Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PAN

  • PAN Jatim Sumbang 5 Sapi Kurban untuk Ormas Islam dan Pesantren

    PAN Jatim Sumbang 5 Sapi Kurban untuk Ormas Islam dan Pesantren

    Surabaya (beritajatim.com) – Menyambut Iduladha 1446 Hijriah, DPW PAN Jawa Timur menyerahkan lima ekor sapi ke pondok pesantren dan ormas Islam. Lima ekor sapi yang masing-masing berbobot 1 ton itu merupakan sumbangan dari Ketua DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig.

    “Kami berharap dengan disumbangkan ke ormas Islam dan pondok pesantren, daging sapi tersebut akan tersalurkan lebih tepat dan lebih bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan,” ucap Ahmad Rizki Sadig, Kamis (5/6/2025).

    Tiga ekor sapi berjenis limosin disumbangkan sebagai hewan kurban kepada Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan Pondok Pesantren Syekh Abdul Qodir Jaelani Probolinggo.

    Satu sapi lagi yang juga berjenis limosin diberikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Sementara satu sapi berjenis benggala disumbangkan untuk Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

    Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Husnul Aqib, dan tim yang menyerahkan sapi-sapi tersebut mewakili Ahmad Rizki Sadig. Husnul Aqib menjelaskan, penyaluran sapi kurban merupakan tradisi DPW PAN Jawa Timur setiap menyambut Idul Adha.

    “Ini sudah menjadi tradisi kami. Alhamdulillah tahun ini bisa bertambah. Kalau tahun-tahun lalu hanya untuk PWM dan PWNU, tahun ini bertambah untuk tiga pondok pesantren,” kata Husnul Aqib saat menyerahkan sapi ke PWM Jatim, Kamis (5/6/2025).

    Politisi senior PAN Jatim itu menambahkan, penyerahan sapi kurban juga menjadi simbol terjalinnya silaturahmi antara DPW PAN Jatim dengan PWM, PWNU, dan tiga ponpes di atas. Pihaknya berharap jalinan silaturahmi tersebut akan semakin kokoh di masa mendatang.

    “Momentum Hari Raya Kurban ini menjadi saat yang tepat untuk memperkokoh silaturahmi dengan NU, dengan Muhammadiyah, dan pondok pesantren. Kami berharap jalinan silaturahmi ini akan semakin kuat ke depannya,” papar Husnul Aqib.

    Di PWM Jatim, sapi diterima oleh Wakil Ketua PWM Dr H Muhammad Sholihin Fanani dan Sekretaris PWM Ir Tamhid Masyhudi. Di PWM Jatim, sapi diterima oleh Wakil Ketua PWM Dr H Muhammad Sholihin Fanani dan Sekretaris PWM Ir Tamhid Masyhudi. Sementara di PWNU Jatim, diterima oleh Wakil Sekretaris PWNU, KH. Taufik Muqti

    Pada kesempatan tersebut, atas nama PWM Jatim, Ir Tamhid Masyhudi mengucapkan terima kasih kepada DPW PAN karena kurban juga bagian mendukung ketahanan pangan. Ia lantas mendoakan PAN semakin besar dan semakin amanah dalam berjuang untuk rakyat.

    “Terimakasih untuk PAN Jawa Timur, karena ini juga bagian dari mendukung ketahanan pangan. Semoga PAN semakin maju dan besar, dan selalu amanah dalam berjuang demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Ir Tamhid.

    Di PWNU, KH. Taufik Mugti menyebut bahwa apa yang dilakukan PAN merupakan wujud ikhtiar menguatkan nilai ukhuwah. Ia juga juga memuji sumbangan sapi dari PAN yang ukurannya sangat besar. Kebetulan di waktu bersamaan, PWNU juga menerima sumbangan sapi dari partai dan ormas lain.

