Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PDIP

  • Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?” Bandung 19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?” Bandung 19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?”
    Editor
    KOMPAS.com
    —
    Wakil Gubernur Jawa Barat

    Erwan Setiawan
    menyindir Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, yang dinilai jarang hadir dalam rapat paripurna maupun terlihat di kantor, Gedung Sate,
    Bandung
    .
    Sindiran tersebut disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2025), yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
    Awalnya, anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Pipik Taufik Ismail, mempertanyakan utang Provinsi Jawa Barat kepada BPJS yang mencapai Rp300 miliar. Pipik meminta agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan atas permasalahan tersebut.
    “Ini kasusnya di 2024, maka kami fraksi PDIP ingin meminta ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait utang BPJS Rp300 miliar. Ini mengganggu keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar,” kata Pipik.
    Pertanyaan tersebut ditanggapi Wakil Ketua DPRD Jabar sekaligus pimpinan sidang, MQ Iswara, yang menyebut utang itu akan direalisasikan pada perubahan anggaran tahun ini. Ia juga mempersilakan Wakil Gubernur memberikan tanggapan.
    Erwan pun menjawab bahwa dirinya maupun Gubernur Jabar saat ini belum menjabat pada tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, menurutnya, penjelasan ideal seharusnya disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD.
    “Karena saya dan Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real (nyata), tadi seperti disampaikan anggota Fraksi PDIP,” ujar Erwan.
    Namun di luar substansi jawaban, Erwan kemudian menyinggung ketidakhadiran Sekda di forum resmi legislatif.
    “Sekalian tanyakeun, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan, yang terhormat anggota DPRD,” ucap Erwan disambut riuh hadirin.
    Menanggapi pernyataan tersebut, pimpinan sidang MQ Iswara menyatakan bahwa persoalan ketidakhadiran Sekda adalah bagian dari urusan internal eksekutif.
    “Masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah menjadi masalah internal eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing,” kata Iswara.
    Ia menegaskan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda adalah satu kesatuan dalam pemerintahan daerah.
    Dihubungi secara terpisah, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menanggapi pernyataan Wagub dengan menyebut bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan seluruh birokrasi untuk bekerja total dan lebih sering turun ke lapangan.
    “Gubernur meminta seluruh birokrasi bekerja ekstra. Semua hari kerja, semua jam kerja. Karena itu sekarang kita punya tagline kerja ‘sabubukna’, dalam tanda kutip,” ujar Herman, Kamis malam.
    Menurut Herman, “sabubukna” berarti bekerja totalitas dan tidak asal-asalan. Ia menyebut bahwa upaya turun ke lapangan adalah bagian dari strategi reformasi birokrasi.
    “Kita tetap melakukan mitigasi dan antisipasi. Jangan sampai kerja kelihatan lari ke sana ke mari tapi tanpa perhitungan, itu konyol. Spiritnya sedang kita pacu,” ujarnya.
    Herman juga menyatakan bahwa dirinya tetap aktif menjalankan tugas. Berdasarkan pantauan media, Herman kerap terlihat di Gedung Sate dalam sejumlah rapat penting. Terbaru, ia memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat Ciremai, Gedung Sate.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Rapat Paripurna di DPRD, Wagub Erwan Singgung Sekda Jabar Tak Pernah Ngantor: Kamana Wae Sekda?
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah masih berusaha keras untuk dapat memulangkan buronan kasus dugaan korupsi e-KTP Paulus Tannos ke Indonesia.

    Harapan kian kuat menyusul adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrance Wong soal percepatan pelaksanaan perjanjian ekstradisi.

    Sebab dengan kembalinya Tannos ke Indonesia, dapat membuka kotak pandora tentang dugaan keterlibatan sejumlah elite yang disinyalir menerima aliran uang korupsi e-KTP.

