Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PAN

  • IHSG Anjlok, Anggota Komisi XI Minta Investor Tenang dan Hindari Keputusan Berdasarkan Emosi Sesaat – Halaman all

    IHSG Anjlok, Anggota Komisi XI Minta Investor Tenang dan Hindari Keputusan Berdasarkan Emosi Sesaat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta, para investor untuk tenang dan menghindari keputusan yang impulsif dalam menghadapi penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi, pada perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025).

    Najib sapaanya mengingatkan, fluktuasi  pasar adalah hal yang wajar sehingga penting untuk tidak membuat keputusan investasi yang hanya berdasarkan emosi sesaat.

    “Tetap tenang dan hindari keputusan impulsif. Fluktuasi pasar adalah hal yang wajar. Penting untuk tidak membuat keputusan investasi berdasarkan emosi sesaat,” kata Najib kepada wartawan Selasa,(18/3/2025).

    Lebih lanjut, Najib menyarankan, para investor untuk kembali mengevaluasi portofolio investasi yang melantai.  Najib mengatakan, pentingnya meninjau aset yang dimiliki dan memastikan portofolio guna meminimalkan risiko.

    “Tinjau kembali aset yang dimiliki dan pastikan portofolio telah terdiversifikasi dengan baik untuk meminimalkan risiko,” jelas Najib.

    Najib mengusulkan, para investor dapat fokus kepada fundamental perusahaan saat melakukan investasi. Najib menegaskan, pentingnya mempertimbangkan berinvestasi pada perusahaan dengan fundamental kuat karena cenderung lebih tahan terhadap gejolak pasar.

    “Pertimbangkan untuk berinvestasi pada perusahaan dengan fundamental kuat yang cenderung lebih tahan terhadap gejolak pasar,” ujar Najib.

    Najib turut mendorong, upaya konsultasi dengan penasihat keuangan di tengah situasi seperti saat ini. Najib berharap, para investor dapat mendiskusikan urusan investasi dengan profesional yang berpengalaman untuk mendapatkan pandangan objektif.

    “Terakhir, pantau perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Tetap update dengan berita ekonomi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi pasar untuk membuat keputusan yang lebih informasional,” tutur Najib.

    Sekretaris Fraksi PAN DPR ini pun yakin, dengan pendekatan yang bijak dan informasi yang tepat investor dapat menghadapi volatilitas pasar dengan lebih percaya diri dan meminimalkan potensi kerugian.

    Diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok dalam pada perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025). 

    Bursa Efek Indonesia bahkan sempat menghentikan perdagangan sementara atau trading halt jelang sesi I berakhir karena sudah anjlok lebih dari 5 persen.

    Pada sesi II, IHSG perlahan bangkit. Per pukul 14.35 WIB, koreksi IHSG terpangkas menjadi 3,48% ke level 6.246,98. 

    Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan bahwa penurunan IHSG sudah terjadi sejak pekan lalu. Isu global dan beberapa hal terjadi. 

    “Saat ini investor sedang wait and see, penurunannya sebagai besar karena asing,” katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (18/3/2025).

  • Wakil Ketua MPR Tegaskan Revisi UU TNI Tak Khianati Reformasi

    Wakil Ketua MPR Tegaskan Revisi UU TNI Tak Khianati Reformasi

    Subang, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dan Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang saat ini dibahas di DPR tidak akan mengkhianati semangat reformasi. Mereka memastikan tidak ada pasal yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI, seperti pada era Orde Baru.

    Polemik terkait revisi UU TNI telah memicu kekhawatiran masyarakat sipil, yang menilai adanya potensi kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan. Bahkan, ada yang menganggap revisi ini bisa mengancam prinsip reformasi 1998.

    Menanggapi hal ini, Eddy Soeparno dan Farah Puteri Nahlia dalam acara Bazar Murah Ramadan yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) di Subang, Jawa Barat, pada Minggu (16/3/2025), menegaskan, revisi UU TNI tetap menjunjung tinggi supremasi sipil.

