Kementrian Lembaga: Fraksi PAN

  • Respons Santai Pemilik Pagar Laut Bekasi Usai Disidak DPR, Berharap Dukungan Pemerintah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Januari 2025

    Respons Santai Pemilik Pagar Laut Bekasi Usai Disidak DPR, Berharap Dukungan Pemerintah Megapolitan 22 Januari 2025

    Respons Santai Pemilik Pagar Laut Bekasi Usai Disidak DPR, Berharap Dukungan Pemerintah
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –

    PT Tunas Ruang Pelabuhan
    Nusantara (TRPN) memberikan tanggapan terkait inspeksi mendadak (sidak) di perairan
    Kampung Paljaya
    , Tarumjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
    Sidak itu dilakukan oleh sejumlah anggota Komisi IV DPR RI terhadap pagar laut pada Rabu (22/1/2025).
    Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, menyatakan kedatangan anggota parlemen tersebut untuk melihat langsung keberadaan pagar laut dan kawasan pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.
    “Mereka DPR melihat langsung dan bertanya kepada para nelayan mengenai persoalan-persoalan yang ada,” ujar Yumara saat ditemui di Kampung Paljaya.
    Yumara berharap, dengan sidak ini, pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam
    pembangunan pelabuhan
    PPI Paljaya, yang direncanakan akan menjadi pelabuhan terbesar di Jawa Barat.
    “Kami berharap pemerintah pusat mendukung Pemprov yang ingin membangun pelabuhan terbesar di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
    Ia juga mengapresiasi keputusan Komisi IV DPR yang melakukan sidak terhadap pagar laut.
    Menurut dia, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami mengenai pembangunan pelabuhan PPI Paljaya.
    “Harapannya, pelabuhan ini semakin besar karena banyak sekali pihak yang memberikan atensi kepada pelabuhan ini,” ucap Yumara.
    Sebelumnya, tujuh anggota Komisi IV DPR melakukan sidak di perairan Kampung Paljaya.
    Mereka terdiri dari Prioyono dari Fraksi PKS, Riyono dari Fraksi PKS, Edoardus Kaize dari Fraksi PDI Perjuangan, Endang Setyawati Thohari dari Fraksi Gerindra, Kartika Sandra dari Fraksi Gerindra, Rina Sa’adah dari Fraksi PKB, dan Irham Jafar Lan Putra dari Fraksi PAN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geger di Indonesia Kala Uya Kuya Ditegur Warga Los Angeles

    Geger di Indonesia Kala Uya Kuya Ditegur Warga Los Angeles

    Jakarta

    Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya tengah heboh diperbincangkan lantaran dirinya ditegur saat merekam situasi kebakaran di Los Angeles. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam korban kebakaran dan viral di media sosial.

    Terlihat dalam video tersebut Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Kemudian terdengar suara perekam video, yang disebut korban kebakaran Los Angeles, menyampaikan protes karena merekam pekarangan rumahnya.

    Uya Kuya menyebut peristiwa itu terjadi di Altadena. Dia menyebut dirinya saat itu baru saja mengunjungi rumah WNI yang terbakar.

    “Oh sudah lama, setelah kebakaran, lama itu sebelum viral. Jadi intinya itu di Altadena, kita abis kunjungi rumah WNI yang terbakar, 3 blok dari situ,” kata Uya Kuya saat dimintai konfirmasi.

    Uya pun menegaskan tidak masuk ke pekarangan rumah korban kebakaran seperti yang disampaikan peng-upload video. “Kita nggak masuk pekarangan orang. Dan sebelumnya kita ambil gambar di tempat-tempat lain, dan ada juga puluhan orang lain dan juga bule-bule dan orang lain. Oh bukan (di pekarangan rumah korban kebakaran), di jalanan umum, kita mana mungkin berani masuk ke halaman rumah orang,” imbuh dia.