    “Saya bersyukur kalau Tannos dapat diekstradisi secepatnya ke Indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam korupsi e- KTP,” ujar Pakar Hukum dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf, kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Untuk diketahui, pengembangan kasus dugaan korupsi e-KTP di KPK saat ini sedang menyasar sejumlah nama besar yang diduga menerima aliran duit panas proyek senilai triliunan rupiah ini.

    Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan KPK terhadap pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong (AN) pada Maret 2025. AN dinilai sebagai pihak yang mengetahui dengan jelas siapa saja pihak-pihak yang menerima aliran dana.

    Ketika itu, penyidik KPK mencecar terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos, serta perusahaan konsorsium kepada anggota DPR dalam proyek e-KTP.

    Berdasarkan dakwaan KPK, sejumlah nama disebut ikut menerima aliran dana, termasuk diantaranya tiga elite PDIP, yakni Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Pramono Anung.

    “Siapapun yang terindikasi terlibat termasuk oknum PDIP, harus diperiksa dan jika ada bukti permulaan yang cukup bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Pengamat Hukum Pidana Abdul Fickar kepada inilah.com.

    Daftar Panjang Para Penerima Duit E-KTP

    Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, 9 MAret 2017, atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto, disebutkan sejumlah pihak menerima duit panas e-KTP. Berikut daftarnya:

    1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

    2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta

    3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta

    4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu

    5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta

    6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta

    7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

    8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta

    9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu

    10. Mirwan Amir USD 1,2 juta

    11. Arief Wibowo USD 108 ribu

    12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar

    13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu

    14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta

    15. Mustoko Weni USD 408 ribu

    16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu

    17. Taufik Effendi USD 103 ribu

    18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu

    19. Miryam S Haryani USD 23 ribu

    20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu

    21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

    22. Yasonna Laoly USD 84 ribu

    23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

    24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu

    25. Ade Komarudin USD 100 ribu

    26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar

    27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar

    28. Marzuki Ali Rp 20 miliar

    29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892

    30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu

    31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta

    32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260

    33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102

    34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022

    35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122

    36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862

    37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362

    38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36

    Selain nama-nama diatas, mantan Ketua DPR Setya Novanto juga menyebut adanya aliran uang ke Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat (AS).

    Setya Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah.

    Saat itu, Puan Maharani menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR, sedangkan Pramono Anung adalah anggota DPR. “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP, dan Pramono adalah 500.000 dollar AS. Itu keterangan Made Oka,” ujar Setya Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa.

    Pramono Anung membantah mentah-mentah tudingan itu, dan mengatakan ia bahkan tak pernah ada kaitan apa pun dengan kasus KTP elektronik. “Ini semuanya yang menyangkut orang lain dia bilang. Tapi untuk yang menyangkut dirinya sendiri, dia selalu bilang tidak ingat,” kata Pramono Anung kepada para wartawan kala itu.

    Sementara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Setya Novanto sekadar ingin mendapat status justice collaborator agar mendpat keringanan hukuman.

  • Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memandang perang di era saat ini, terutama Iran vs Israel, seperti film Star Wars lantaran terlihat lebih dominan terjadi di arena udara sebagai medan pertempurannya. 

    Hal tersebut dia sampaikan kala merespons soal konflik yang tengah terjadi di antara Iran dan Israel. Sebab itu, di menyebut perang modern saat ini sudah berbeda dengan yang dipersepsikan masih bertumpu pada infanteri dan kavaleri.

    Kalau dulu, lanjutnya, kavaleri atau pasukan berkudanya  melakukan serangan tembak terlebih dahulu. Kemudian, baru infanteri alias pasukan daratnya masuk dalam medan perang.

    “Nah, sekarang kelihatannya [perang Iran vs Israel] kalau diikutin aja di media-media itu kayak film Star Wars, tembak tu, tapi begitu jatuh, orang tau-tau udah merongrong meratapi kematian,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Adapun, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) ini turut menyebut dan berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus siap menghadapi perang era modern saat ini.