    PAN Kawal Revisi UU TNI Sesuai Reformasi

    Eddy Soeparno menegaskan PAN, sebagai partai yang lahir di era reformasi, akan terus mengawal revisi UU TNI agar tetap sesuai dengan cita-cita reformasi. Ia juga menyoroti pembahasan revisi ini dilakukan dalam rapat tertutup di hotel, yang menurutnya adalah hal yang lumrah dalam proses legislasi.

    Sementara itu, Farah Puteri Nahlia menegaskan keterbukaannya terhadap masukan masyarakat sipil yang mengkhawatirkan isi revisi tersebut.

    “Kami pastikan tidak ada pasal yang memberi keleluasaan bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan strategis di kementerian maupun lembaga negara,” jelasnya.

    Selain membahas revisi UU TNI, acara Bazar Murah Ramadan di Subang juga menyediakan 500 paket sembako bagi warga. Dalam kesempatan itu, Eddy Soeparno juga mengumumkan program mudik gratis bagi 2.000 warga yang ingin pulang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

  • Fraksi PAN DPR RI Salurkan 3000 paket sembako, ojol dan warga sekitar terima manfaat

    Fraksi PAN DPR RI Salurkan 3000 paket sembako, ojol dan warga sekitar terima manfaat

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    Fraksi PAN DPR RI Salurkan 3000 paket sembako, ojol dan warga sekitar terima manfaat
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Dalam antusias kepedulian dan kebersamaan di bulan Ramadan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk “Ramadan Berbagi PANgan untuk Rakyat” di Masjid Baiturrahman, Kompleks DPR RI, Jakarta. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen PAN dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan 3000 paket sembako kepada berbagai kelompok penerima manfaat.

     

    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus., dalam sambutannya menegaskan bahwa Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperkuat rasa empati dan solidaritas terhadap sesama.

     

    “Bulan suci Ramadan mengajarkan kita tentang makna berbagi dan kepedulian. Melalui kegiatan ini, Fraksi PAN ingin menunjukkan bahwa kami hadir tidak hanya dalam ruang legislasi, tetapi juga di tengah masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi berkah bagi kita semua” ujar Putri Zulkifli Hasan.

     

    Turut hadir dalam acara ini Ketua Umum PAN, Dr. (H.C) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., yang juga menyampaikan pesan kebersamaan serta pentingnya gotong royong dalam membangun kesejahteraan rakyat.

     

    Adapun penerima bantuan paket sembako dalam kegiatan ini meliputi Pengamanan Dalam (Pamdal), Cleaning Service (CS), Petugas Taman, pengemudi ojek online (ojol), masyarakat sekitar hingga staf PAN di DPR RI.

     

    Selain penyerahan simbolis bantuan, acara ini juga diisi dengan doa bersama, sesi kebersamaan antaranggota Fraksi PAN, serta foto bersama seluruh peserta.

     

    Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen PAN sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Tidak hanya di Jakarta, Fraksi PAN DPR RI juga mendorong kader-kader PAN di seluruh Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa guna memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

     

    Melalui program “Ramadan Berbagi PANgan untuk Rakyat”, Fraksi PAN berharap dapat menumbuhkan semangat berbagi dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

     

    “Kami di Fraksi PAN DPR RI percaya bahwa kebersamaan adalah kunci membangun bangsa yang lebih baik. Semoga inisiatif ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk ikut berbagi” pungkas Putri Zulkifli Hasan, seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta Awaluddin Marifatullah.

     

    Acara ini mendapat apresiasi luas dari para penerima bantuan yang merasa terbantu dengan paket sembako yang diberikan. Dengan adanya kegiatan ini, Fraksi PAN DPR RI berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bulan yang penuh berkah ini.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fraksi PAN DPR RI Perkuat Solidaritas dengan Salurkan 3.000 Paket Sembako pada Bulan Ramadan – Page 3

    Fraksi PAN DPR RI Perkuat Solidaritas dengan Salurkan 3.000 Paket Sembako pada Bulan Ramadan – Page 3

    Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan berpesan soal pentingnya gotong royong demi rakyat sejahtera.