    “Wah, besar banget ini. Dari PAN yang paling besar. Pasti lebih dari 1 ton bobotnya ya. Tapi yang paling penting apa yang dilakukan PAN ini adalah salah satu upaya menguatkan nilai-nilai ukhuwah,” ucap KH. Taufik Mugti. [tok/beq]

  • Harlah Pancasila, Eddy Bicara Konstitusi Jamin Hak Lingkungan Bersih

    Harlah Pancasila, Eddy Bicara Konstitusi Jamin Hak Lingkungan Bersih

    Jakarta –

    Memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk memperkuat implementasi Pancasila di berbagai sektor, khususnya ruang kebijakan yang berdampak untuk rakyat.

    Secara khusus, Eddy menegaskan komitmennya untuk menunaikan amanat konstitusi memenuhi hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

    “Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dilandaskan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).

    “Pasal-pasal ini memperkuat semangat sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, ketidakadilan ekologis seperti polusi udara yang masif, degradasi lingkungan, dan akses yang timpang terhadap energi bersih adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara,” tegasnya.

    Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, Hari Lahir Pancasila harus menjadi pengingat bahwa nilai-nilai dasar bangsa Indonesia menuntun kita membangun ekonomi sekaligus juga melindungi ruang hidup dan lingkungan tempat tinggal bersama.

    “Sila ke 5 Pancasila, Pasal 28H Ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 4 harus menjadi panduan sekaligus pijakan dalam penyusunan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan dan juga energi. Lebih dari itu RPJMN dan kebijakan pemerintah daerah juga seharusnya menyertakan lingkungan sebagai indikator keberhasilan pembangunan,” tegas Anggota Komisi XII DPR RI ini.

    “Di antaranya kami terus mendorong Legislasi Pro Lingkungan Hidup dan percepatan transisi energi seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim serta terlibat dalam upaya merumuskan kembali berbagai aturan pengelolaan lingkungan hidup mengenai sampah, BBM bersih hingga elektrifikasi transportasi publik,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Komisi I DPR Dukung Satgas Bentukan Kemenko Polkam Bersih-bersih Preman Berkedok Ormas – Halaman all

    Komisi I DPR Dukung Satgas Bentukan Kemenko Polkam Bersih-bersih Preman Berkedok Ormas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia menyebut pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas oleh Kemenko Polkam sebagai bentuk hadirnya negara untuk menjaga stabilitas nasional, iklim investasi dan ketertiban umum.

    Pembentukan Satgas ini juga diharapkan dapat mengatasi praktik premanisme yang kerap disalahgunakan dengan mengatasnamakan ormas.

    “Saya memberikan dukungan penuh atas inisiatif Menko Polkam untuk membentuk Satgas dalam menangani premanisme dan ormas yang bermasalah. Menurut saya, ini sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dan iklim investasi yang kondusif di Indonesia,” ujar Farah kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

    Sebagai contoh, Farah menyoroti insiden yang sebelumnya menimpa pabrik mobil listrik asal Tiongkok, BYD, yang mengalami gangguan oleh ormas saat pembangunan fasilitas pabriknya di Subang, Jawa Barat. 

    Ia kemudian menyoroti praktik premanisme oleh oknum ormas yang juga mengancam keamanan masyarakat seperti dalam kasus pengeroyokan anggota Polri di Depok, yang berujung pada aksi anarkis termasuk pembakaran mobil yang baru-baru ini terjadi.

    “Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan konkret dan cepat dari negara. Kita tidak bisa membiarkan kelompok tertentu merusak tatanan sosial dan mengancam stabilitas,” tegas Farah.

    Menurut Farah, kehadiran ormas sejatinya memiliki tujuan mulia sebagai mitra pembangunan sosial dan demokrasi. Namun, ketika ormas menyimpang dari tujuan tersebut dan menjadi sumber keresahan publik serta hambatan bagi investor, maka negara tidak boleh tinggal diam. 

    Dirinya menilai langkah pembentukan Satgas antipremanisme ini sangat relevan dengan situasi global saat ini, di mana iklim investasi sangat bergantung pada persepsi terhadap stabilitas dan kredibilitas negara.

    “Investasi asing tidak hanya butuh regulasi yang jelas, tapi juga ekosistem sosial yang stabil dan bebas dari intimidasi oleh kelompok tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme yang dibungkus atas nama ormas,” sambungnya.