    “Mudah-mudahan kita siap untuk berperang, tapi negara kita jangan sampai berperang, tapi kalau itu tidak bisa dielakkan ya harus siap, itu sebab nya TNI kita harus kuat,” beber dia.

    Lebih jauh, Utut memperkirakan dana yang dihabiskan dalam perang Iran dan Israel selama 2 minggu tersebut lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yakni sebesar Rp3.621 triliun.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) memandang perang di Iran dan Israel ini dapat membuka cakrawala baru bagi Indonesia.

    “Perang ini membuka cakrawala baru. Memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” tuturnya dalan kesempatan yang sama.

  • Peringatan Bulan Bung Karno Jadi Ajang Reuni Kader Veteran PDIP Jember

    Peringatan Bulan Bung Karno Jadi Ajang Reuni Kader Veteran PDIP Jember

    Jember (beritajatim.com) – Acara ‘Sosialisasi Gotong Royong sebagai Falsafah Kebudayaan Bangsa’, di Hotel Royal, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/6/2025), menjadi ajang reuni sejumlah kader veteran PDI Perjuangan.

    Acara tersebut digelar oleh Eko Yunianto, anggota DPRD Jawa Timur, untuk memperingati Bulan Bung Karno. Beberapa kader veteran yang hadir antara lain Kusen Andalas yang pernah menjabat wakil bupati Jember 2005-2015; Agus Hadi Santoto, ketua Fraksi PDIP DPRD Jember 2004-2009; dan Ni Nyoman Putu Martini, wakil ketua DPRD Jember 2014-2019.

    “Saya hadir di sini dalam rangka untuk semangat bersama, untuk membicarakan aspirasi dari bawah untuk dititipkan kepada para peserta Kongres (PDI Perjuangan),” kata Kusen. Kongres PDIP rencananya akan digelar tahun ini.

    Selain itu, lanjut Kusen, pertemuan para kader senior tersebut adalah untuk menjaga agar tidak ada keterputusan komunikasi. “Jadi kita dalam suatu organisasi tidak boleh terkotak-kotak. Kita harus bersatu,” katanya.

    Dalam pidatonya, Kusen mengatakan, semua orang memahamu makna gotong royong. “Tinggal mau apa tidak melakukannya. Harapan saya, Anda mandegani (menjadi tokoh) di lingkungannya masing-masing,” katanya kepada para kader yang berkumpul.

    Kusen ingin kader PDI Perjuangan Jember bisa menjadi penentu dalam kehidupan politik. “Dengan simbol gotong-royongm tujuannya adalah bersatu, bersatu dan satu kata, hulupis kuntul, baris. Ini ngono kudune (begitu seharusnya, red),” katanya.

    Kusen mengkritik PDI Perjuangan Jember yang sudah merasa menang dengan hanya menguasai delapan kursi DPRD setempat. “Disebut menang kalau seperti zaman Golkar (Orde Baru), berkuasa segalanya, sampai-sampai toko-tokoh dicat warna kuning,” katanya.

    Kusen menegaskan semua aspek kehidupan berkaitan dengan politik. “Tidak ada yang tidak berkaitan politik. Keluarga, dagang, berbuat salah pun ada hubungannya dengan politik,” katanya.

    “Maka dari itu mumpung saya ketemu ini mengingatkan, ayo, kita bersatu. Kita orang politik. Orang politik harus berpikir jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah,” kata Kusen.

    Agus Hadi Santoso mengingatkan, bahwa gotong royong adalah saripati Pancasila. “Setelah menelurkan Pancasila, lima sila di sebagai landasan negara kita, diperas lagi oleh Bung Karno menjadi gotong-royong. Gotong-royong harus kita jadikan landasan kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Hariyanto, staf ahli Eko Yunianto, mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan rentetan dari Bulan Bung Karno. “Kita ingin penerus bangsa ini bisa berjalan meneruskan api perjuangan ide dan gagasan Bung Karno. Bukan abunya yang kita teruskan, tapi api perjuangan dari Bung Karno,” katanya.