    Pria karib disapa Zulhas itu ingin, agar PAN bisa memastikan seluruh rakyat Indonesia berbahagia di bulan suci karena sembakonya cukup dan tidak ada kenaikan harga. 

    “Kemarin di Jawa Timur saya cek harga-harga sembako turun, jadi lebaran ini kan momen yang sangat penting bagi rakyat. Maka fraksi PAN di DPR saya minta untuk mengawalnya,” tutur Zulhas.

    Diketahui, penerima sembako dalam kegiatan adalah mereka yang berada di sekitaran Kompleks Parlemen Senayan seperti Pengamanan Dalam (Pamdal), Cleaning Service (CS), Petugas Taman, pengemudi ojek online (ojol), masyarakat sekitar hingga staf PAN di DPR RI.

    Diketahui, ketiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen PAN sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Tidak hanya di Jakarta, Fraksi PAN DPR RI juga mendorong kader-kader PAN di seluruh Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa guna memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

     

  • Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI dan pemerintah diduga tengah melakukan rapat untuk melanjutkan pembahasan terkait Revisi Undang-Undang TNI. Informasi tersebut didapatkan oleh unsur masyarakat sipil.

    Bahkan, rapat tersebut dilakukan di sebuah hotel mewah tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.

    “Menanggapi soal konsinyering panja ya, terkait dengan RUU TNI. Dan itu dilakukan di salah satu bilangan hotel mewah gitu ya,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra dalam pesan yang diterima, Sabtu (15/3/2025).

    Rapat tersebut berlangsung pada Jumat (14/3/2025) dan Sabtu (15/3/2025).

    “Kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu,” kata dia.

    “Dan kemudian memang yang kami dengar juga adalah kenapa kemudian konsinyering dilakukan dengan intensi atau dengan intensitas yang sangat tinggi gitu ya, dan sangat cepat dan terkesan terburu-buru,” kata Dimas.

    Dimas mendapatkan informasi bahwa DPR dan pemerintah memang ingin mengesahkan RUU TNI secepatnya.

    “Mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata dia.

    Hingga berita ini ditulis, sejumlah anggota Komisi I tengah dikonfirmasi terkait rapat di hotel mewah tersebut. Namun, belum ada yang merespons.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Selasa (11/3/2025).

    Dalam rapat perdana ini, pemerintah dan DPR RI menetapkan panitia kerja (Panja) RUU TNI. 

    Dimana, Ketua Komisi I Utut Adianto terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI yang juga disetujui oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili pemerintah.

    “Berdasarkan rapat interen Komisi I, 27 Februari, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri kami disepakati saya Utut Adianto menjadi ketua Panja, apakah ini bapak juga setuju?” kata Utut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    “Sangat setuju pak,” tegas Menha Sjafrie.

    Sementara itu, pimpinan Komisi I lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditetapkan sebagai wakil Ketua Panja RUU TNI.

    “Ya ibu bapak pimpinan terdiri dari lima orang ini kami semua akan menjadi Panja ini sudah menjadi Aturan tata tertib DPR,” kata Utut.

    Anggota Panja RUU TNI ini akan berisi 18 anggota yang terdiri dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.

    Adapun rinciannya 4 anggota dari fraksi PDIP, 3 anggota fraksi Golkar, 3 anggota fraksi Gerindra, 2 anggota fraksi NasDem, 2 anggora fraksi PKB, 2 fraksi PKS, dan 2 orang fraksi PAN.

    Selain menetapkan panja RUU TNI, dalam rapat ini juga pemerintah menyerahkan draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.

    Adapun DIM ini merupakan masukan dari pemerintah atas revisi UU TNI yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut.

    “Ibu bapak, pak menteri juga sudah menyerahkan sejumlah DIM. Apakah ini kita sepakati sebagai rujukan dalam pembahasan? Setuju ya?” tanya Utut.