    Kerugian ekonomi akibat premanisme bukan hanya asumsi, melainkan telah terbukti secara nyata. Himpunan Kawasan Industri (HKI) mencatat bahwa premanisme yang dilakukan oknum ormas telah menyebabkan batalnya investasi senilai ratusan triliun rupiah di Indonesia. 

    Selain menimbulkan kerugian finansial langsung, praktik ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan biaya operasional pelaku usaha, dan menurunkan kepercayaan investor terhadap keamanan berusaha di Tanah Air.

    Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara. Di Peru, pemerasan oleh kelompok kriminal menyebabkan kerugian ekonomi sebesar USD 1,6 miliar per tahun. 

    Di Meksiko, pemalakan oleh ‘kartel’ berdampak langsung pada inflasi, dengan harga barang seperti jeruk nipis dan tortilla naik hingga 20 persen. Sementara di Italia, pendapatan organisasi kriminal dapat mencapai EUR 44 miliar per tahun—sekitar 2,9 persen dari PDB nasional—akibat aktivitas ilegal termasuk pemerasan dan penguasaan proyek publik.

    “Data ini menunjukkan bahwa premanisme adalah ancaman nyata bagi perekonomian negara. Maka, respons tegas dan terstruktur dari pemerintah Indonesia adalah langkah yang sangat tepat,” ujar Farah.

    Ia menambahkan bahwa negara tidak boleh ragu untuk menggunakan instrumen hukum terhadap aktor-aktor non-negara yang telah menyalahgunakan peran sosial ormas menjadi alat tekanan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.

    “Setiap warga negara berhak merasa aman. Investasi tidak akan datang ke tempat yang rawan intimidasi. Pemerintah wajib hadir memastikan ruang publik bebas dari tindakan-tindakan menyimpang yang dapat mengganggu pembangunan nasional,” tambahnya.

    Farah juga mengapresiasi rencana pembentukan kanal pengaduan resmi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan ormas tertentu. Menurutnya, ini merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam membangun sistem responsif yang berpihak pada korban.

    “Pendekatan represif saja tidak cukup. Pemerintah sudah tepat membuka kanal pengaduan dan membuka peluang pembinaan bagi ormas. Ini akan memperkuat kohesi sosial dan mencegah stigmatisasi,” pungkas Farah.

  • Prabowo Jadi Presiden Pertama di Era Reformasi Ikut Aksi May Day

    Prabowo Jadi Presiden Pertama di Era Reformasi Ikut Aksi May Day

    GELORA.CO –  Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam aksi May Day atau Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025). Ia menilai, kehadiran Prabowo menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kaum buruh.

    Ia mengatakan, kehadiran Prabowo di tengah aksi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merangkul dan memperjuangkan aspirasi buruh. Menurut dia, hal itu adalah simbol kuat bahwa negara akan berpihak pada kelompok buruh.

    “Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi May Day setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo,” kata dia melalui keterangannya, Kamis.

    Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan, keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah juga harus memberikan jaminan terhadap iklim investasi yang bebas dari gangguan.

    Ia mencontohkan, belakangan muncul berita praktik premanisme atas nama organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Ia menilai, hal itu merupakan salah satu ancaman serius terhadap iklim usaha.

    “Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi,” ujar dia.

    Karena itu, Eddy menilai, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi. Dengan begitu, investor tidak akan khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri,” kata Eddy.

  • Prabowo Beri Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, DPR Siap Eksekusi?

    Prabowo Beri Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, DPR Siap Eksekusi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah lama ditunggu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).

    Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu. 

    Meski begitu, Prabowo juga menyayangkan adanya fenomena aksi demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi.

    Demo tersebut, kata dia, dilakukan segelintir pihak yang justru terlihat dalam kasus korupsi atau suap yang merugikan negara.

    “Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” imbuhnya. 

    Tergantung Proses Politik 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas blak-blakan menyampaikan bahwa nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sangat tergantung dengan proses politik.

    Supratman menyebut pemerintahan Prabowo Subianto telah menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai atensi. Politisi Gerindra ini menyebut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tengah dibahas oleh lintas kementerian/lembaga. 

    Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pemerintah telah menyerahkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR. Menurutnya, pembahasan RUU tersebut tinggal tergantung dengan kesepakatan antara partai-partai politik di DPR. 