    Alasan Uya Rekam

    Foto: Instagram/king_uyakuya

    Uya mengatakan saat itu dia memang diminta awak media untuk memvideokan situasi di lokasi kebakaran. Dia mengatakan permintaan itu didasari beredarnya video-video hoax di Indonesia berkaitan dengan insiden kebakaran tersebut.

    “Nah pada saat itu kita lagi diminta sama teman-teman wartawan untuk diminta video, jadi itu bukan untuk kepentingan TikTok, reels, atau YouTube kita, bukan, karena beredarnya kan video video hoax sama AI di Indonesia, sama berita-berita yang menyesatkan di Indonesia tentang kebakaran di LA, mereka minta video real-nya dengan beberapa orang Indonesia dan YouTuber Indonesia yang ada di situ, anak LA yang tahu juga situasinya,” jelasnya.

    Uya mengatakan kala itu banyak aparat keamanan setempat yang turut mendampingi. Dia juga mengaku sudah diizinkan untuk merekam dan mengambil gambar selama dilakukan di tempat umum.

    “Nah, pada saat itu dari rumah orang WNI kita jalan di blok sebelah, di situ ada National Guard, polisi, FBI, dan kita ngobrol sama mereka dan mereka mempersilakan ambil gambar selama di public space, nggak masuk ke dalam rumah orang,” ujarnya.

    “Jadi diizinkan dan diizinkan kalau mau ambil gambar dipersilakan selama ada di public space dan sidewalk di luar di pinggir jalan,” ujarnya.

    Setop Rekam

    Foto: Febri/detikHOT

    Uya pun langsung menghentikan proses pengambilan gambarnya setelah mendapat teguran. Dia juga sudah meminta maaf.

    “Itu intinya, saat ditegur juga kita setop rekamannya, dan kita nggak tahu dia yang punya rumah juga, dan kita nggak tahu dia merekam, kita tahunya pas dia upload, dan dia rekam sebelumnya juga rekam duluan semenit, baru negur, dan video yang di-upload itu dipotong, harusnya masih ada lanjutannya, tapi gapapa, itu hak dia. Intinya kita sudah say sorry, kita sudah hapus juga videonya, dan misal dibilang Uya Kuya untuk kepentingan konten, mana? Di TikTok dan di YouTube nggak kita naikkan, dan kita nggak tahu itu bakal viral. Kita ngirim video itu ke teman teman yang minta di rumah,” ungkapnya.

    Uya pun menduga ditegur oleh warga setempat karena menggunakan bahasa Indonesia selama berada di sana. Dia juga mengungkit adanya fenomena scammer mencari donasi yang belakangan terjadi di sana.

    “Cuma karena mungkin mereka nggak ngerti bahasa kita, jadi kita ditegur sendiri, yang lain nggak ditegur, padahal yang lain datang ambil video juga, kita doang yang ditegur, tapi nggak apa-apa, kita ngerti juga perasaan mereka, dan setelah kita lihat video mereka yang di-upload di TikTok kan banyak komentar yang di-like sama si peng-upload itu, yang dia like itu ternyata yang mereka bicarakan kita dituduhnya scammer,” tutur dia.

    “Karena di LA ini ada banyak scammer yang memanfaatkan kesempatan kebakaran ini untuk mencari donasi, mereka nipu untuk kepentingan pribadi, dengan atas namakan korban korban kebakaran. Yang lagi ramenya itu di sini. Dan mereka nggak tahu saya siapa, dan bahasa kita juga bahasa Indonesia ya kan. Karena sebelumnya ada kejadian itu, jadinya begitu di situ,” lanjutnya.

    PAN Bela

    Foto: Waketum PAN Viva Yoga (Mulia/detikcom)

    Anggota DPR RI Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya viral di media sosial karena kena tegur setelah merekam situasi setelah kebakaran di Altadena, Los Angeles, Amerika Serikat. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga membela Uya Kuya.

    “Mas Uya Kuya telah melakukan klarifikasi soal itu. Mas Uya Kuya sebelum mengambil video posisinya di area publik, tidak masuk pekarangan rumah, dan telah berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Jadi tidak ada peraturan yang dilanggar Mas Uya Kuya,” kata Viva saat dihubungi, Minggu (19/1/2025).

    Dia menilai Uya Kuya justru memberikan edukasi ke publik dengan mengambil gambar atau video atas peristiwa kebakaran di Los Angeles. Viva lantas mengungkit artificial intelligence.

    “Mengambil gambar atau video atas peristiwa apa pun, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan agar publik mendapatkan informasi yang benar, valid, dan akurat itu justru ada nilai edukasinya. Saat ini, untuk mendapatkan informasi yang benar, valid, dan akurat di media sosial membutuhkan perjuangan tersendiri karena kemajuan teknologi dan artificial intelligence (AI) yang sangat canggih,” ucap dia.

    Menurutnya, Uya Kuya justru menghadirkan informasi yang sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu, dia meyakini peliputan atau dokumentasi di Los Angeles terkait kebakaran dilakukan secara masif.

    “Apa yang dilakukan oleh Mas Uya Kuya untuk berada di lokasi adalah salah satu cara untuk menghadirkan informasi yang sesuai realitas, tanpa direkayasa atau di edit. Dan dalam kehidupan demokrasi seperti di USA, peliputan media massa di lokasi kebakaran juga masif. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar sesuai realitas,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 4

    (azh/azh)

  • Ngonten di Lokasi Kebakaran AS, Uya Kuya Memalukan Indonesia

    Ngonten di Lokasi Kebakaran AS, Uya Kuya Memalukan Indonesia

    GELORA.CO – Anggota DPR RI Uya Kuya menjadi buah bibir di masa reses. Alih-alih menyerap aspirasi, Uya justru terlihat liburan ke Amerika Serikat.

    Uya dan keluarga tampak bermain Salju di Lake Tahoe. Bahkan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga membuat konten dengan putrinya, Cinta Kuya.

    Teranyar, Uya Kuya menjadi sorotan karena membuat konten di depan puing-puing rumah korban kebakaran diKebakaran AS. Aksi ini dikritik pemilik rumah, yang merasa sikap Uya tidak peka terhadap musibah yang dialaminya.

    Warganet di Tanah Air pun ikutan geram atas kelakuan Uya Kuya tersebut. 

    Salah satunya pegiat media sosial Jhon Sitorus  yang menyentil kelakuan Uya Kuya lewat akun X miliknya.

    “Wajah MEMALUKAN anggota DPR RI kita lagi-lagi MENCORENG nama Indonesia di mata dunia,” kata Jhon seperti dikutip redaksi, Minggu 19 Januari 2025.

    Dalam video yang beredar, Uya Kuya bersama istrinya Astrid Kuya, Cinta Kuya dan dua orang lainnya mengadakan wawancara di depan sebuah rumah yang telah hancur akibat kebakaran.

    Pemilik rumah yang masih berduka atas kebakaran tersebut, menyatakan bahwa tindakan Uya Kuya dan rombongan tidak menghormati penderitaan keluarganya.

    “Uya Kuya, anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN serta istrinya yang juga anggota DPRD DKI sedang NGONTEN didepan lokasi kebakaran. Gue MALU punya wakil rakyat macam begini!” semprot Jhon Sitorus.

    Diketahui, masa reses pertama tahun sidang 2024-2025 berlangsung sejak 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

  • PAN Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapus demi Keadilan Demokrasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 Januari 2025

    PAN Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapus demi Keadilan Demokrasi Nasional 18 Januari 2025

    PAN Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapus demi Keadilan Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN,
    Eddy Soeparno
    , setuju dengan wacana penghapusan ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ).
    Wacana itu muncul usai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (
    presidential threshold
    ) dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau
    Presidential Threshold
    maupun
    Parliamentary Threshold
    itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja,” kata Eddy saat dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025) malam.
    Wakil Ketua Umum PAN ini meyakini wacana penghapusan ambang batas parlemen merupakan bentuk keadilan demokrasi.
    Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut berharap ke depannya tidak ada suara rakyat yang telah dititipkan kepada wakilnya hilang.
    Dia mencontohkan, di Pemilihan Legislasi (Pileg) 2024, ada partai yang dipilih rakyat, namun tak lolos masuk Parlemen karena ada ambang batas parlemen sebesar empat persen.
    “Seperti PPP yang suaranya sampai 3,9 persen, lalu PSI hampir 3 persen. Ini berarti ada masyarakat yang memilih tetapi hak terpilihnya tidak tersalurkan karena partainya tidak masuk, calegnya yang dipilih tidak bisa masuk, sehingga akhirnya hilang suaranya,” kata Eddy.
    Eddy juga memperkirakan apabila ke depannya tidak ada pembatasan, harus ada dialog dalam membentuk fraksi gabungan untuk satu partai yang hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos ke parlemen.
     
    “Kalau ke depannya nanti tidak ada pembatasan, saya kira ada satu partai yang mungkin hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos, ya tetap mereka lolos. Tetapi nanti ketika di parlemen harus bergabung dengan yang lain, kemudian melakukan dialog membentuk fraksi gabungan,” ucap Eddy.
    Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan penghapusan ambang batas presiden (
    presidential threshold
    ) pada Kamis, 2 Januari 2025, melalui putusan No.62/PUU-XXII/2024.
    Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan
    presidential threshold
    sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen.
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu berharap MK juga menghapus ambang batas parlemen.
    “Setelah ada putusan
    presidential threshold
    , kemungkinan besar MK juga membatalkan
    parliamentary threshold
    yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari Antara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka MPR Dukung Langkah Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi & Ketahanan Energi

    Waka MPR Dukung Langkah Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi & Ketahanan Energi

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Eddy menilai pembentukan satgas menegaskan komitmen Prabowo dalam mengakselerasi kemandirian energi sekaligus memperkuat sektor industri nasional.

    “Melalui pembentukan satgas ini Presiden Prabowo tidak hanya menegaskan prioritas kebijakan pemerintah untuk mandiri secara energi dan memperkuat sektor industri nasional, namun juga melakukan akselerasi prosesnya,” ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Di sektor energi, Eddy mengatakan pembentukan satgas penting agar Indonesia tidak selalu bergantung pada impor kebutuhan energi yang berlangsung selama ini, seperti impor minyak mentah, solar dan LPG yang menguras devisa negara.

    “Apalagi Indonesia memiliki sumber-sumber energi terbarukan yang melimpah dan dapat mensubstitusi impor energi kita dan diharapkan dapat menghemat devisa negara,” imbuh Anggota DPR RI dari Komisi Energi, Lingkungan Hidup, Investasi dan Hilirisasi tersebut.

    Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini menambahkan, pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dalam rangka menciptakan ketahanan energi sejalan dengan visi Prabowo untuk mendorong proses transisi energi ke energi bersih.

    “Salah satu komitmen Presiden Prabowo yang telah kita lihat saat ini adalah pelaksanaan program Solar B40, yang akan disusul dengan pengembangan biofuel, terutama untuk memperbaiki kualitas BBM di sektor transportasi,” paparnya.

    “Hal ini agar Indonesia tidak hanya menghasilkan produk turunan pertama atau antara, namun mampu menghasilkan produk jadi, seperti baterai, solar cell, kawat tembaga, perabotan rumah tangga dari aluminium dan lain-lain,” tegasnya.

    “Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor, karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor,” sambung Waketum PAN ini.

    “Kami juga berharap melalui satgas ini, Indonesia memiliki basis industri yang kuat dan berorientasi ekspor. Selain itu, satgas ini diharapkan dapat mempercepat program transisi energi menuju Net Zero Emmission di tahun 2060 sekaligus menyerap tenaga kerja yang besar dari sektor industri dan program transisi energi,” paparnya.

    “Mengingat pentingnya aspek ketahanan energi, hilirisasi dan industrialisasi sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo, kami siap mengawal dan turut memastikan agar target yang ditetapkan presiden dapat tercapai secepatnya,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini.

    (anl/ega)

  • DPR Apresiasi PP Nomor 49 Tahun 2024 karena Berdampak Positif Terhadap Industri Keuangan Digital

    DPR Apresiasi PP Nomor 49 Tahun 2024 karena Berdampak Positif Terhadap Industri Keuangan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com– Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah menyambut baik diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 yang mengatur pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, serta derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

    Najib menilai ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan aturan tersebut.

    “Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan penyederhanaan regulasi. Tujuan utama aturan ini adalah untuk memperbaiki efisiensi sektor keuangan,” ujar Sekretaris Fraksi PAN DPR tersebut kepada wartawan, Kamis (9/1/2024) tentang PP Nomor 49 Tahun 2024.

    Meski demikian, ia mengakui bahwa penerapan PP tersebut kemungkinan menghadapi tantangan, terutama dalam harmonisasi kebijakan lintas lembaga seperti OJK, BI, dan Bappebti.

    “Koordinasi kebijakan harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih. Mekanisme koordinasi yang jelas, kesepahaman bersama, dan standar regulasi terpadu perlu segera dibentuk,” tuturnya.

    Najib juga menyoroti dampak positif lain, yakni sinyal penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk kripto, yang diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri.

    Namun, ia mengingatkan perlunya antisipasi terhadap potensi dampak negatif, seperti peningkatan biaya operasional yang bisa memberatkan perusahaan, terutama startup fintech.

    “Peningkatan biaya operasional ini diharapkan tidak menjadi penghambat inovasi,” tambahnya soal PP Nomor 49 Tahun 2024.

    Selanjutnya, Najib juga menyoroti pentingnya pengawasan terpadu untuk mengelola risiko sistemik dan meningkatkan perlindungan konsumen. Dalam pandangannya, sinergi antara BI dan OJK sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan selama masa transisi.

    “Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang selaras untuk memastikan transparansi dalam mekanisme perdagangan serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” jelasnya.

    Najib juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan konsultasi dengan Komisi XI DPR RI terkait tentang PP Nomor 49 Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa konsultasi dengan DPR merupakan amanat undang-undang.

    “Konsultasi dengan Komisi XI sangat penting karena dapat menjadi wadah bagi pelaku industri dan regulator untuk berdiskusi,” pungkasnya.

  • Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari Ini, Ketua Fraksi PAN DPR RI: Bentuk Realisasi Janji Presiden – Halaman all

    Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari Ini, Ketua Fraksi PAN DPR RI: Bentuk Realisasi Janji Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini.

    Program ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

    “Fraksi PAN DPR RI sangat mendukung program ini karena pemenuhan gizi adalah kunci utama bagi pertumbuhan fisik dan mental anak-anak kita. Ini adalah bentuk realisasi janji Presiden Prabowo yang hadir untuk masyarakat dan melindungi kelompok yang paling rentan” ujar Putri Zulkifli Hasan, Senin (6/1/2024).

    Menurut data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting, yang berdampak langsung pada perkembangan otak dan kemampuan belajar mereka.

    Anak-anak yang kekurangan gizi cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah, prestasi akademik yang buruk, dan peluang kerja yang lebih kecil di masa depan.

    Oleh karena itu, kata Putri, memastikan akses makanan bergizi bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga investasi besar bagi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

    “Selain berkontribusi pada pengurangan angka stunting, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan memperbaiki konsentrasi anak di sekolah” tambah Putri Zulkifli Hasan yang juga merupakan praktisi pendidikan anak usia dini.

    Ia menegaskan, Fraksi PAN DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar berjalan dengan transparan, tepat sasaran, dan berdampak maksimal bagi masyarakat.

    “Kami juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil.

    “Kita bisa menjadikan Program Makan Bergizi Gratis ini sebagai tonggak awal untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Anak-anak sehat dan cerdas adalah aset paling berharga bagi bangsa,” tutup Putri Zulkifli Hasan.

    Dimulai hari ini

    Pemerintah mulai melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada, Senin (6/1/2025). 

    Program tersebut tersebut merupakan salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyatakan, pelaksanaan program tersebut dilakukan bertepatan dengan 78 hari pemerintahan Prabowo – Gibran.

    Sementara makanan yang disiapkan setiap SPPG itu sebanyak 3.000 porsi, dengan menyasar kelompok ibu hamil, menyusui, anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah menengah. 

    “Dibagikan kepada anak sekolah (SD – SMA),” ujar dia.

  • Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Generasi Emas Indonesia

    Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Generasi Emas Indonesia

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini. Program ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

    “Fraksi PAN DPR sangat mendukung program ini karena pemenuhan gizi adalah kunci utama bagi pertumbuhan fisik dan mental anak-anak kita. Ini adalah bentuk realisasi janji Presiden Prabowo yang hadir untuk masyarakat dan melindungi kelompok yang paling rentan” ujarnya, Senin (6/1/2025).

    Menurut data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, disebutkan 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting, yang berdampak langsung pada perkembangan otak dan kemampuan belajar mereka. Anak-anak yang kekurangan gizi cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah, prestasi akademik yang buruk, dan peluang kerja yang lebih kecil di masa depan.

    “Oleh karena itu, makanan bergizi bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga investasi besar bagi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia,” ucapnya.

    Program Makan Bergizi Gratis ini menargetkan 3 juta penerima manfaat pada tahap awal pelaksanaan, termasuk anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Sebanyak 190 dapur penyedia makanan bergizi telah disiapkan di 26 provinsi untuk mendukung program ini, dengan kapasitas produksi hingga 3.500 paket makanan per hari. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk memastikan keberlanjutan program ini hingga 2025.

    “Selain berkontribusi pada pengurangan angka stunting, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan memperbaiki konsentrasi anak di sekolah,” tambah Putri Zulkifli Hasan yang juga praktisi pendidikan anak usia dini.

    Fraksi PAN DPR berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar berjalan dengan transparan, tepat sasaran, dan berdampak maksimal bagi masyarakat. PAN juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil.

    “Kita bisa menjadikan Program Makan Bergizi Gratis ini sebagai tonggak awal untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Anak-anak sehat dan cerdas adalah aset paling berharga bagi bangsa,” katanya.

    (cip)

  • DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025.

    Ia menguraikan, pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini. Mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini.

    Kedua, melaporkan oknum atau siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran. Program MBG ini harus sukses. Karena itu, semuanya harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” kata Saleh, dalam keterangan tertulis, Senin (6/12/2025).

    Ketiga, memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG ini semakin baik. Karena ini program baru, yang tentu tidak langsung berjalan sempurna. Sehingga diperlukan saran, masukan, dan kritik dari semua pihak.

    “Saran, masukan, dan kritik dari siapa pun harus didengar. Penanggung jawab program ini perlu melakukan evaluasi secara regular. Pikiran-pikiran positif dari masyarakat harus diadaptasi dan diterima,” imbuh Politisi Fraksi PAN ini.

    “Harusnya kan kita semua bergembira dengan program ini. Karenanya, harus ikhlas untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Paling tidak, ya kita semua berdoa agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang diagendakan,” harapnya. (Pram/fajar)

  • Fraksi PAN DPR Bersyukur Pemerintah Mampu Melewati Tantangan Ekonomi di 2024

    Fraksi PAN DPR Bersyukur Pemerintah Mampu Melewati Tantangan Ekonomi di 2024

    Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Ahmad Najib Qodratullah bersyukur pemerintah mampu melewati berbagai gejolak dan tantangan, khususnya di bidang ekonomi sepanjang tahun 2024.

    Najib mengingatkan pemerintah agar tantangan tahun lalu dijadikan bahan evaluasi agar lebih baik lagi. Najib mengidentifikasi 10 tantangan yang mendera perekonomian Indonesia sepanjang 2024.