    “Setuju,” jawab para fraksi di DPR.

  • Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina, Putri Zulhas Tegaskan Tak Ada Pansus

    Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina, Putri Zulhas Tegaskan Tak Ada Pansus

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Wakil Ketua Komisi XII DPR menegaskan tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

    “Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar Putri Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (8/3/2025).

    Putri Zulhas juga menekankan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

    “Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” tegasnya.

    Putri Zulhas juga mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    (cip)

  • 9 Tersangka Kasus Korupsi PT Pertamina yang Rugikan Negara Triliunan Berpeluang Dijerat Pasal TPPU – Halaman all

    9 Tersangka Kasus Korupsi PT Pertamina yang Rugikan Negara Triliunan Berpeluang Dijerat Pasal TPPU – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak sembilan tersangka kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina berpeluang dijerat Kejaksaan Agung (Kejagung) pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Perbuatan mereka diduga merugikan negara senilai Rp193,7 triliun.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Harli Siregar, mengatakan pasal itu bisa saja diterapkan jika dalam proses pengusutannya, para tersangka terbukti menikmati hasil kejahatannya.

    “Bahwa misalnya para tersangka ini menikmati (hasil korupsi), ya semua kemungkinan itu terbuka (termasuk dijerat TPPU),” kata Harli kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Namun, untuk saat ini, Kejagung masih mendahulukan pasal yang sebelumnya telah disangkakan terhadap sembilan tersangka tersebut.

    “Penyidik sekarang sedang fokus terhadap pasal persangkaan yang sudah ditetapkan, ditentukan,” jelas Harli.

    Diketahui, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Berikut daftar 9 tersangka yang berpeluang dijerat pasal TPPU:

    Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
    Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional
    Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
    Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock
    Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa
    Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa
    Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga
    Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Komisi XII DPR Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina

    Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus korupsi di PT Pertamina.

    “Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung,” ujar Putri Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (7/3/2025).

    Ia juga menekankan, DPR tidak akan mengintervensi proses hukum.

    Putri Zulkifli Hasan berharap Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

    “Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan.”

    “Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional.

    “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

    Putri Zulkifli Hasan juga menegaskan, tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

    “Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” katanya.

    Berapa Kerugian Negara?

    Angka kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi di PT Pertamina tahun 2018-2023 disebut Kejagung sekitar Rp193,7 triliun, dihitung dari kerugian yang diderita selama satu tahun, yakni pada 2023.

    Sebelumnya, muncul juga asumsi, kerugian negara bisa mencapai Rp1 kuadriliun, jika besaran kerugian dalam satu tahun itu diasumsikan terjadi pula di tahun-tahun lainnya dalam rentang 2018-2023.

    Namun, Harli menyampaikan, jumlah pasti kerugian negara, masih dihitung. 

    “Saat ini ahli keuangan sedang bekerja. Kita tunggu saja,” ujarnya pada Senin (3/3/2025).

    Harli memastikan, penyidik akan mendalami kerugian yang terjadi di setiap tahunnya, baik terkait ekspor dan impor minyak mentah, sampai kerugian akibat pemberian kompensasi dan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Maka untuk itu, penyidik menggandeng pihak ahli.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fahmi Ramadhan)

  • Eddy Soeparno Minta Keekonomian Proyek DME Pengganti LPG Dikaji Cermat

    Eddy Soeparno Minta Keekonomian Proyek DME Pengganti LPG Dikaji Cermat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi terobosan hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME). Namun, Eddy menyampaikan catatan mengenai pentingnya kebijakan ini memperhatikan keekonomian dari produk utamanya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa dari 21 proyek hilirisasi yang akan dipercepat Presiden Prabowo, proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether atau pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi yang terbesar.

    “Ketika menjadi pimpinan Komisi VII DPR dari tahun 2019-2024, saya mendalami proses hilirisasi batubara menjadi DME dan kami terbentur pada kendala utama yakni keekonomian dari produk jadinya,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).

