahun 2006.

    Kemudian, Sugianto menikahi Yulistra Ivo Azhari pada 2018. 

    Sugianto memiliki tiga buah hati yang bernama Syafa Al Zahra, Khaidar Umar, dan Nayla Sugianto.

    Sugianto Sabran mengenyam pendidikan dasar di SD Madrasah Ibtidayah Mittahul Ulum, MTs Tarmili, dan SMKN 1 Pangkalan Bun.

    Ia menyelesaikan studi jenjang Sarjana di Universitas Terbuka (UT) Palangka Raya.

    Sugianto Sabran dikenal sebagai pengusaha lokal, meski pernah tersandung kasus penyiksaan aktivis dan pembalakan liar di Kalimantan Tengah.

    Sugianto kemudian melebarkan sayap di dunia politik.

    Pada 2009, Sugianto terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP periode 2009-2014.

    Setahun setelahnya, ia mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat bersama Eko Soemarno, menghadapi petahana Ujang Iskandar.

    Meskipun awalnya dinyatakan menang, hasil tersebut digugat oleh Ujang Iskandar ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian membatalkan kemenangan Sugianto dan menetapkan Ujang sebagai pemenang.

    Pada Pilkada 2016, Sugianto Sabran berhasil memenangkan pemilihan dan menjadi Gubernur Kalimantan Tengah bersama Habib Said Ismail sebagai Wakil Gubernur.

    Pria berusia 51 tahun ini kembali terpilih untuk memimpin Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2021-2024. Kali ini, ia didampingi oleh Edy Pratowo sebagai wakilnya.

    Mereka dilantik oleh Presiden H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/05/2021).

    Harta Kekayaan

    Sugianto Sabran tercatat memiliki total harta sebesar Rp37,3 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sugianto terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 15 Maret 2024 periodik 2023.

    Harta terbanyak Sugianto berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di Kotawaringin Barat, senilai Rp 21,4 miliar.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Sugianto Sabran.

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.450.000.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 2350 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
     
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1130 m2/313 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
     
    3. Tanah Seluas 1000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
     
    4. Tanah Seluas 2000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
     
    5. Tanah Seluas 5000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
     
    6. Tanah Seluas 5000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
     
    7. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.300.000.000
     
    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
     
    2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.864.065.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 715.724.220

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 37.329.789.220
     
    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 37.329.789.220

    (Tribunnews.com/Falza)

  • Warga Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg, DPRD Desak Pemprov DKI Atur Kuota

    Warga Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg, DPRD Desak Pemprov DKI Atur Kuota

    loading…

    Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Brando Susanto mendesak Pemprov DKI Jakarta mengatasi kelangkaan elpiji 3 Kg. Foto/SindoNews/danandaya aria putra

    JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Brando Susanto mempertanyakan peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait kuota elpiji 3 kilogram bersubsidi yang dibutuhkan rakyat miskin. Sebab belakangan ini, dirinya kerap menerima laporan warga yang mengeluhkan kelangkaan elpiji 3 Kg.

    “Banyak laporan warga masuk ke saya. Di beberapa wilayah Jakarta, warga sulit mendapatkan elpiji 3 Kg bersubsidi. Ini tentu sangat memprihatinkan, padahal kuota pemerintah cukup dan tidak ada alasan kelangkaan,” tegas Brando, Selasa (28/1/2025)

    Brando menilai, Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak memiliki peran penting dalam menentukan kuota yang tepat bagi warga yang membutuhkan elpiji 3 Kg bersubsidi di Jakarta. “Ini perlu dievaluasi, karena yang tahu dan punya data wilayah adalah Pemprov bukan Pertamina ataupun penyalurnya,” ujarnya.

    Brando menyebut kelangkaan elpiji 3 Kg bersubsidi adalah masalah yang sangat mendesak, karena langsung memengaruhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu perlu direspons cepat oleh Pemprov DKI Jakarta.

    “Ini hal yang sangat urgen dan mendesak karena menyasar pada kebutuhan rumah tangga, sehingga Pemprov Jakarta secepatnya merespons hal ini. Urusan perut rakyat kecil jangan disepelekan, karena mereka sudah sulit mencari nafkah berbasis harian, bukan bulanan,” ucapnya.

    (cip)

  • Megawati Ajak Sinden Cilik Penyandang Disabilitas Berjoget saat Dapat Kejutan Ultah di Acara Bimtek – Halaman all

    Megawati Ajak Sinden Cilik Penyandang Disabilitas Berjoget saat Dapat Kejutan Ultah di Acara Bimtek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendapat kejutan ulang tahun dari 3 ribuan kader PDIP sebelum acara bimbingan teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Fraksi PDIP, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Diketahui, Megawati baru saja berulang tahun ke-78 pada Kamis (23/1/2025).

    Saat tiba di lokasi Bimtek, Megawati yang tampak mengenakan pakaian bernuansa merah disambut dengan lagu ‘Selamat Ulang Tahun’ karya Jamrud.

    Ribuan kader PDIP pun tampak bernyanyi bersama.

    Putri Proklamator Bung Karno ini kemudian mendapat kejutan oleh para pelukis yang memberikan lukisan bergambar Megawati dan bernuansa PDIP.

    Setelah itu, Megawati mendapat tumpeng sederhana dalam rangka ulang tahunnya ke-78.

    Terlihat tampak bahagia dan terus menebarkan senyumnya, Megawati memberikan potongan tumpeng kepada sejumlah orang, salah satunya sinden cilik bernama Safiya, yang merupakan penyandang disabilitas.

    Tak hanya itu, Megawati dan Safiya juga berjoget setelah prosesi serah terima tumpeng. 

    Safiya juga terlihat bahagia ketika Presiden Kelima RI itu mengajaknya berjoget bersama.

    Megawati juga menggenggam tangan Safiya dengan hangat, sambil berjoget kecil di atas panggung acara.

    Selanjutnya, Megawati mulai memberikan pengarahan kepada 3 ribu kader PDIP yang menjadi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2024-2029. 

    Namun pembekalan yang dibawakan Megawati digelar secara tertutup.

    Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah jajaran DPP PDIP, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Ahmad Basarah, Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy, Eriko Sotarduga, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ganjar Pranowo, Komarudin Warubun hingga Adian Napitupulu.

     

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Bimtek PDIP hingga Rencana Pemulangan Terpidana Mati Serge Atlaoui

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Bimtek PDIP hingga Rencana Pemulangan Terpidana Mati Serge Atlaoui

    Jakarta, Beritasatu.com – Beragam isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Jumat (24/1/2025), mulai dari penyelenggaraan bimbingan teknis PDIP hingga rencana pemulangan terpidana mati Serge Atlaoui ke Prancis.

    Ada juga mengenai survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengenai program terbaik pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuminng Raka.

    Tidak ketinggalan juga ada komentar Presiden ke-7 Jokowi terkait sertifikat pagar laut.

    Berikut 5 isu politik dan hukum Beritasatu.com:

    1. Bimtek 3.000 Anggota DPRD dari PDIP, Megawati Ingatkan Kadernya Solid dan Turun ke Masyarakat
    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh anggota DPRD dari fraksi PDIP untuk menjadi kader yang solid, disiplin, dan selalu dekat dengan masyarakat.

    Pesan ini disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 3.000 anggota DPRD dari seluruh Indonesia di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Megawati menegaskan, para kader PDIP yang duduk di kursi legislatif daerah memiliki tugas utama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. “Partai harus bergairah dan penuh disiplin, dan kader turun ke bawah,” ujar Megawati dalam pidatonya.

    2. Survei LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Terbaik 100 Hari Presiden Prabowo
    Program makan bergizi gratis (MBG) dinobatkan sebagai program terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Jumat (24/1/2025).

    Peneliti LSI Ardian Sopa menyebutkan dari sembilan program positif, MBG meraih skor tertinggi sebesar 8,4. Program ini dinilai berdampak langsung pada pengurangan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan mendukung kualitas generasi mendatang.

    “Efek program ini juga terasa pada perekonomian melalui peningkatan permintaan pangan lokal. Hal ini menjadi simbol pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia,” ujar Ardian dalam pemaparan hasil survei secara daring.