Kementrian Lembaga: Fraksi PAN

  • PBNU Sebut Tambang sebagai Anugerah Allah, Bukan Dinajiskan

    PBNU Sebut Tambang sebagai Anugerah Allah, Bukan Dinajiskan

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla menolak anggapan yang memandang tambang khususnya  batubara sebagai barang najis dan harus dihindari. 

    Menurut dia, anggapan tersebut tidak sesuai ajaran Islam.

    Mulanya, Ulil menjelaskan soal PBNU yang menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.

    Imbas dari keputusan itu, Ulil memahami bagaimana PBNU kini dikritik dan disorot oleh publik, terutama di ranah media sosial.

    “Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini, PBNU menjadi bullyan luar biasa mas. Muhammadiyah enak sekarang . NU yg sudah terang-terang menerima, sekarang dibully di mana-mana,” kata Ulil dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Ulil kemudian mengatakan bahwa di era ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengampanyekan tambang batubara sbeagai sesuatu yang najis.

    “Itu dalam kampanye besar international, karena batubara ini memang ya, mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin yang, dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” kata dia.

    Namun, Ulil menilai tambang batubara tetap merupakan anugerah dari Tuhan kepada Indonesia. 

    “Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa mari kita bicarakan, tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai pandangan agama yang saya anut, Islam. Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, ormas keagamaan mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024. (*)

  • Ormas Keagamaan Dapat Jatah Izin Tambang, Fraksi PAN Harap Aspek Lingkungan Jadi Perhatian

    Ormas Keagamaan Dapat Jatah Izin Tambang, Fraksi PAN Harap Aspek Lingkungan Jadi Perhatian

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menilai keputusan pemerintah mengeluarkan peraturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Ormas Keagamaan, harus dibarengi dengan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan.

    Eddy mengatakan, tambang kerap diasosiasikan terkait pengelolaan lingkungan.

    “Atau dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan tersebut,” kata Eddy dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Sekjen PAN tersebut mengatakan, pertimbangan lingkungan harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga ormas keagamaan.

    “Jangan sampai lagi nanti ormas-ormas keagamaan yang selama ini dianggap sebagai pemrakarsa dari lingkungan hidup yang terkelola dengan baik yang berkelanjutan, justru masuk ke sektor yang selama ini memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan hidup. Itu juga menjadi satu pertimbangan,” kata dia.

    Selain itu, Eddy juga bicara pertimbanga reputasi yang sebaiknya tak dianggap kecil.

    Terlebih, ormas keagamaan diisi para guru dan cendikiawan yang menjadi panutan di masyarakat.

    “Yang dalam hal ini memiliki posisi yang baik di masyarakat. Jangan sampai karena masuk ke dalam sektor tersebut ada permasalahan sehingga mencederai reputasinya,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, ormas keagamaan mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.

  • Petahana Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Bersaing Ketat dengan Menantu Kyai Asep Rebut Rekom PAN

    Petahana Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Bersaing Ketat dengan Menantu Kyai Asep Rebut Rekom PAN

    Mojokerto (beritajatim.com) – Setelah mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mojokerto 2024 ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-Perjuangan), mantan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mendaftar ke Partai Amanat Nasional (PAN).

    Ning Ita (sapaan akrab, red) dipastikan akan bersaing dengan menantu Pengasuh Pondok Pesantren Amantul Ummah, Kyai Asep Saifuddin Chalim yakni Afif Zamroni. Menyusul Gus Afif (sapaan akrab, red) masuk dalam daftar Bakal Calon Wali Kota Mojokerto dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Mojokerto.

    Didampingi sang suami, Supriyadi Karimah Syaiful, petahana datang ke Kantor DPD PAN Kota Mojokerto di Jalan KH Mas Masyur Kecamatan Magersari, sekira pukul 16.00 WIB. Ning Ita dan rombongan diterima langsung Ketua PAN Kota Mojokerto, Mulyadi. Sekitar satu jam, pertemuan dilakukan di Kantor PAN Kota Mojokerto.

    “Hari ini saya datang ke DPD PAN Kota Mojokerto untuk mendaftar sebagai Bacalon Wali Kota melalui PAN. Alhamdulillah berkas sudah diterima oleh Ketua DPD PAN Pak Mulyadi dan seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar PAN,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (8/5/2024).

    PAN merupakan partai politik (parpol) ketiga yang didatangi untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Wali Kota Mojokerto. Sementara untuk Partai Golkar, lanjutnya, ia tidak perlu mendaftar karena sudah ada surat tugas sehingga sudah menjadi calon pasti dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

    “Jadi tidak perlu mendaftar seperti di partai yang lain. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, semakin banyak bersinergi dengan teman-teman parpol saya berharap kedepannya kalau ditakdirkan bisa melanjutkan kepemimpinan di Kota Mojokerto ini bisa mempercepat capaian target-target berbagai bidang pembangunan,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai PAN Kota Mojokerto, Mulyadi menyebut Ning Ita sebagai Bakal Calon Wali Kota Mojokerto pertama yang mendaftar ke DPD PAN Kota Mojokerto. “Hari ini, Ning Ita yang datang pertama ke sini. Gus Afif adalah kader PAN, beliau tidak mendaftar tetapi sama DPP diminta untuk dimasukkan ke dalam list,” ujarnya.

    Gus Afif masuk dalam list nama-nama yang akan dibawa DPD PAN Kota Mojokerto ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Pihaknya menegaskan, nama kakak ipar Wabup Mojokerto Gus Barra ini otomatis masuk list Bakal Calon Wali Kota Mojokerto dari PAN lantaran posisinya sebagai kader PAN.

    “Saya kira hampir semuanya sama cuma Ning Ita ini ada kelebihan 5 tahun memimpin Kota Mojokerto dan on the track tidak ada catatan hubungan buruk dengan PAN, malah dengan Fraksi PAN selama 5 tahun ini selalu bersinergi dalam program pembangunan Kota Mojokerto. Kami laporkan kesana untuk dilanjutkan lagi sehingga kansnya lebih besar,” jelasnya.

    Meski bersaing ketat dengan kader PAN, Mul (sapaan akrab, red) menyebut peluang Ning ita untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN masih terbuka lebar. Mengingat selama lima tahun memimpin Kota Mojokerto, Ning Ita on the track dan tidak pernah gesekan dengan PAN.

    “Intinya kita serius menyambut siapa saja calon yang mendaftar ke PAN. Kita akan sampaikan ke DPW, DPW nantinya yang akan membawa ke DPP. Namun untuk rekom kita tegak lurus dengan keputusan DPP,” pungkasnya. [tin/kun]