    “Seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini partai-partai politik untuk dilakukan terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Mantan Ketua Baleg DPR itu mengatakan, pemerintah akan mendorong RUU Perampasan Aset agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2029. Namun, dia menyebut harus ada kesepakatan politik yang kuat di awal agar pembahasannya lancar di parlemen. 

    “Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah standing-nya sudah jelas nih, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya juga sama dengan pemerintahan sekarang,” kata Supratman. 

    Supratman, yang merupakan politisi Partai Gerindra, juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada pemerintahan sebelumnya. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

    Sebelumnya RUU Perampasan Aset tidak masuk ke prolegnas prioritas 2025. Namun, RUU tersebut masuk ke prolegnas jangka menengah 2025-2029. 

    Pembelaan Baleg DPR 

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN Saleh P. Daulay mengungkapkan harapannya terkait soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk bisa masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.

    Dia mengatakan dan meminta untuk seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR bisa membicarakan RUU tersebut dengan baik, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

    “Soal Undang-Undang Perampasan Aset itu saya minta supaya seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR bisa membicarakan ini secara baik, sehingga akan kelihatan manfaat dan mudoratnya bagi masayarakat,” ujarnya seusai rapat pleno Baleg DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024).

    Jangan sampai, lanjut dia, ada sebuah Undang-Undang yang justru bisa memperlambat Baleg dalam mengerjalan hal-hal pokok lainnya.

    Saleh menyebut pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain, tetapi kelihatannya di partai-partai lain pun juga tidak mudah. Dia juga menunggu inisiatif dari pemerintah terkait nasib RUU Perampasan Aset tersebut.

    “Jadi jangan semua mata tertuju kepada Baleg di DPR, tapi juga setengahnya itu ada di pemerintah. Kalau membahas Undang-Undang itu hanya DPR yang setuju, ya nggak bisa. Semuanya harus berkoordinasi dan setuju secara bersama dengan pemerintah,” jelasnya.

    Dengan demikian, kata Politikus PAN itu, jika ada keterlambatan penyusunan UU atau jumlah UU yang disahkan hanya sedikit, itu bukan hanya kesalahan semata dari Baleg atau DPR.

    “Tapi pasti ada juga kontribusi dari pemerintah. Kadang-kadang di pemerintah yang enggak cocok. Mohon maaf, ada tumpang tindih kewenangan antar kementerian, antar lembaga, antar dirjen malah,” bebernya.

    Diberitakan sebelumya, Baleg DPR belum memastikan RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas lima tahun ke depan. 

    Anggota Baleg DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2024-2029. Menurutnya, hal itu baru dapat dipastikan pada saat rapat prolegnas selesai dilakukan. 

    “Belum tahu. Nanti kita lihat setelah besok rapat Prolegnas, terus kemudian yang mana menjadi prioritas. Karena itu harus dibahas bersama pemerintah [menteri],” ujarnya usai rapat pleno kedua Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2024)

  • Legislator Jakarta Ini Sebut Penerangan Jalan dan Penghijauan di Palmerah Bakal Jadi Percontohan – Halaman all

    Legislator Jakarta Ini Sebut Penerangan Jalan dan Penghijauan di Palmerah Bakal Jadi Percontohan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Husen, melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.

    Dalam kunjungan ini, Sekretaris Wilayah PAN DKI Jakarta itu turut didampingi jajaran Suku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat untuk meninjau proses pengaspalan jalan dan perbaikan saluran air di RW 11 yang meliputi 9 RT.

    Dia menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan hasil aspirasi warga yang disampaikan pada masa reses sebelumnya di DPRD DKI Jakarta. 

    Pengerjaan saluran telah dilakukan oleh SDA sejak 2024 dan kini dilanjutkan dengan tahap pengaspalan jalan oleh Bina Marga.

    “Dalam kunjungan ini, saya melihat bahwa pembuatan saluran sudah mencapai sekitar 95 persen dan dikerjakan dengan rapi. Saat ini pekerjaan berlanjut ke tahap pengaspalan jalan di 9 RT. Harapannya, RW 11 bisa menjadi RW teladan di Jakarta Barat,” ujar Husen kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).

    Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta tersebut juga menyampaikan bahwa pengaspalan jalan telah rampung di 3 RT, dan sisanya 6 RT akan segera diselesaikan.

    Dia menjelaskan bahwa ke depan, penerangan jalan dan penghijauan juga akan menjadi prioritas agar RW 11 dapat menjadi wilayah percontohan di Kelurahan Palmerah.

    Pekerjaan pengaspalan ini mencakup total panjang 4.340 meter dan ditargetkan selesai dalam 8 hari, meliputi seluruh RT di RW 11.

    Warga pun menyambut positif kehadiran Husen dalam pelaksanaan program pengaspalan jalan tersebut.

    “Alhamdulillah, saluran dan jalan di RT 04 sudah bagus. Kami merasa nyaman dan terbebas dari banjir. Terima kasih kepada Pak Husen yang telah memperjuangkan ini,” ujar Ibu Ira, warga setempat.

    Senada dengan itu, warga lainnya juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian pak Husen terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Baru kali ini saya melihat anggota dewan yang benar-benar aspiratif seperti Pak Husen. Biasanya hanya janji, lalu hilang,” kata seorang warga.

    Dalam kesempatan tersebut, Husen juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat serta akan meninjau kembali apa yang telah dikerjakan di RW  11.

    “Partisipasi dan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk membangun Jakarta menjadi kota global,” pungkasnya.

    CAPTION: PENGASPALAN DI PALMERAH: 

    Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Husen, melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam kunjungan ini, Sekretaris Wilayah PAN DKI Jakarta itu turut didampingi jajaran Suku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat untuk meninjau proses pengaspalan jalan dan perbaikan saluran air di RW 11 yang meliputi 9 RT/HO-Dokumetasi Husen

  • Anggota Komisi I: Penyalahgunaan AI untuk Pelecehan Seksual Bentuk Baru Kejahatan, Harus Diperangi – Halaman all

    Anggota Komisi I: Penyalahgunaan AI untuk Pelecehan Seksual Bentuk Baru Kejahatan, Harus Diperangi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia, mengecam keras dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dengan modus penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengedit foto-foto perempuan menjadi konten asusila. 

    Sampai saat ini, jumlah korban yang melapor sebanyak 37 mahasiswi.

    “Kasus ini sangat memprihatinkan. Ini membuktikan bahwa pelecehan seksual tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Dunia digital kini menjadi medan baru kekerasan terhadap perempuan. Penyalahgunaan AI untuk merendahkan martabat perempuan bukan sekadar pelanggaran teknologi, tapi bentuk baru kejahatan seksual yang tidak bisa dibiarkan,” kata Farah kepada wartawan Rabu (30/4/2025).

    Farah menyoroti bahwa kasus ini terjadi di tengah maraknya isu pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual masih menjadi tantangan besar.

    “Maraknya kasus pelecehan seksual menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan masih menghadapi tantangan besar, terutama di ruang-ruang yang seharusnya aman. Kita perlu memastikan bahwa setiap individu merasa terlindungi dan dihormati, baik di dunia nyata maupun digital,” ucapnya.

    Farah mengungkapkan bahwa pelecehan seksual dapat meninggalkan luka yang mendalam bagi para korban, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun politik. 

    Menurutnya, dampak traumatis ini dapat menghambat korban untuk berpatisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, juga memiliki implikasi terhadap keamanan nasional, karena menciptakan ketidakstabilan sosial dan menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Farah.

    Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan pertahanan, keamanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, Farah menegaskan bahwa Komisi I memiliki peran strategis dalam memastikan penyalahgunaan teknologi seperti AI tidak menjadi alat kejahatan, termasuk untuk pelecehan seksual.

    “Penyalahgunaan teknologi, termasuk AI, untuk melakukan pelecehan seksual adalah bentuk kejahatan yang harus diperangi. Saya akan terus mendorong penguatan regulasi dan pengawasan terkait kejahatan siber dan perlindungan data pribadi, termasuk dalam konteks pencegahan pelecehan seksual berbasis teknologi,” ucap Farah.