    Kehadiran sejumlah kader veteran PDI Perjuangan, menurut Hariyanto, untuk merajut kebersamaan. “Tanpa mereka, tanpa para senior-senior partai, kita tidak mungkin seperti ini. Justru yang muda-muda ini tenaga pikirannya harus lebih lebih bersemangat. Jangankan yang muda, yang tua saja semangatnya seperti ini. Apalagi yang muda,” katanya.

    Kehadiran para kader veteran tersebut diharapkan Haryanto bisa memberikan teladan kepada para kader muda. “Pemikirannya kita ambil, semangatnya kita ambil. Tenaganya yang harus lebih ditingkatkan,” katanya. [wir]

  • `Soekarno Run 2025` siap hentak Solo, pimpinan PDIP `turun gunung`

    `Soekarno Run 2025` siap hentak Solo, pimpinan PDIP `turun gunung`

    Penyanyi sekaligus pemain film Gisella Anastasia (ketiga kiri) berlari bersama sejumlah peserta menuju garis finish saat Soekarno Night Run 2025 di depan alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (22/2/2025) malam. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nz (ANTARA FOTO/IRFAN ANSHORI)

    `Soekarno Run 2025` siap hentak Solo, pimpinan PDIP `turun gunung`
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 06:46 WIB

    Elshinta.com – Kota Solo siap dihentak oleh ribuan pasang kaki dalam gelaran akbar bertajuk “Soekarno Run Solo 2025” pada Minggu, karena itu sederetan nama besar pimpinan dari DPP PDI Perjuangan ikut ‘turun gunung’ ke Solo.

    Pimpinan PDIP yang “turun” antara lain Komaruddin Watubun (Ketua DPP bidang Kehormatan Partai), Djarot Saiful Hidayat (Ketua DPP bidang Ideologi dan Kaderisasi), Ronny Talapessy (Ketua DPP bidang Reformasi Hukum), serta Yoseph Aryo Adhi Dharmo (Wakil Sekretaris Jenderal).

    “‘Soekarno Run’ ini adalah cara kita merayakan semangat Bung Karno, agar kita senantiasa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Komaruddin Watubun dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Politikus yang akrab disapa Bang Komar itu mengatakan “Soekarno Run” digelar di Bulan Juni. Di bulan ini Soekarno lahir (6 Juni), wafat (21 Juni), dan Hari Lahir Pancasila juga diperingati setiap 1 Juni.

    Dia memuji gelora semangat warga Solo “menunjukkan bahwa api nasionalisme dan kecintaan pada tanah air tak pernah padam di Kota Budaya ini”.

    Sedangkan Djarot Saiful Hidayat menyatakan ajang lomba lari ini suatu bentuk implementasi nyata ajaran Bung Karno.

    “Peringatan Bulan Bung Karno melalui ‘Soekarno Run’ bukan sekadar seremonial. Ini adalah perwujudan gotong royong dan kebersamaan dalam semangat Pancasila,” kata Djarot.

    Sementara itu, Ronny Talapessy menyoroti relevansi nilai-nilai Bung Karno bagi generasi muda.

    Peringatan Bulan Bung Karno hendaknya diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar hafalan semata.

    “Kegiatan ‘Soekarno Run’ ini menjadi jembatan bagi generasi muda untuk memahami relevansi gagasan Bung Karno, khususnya mengenai semangat kebangsaan dan perjuangan,” kata Ronny.

    Yoseph Aryo Adhi Dharmo menambahkan, ‘Soekarno Run’ adalah perayaan Bulan Bung Karno sebagai simbol persatuan bangsa, tanpa memandang latar belakang, semua berlari di jalur yang sama, menyuarakan semangat kebangsaan.

    Adhi pun menekankan bahwa bulan Juni adalah penanda penting dalam sejarah bangsa Indonesia, diperingati sebagai Bulan Bung Karno. “Bulan Juni adalah bulannya Bung Karno, bulan lahirnya Pancasila,” kata dia.

    Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP seperti Aria Bima dan Elfonda “Once” Mekel juga diprediksi hadir memeriahkan acara lari ini agar menjadi sorotan tak hanya sebagai ajang olahraga semata, melainkan juga sebagai momen istimewa untuk mengenang dan merayakan nilai-nilai luhur Bapak Proklamator, Soekarno, di tengah gemuruh semangat nasionalisme.

    Antusiasme warga Solo membludak dengan 5.555 peserta telah terdaftar, menandakan hentakan acara itu begitu kuat di Kota Budaya.

    Komaruddin mengatakan kegiatan “Soekarno Run” menjadi bagian dari kerja internal PDI Perjuangan untuk terus menjaga soliditas partai, khususnya di Jawa Tengah.

    “Melalui acara ini, PDI Perjuangan berupaya memperkuat tali silaturahmi antarkader, menggerakkan seluruh organ partai, dan memastikan semangat gotong royong tetap membara di setiap tingkatan, dari DPD, DPC, hingga ranting,” kata Komaruddin.

    Soekarno Run Solo 2025 juga sebuah kompetisi lari dengan sistem pencatat waktu (timing system) yang akurat.

    Kompetisi itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Kategori Anak-anak (800 meter) dan Kategori Umum (lima kilometer):

    Kategori anak-anak diperuntukkan bagi peserta di bawah 13 tahun, dengan rute berputar di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, meliputi area dari Gladak, Balai Kota, dan kembali menuju Benteng Vastenburg.

    Sedangkan Kategori Umum terbuka bagi siapa saja yang berusia 13 tahun ke atas. Rute larinya akan menyusuri sejumlah ikon dan jalanan utama Kota Solo, dimulai dari Jalan Supit Urang, Pasar Klewer, Jalan Yos Sudarso, Mangkunegaran, Balai Kota, Pasar Gede, dan akan berakhir atau finish di Benteng Vastenburg.

    Sumber : Antara

  • Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang Status 4 Pulau Aceh Masuk Sumut

    Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang Status 4 Pulau Aceh Masuk Sumut

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Romy Soekarno, meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang keputusan mengenai status empat pulau yang ditetapkan masuk wilayah Sumatera Utara. Romy mengatakan pulau itu bukan hanya terkait batas wilayah, melainkan keadilan warga Aceh.

    “Saya sangat menyesalkan terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.2‐2138 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025 yang menyatakan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi menyangkut kedaulatan dan keadilan bagi masyarakat Aceh,” ujar Romy Soekarno kepada wartawan Sabtu (14/6/2025).

    Romy menilai keputusan itu harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Menurutnya, keputusan itu dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar daerah.

    “Saya mendukung penuh langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh, termasuk pengumpulan bukti historis dan advokasi hukum terhadap keputusan tersebut. Pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat Aceh yang merasa dirugikan,” lanjutnya.

    Dia pun berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membuka ruang dialog dan mediasi terbuka antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di mana, hal itu dapat difasilitasi oleh Kemendagri, Komisi II DPR RI, serta lembaga terkait lainnya.

    Selain itu, kata dia, juga diperlukan membentuk Tim Mediasi Nasional. Nantinya, tim itu melibatkan DPR RI, Kemendagri, Kemenkumham, ahli sejarah, perwakilan Aceh-Sumut.

    Untuk diketahui, Kemendagri menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh mengaku akan memperjuangkan perubahan status agar keempat pulau itu dikembalikan ke Tanah Rencong.

    Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Status administratif ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

    Gubernur Sumut Bobby Nasution sudah menjumpai Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem di Aceh untuk membahas soal pulau itu. Bobby menawarkan untuk mengelola bersama empat pulau yang ditetapkan oleh Kemendagri masuk wilayah Sumut.