    Dia menjelaskan bahan baku yang digunakan untuk diproses menjadi DME adalah batubara dengan kandungan kalori yang baik sehingga biaya yang dibutuhkan cukup tinggi.

    “Karena feedstock batubara yang digunakan berkalori 4000 – 4200, biaya bahan bakunya relatif tinggi. Sehingga ketika melalui proses produksi menjadi DME, harga barang jadinya menjadi mahal dan bahkan dalam hitungan kami bisa lebih mahal daripada impor LPG. Padahal tujuan kita memproduksi DME adalah justru untuk mensubstitusi penggunaan LPG,” tuturnya.

    Eddy menjelaskan kendala dan perhitungan keekonomian pada saat itu yang membuat kebijakan hilirisasi batubara ini akhirnya tidak berlanjut.

    “Kendala keekonomian ini membuat dua BUMN kita, serta salah satu perusahaan batubara swasta nasional membatalkan investasi dengan perusahaan Airproducts dari Amerika yang memang ahli dalam proses hilirisasi batubara,” ungkapnya.

    Karena itu ke depan, Eddy mengusulkan agar para pengambil kebijakan melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan agar keekonomian produk DME lebih murah dibandingkan LPG.

    Kajian ini penting untuk memastikan kebijakan hilirisasi batubara dapat mengurangi impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

    “Jika impor LPG masih lebih murah dibandingkan produksi DME, ada baiknya kita mengkaji peningkatan kapasitas produksi LPG dalam negeri ketimbang membangun fasilitas produksi DME. Paling tidak hal ini akan mengurangi impor LPG secara signifikan sehingga tidak menguras devisa kita. Jika di masa mendatang teknologi produksi DME menjadi lebih terjangkau, kita bisa melangkah untuk melakukan hilirisasi batubara,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Waka MPR Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi Harus Diiringi Transisi Energi

    Waka MPR Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi Harus Diiringi Transisi Energi

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menuturkan Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibangun dengan pondasi yang berkelanjutan, salah satunya melalui transisi menuju energi terbarukan.

    “Saat ini kita tidak lagi menghadapi dampak perubahan iklim. Tapi lebih daripada itu kita menghadapi krisis iklim dan karena itu harus dihadapi dengan manajemen krisis,” jelas Eddy, dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

    “Harus diingat bahwa saat ini transisi energi bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan,” sambungnya.

    Dalam acara MPR RI Goes to Campus di Universitas Bakrie, di hadapan Guru Besar dan Mahasiswa Universitas Bakrie, Eddy menyampaikan saat ini dampak perubahan iklim semakin terasa dengan kenaikan suhu yang terjadi di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Depok dan Semarang. Seiring dengan kenaikan suhu, kualitas udara juga semakin menurun ditandai dengan Air Quality Index yang buruk.

    “Jika kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara berkelanjutan, kita harus segera beralih ke energi terbarukan. Jika tidak, kita akan terus menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim, termasuk bencana alam, polusi udara, dan ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi harga energi fosil,” ujar Eddy.

    Dalam konteks konstitusi, Eddy menekankan hak atas lingkungan hidup yang sehat sudah diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, transisi energi adalah upaya negara menjamin hak konstitusional rakyatnya.

    “Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak polusi udara dan krisis iklim yang sudah kita rasakan hari ini. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan lingkungan yang sehat,” tegas Doktor Ilmu Politik UI itu.

    Di hadapan mahasiswa Universitas Bakrie, Eddy mengajak kampus untuk berkolaborasi dengan MPR RI dalam merumuskan kebijakan energi yang berbasis riset. Menurut Eddy, mahasiswa adalah agen perubahan.

    “Saya ingin Universitas Bakrie ikut aktif memberikan usulan kebijakan berbasis riset dari kampus. MPR akan memfasilitasi keikutsertaan kampus dalam aspek kebijakan, legislasi, dan pengawasan. Ini adalah kesempatan bagi akademisi untuk berkontribusi langsung dalam membentuk masa depan energi Indonesia,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu