Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PDIP

  • Fraksi PDIP Jatim Tegaskan RAPBD 2026 Harus Berpihak pada Rakyat Kecil

    Fraksi PDIP Jatim Tegaskan RAPBD 2026 Harus Berpihak pada Rakyat Kecil

    Surabaya (beritajatim.com)– Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Y Ristu Nugroho, menegaskan bahwa RAPBD Jatim 2026 harus menjadi instrumen keberpihakan kepada rakyat kecil. Fraksi PDIP menilai struktur pendapatan dan belanja daerah tahun depan menuntut keberanian politik agar anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi menjadi instrumen politik keberpihakan kepada rakyat kecil,” ujar Ristu, Minggu (16/11/2025).

    Menurut dia, penyusunan APBD 2026 berlangsung di tengah ruang fiskal yang menyempit dan situasi ekonomi yang tidak stabil. Karena itu, belanja daerah harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memastikan pemerataan pembangunan.

    “Penurunan pendapatan ini adalah alarm serius yang perlu dijawab dengan keberanian politik,” lanjut dia.

    Ristu menjelaskan pendapatan daerah 2026 dipatok Rp26,30 triliun, turun Rp1,96 triliun dari usulan awal dan merosot Rp9,17 triliun dibanding realisasi 2024. Penurunan terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang anjlok 24 persen akibat kebijakan konsolidasi fiskal pusat.

    “Ini sinyal serius bagi keberlanjutan fiskal Jatim. Tingginya ketergantungan pada pusat menunjukkan lemahnya kemandirian daerah,” tegasnya.

    Fraksi PDIP juga memberi perhatian besar pada pertumbuhan PAD yang hanya naik 2 persen serta kontribusi dividen BUMD yang dianggap stagnan. Ristu menilai BUMD harus direformasi agar tidak terus bergantung pada rente aset.

    “BUMD tidak boleh hidup dari rente aset. BUMD harus menghasilkan nilai tambah untuk rakyat,” katanya.

    Struktur PAD yang 76 persen bertumpu pada PKB dan BBNKB dinilai tidak sehat karena beban pajaknya banyak ditanggung masyarakat. Karena itu, fraksi mendorong reformasi pajak progresif dan perluasan basis pajak dari sektor hijau hingga ekonomi digital.

    “PAD harus tumbuh dari sektor produktif, bukan dari pungutan yang memberatkan rakyat,” ujar dia.

    Selain itu, defisit APBD 2026 sebesar Rp916,73 miliar yang ditutup dengan SiLPA dinilai sebagai bukti lemahnya serapan anggaran. Dari 14 pertanyaan strategis yang diajukan fraksi, hanya 12 yang dijawab dan sebagian jawabannya dinilai belum menyentuh masalah struktural.

    “Kami menunggu jawaban yang lebih substansial tentang kemandirian fiskal, reformasi BUMD, dan strategi pemerataan pembangunan,” tuturnya.

    “APBD harus menjadi anggaran gotong royong yang berpijak pada keberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkasnya. [asg/but]

  • PDIP Prihatin Marak Penculikan Anak: Cerminan Perlindungan Belum Optimal

    PDIP Prihatin Marak Penculikan Anak: Cerminan Perlindungan Belum Optimal

    Jakarta –

    Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany, mengatakan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama negara usai maraknya kasus penculikan. Selly mendorong pemerintah agar memperkuat regulasi sistem perlindungan anak.

    “Kasus penculikan yang menimpa adik Bilqis di Makassar dan adik Alvaro di Jakarta Selatan adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan dan menjadi alarm serius bagi kita semua,” kata Selly kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).

    “Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama negara,” sambungnya.

    Menurut Selly, maraknya kasus penculikan anak bukan semata-mata hanya persoalan kriminalitas saja. Namun, juga menunjukkan belum optimalnya perlindungan anak.

    “Cerminan bahwa ekosistem perlindungan anak, baik pengawasan keluarga, lingkungan, sekolah, hingga sistem deteksi dini, belum berjalan optimal,” ujarnya.

    Selly mengatakan sejumlah hal yang dapat dilakukan, salah satunya ialah penguatan pengawasan berbasis komunitas di RT/RW hingga sekolah. Selain itu, juga perlunya edukasi publik yang masif terkait tanda bahaya, modus pelaku, dan SOP darurat.

    “Pemanfaatan teknologi seperti CCTV lingkungan dan sistem pelaporan cepat. Penegakan hukum yang tegas agar memberi efek jera. (Lalu) sekolah perlu memperketat protokol penjemputan dan memastikan anak memahami cara mengenali situasi berisiko,” tuturnya.

    Selain Bilqis, ada pula kasus bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel), yang sudah hilang selama 8 bulan lamanya. Sampai saat ini keberadaan Alvaro masih ditelusuri oleh pihak kepolisian.

    (amw/whn)

  • Fraksi PDIP Jatim Apresiasi Kebijakan Cek Kesehatan Gratis Tanpa Batas Waktu

    Fraksi PDIP Jatim Apresiasi Kebijakan Cek Kesehatan Gratis Tanpa Batas Waktu

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, atau yang akrab disapa Bunda Renny, menyambut baik kebijakan pemerintah tentang kesehatan, Yakni, kebijakan yang kini memperbolehkan masyarakat mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun seperti aturan sebelumnya.

    Dia menilai kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terus memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Tes kesehatan semestinya tidak menjadi kegiatan seremonial yang hanya dilakukan saat ulang tahun atau peringatan tertentu, tetapi menjadi kebiasaan rutin yang bisa dilakukan kapan pun masyarakat membutuhkan,” ujar Bunda Renny, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara rutin penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini, termasuk HIV, hipertensi, dan diabetes. Dengan deteksi dini, masyarakat bisa segera mendapatkan penanganan medis sebelum penyakit berkembang lebih jauh.

    Kebijakan ini juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, yang memastikan bahwa masyarakat kini dapat mengikuti CKG tanpa batasan waktu.

    “Dulu waktu pertama, kan, harus ulang tahun baru bisa. Nah sekarang kapan saja boleh,” ujar Dante, dikutip dari keterangan Setwapres, Jumat (31/11/2025).

    Bunda Renny menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat pencegahan penyakit yang perlu menjadi budaya baru di masyarakat. Dia menekankan pentingnya kesadaran warga untuk aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

    “Pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga. Masyarakat harus mulai membiasakan deteksi dini agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.

    Dia memastikan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur akan terus mendukung langkah pemerintah memperluas layanan kesehatan dan memperkuat edukasi publik.

    “Semakin mudah aksesnya, semakin besar peluang kita untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sehat, produktif, dan berdaya,” pungkas politisi asal Dapil Kediri itu. [asg/but]

  • Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres

    Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres

    Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDI-P Yulian Gunhar menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa jadi Wakil Presiden (Wapres) suatu saat nanti, mengingat posisinya yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
    Hal tersebut terjadi saat Komisi XII DPR menggelar rapat bersama
    Kementerian ESDM
    di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    Mulanya, Yulian mengungkit betapa “seksinya” isu yang bisa dibawa oleh seorang Menteri ESDM, seperti BBM, listrik, hingga Freeport.
    Ketika pemerintah berhasil mengakuisisi saham Freeport sebesar 51 persen, maka itu adalah bukti bagi rakyat bahwa negara hadir.
    “Negara hadir untuk memberikan apresiasi, wah hebat ini. Walaupun kita enggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau ini Pak dibikin secara riil, ya mudah-mudahan Pak Bahlil bukan hanya periode ini saja jadi menteri,” kata Yulian.
    Menurut Yulian, jika Bahlil tidak menjadi menteri lagi, ke depannya Bahlil mungkin bisa menjadi Wapres.
    Akan tetapi, Yulian mengatakan ucapannya ini hanya candaan semata.
    “Ke depan bisa jadi menteri lagi. Bahkan kalau Ketua Umum Partai ini bisa jadi Wapres barang ini. Itu cuman
    jokes-
    nya saja,” ucap Yulian.
    Bahlil pun langsung bereaksi dengan tersenyum sambil geleng-geleng kepala.
    “Sekali lagi, kami mengapresiasi. Tapi kami mengkoreksi, mengkritisi bukan karena ini masalah pribadi atau apapun. Tapi ini suatu kebijakan yang kami harapkan, Pak Menteri, di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil, Kementerian ESDM ini lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen PDIP dorong sekolah pelayaran dan riset lokal di NTT

    Sekjen PDIP dorong sekolah pelayaran dan riset lokal di NTT

    …Anak-anak muda di wilayah selatan ini harus punya visi samudera, agar mereka punya kemampuan untuk mengelola seluruh sumber daya maritim kita

    Kupang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya penguatan sektor maritim nasional dengan mendorong pendirian sekolah pelayaran dan pusat riset lokal di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Ketika perjalanan dari Kupang ke sini (Rote Ndao, Red) banyak aspirasi yang kami terima. Mereka mengharapkan adanya sekolah pelayaran untuk mendidik anak-anak kita di sini,” katanya di Rote Ndao dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis sore.

    Hal ini disampaikan Hasto saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan kantor partai di Kabupaten Rote Ndao, wilayah terluar Indonesia bagian selatan.

    Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut potensi kekayaan laut Indonesia mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun, yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran bagi rakyat di kawasan pesisir dan kepulauan.

    Ia menegaskan, Kantor PDIP di Rote Ndao akan difungsikan sebagai pusat pendidikan politik sekaligus pusat visi kemaritiman, agar generasi muda memiliki kesadaran dan kemampuan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

    “Anak-anak muda di wilayah selatan ini harus punya visi samudera, agar mereka punya kemampuan untuk mengelola seluruh sumber daya maritim kita,” ujar Hasto.

    Di sela kegiatan, Hasto bersama Bupati Rote Ndao Paulus Henuk turut menyaksikan tradisi pacuan kuda Hus, pacuan kuda hias khas masyarakat Rote yang melibatkan anak-anak dan remaja sebagai joki.

    Ia menilai tradisi tersebut mencerminkan semangat muda dan energi pergerakan rakyat.

    “Ini sangat penting karena energi pergerakan partai muncul dari kaum muda,” ujarnya.

    Selain potensi kemaritiman, Hasto juga menyoroti nasib pohon lontar atau tuak yang dikenal sebagai “pohon kehidupan” masyarakat Rote, namun kini sulit dibudidayakan.

    Ia menugaskan Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Steven Andranacus, untuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta universitas lokal guna melakukan riset pengembangan tanaman tersebut.

    “Kita punya BRIN. Maka Bung Stevano segera kerja sama dengan universitas bagaimana pohon kehidupan ini yang berguna bagi rakyat bisa dibudidayakan kembali,” katanya.

    Mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Hasto kembali menegaskan bahwa Rote Ndao bukan halaman belakang, melainkan halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Wilayah-wilayah perbatasan kita justru harus diubah paradigmanya menjadi halaman depan Republik Indonesia,” tegasnya.

    Hasto juga menekankan pentingnya menjadikan Rote sebagai pusat kebijakan strategis yang memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia.

    “Kantor partai harus menjadi pusat pengembangan kebijakan strategis, termasuk merancang hubungan dengan pemerintah pusat dan Australia agar wilayah ini menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

    Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menilai kehadiran PDIP dan pembangunan kantor partai di daerahnya menjadi momentum sinergi yang positif.

    “Kehadiran partai politik seperti PDI Perjuangan ini menjadi berkah bagi pemerintah daerah. Ini membuka peluang bagi kami untuk bersinergi dan membangun konsolidasi strategis yang menjadi modal membangun Rote,” kata Paulus.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,”

    Kupang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pembangunan kantor DPC PDIP di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan wujud nyata dari visi geopolitik Bung Karno yang menempatkan wilayah terluar Indonesia sebagai halaman depan Nusantara.

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis.

    Hal ini disampaikannya usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP di Rote Ndao yang merupakan pulau terselatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia.

    Hasto mengatakan di tiga arah mata angin, dari Barat, Timur, dan Utara sudah PDIP sudah meletakkan kantor-kantor partai, dan di Selatan hari ini dicanangkan pembangunan kantor PDI Perjuangan.

    Hasto menjelaskan, dengan berdirinya kantor di Rote Ndao, PDIP menuntaskan pembangunan infrastruktur partai di empat titik terluar Indonesia mulai dari Sabang di Barat, Merauke di Timur, Miangas di Utara, dan kini Rote Ndao di Selatan.

    Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa wilayah seperti Rote Ndao bukanlah halaman belakang, melainkan “halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang harus dijaga sebagai benteng pertahanan bangsa.

    Menurut Hasto, kantor partai di wilayah strategis ini akan memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat kesadaran geopolitik dan rumah rakyat dan penggemblengan kader.

    Serta pusat pengembangan kebijakan strategis, termasuk dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan negara tetangga seperti Australia.

    “Kantor ini bukan sekadar simbol fisik, tetapi ruang ideologis untuk menggembleng rakyat dan menguatkan kesadaran geopolitik sesuai ajaran Bung Karno,” ujarnya.

    Ketua DPC PDIP Rote Ndao, Delis Leo Mooy, menyampaikan komitmennya menjadikan markas baru ini sebagai rumah perjuangan rakyat.

    “Peletakan batu pertama kantor partai ini akan kami jadikan rumah rakyat, tempat menampung aspirasi dan memperjuangkannya. Ini adalah spirit kemenangan rakyat di Rote Ndao,” ujar Delis.

    Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menilai kehadiran PDIP sebagai kekuatan positif dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah.

    “Kehadiran partai politik seperti PDI Perjuangan ini menjadi berkah bagi Pemerintah Daerah. Ini membuka peluang untuk membangun konsolidasi strategis demi kemajuan Rote Ndao,” kata Paulus.

    Peletakan batu pertama ditandai dengan deklarasi dimulainya pembangunan kantor DPC PDIP Rote Ndao, menandai kian kokohnya konsolidasi partai berlambang banteng moncong putih itu di seluruh penjuru Nusantara.

    Acara peletakan batu pertama pembangunan kantor tersebut dihadiri Ketua DPD PDIP NTT, Emelia Julia Nomleni, bersama jajaran pengurus, serta sejumlah petinggi DPP PDIP seperti Andreas Hugo Pareira (Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi), Sri Rahayu (Ketua Bidang Jaminan Sosial), dan Yuke Yurike (Wakil Bendahara Bidang Eksternal). Turut hadir anggota Fraksi PDIP DPR RI, Steven Andranacus.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Skandal Nikah Siri DPRD Blitar, PDIP Jatim : Anak Tak Boleh Jadi Korban

    Skandal Nikah Siri DPRD Blitar, PDIP Jatim : Anak Tak Boleh Jadi Korban

    Blitar (beritajatim.com) – Skandal nikah siri dan dugaan penelantaran anak yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Blitar dari fraksi PDIP akhirnya mendapat perhatian serius dari tingkat provinsi. Wakil Bidang DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi “Kanang” Sulistyono, turun tangan dan menegaskan bahwa solusi kemanusiaan harus didahulukan.

    Alih-alih berbicara sanksi politik, Kanang justru mendesak agar proses mediasi segera dilakukan untuk menemukan “titik temu”, terutama demi nasib sang anak. Kanang pun meminta agar media terus dilakukan hingga ketemu solusi bagi keduanya.

    “Saya sudah koordinasi dengan bapak bupati (Blitar). Maka yang kita minta adalah mediasi. Bagaimana mediasi ini bisa menemukan titik temu, maka itu akan lebih baik ketika keduanya menemukan titik temu,” tegas Kanang, Senin (3/10/2025).

    Kanang, yang dikenal sebagai politisi senior PDIP, memberikan pernyataan menyejukkan. Menurutnya, dalam kasus ini, anak adalah pihak yang tidak boleh dirugikan, terlepas dari status pernikahan orang tuanya.

    “Perkawinan siri dan anak tidak bisa dipersengketakan seperti itu. Apakah itu anak kandung atau bukan, anak tidak boleh jadi korban,” tandasnya.

    DPD PDIP Jatim mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama dan fokus pada kebutuhan vital sang anak dan ibu.

    “Maka titik temu ini adalah duduk bersama. Perlunya anak apa, perlunya istri apa, serta perlunya yang bersangkutan (anggota dewan) apa,” jelas Kanang.

    Permasalahan ini mencuat ke publik setelah RD (30), warga Ponggok, berani melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar. RD mengaku telah dinikahi secara siri oleh anggota dewan tersebut pada 18 Maret 2022, yang disaksikan oleh keluarga dan perangkat desa.

    Dari pernikahan di bawah tangan itu, lahir seorang anak perempuan yang kini berusia 2,5 tahun. Namun, menurut pengakuan RD, setelah melahirkan, ia merasa tak dinafkahi dan ditelantarkan oleh sang anggota dewan yang disebut lari dari tanggung jawab.

    RD kini menuntut pertanggungjawaban dan kejelasan status hukum untuk anaknya. Menanggapi alotnya kasus ini, Kanang meminta semua pihak terkait untuk tidak menyerah dalam mencari solusi damai melalui musyawarah.

    “Pokoknya jangan lelah mediasi ini. Ini akan terus (dilakukan),” pungkasnya. [owi/beq]

  • Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Hasil paripurna DPRD Pati pada Jumat lalu merekomendasikan perbaikan kinerja kepada Sudewo.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket. Sudewo lolos dari pemakzulan dewan.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya dilansir ANTARA, Jumat, 31 Oktober.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

    Ali menerangkan dalam forum paripurna, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan karena tugas DPRD untuk mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    Terkait kemungkinan munculnya reaksi publik atas keputusan DPRD, Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil tersebut.

    “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujarnya.

    Sementara di luar gedung DPRD Pati berlangsung demo yang dihadiri ribuan massa yang menginginkan pemakzulan Bupati Sudewo.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Kemudian hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil hak angket oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo.

    Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • 1 Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat Regional

    1 Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat Regional

    Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com –
    Bupati Pati, Sudewo, gagal dimakzulkan dalam akhir sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).
    Hasil ini sesuai dengan sidang paripurna kedua yang mengagendakan “Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati”.
    Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa dari 7 fraksi yang ada di DPRD, hanya 1 fraksi yang menyatakan pendapat agar Bupati dimakzulkan. 
    Sedangkan 6 fraksi lainnya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
    “Fraksi PDIP Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, akan tetapi ada 6 fraksi, yaitu Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ungkap Ali, usai paripurna, Jumat malam.
    Sesuai aturan yang berlaku, hasil voting menunjukkan bahwa Bupati Sudewo tidak dimakzulkan.
    “Untuk itu, yang menang adalah enam fraksi tadi,” ujar dia.
    Ali juga mengungkapkan alasan Fraksi PDI Perjuangan menghendaki Bupati Pati dimakzulkan karena dinilai melanggar sejumlah aturan berdasarkan paparan tim Pansus DPRD sebelumnya.
    “Dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian memperhatikan hasil laporan pansus,” jelas Ali.
    Setidaknya terdapat 12 poin tuntutan masyarakat kepada Bupati Pati Sudewo, beberapa di antaranya dianulir sebagai pelanggaran aturan oleh tim pansus DPRD.
    Dia juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas hasil akhir paripurna setelah dua bulan melakukan pembahasan terkait hasil kinerja bupati.
    “Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” kata Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.