    (amw/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Profil Denny Cagur, Komedian yang Kini Duduk di Kursi Komisi X DPR RI

    Profil Denny Cagur, Komedian yang Kini Duduk di Kursi Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Denny Cagur adalah sosok yang tak asing di dunia hiburan Tanah Air. Namun kini, namanya sempat menjadi perbincangan setelah berhasil meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Siapa sangka, komedian yang dikenal dengan goyangan khasnya ini kini mengemban amanah sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP. Lantas, bagaimana perjalanan kariernya hingga sukses menuju Senayan?

    Profil Denny Cagur

    Lahir di Bandung pada 29 Agustus 1977 dengan nama lengkap Denny Wahyudi yang kemudian akrab dipanggil Denny Cagur ini tumbuh dan menempuh pendidikan di Jakarta.

    Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Pekayon (1984-1990), lalu melanjutkan ke SMP Negeri 184 (1990-1993) dan SMA Negeri 98 Jakarta (1993-1996).

    Kecintaannya pada dunia pendidikan membawanya kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengambil jurusan pendidikan tata niaga. Saat kuliah, Denny tak ragu bekerja sampingan sebagai guru les untuk membantu ekonomi keluarga. Inilah yang membentuk karakter tangguh dan pekerja keras dari seorang Denny Cagur.

    Awal Karier di Dunia Hiburan

    Nama Denny mulai mencuat ketika ia tergabung dalam grup lawak Cagur, bersama Narji dan Bedu (kemudian digantikan oleh Wendy). Nama ‘Cagur’ sendiri merupakan singkatan dari ‘calon guru’, mencerminkan latar belakang pendidikan mereka yang berasal dari UNJ.

    Karier Denny Cagur di layar kaca semakin moncer ketika ia tampil sebagai presenter acara-acara populer seperti Mamamia Show, Dahsyat, Comedy Project, dan berbagai program hiburan lainnya. Ia juga dikenal lewat gaya khasnya, termasuk Goyang Bang Jali yang sempat viral dan digemari masyarakat luas.

    Langkah ke Dunia Politik

    Denny Cagur mulai menunjukkan ketertarikannya di dunia politik pada tahun 2020 dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN). Namun kemudian ia memutuskan pindah ke PDIP dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.

    Bersama PDIP, Denny mencalonkan diri dari daerah pemilihan Jawa Barat II dan berhasil meraih 58.043 suara. Hasil ini mengantarkannya menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029, dan saat ini duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi.

    Langkah Denny Cagur dari panggung hiburan ke kursi parlemen bukan sekadar perubahan karier, tapi juga cerminan dari semangat pengabdian. Dengan latar belakang sebagai pendidik dan seniman, Denny berharap bisa membawa perspektif segar ke dalam dunia politik, khususnya dalam isu-isu pendidikan dan kebudayaan.

  • Fraksi PDIP Minta Pemkab Bondowoso Konsisten Jalankan RPJMD

    Fraksi PDIP Minta Pemkab Bondowoso Konsisten Jalankan RPJMD

    Bondowoso (beritajatim.com) — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan pandangan umum mereka dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Jumat pagi.

    Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025–2029 dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam konsistensi kebijakan anggaran.

    Pandangan umum yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Sofi Indriasari menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari lemahnya koordinasi antar OPD, perencanaan pembangunan yang kurang menyentuh kebutuhan strategis daerah, hingga ketidaksesuaian antara RPJMD dan arah belanja APBD.

    “RPJMD adalah penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sudah seharusnya kepala OPD dan jajarannya bekerja secara gotong royong sebagai tim yang solid, mengesampingkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi penghambat implementasi program-program strategis,” tegas Sofi.

    Fraksi PDIP juga meminta pemerintah lebih konsisten dalam menjalankan RPJMD sebagai dokumen sah dan hasil kesepakatan bersama.

    Mereka menilai belanja APBD tahunan kerap kali menyimpang dari kebijakan strategis RPJMD, bahkan digunakan untuk program yang menguras anggaran namun minim manfaat langsung bagi masyarakat.

