Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PAN

  • 1 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Nasional

    1 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Nasional

    PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.
    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di Tanah Air selama beberapa hari terakhir.
    Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir.
    Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.
    “Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujar Viva.
    Sebelumnya, Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
    Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
    Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota Dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit.
    ”
    Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja
    ,” tulis Eko.
    Termasuk anggota Dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.
    Belakangan ia menyampaikan permintaan maaf.
    Meski demikian, perbuatan mereka dinilai berkontribusi pada eskalasi kemarahan publik yang mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Masyarakat menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari ketika
    driver
    ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menguat Dukungan Evaluasi Tunjangan Anggota DPR RI

    Menguat Dukungan Evaluasi Tunjangan Anggota DPR RI

    Jakarta –

    Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR. Seperti diketahui, tunjangan DPR RI disorot publik hingga jadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan.

    “Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).

    Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.

    “Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib,” ucap dia.

    “Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” lanjutnya.

    Selain itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, ia meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.

    “Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).

    Menurutnya, saat ini memang momen yang tepat untuk berwawas diri. Salah satunya, terkait tunjangan yang diterima para anggota DPR RI.

    “Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri,” ucap dia.

    Ia juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.

    “Kami memberi arahan terbuka kepada semua anggota DPR dan DPRD harus memegang ukuran kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya siap mendukung evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota Dewan. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.

    “Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” kata Putri, Sabtu (30/8/2025).

    Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.

    “Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    “Evaluasi ini kami pandang sebagai langkah untuk memastikan kinerja legislatif semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut Putri.

    Untuk diketahui, mencuatnya tunjangan rumah dinas DPR senilai Rp 50 juta menjadi pemicu demonstrasi. Sejumlah massa aksi mahasiswa hingga buruh menggelar aksi di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025 untuk memprotes besaran tunjangan anggota DPR.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/jbr)

  • Bikin Rakyat Sakit Hati dengan Aksi Joget, Anggota DPR Uya Kuya Minta Maaf

    Bikin Rakyat Sakit Hati dengan Aksi Joget, Anggota DPR Uya Kuya Minta Maaf

    FAJAR.CO.ID — Anggota DPR RI yang sempat dikecam karena merespons kritikan rakyat dengan aksi joget-joget, satu persatu mengumumkan permintaan maaf. Setelah anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Eko Patrio, rekan sesama partainya, Uya Kuya, juga membuat permohonan maaf.

    Seperti Eko Patrio, Uya Kuya juga membuat permohonan maaf lewat video. Aksi joget-joget Uya Kuya selama ini menjadi sorotan dan kritikan karena dianggap telah melukai dan menghina rakyat.

    “Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” kata Uya Kuya dalam video diunggah di akun media sosial.

    Aksi joget sejumlah anggota DPR, termasuk Eko Patrio dan Uya Kuya ternyata membuat tersinggung banyak orang, mengingat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Di sisi lain, mereka justru mendapat kemewahan dengan sejumlah tunjangan dan fasilitas negara dengan menjadi anggota DPR.

    Banyak orang menganggap, anggota DPR tidak lagi menyuarakan kegelisahan rakyat karena mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri.Aksi demonstrasi pun digelar untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR sampai mengakibatkan Affan Kuniawan meninggal dunia dilindas mobil taktis Brimob Polri.

    “Kami memahami apa yang terjadi ini mengakibatkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Terutama korban yang harus gugur akibat bentrokan yang terjadi,” katanya.

    Uya Kuya mengklaim dirinya tidak sekalipun pernah berniat membuat suasana menjadi gaduh. “Dari hati saya, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI,” imbuhnya.

  • Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

    Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI Fraksi PAN DPR RI sekaligus artis Eko Patrio meminta maaf atas perbuatannya yang membuat masyarakat geram dan menjadi salah satu api penyulut demonstrasi.

    Eko sendiri sempat menjadi sorotan setelah diduga liburan ke China di tengah ramainya aksi unjuk rasa menentang tunjangan bernilai fantastis untuk para anggota DPR yang berujung pada tuntutan membubarkan DPR.

    Sikap anggota DPR yang seolah acuh dengan masyarakat tengah menuai kritikan di publik. Padahal, demonstrasi itu sampai menyebabkan pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang dilindas dengan mobil taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam.

    Eko pun lantas meminta maaf kepada masyarakat. Dia mengaku mendengar aspirasi masyarakat terhadap kekecewaan yang ada.

    “Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikitpun terbesit niat saya memburuk keadaan,” tutur Eko melalui akun Instagram pribadinya, @ekopatriosuper, Sabtu (30/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PAN itu pun berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pendapat. Dia mengaku bakal berkomitmen menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

    Dia bahkan berjanji bekerja dengan tulus, berani, dan tetap menjaga sumpah yang telah diikrarkan.

    “Saya berharap permintaan maaf ini bisa diterima sekaligus jadi pengingat an refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalan amanah dan tanggung jawab diberikan,” ucap Eko.

    Seperti diketahui aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota di Indonesia dalam dua hari terakhir. Massa turun ke jalan menentang tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan. Padahal, kondisi ekonomi tengah mencekik masyarakat di akar rumput.

    Demonstrasi kian memanas setelah menelan korban, yakni pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Pria berusia 21 tahun itu dilindas mobil taktis Brimob pada Kamis malam.

    Merespons situasi yang memanas di Tanah Air, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan maklumat kepada seluruh kader partai yang menjadi anggota DPR dan DPRD, sebagai respons atas situasi yang belakangan ini sedang memanas di Tanah Air.

    Maklumat yang diunggah melalui Instagram @amanatnasional berisikan wanti-wanti agar seluruh anggota bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatuhan.

    “Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan. Rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik,” katanya dalam unggahan tersebut, Sabtu (30/8/2025).

    Zulhas meminta agar para kadernya yang duduk di DPR dan DPRD dapat mencerna, memahami, meresapi, dan melaksanakan maklumatnya ini dengan sebaik-baiknya.

    “Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus Siap dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitasnya,” ucap dia.

  • Mendikdasmen Janji Perbaiki Bertahap Sekolah Tak Punya Toilet

    Mendikdasmen Janji Perbaiki Bertahap Sekolah Tak Punya Toilet

    Jakarta –

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti merespons temuan sekolah tak memiliki toilet. Mu’ti mengatakan pihaknya berupaya memperbaiki fasilitas sekolah secara bertahap.

    “Ya, nanti kita bantu bertahap,” kata Mu’ti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Menurutnya, sekolah yang tak memiliki WC atau toilet tak hanya ditemukan di daerah-daerah. Kata dia, ada pula sekolah di kota yang tidak memiliki WC.

    “Nggak hanya di daerah, di kota juga banyak yang nggak punya WC, tetapi itu tidak kita biarkan,” ujarnya.

    Dia menegaskan pihaknya terus berupaya membantu sanitasi dan air bersih yang sesuai standar untuk sekolah-sekolah. Dia mengatakan hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Fraksi PAN Hoerudin Amin menyoroti revitalisasi sekolah yang tidak merata. Hoerudin mengatakan saat ini masih banyak sekolah yang tidak memiliki toilet atau WC.

    “Revitalisasi sekolah kita tidak merata, sampai WC, anak kita ada yang buang air di tetangganya, ada yang buang air ke sungai dan itu Pak Wamen tahu itu,” kata Hoerudin.

    “Datang ke satu titik sekolah, mereka mengeluh tidak punya toilet, toiletnya ke tetangganya atau ke sungai, terus program pemerintah kita tidak ada lagi program tempat buang air besar terbuka, kenyataannya ini masih banyak, dan ini kondisi kita bicara objektif, di Garut, Tasik,” sambungnya.

    (amw/gbr)

  • Cari Eko Patrio dan Uya Kuya!

    Cari Eko Patrio dan Uya Kuya!

    GELORA.CO – Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat sipil bertajuk ‘Revolusi Rakyat Indonesia’ di Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025, ramai dibicarakan di media sosial.

    Pantauan RMOL hingga Selasa dini hari, 26 Agustus 2025, kata kunci terkait unjuk rasa di DPR membanjiri daftar trending topic di X. 

    Unjuk rasa ribuan massa tersebut merupakan protes  terhadap kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kembang kempis.

    Akun X @Madrule*** salah satunya menyoroti ulah sejumlah anggota DPR yang berjoget-joget pada momen Sidang Tahunan MPR RI, Jumat 15 Agustus 2025.

    Terpantau dua selebritis yang merupakan anggota Fraksi PAN DPR Eko Patrio dan Uya ikut berjoget-joget usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto.

    Publik menilai anggota dewan tidak peka dengan penderitaan masyarakat.

    “Buat yg lagi Demo di Gedung DPR RI, klo nemu uya kuya sama eko patrio tolong tampo***,” tulis  @Madrule***

    Sementara @ilham*** menyoroti minimnya partisipasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)  dalam demo hari ini.

    “Aksi demo 25 agustus 2025 soal tolak tunjangan anggota dewan yg membengkak. Kondisi depan gedung DPR RI sempat ricuh,” tulis  @ilham*** 

    “Massa aksi demo di dominasi justru oleh buruh dan anak STM bukan mahasiswa atau aliansi BEM SI,” sambungnya.

  • Pasha Ungu Diisukan Mundur dari DPR, PAN: Itu Hoax Nasional 25 Agustus 2025

    Pasha Ungu Diisukan Mundur dari DPR, PAN: Itu Hoax Nasional 25 Agustus 2025

    Pasha Ungu Diisukan Mundur dari DPR, PAN: Itu Hoax
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah bahwa kader partainya, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, mengundurkan diri dari DPR RI.
    Pasha merupakan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN dan tengah diisukan menarik diri dari Senayan.
    “Hoax itu,” ujar Eddy saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (25/8/2025).
    Sebagai informasi, kabar Pasha mengundurkan diri dari DPR RI berseliweran di media sosial.
    Kabar tersebut termuat dalam video dengan narasi yang menyebut Pasha ogah ikut menikmati uang haram para anggota dewan.
    Informasi ini beredar beberapa waktu setelah sikap Pasha yang terdiam saat anggota DPR RI berjoget menjadi sorotan publik.
    Saat itu, anggota DPR RI baru saja selesai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI.
    Sejumlah mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) kemudian membawakan lagu Sajojo dan Gemu Fa Mi Re.
    Pada momen itulah sejumlah anggota DPR berdiri dari kursinya dan mulai berjoget, sementara Pasha hanya terdiam.
    Meski dipuji pengguna media sosial, Pasha justru membela kolega DPR-nya dan membantah bahwa mereka tidak peka dengan kondisi masyarakat.
    “Oh iya dong (tetap sensitif), DPR ini kan saya kira pasti peka lah, karena salah satu tujuan kita ini kan undang-undang dan tujuannya yang terbaik untuk masyarakat di seluruh sektor lini kehidupan,” kata Pasha saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apresiasi Penggunaan SAF di Pelita Air, Eddy Soeparno: Sejalan dengan Prabowo

    Apresiasi Penggunaan SAF di Pelita Air, Eddy Soeparno: Sejalan dengan Prabowo

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengapresiasi produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan Sustainable Aviation Fuel (SAF) oleh Pertamina yang telah digunakan dalam penerbangan perdana Pelita Air Service rute Jakarta-Bali.

    Ia mengatakan langkah ini menjadi bukti keseriusan Indonesia membangun industri biofuel sekaligus memperkuat komitmen dalam mereduksi emisi karbon di sektor penerbangan.

    “Walaupun penggunaan SAF sebesar 1% baru akan dipersyaratkan secara internasional di tahun 2027, namun Indonesia berinisiatif untuk memulainya lebih awal. Ini sejalan dengan upaya Presiden Prabowo menjadikan Indonesia pemimpin sektor energi terbarukan dunia” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Eddy menilai kapasitas kilang Pertamina pada 2028 dapat memproduksi SAF melebihi kebutuhan domestik. Hal ini membuka peluang Indonesia mengekspor SAF ke Asia sekaligus menambah pendapatan devisa negara.

    “Melihat kapasitas pengolahan kilang Pertamina di sekitar tahun 2028, Indonesia akan mampu memproduksi SAF melampaui kebutuhan dalam negeri, sehingga ada volume produksi yang cukup besar yang bisa dialokasikan untuk pasar ekspor. Tentu ini peluang pendapatan devisa negara yang harus kita optimalkan,” ungkapnya.

    Selain itu, Eddy juga melihat peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM dari proses pengumpulan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) oleh masyarakat sebagai bahan baku SAF.

    “Kehadiran Koperasi desa Merah Putih pun bisa diberdayakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan penjualan UCO ini,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Eddy mengimbau Pertamina untuk membeli UCO yang dikumpulkan masyarakat dengan harga yang layak dan secara teratur dalam periode tertentu.

    (prf/ega)

  • Bukannya Minta Maaf, Eko Patrio Justru Pamer Sound Horeg, Heru Subagia: DPR Bukan Panggung Kekonyolan

    Bukannya Minta Maaf, Eko Patrio Justru Pamer Sound Horeg, Heru Subagia: DPR Bukan Panggung Kekonyolan

    “Bukannya Eko merespons dengan meminta maaf atau mengklarifikasi, cuma memberikan semacam tantangan kepada publik,” terangnya.

    “Bisa berbuat seperti halnya artis berkreasi. Namun demikian, panggung DPR bukan panggung kekonyolan, tapi panggung keseriusan yang menghormati lembaga dan aspirasi rakyat,” kuncinya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI, Eko Patrio, menjadi bulan-bulanan netizen usai mengunggah video sedang berjoget sambil menikmati alunan musik sound horeg.

    Tidak sendiri, Eko nampak bersama sejumlah kader PAN dalam video yang saat ini telah ditonton 1,1 juta kali itu.

    “Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja,” kata Eko dalam unggahan TikTok pribadinya @ekopatrio, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

    Sebelumnya Eko juga sempat menjadi buah bibir netizen, ketika videonya bersama anggota DPR lainnya asyik berjoget di sela rangkaian sidang tahunan MPR, kemarin.

    Bukan hanya Eko, Surya Utama atau Uya Kuya yang juga merupakan anggota DPR RI dari fraksi PAN menjadi sorotan.

    Aksi joget anggota DPR RI dianggap tidak menghargai kondisi yang dirasakan masyarakat luas.

    Mulai dari lapangan pekerjaan minim, pemutusan kerja, hingga kenaikan pajak secara fantastis.

    Nampak jelas kesenjangan antara pejabat dan masyarakat yang terus diperas melalui pajak.

    Buntut dari video berdurasi singkat tersebut, kolom komentar Eko langsung dipenuhi kritik pedas dari warganet.

    “Astagfirullah, nantangin rakyat dia. Catat partainya PAN,” tulis akun @Erikaayusafitri1 yang disukai lebih dari 5 ribu pengguna.

    Komentar lain juga menyerang sikap Eko Patrio yang dinilai tidak peka. “Inget ya partainya PAN, jangan dicoblos lagi,” sindir akun @it is.

  • 8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    Jakarta –

    Fraksi-fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI setuju pembahasan RAPBN ini dibawa ke tingkat selanjutnya.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Rio Dondokambey meminta pemerintah menjelaskan secara detail perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.

    “Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat,” kata Rio dalam paripurna, Selasa (19/8/2025).

    Ia menyoroti alokasi transfer ke daerah yang menurun. Menurutnya, perlu ada skema yang efektif, terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ujar Rio.

    “Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” imbuhnya.

    Fraksi Golkar mendukung RAPBN 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Golkar mengaku setuju dengan program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

    “Dari sisi indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4% dari produk domestik bruto. Fraksi partai Golkar menilai target tersebut tergolong optimis untuk dicapai, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada triwulan ke-2 2025,” ujar fraksi Golkar.

    Gerindra juga menyetujui RAPBN 2026 dibahas ke tingkat selanjutnya. Gerindra mengatakan anggaran besar bagi kementerian dan lembaga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat.

    “Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. Pertama, ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran Rp 164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata politikus Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya.

    Danang juga mengungkit anggaran senilai Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi hingga anggaran makan bergizi gratis (MBG) untuk 2026 senilai Rp 335 trilun.

    “Makan bergizi gratis dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun,” kata Danang.

    “Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat,” tambahnya.

    Fraksi NasDem yang diwakili oleh Ratih Megasari mendukung hilirisasi industri hingga pertanian dari RAPBN 2026. Ratih mengatakan pihaknya juga menyetujui adanya penyederhanaan izin usaha.

    “Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 satuan pemenuhan pelayanan gizi menandai pendekatan pro siswa. Kami mendukung program MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam prosesnya pada program tersebut,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkap oleh Fraksi PKB yang diwakili oleh Ratna Juwita Sari. PKB menyayangkan efisiensi anggaran oleh pemerintah tetapi tak bisa menaikkan proporsi belanja modal.

    “Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan diangkat 4,4 sampai dengan 4,96%, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis, bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi model jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal,” ujar Ratna.

    “Belanja modal yang mengalami penurunan kami dari fraksi PKB menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dpat menaikan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik,” tambahnya.

    Fraksi PKS mendukung program Makan Bergizi Gratis. PKS berharap lewat program itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) RI ke depannya dapat ditingkatkan.

    “Mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis, dengan program tersebut fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia juga harus mampu memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal,” ujar Fraksi PKS diwakili oleh Amin Ak.

    Sementara itu Fraksi PAN menyoroti soal alokasi transfer ke daerah yang perlu diantisipasi. Ia berharap belanja negara tetap produktif dan merata.

    “Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar belanja negara tetap produktif merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rizki Sadiq.

    Partai Demokrat juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang mengambil hampir setengah porsi anggaran pendidikan. Ia mengatakan kualitas pendidikan di RI jangan sampai menurun setelah kebijakan itu.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar perwakilan Demokrat, Andi Muzakkir Aqil.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/maa)