    “Pertama, pandemi Covid-19 meninggalkan jejak cukup dalam ekonomi domestik dan global, beberapa menunjukan tanda- tanda perlambatan ekonomi. Perekonomian domestik masih menunjukkan upaya recovery terutama di sektor riil, UMKM perdagangan retail dan sektor sektor di luar tambang,” kata Najib.

    Kedua, inflasi relatif terkendali selama kurun waktu 2024. Namun dampak konflik global banyak menekan pasokan pangan. Ketiga, stabilitas nilai tukar Rupiah banyak dipengaruhi barang impor, fluktuasi global dan kebijakan Amerika. Keempat, tambang dan batu bara menjadi primadona pendapatan negara.

    “Kelima, neraca transaksi berjalan perlu dukungan penuh dengan cara memperkuat basis ekspor produk yang memiliki nilai tambah. Keenam, infrastruktur digital UMKM masih belum optimal dan cenderung tidak memiliki arah yang jelas. Ketujuh, perhatian keseimbangan fiskal menjadi perhatian publik, penggunaan pembiayaan melalui utang menjadi sorotan banyak pihak,” ujarnya.

    Selain itu, Najib mendorong pemerintah memberikan berbagai stimulus dan kemudahan bagi para investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

    Sebab, berkaca pada data yang ada bahwa sektor investasi asing di Indonesia mengalami penurunan. “Kedelapan, investasi asing mengalami penurunan sejak kuartal 2 tahun 2024,” ungkap Najib.

    Najib juga meminta pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Kesembilan, isu lapangan kerja bagi usia produktif.

    Najib mendukung penuh fokus pemerintahan Prabowo-Gibran yang menitikberatkan tentang sektor pangan dan energi. “Kesepuluh, ketahanan pangan dan energi menjadi perhatian awal pemerintah Prabowo,” kata Najib.

    Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Ahmad Najib Qodratullah bersyukur pemerintah mampu melewati berbagai gejolak dan tantangan, khususnya di bidang ekonomi sepanjang tahun 2024.
     
    Najib mengingatkan pemerintah agar tantangan tahun lalu dijadikan bahan evaluasi agar lebih baik lagi. Najib mengidentifikasi 10 tantangan yang mendera perekonomian Indonesia sepanjang 2024.
     
    “Pertama, pandemi Covid-19 meninggalkan jejak cukup dalam ekonomi domestik dan global, beberapa menunjukan tanda- tanda perlambatan ekonomi. Perekonomian domestik masih menunjukkan upaya recovery terutama di sektor riil, UMKM perdagangan retail dan sektor sektor di luar tambang,” kata Najib.
    Kedua, inflasi relatif terkendali selama kurun waktu 2024. Namun dampak konflik global banyak menekan pasokan pangan. Ketiga, stabilitas nilai tukar Rupiah banyak dipengaruhi barang impor, fluktuasi global dan kebijakan Amerika. Keempat, tambang dan batu bara menjadi primadona pendapatan negara.
     
    “Kelima, neraca transaksi berjalan perlu dukungan penuh dengan cara memperkuat basis ekspor produk yang memiliki nilai tambah. Keenam, infrastruktur digital UMKM masih belum optimal dan cenderung tidak memiliki arah yang jelas. Ketujuh, perhatian keseimbangan fiskal menjadi perhatian publik, penggunaan pembiayaan melalui utang menjadi sorotan banyak pihak,” ujarnya.
     
    Selain itu, Najib mendorong pemerintah memberikan berbagai stimulus dan kemudahan bagi para investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.
     
    Sebab, berkaca pada data yang ada bahwa sektor investasi asing di Indonesia mengalami penurunan. “Kedelapan, investasi asing mengalami penurunan sejak kuartal 2 tahun 2024,” ungkap Najib.
     
    Najib juga meminta pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Kesembilan, isu lapangan kerja bagi usia produktif.
     
    Najib mendukung penuh fokus pemerintahan Prabowo-Gibran yang menitikberatkan tentang sektor pangan dan energi. “Kesepuluh, ketahanan pangan dan energi menjadi perhatian awal pemerintah Prabowo,” kata Najib.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)