    Lebih lanjut, Farah menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah dan inisiatif masyarakat sipil dalam meningkatkan literasi digital dan etika bermedia, termasuk Program Prioritas (PP) Tunas dari Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Kemkomdigi), serta gerakan nasional literasi digital oleh Siberkreasi, Japelidi, Klinik Digital, dan berbagai komunitas warga lainnya.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan regulasi. Perlu ada gerakan bersama untuk membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara etis, bijak, dan bertanggung jawab. Literasi digital harus menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat, terutama perempuan dan anak, dari kejahatan siber,” kata Farah.

    Farah berharap kasus di Universitas Udayana ini menjadi momentum bagi seluruh pihak—pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, media, dan masyarakat—untuk bekerja sama membangun ruang digital yang aman, inklusif, dan manusiawi bagi semua.

     

     

     

  • QRIS Terbukti Bantu UMKM-Ciptakan Efisiensi

    QRIS Terbukti Bantu UMKM-Ciptakan Efisiensi

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia berhak membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Hal ini disampaikan Eddy menanggapi sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap keberadaan QRIS.

    “QRIS adalah bagian dari upaya besar kita dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif. Teknologi ini telah terbukti membantu pelaku UMKM, memperluas akses transaksi nontunai, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (29/04/2025).

    Menurut Eddy, setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan ekonominya. Karena itu, kebijakan Indonesia dalam mendorong penggunaan QRIS merupakan langkah yang wajar.

    “Kita tidak sedang membatasi pihak luar, tapi kita juga tidak bisa begitu saja membiarkan dominasi sistem asing tanpa kejelasan regulasi. Ini soal menjaga kemandirian ekonomi nasional,” tegasnya.

    Selain itu, Eddy juga menanggapi isu keterbukaan pasar dan kompetisi sistem pembayaran dengan tegas namun terbuka. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam berkompetisi di sektor strategis ini.

    “Kalau ada perusahaan asing yang ingin masuk dan ikut dalam sistem pembayaran nasional kita, silakan saja. Asalkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia bersaing secara fair dengan pelaku lokal,” tegasnya.

    Eddy menambahkan, bahwa QRIS tidak bersifat eksklusif sehingga sistem ini terus dikembangkan untuk mendukung kolaborasi, termasuk dengan mitra internasional, selama prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan.

    “QRIS bukan sistem yang tertutup. Siapa pun yang ingin berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus melalui prosedur yang benar. Kita terbuka, tapi kita juga punya aturan main,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Anggota DPR RI Komisi XII ini mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tidak terprovokasi oleh tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu upaya digitalisasi yang tengah dibangun oleh pemerintah.

    “Kita jangan goyah hanya karena ada tekanan atau keberatan dari luar. Fokus kita adalah memberdayakan rakyat, UMKM, dan mempercepat inklusi keuangan nasional. Itu prioritas utama kita,” pungkas Eddy.

    (akn/ega)

  • Bertemu Eks PM Inggris, Eddy Soeparno Bahas Potensi Energi Terbarukan RI

    Bertemu Eks PM Inggris, Eddy Soeparno Bahas Potensi Energi Terbarukan RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta, hari ini.

    Eddy mengatakan pertemuan ini membahas mengenai potensi energi terbarukan di Indonesia serta teknologi apa yang bisa diterapkan untuk percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

    “Saya bersama Pak Hashim bertemu Tony Blair untuk berdialog, berdiskusi tentang hal-hal yang menyangkut isu-isu kekinian, pertama transisi energi, teknologi terkini dalam energi terbarukan, termasuk pembahasan tentang Artificial Intelligence (AI),” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

    “Pembahasan diantaranya adalah mengenai transisi energi dan teknologi terkini dalam energi terbarukan,” imbuh Eddy.

    Dalam pertemuan itu, Eddy dan Hashim juga memaparkan rencana pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia untuk 15 tahun mendatang. Adapun salah satu poin penting terkait wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Dari hasil penelaahan yang sudah dilakukan selama ini, ada dua lokasi yang memang menjadi lokasi preferensi untuk pembangunan pembangkit nuklir, yaitu satu di Kalimantan Barat, satu lagi di Bangka Belitung,” jelas Eddy.

    “Di Inggris sudah dikembangkan teknologi dimana sekarang bisa dibangun pembangkit nuklir yang modular, yang relatif kecil, 300-500 MW,” lanjutnya.

    Eddy yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini menambahkan, pertemuan ini juga membahas isu perubahan iklim dan potensi partisipasi Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim COP30 yang akan digelar di Brasil pada akhir 2025.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anggota DPR Soroti Lonjakan Wisatawan di Subang saat Libur Lebaran: Pacu Ekonomi Masyarakat Setempat – Halaman all

    Anggota DPR Soroti Lonjakan Wisatawan di Subang saat Libur Lebaran: Pacu Ekonomi Masyarakat Setempat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, menyebut Kabupaten Subang telah membuktikan diri sebagai “Mutiara Pariwisata Jawa Barat”. 

    Hal tersebut, dikatakan Farah, setelah Subang mencatatkan rekor kunjungan wisatawan selama libur Lebaran 1446 H. 

    Ia menyebut fenomena ini sebagai “kebangkitan ekonomi berbasis kearifan lokal” yang berhasil menyerap tenaga kerja, menggerakkan UMKM, dan membuka peluang investasi.  

    “Gelombang 98.720 wisatawan bukan sekadar angka. Ini adalah bukti kepercayaan publik pada keindahan Subang dan ketangguhan masyarakat kita. Setiap kunjungan adalah cerita baru: petani stroberi yang pendapatannya melonjak, pengrajin dodol yang produksinya meningkat tiga kali lipat, dan pemuda desa yang menemukan harapan bekerja di kampung halaman,” kata Farah kepada wartawan, Minggu (20/4/2025).

    Farah pun memuji kolaborasi antara Disparpora Subang, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam menyajikan pengalaman wisata yang autentik. 

    “Ini baru awal! Dengan semangat gotong royong, kita akan ubah Subang menjadi destinasi kelas dunia yang menghargai alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.  

    Farah mengatakan bahwa warga Subang perlu terus mempromosikan destinasi wisata Subang yang siap mendunia. 

    Ada lima destinasi “surga tersembunyi” menurut Farah, yakni Sari Ater Hot Spring Resort, Curug Cijalu, D’Castello, The Ranch Subang, Astro Highland Ciater. Farah juga mengajak semua pihak menjadikan momentum ini sebagai lompatan besar dengan empat strategi revolusioner., 

    Keempatnya yakni Infrastruktur Cerdas Berkelanjutan.

    “Tahun 2026, kita targetkan semua destinasi wisata terhubung jalan aspal dengan penerangan tenaga surya. Toilet higienis, musala nyaman, dan jalur evakuasi bencana akan jadi standar baru,” katanya.

    Kemudian digitalisasi destinasi dengan konsep metaverse. Dia mengatakan Kolaborasi dengan platform teknologi untuk membuat virtual tour 360°, augmented reality di situs sejarah, dan kerja sama dengan kreator konten muda untuk viralkan Subang Keren.

    Sekolah pariwisata berbasis budaya lokal lokal; Bentuk ‘Duta Wisata Desa’ dari kalangan pemuda dengan pelatihan multilingual, pengelolaan homestay, dan seni bercerita. 

    “Setiap desa wajib punya cinderamata unik berbahan lokal!” katanya.

    Farah mengatakan Subang perlu menggelar Festival tahunan bertaraf dunia.

    Ia mencontohkan, misalnya bisa lewat Subang International Hot Spring Festival’ dengan pameran geotermal, lomba fotografi drone, dan pertunjukan seni tradisional.

    Hal itu semua dapat menjadikan Subang sebagai wajah baru pariwisata berbasis sains dan budaya.

    “Angka 98.720 ini adalah titik awal. Bersama kita wujudkan Subang yang tidak hanya dikunjungi, tetapi dikenang. Di mana setiap jalanan berbisik cerita, setiap bukit mengajarkan ketangguhan, dan setiap senyum warga menjadi magnet kebahagiaan,” pungkas Farah.