    Dalam sektor infrastruktur, Fraksi PDIP menuntut perhatian lebih terhadap kondisi jalan dan meminta alokasi anggaran pemeliharaan melalui UPTD pelaksana agar tidak ada lagi infrastruktur terbengkalai.

    “Prioritaskan pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan listrik di wilayah tertinggal dan pedesaan, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan material lokal,” kata Sofi.

    Tak hanya itu, Fraksi PDIP juga mengajukan berbagai rekomendasi kebijakan strategis lainnya seperti:

    – Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, kemudahan akses pembiayaan, hingga pembentukan ekosistem inkubasi bisnis;
    – Peningkatan sektor pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal dan menghindari overtourism;
    – Pengelolaan sampah berbasis TPS 3R serta penguatan peran masyarakat dan swasta dalam tata kelola persampahan;
    – Penataan kawasan kumuh dan pengembangan wisata desa melalui kolaborasi multipihak dan penguatan peran BUMDes serta Pokdarwis;
    – Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan distribusi tenaga medis ke wilayah terpencil, layanan digitalisasi kesehatan, dan pengoperasian Puskesmas 24 jam.

    Mengakhiri pandangannya, Fraksi PDIP menyampaikan bahwa seluruh masukan tersebut bertujuan agar pembangunan Bondowoso lima tahun ke depan benar-benar membawa perubahan signifikan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

    “Merdeka!” tutup Sofi Indriasari dengan semangat, mewakili Fraksi PDIP. (awi/but)

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Perbaikan Manajemen Bank Jatim Pasca RUPS

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Perbaikan Manajemen Bank Jatim Pasca RUPS

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak perbaikan serius di tubuh manajemen Bank Jatim usai ditetapkannya susunan baru Direksi dan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Mei 2025.

     

    Sorotan tajam dilayangkan terhadap kinerja, transparansi, hingga profesionalisme jajaran baru di tengah mencuatnya isu kredit fiktif dan dugaan nepotisme dalam tubuh bank pelat merah tersebut.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menekankan bahwa pergantian pimpinan Bank Jatim seharusnya menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik, bukan malah memperlebar jurang keraguan.

    “Bank Jatim bukan hanya mesin bisnis, tetapi representasi dari tata kelola keuangan daerah. Kepercayaan publik adalah modal utama. Direksi dan Komisaris baru wajib menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya,” ujar Bunda Renny, Rabu (11/6/2025).

    Fraksi PDIP menyoroti tiga isu utama yang harus segera dijawab manajemen baru. Pertama, dugaan politisasi jabatan yang dinilai publik sebagai penunjukan berdasarkan kepentingan politik, bukan karena integritas atau profesionalitas.

    “Hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dijawab secara transparan,” tegasnya.

    Kedua, minimnya komunikasi terbuka terkait kondisi internal dan arah strategis Bank Jatim setelah RUPS dinilai memperdalam krisis kepercayaan. Menurut Renny, kondisi ini menciptakan jarak antara manajemen dengan publik dan para pemangku kepentingan.

    “Padahal, Bank Jatim adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

    Ketiga, urgensi transformasi digital juga mendapat sorotan tajam. Di tengah era disrupsi layanan perbankan, Bank Jatim dinilai tertinggal dalam berinovasi. “Transformasi digital adalah kebutuhan mendesak agar Bank Jatim tetap relevan dan kompetitif,” tegas Renny.

    Untuk itu, Fraksi PDIP mendesak Direksi dan Komisaris baru agar segera menjalankan audit internal, menyusun roadmap pemulihan, serta membangun komunikasi proaktif dengan para pemangku kebijakan di Jawa Timur. Renny menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten, termasuk dalam pemberian kredit UMKM dan pengisian jabatan struktural.

    “Bank Jatim harus mempercepat transformasi digital. Mulai dari mobile banking, pelayanan berbasis AI, hingga mendorong inklusi keuangan di pelosok Jawa Timur,” sebutnya.

    Politisi asal Kediri itu juga mengingatkan bahwa profitabilitas bukan satu-satunya ukuran kesuksesan. Menurutnya, yang lebih penting adalah kembalinya kredibilitas institusi sebagai bank milik daerah.

    “Masyarakat sedang menunggu pembuktian. Jangan sia-siakan momentum ini. Pulihkan kepercayaan publik, maka kejayaan Bank Jatim akan kembali,” tegasnya.

    Berikut Daftar Nama Calon Komisaris dan Direksi Bank Jatim Hasil RUPS Maret 2025:

    Komisaris Utama Independen : Adi Sulistyowati
    Komisaris : Adhy Karyono
    Komisaris Independen : Muhammad Mas’ud
    Komisaris Independen : Dadang Setiabudi
    Komisaris Independen : Asri Agung Putra
    Komisaris Independen : Nurul Ghufron

    Direktur Utama : Winardi Legowo
    Wakil Direktur Utama : R. Arief Wicaksono
    Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah : Tonny Prasetyo
    Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
    Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : RM Wahyukusumo Wisnubroto
    Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan
    : Arif Suhirman
    Direktur IT, Digital, dan Operasional : Wiweko Probojakti
    Direktur Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma Aji

    Ketua Dewan Pengawas Syariah : Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir, Mpd.
    Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. Muhammad Nasih, SE, M.T, Ak
    Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Ir. H. Tamhid Mashudi

    [asg/beq]

  • Wacana Car Free Night, Legislator Usul Jam Operasional TransJ-MRT Ditambah

    Wacana Car Free Night, Legislator Usul Jam Operasional TransJ-MRT Ditambah

    Jakarta –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo menanggapi wacana penerapan car free night (CFN) atau hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta setiap akhir pekan. Dwi mengusulkan jam operasional transportasi umum diperpanjang hingga tengah malam.

    “Pemprov perlu menambah jam operasional TransJakarta, MRT, dan Mikrotrans hingga tengah malam. Serta menyediakan titik drop-off yang terintegrasi langsung dengan lokasi CFN agar warga tidak bergantung pada kendaraan pribadi,” kata Dwi saat dihubungi, Minggu (8/6/2025).

    Dwi juga mendorong skema zonasi UMKM melalui penataan lapak yang rapi. Kolaborasi aparat penegak hukum juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan saat CFN berlangsung.

    “Saya mendorong agar ada skema zonasi khusus untuk UMKM, dengan penataan lapak yang rapi dan pembatasan terhadap pedagang asongan agar ruang publik tetap tertib dan nyaman bagi pengunjung,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti pengelolaan APBD terkait penyelenggaraan CFN. Dia meminta dilakukan evaluasi secara berkala terkait dampak CFN terhadap sektor perekonomian dan sektor lainnya.

    “Dari sisi anggaran, pemprov perlu mengelola APBD secara efisien, serta membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta untuk membiayai kebutuhan operasional seperti penerangan jalan, toilet portable, dan tenaga kebersihan,” kata dia.

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sebelumnya mengatakan wilayah Bundaran HI di sepanjang jalan MH Thamrin hingga Jalan Sudirman tengah digodok untuk diterapkan CFN. Ia mengatakan pemberlakuan car free night tetap di Jalan Sudirman hingga sepanjang jalan MH Thamrin.

    Rano menyebut penerangan akan diprioritaskan jika penerapan car free night ini berlaku. Car free night Sudirman-Thamrin ini direncanakan digelar tiap Sabtu malam. Rano mengatakan kebijakan itu masih harus dikaji secara matang.

    “Jadi Sabtu-nya, kita car free night-nya malam. Sabtu itu mungkin kita akan mulai jam 10 malam. Nah, di situ kita sudah close. Tapi tentu performance-nya beda. Itu pasti akan dengan tata lampu,” tambahnya.

    (wnv/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini