Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PAN

  • Eddy Soeparno ke China, Bahas Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

    Eddy Soeparno ke China, Bahas Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno memenuhi undangan think-tank pemerintah China, China Institute for Innovation and Strategic Development (CIIDS), untuk membahas komitmen Presiden Prabowo Subianto mempercepat dekarbonisasi serta peluang kerja sama transisi energi dan pengelolaan sampah Indonesia-China.

    Kehadiran Eddy Soeparno disambut langsung Vice Chairman sekaligus Sekjen CIIDS Wang Boyong bersama jajaran pimpinan lembaga tersebut. CIIDS diketahui merupakan mitra strategis pemerintah China di bidang riset inovasi dan pembangunan, termasuk transisi energi dan kebijakan lingkungan.

    Dalam sambutannya, Wang Boyong menyampaikan apresiasi atas peran aktif Eddy dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-China di tengah dinamika geopolitik global.

    “Termasuk kami juga melihat bagaimana Pak Eddy bertemu pimpinan kami Ketua MPR China Wang Huning di Beijing beberapa waktu lalu dan kemudian menyambut kedatangan Wang Huning di Indonesia pekan lalu. Sebuah kehormatan dan tanda persahabatan yang baik antara China dan Indonesia,” kata Wang Boyong dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

    Menurut Wang Boyong, komunikasi yang intens antara pimpinan lembaga legislatif kedua negara mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin solid dan strategis, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

    Menanggapi hal tersebut, Eddy menjelaskan berbagai langkah yang tengah ditempuh Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060, bahkan dengan komitmen untuk mempercepat pencapaiannya.

    Eddy menilai kedua regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong inovasi teknologi dan kebijakan lingkungan, khususnya untuk menjawab persoalan darurat sampah di Indonesia.

    “Melalui 2 Perpres ini kami berharap Indonesia bisa terus meningkatkan inovasi dan teknologinya dalam upaya menyelamatkan lingkungan khususnya dalam upaya menangani masalah darurat sampah. Karena itu dari CIIDS kami juga ingin memahami dan mengerti bagaimana China menggunakan pendekatan teknologi dalam akselerasi yang cepat di bidang lingkungan,” lanjutnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Eddy juga membuka peluang kemitraan strategis yang lebih luas antara Indonesia dan China, khususnya di bidang transisi energi dan pengelolaan sampah.

    “Komitmen Presiden Prabowo jelas dan tegas bahwa krisis sampah harus diselesaikan segera. Karena itu saat ini pemerintah sudah menunjuk sejumlah kota prioritas utama untuk menyelesaikan masalah sampah dengan pendekatan WTE,” ucap Eddy.

    Menurut Eddy, penetapan kota prioritas ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif dan terukur.

    “Kami menyambut baik karena entitas bisnis dari China juga ikut terlibat dalam program ini dengan menyediakan teknologi dan platform pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan teknologi WTE ke depannya,” sambungnya.

    Ia menilai keterlibatan sektor bisnis dan dukungan pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan teknologi ramah lingkungan di Indonesia. Menutup pertemuan tersebut, Eddy menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

    (ega/ega)

  • Stok Gula RI Aman, Bahkan Berlebih

    Stok Gula RI Aman, Bahkan Berlebih

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan pasokan gula konsumsi berada pada level aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan, stok yang tersedia mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, bahkan berpotensi menyisakan surplus signifikan pada awal 2026.

    Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal mengatakan memasuki Desember 2025, ketersediaan gula konsumsi berada pada angka 1,67 juta ton. Dengan kebutuhan sekitar 237 ribu ton, stok kita diproyeksikan masih surplus hingga 1,43 juta ton dan akan menjadi stok awal yang kuat memasuki 2026.

    “Ini menunjukkan pasokan gula nasional berada pada level aman dan mampu menjaga stabilitas konsumsi masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (13/12/2025).

    Adapun produksi gula nasional tercatat mencapai 2,67 juta ton sepanjang 2025. Kemudian stok tahun ini mendapatkan carry over dari tahun lalu sebesar 1,38 juta ton.

    Artinya stok berada di posisi 4 juta ton. Jumlah stok ini mencukupi untuk kebutuhan tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,8 juta ton.

    “Berdasarkan proyeksi neraca pangan per 4 Desember 2025, kebutuhan nasional sepanjang tahun diperkirakan mencapai 2,8 juta ton, dengan konsumsi bulanan sekitar 230-250 ribu ton,” jelasnya.

    Pemerintah juga menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP). Target ini merupakan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung keberlanjutan petani dalam negeri.

    Upaya percepatan menuju swasembada gula memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan.

    “Program pengembangan tebu harus menjadi prioritas nasional dan mendapat pengawalan serius. Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi untuk membangun ekosistem industri gula yang efisien dan berkelanjutan,” jelas Yohan.

    Ia menegaskan bahwa keberpihakan pada petani menjadi fondasi penting keberhasilan swasembada. “Yang terpenting, kebijakan swasembada gula harus berpihak pada petani, karena merekalah fondasi utama industri gula nasional,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, perwakilan petani tebu Pasuruan, Muhamad Hanif, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit yang telah diterima petani. Ia berharap dukungan pemerintah juga mencakup penyerapan hasil panen.

    “Kemarin kami mendapat bantuan bibit, alhamdulillah itu sangat membantu. Ke depan, kalau bisa kami juga dibantu dalam pembelian gulanya. Mohon diperhatikan pasca panennya, supaya hasil gula kami terserap dan bisa membantu biaya operasional,” ujarnya.

    (ada/fdl)

  • PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan, sampai hari ini partainya telah menggalang dana sebesar Rp 5 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Putri, penggalangan dana menjadi bentuk keprihatinan partainya terhadap musibah yang menimpa sesama.

    “Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sampai hari ini telah terkumpul dana Rp5 miliar murni hasil penggalangan internal dari keluarga besar PAN, mulai dari Fraksi DPR RI, DPP, DPW, sampai DPD. Semua bergerak cepat” ujar Putri seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Putri memastikan, kader PAN di daerah terdampak sudah dan akan terus terjun langsung demi menyalurkan bantuan dengan baik. 

    “Kami ingin pastikan bantuannya tepat sasaran. Anggota DPR dari dapil terdampak dan Ketua DPW setempat sudah berada di lapangan sejak hari awal bencana terjadi” jelas Putri.

    Putri menyebut, saat ini PAN juga telah mendirikan puluhan titik dapur umum, pendistribusian sembako, logistik darurat, dan ambulans yang siap siaga untuk evakuasi darurat.

     

  • Stop Atraksi, Utamakan Korban Banjir

    Stop Atraksi, Utamakan Korban Banjir

    GELORA.CO  – Aksi Verrell Bramasta dan Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi banjir di Sumatra menjadi perbincangan publik, hingga memicu teguran dari Ustaz Adi Hidayat yang meminta para elite politik fokus pada penanganan bencana.

    Nama anggota DPR RI Fraksi PAN, Verrell Bramasta, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN, Zulkifli Hasan, tengah menjadi perhatian publik.

    Keduanya ramai dibahas setelah turun langsung ke sejumlah titik bencana banjir di Sumatra, dengan potret dan video kedatangan mereka beredar luas di media sosial.

    Salah satu yang disorot adalah rompi yang dikenakan Verrell saat berada di lokasi.

    Tulisan nama dan jabatannya pada rompi itu dinilai sebagian warganet terlalu mencolok, bahkan dianggap seperti gaya berpose.

    Beberapa unggahan memperlihatkan Verrell berjongkok sambil menunjuk arah aliran air, yang ikut menuai komentar pedas.

    Menanggapi kritik tersebut, Verrell menjelaskan bahwa rompi yang ia pakai bukan rompi antipeluru, tetapi tactical vest pemberian temannya di TNI AL.

    Tidak hanya Verrell, aksi Zulkifli Hasan juga menjadi bahan diskusi.

    Sebuah video menampilkan dirinya memanggul sekarung beras sebelum menyerahkannya kepada warga terdampak banjir.

    Di tengah viralnya aksi para tokoh tersebut, Ustaz Adi Hidayat (UAH) mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan bantuan bagi korban banjir.

    Ia meminta para elite politik menahan diri dari segala bentuk atraksi politik dan memusatkan perhatian pada penyelamatan serta pemulihan wilayah terdampak.

    “Saya menghimbau untuk kita saling menolong dan membantu korban terdampak banjir di tiga wilayah Indonesia,” dikutip dari YouTube Adi Hidayat Official.

    UAH meminta para elit politik untuk menghentikan sementara segala bentuk dinamika dan atraksi politik.

    Ia menilai, energi dan perhatian seharusnya difokuskan pada penanganan bencana yang membutuhkan respons cepat dan prioritas maksimal.

    “Saya mohon kepada para elit, tolong stop dulu beragam dinamika politiknya, beragam atraksi-atraksi politiknya,” ujar Ustadz Adi Hidayat

  • Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
    “Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
    Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
    “Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
    Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
    “Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
    Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
    Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
    Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
    Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
    Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
    reformasi Polri
    melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
    “Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
    Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kembali jadi Wakil Ketua DPR, Adies Kadir Tangani Masalah Tanah Warga Surabaya

    Kembali jadi Wakil Ketua DPR, Adies Kadir Tangani Masalah Tanah Warga Surabaya

    Sebelumnya, hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.

    Adapun, pengumuman resmi di paripurna termasuk terkait pemulihan status Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan Anggota DPR Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya.

    “Ya nanti diumumkan dulu di paripurna,” ujar Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 6 November 2025.

    Menurut Cucun, MKD sudah berkirim surat kepada pimpinan terkait hasil sidang etik, nantinya keputusan MKD harus disampaikan terlebih dahulu dalam rapat paripurna.

    “Jadi pimpinan MKD sudah berkirim surat ke pimpinan DPR, Untuk semua keputusan yang diambil oleh MKD itu, untuk disampaikan di rapat paripurna,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Cucun menyebut aktifnya kedua anggota itu baru bisa dilakukan usai paripurna.

    “Ya belum tahu, kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu,” ujarnya.

     

  • Polisi Tangkap Pelaku Curanmor yang Tembak Hansip di Cakung Jaktim hingga Tewas

    Polisi Tangkap Pelaku Curanmor yang Tembak Hansip di Cakung Jaktim hingga Tewas

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi menangkap pelaku penembakan hansip yang melawan saat aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Cakung, Jakarta Timur (Jaktim). Korban tewas usai pelaku melepaskan dua kali tembakan.

    “Dalam kurun waktu 12 jam pelaku penembakan di Cakung dibekuk,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).

    Budi menyebut, pelaku ditangkap saat bermaksud kabur ke Lampung. Dia mengatakan, petugas meringkusnya saat hendak menyeberang lewat Pelabuhan Bakauheni.

    “Saat ini tim dari Resmob dan Polres Jakarta Timur mengejar pelaku lainnya dan senpi yang digunakan,” kata Budi.

    Sebelumnya, seorang hansip meregang nyawa setelah berusaha menggagalkan aksi pencurian kendaraan sepeda motor. Dia tewas diterjang timah panas. Insiden itu terjadi di Kampung Baru, Jalan Pelajar, Cakung, pada Sabtu, (8/11/2025) dini hari.

    Korban Atim Suhara (42), tengah berjaga malam. Dia sedang bertugas ronda malam bersama dua rekannya, T (48) dan R (58), melihat gerak-gerik mencurigakan dari layar monitor CCTV. Ada dua orang tak dikenal sedang membongkar sebuah sepeda motor matic.

    “Kemudian korban, T dan R 2 langsung menuju ke TKP dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sedangkan T dan R diboncengi,” kata Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputro dalam keteranganya, Sabtu 8 November 2025.

    Saat itu, Atim langsung menabrak kendaraan para pelaku. Aksi nekat itu memicu perkelahian.

     

    Seorang anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Fraksi PAN berinisial KM ditangkap polisi usai diduga menjadi otak pembakaran mobil milik Iskandar, pengurus DPC Demokrat Sinjai. Polisi menemukan barang bukti berupa sisa bahan bakar dan pakaian di lokasi kejadian.

    Selain KM, polisi juga menangkap SF, …

  • Sahroni Paling Layak Dicopot dari DPR

    Sahroni Paling Layak Dicopot dari DPR

    GELORA.CO -Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI resmi menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota DPR RI, yakni Nafa Indria Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Ahmad Sahroni. Ketiganya dinilai melanggar kode etik lembaga legislatif setelah melalui serangkaian sidang etik yang digelar MKD.

    Menanggapi keputusan tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas RA, menilai langkah MKD sudah tepat, namun masih ada ruang untuk melangkah lebih jauh. 

    Menurutnya, MKD memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR kepada partai politik asal jika pelanggaran dinilai berat dan mencoreng martabat lembaga.

    “MKD bisa mengusulkan pemberhentian anggota DPR kepada partai asalnya. Sebab mekanisme pemberhentian melalui dua jalur: partai politik memberhentikan keanggotaan dari partai, kemudian partai mengusulkan pemberhentian keanggotaannya ke lembaga DPR,” jelas Anas kepada RMOL, Minggu, 9 November 2025.

    Meski demikian, Anas mengingatkan agar publik tetap proporsional dalam menilai kesalahan para wakil rakyat yang terlibat kasus etik tersebut. Ia menekankan pentingnya melihat tingkat kesalahan masing-masing, bukan menyeragamkan hukuman.

    “Warga Indonesia mesti menempatkan kesalahan para wakil rakyat sesuai tingkat kesalahannya, sehingga tidak serta merta menghakimi harus diberhentikan semua,” jelasnya.

    Namun, ia menilai dari lima anggota DPR yang menjalani sidang di MKD, sosok yang paling pantas diberhentikan dari keanggotaan adalah Ahmad Sahroni.

    “Sebab jelas, secara lugas dan sadar, ia menghakimi kecaman publik dengan respon bahasa ‘orang tolol sedunia’,” tegas Anas.

    Dalam putusannya, MKD menjatuhkan hukuman nonaktif selama tiga bulan kepada Nafa Urbach, empat bulan kepada Eko Hendro Purnomo, dan enam bulan kepada Ahmad Sahroni. 

    Sanksi ini berlaku sejak tanggal putusan dibacakan dan dihitung sejak penonaktifan masing-masing oleh partai mereka. Nafa dan Sahroni berasal dari Partai NasDem, sementara Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional (PAN).

    Sedangkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan Anggota DPR Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Keduanya dipulihkan kembali sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan dibacakan. 

  • Sahroni dan Nafa Urbach Disanksi MKD, Surya Paloh: Kami Hormati

    Sahroni dan Nafa Urbach Disanksi MKD, Surya Paloh: Kami Hormati

    Sahroni dan Nafa Urbach Disanksi MKD, Surya Paloh: Kami Hormati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, menghormati putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
    “Itu mekanisme DPR yang harus kami hormati,” kata Surya Paloh usai Fun Walk peringatan HUT ke-14
    NasDem
    di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Sejauh ini, NasDem juga telah mengnonaktifkan
    Ahmad Sahroni
    dan
    Nafa Urbach
    sebagai anggota DPR RI sebelum adanya putusan
    MKD
    DPR RI.
    “MKD melaksanakan prosesnya, sebagaimana mekanisme yang ada di dewan, saya pikir itu juga kita hormati,” tegasnya.
    Terlepas dari itu, NasDem belum berencana melakukan pergantian antarwaktu terhadap keduanya.
    Mahkamah Kehormatan Dewan
    (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota dewan nonaktif, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, serta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dari Fraksi PAN.
    Ketiganya dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi hukuman pemberhentian sementara tanpa menerima hak keuangan, baik gaji maupun tunjangan anggota dewan.
    Dua nama lain yang turut diperiksa dalam rangkaian sidang etik, yaitu Adies Kadir dari Fraksi Golkar dan Surya Utama atau Uya Kuya dari Fraksi PAN, tidak dinyatakan melanggar kode etik.
    Putusan itu dibacakan dalam sidang MKD DPR pada Rabu (5/11/2025), setelah sebelumnya alat kelengkapan dewan (AKD) ini memeriksa berbagai saksi dan ahli dalam sidang yang digelar pada Senin (3/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Tiga Kali Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi Nasional

    7 Tiga Kali Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi Nasional

    Tiga Kali Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto tiga kali tercatat melontarkan pernyataan yang membantah dirinya dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Paling tidak sejak tahun 2025, penegasan itu sudah ditekankannya dalam tiga agenda yang berbeda sejak bulan kedua.
    Pertama kali Prabowo membantah dirinya dikendalikan
    Jokowi
    ketika hadir dalam di HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.
    Awalnya, Prabowo membela dan memuji Jokowi dengan menyebutnya tidak punya ambisi apapun saat memimpin di pemerintahan sebelumnya.
    “Pak Jokowi saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal saya di kabinet lima tahun. Saya saksi. kepemimpinan beliau hanya untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya.
    Setelahnya, Prabowo menyinggung, banyak pihak yang menyebut dirinya dikendalikan Jokowi.
    “Tapi dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe cawe,” ucap Prabowo.
    Ketua Umum Partai Gerindra ini pun membantah hal itu sekaligus menegaskan bahwa sudah sejak dahulu dirinya menginginkan Indonesia menjadi negara hebat.
    “Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekusaan untuk kehebatan kita sendiri tidak ada,” tuturnya.
    Tiga bulan berselang, Prabowo menyatakan hal serupa dalam pidatonya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, 5 Mei 2025.
    Prabowo membantah tegas isu yang menyebutnya sebagai boneka yang dikendalikan Jokowi.
    “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo.
    Prabowo mengakui, dirinya memang sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia.
    Akan tetapi bukan hanya dengan Jokowi saja. Komunikasi serupa juga dilakukan Prabowo dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Prabowo berpandangan pertemuannya dengan para mantan presiden bukanlah hal yang perlu dimasalahkan.
    “Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
    Baru-baru ini, tepatnya pada 6 November 2025, Prabowo kembali menyampaikan hal sama, yakni membantah tudingan soal dirinya takut dan masih dikendalikan oleh Jokowi.
    Menurut Prabowo, hubungannya dengan Jokowi terjalin dengan baik.
    “Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan sama Jokowi, nggak ada itu,” kata Prabowo saat meresmikan pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).
    Kepala Negara menyatakan, Jokowi tidak pernah menitipkan apapun kepadanya.
    Ia juga mempertanyakan, untuk apa takut dengan Jokowi mengingat keduanya berteman baik.
    “Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya, ya saya harus katakan sebenarnya. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi, nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng sama beliau kok takut, ya kan?” tutur Prabowo.
    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meyakini Presiden Prabowo tidak dikendalikan oleh Jokowi.
    Menurutnya, Prabowo menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala negara sesuai mandat konstitusi tanpa dikendalikan Jokowi.
    “Jika memang itu dikaitkan langsung dengan adanya isu bahwa kemudian Pak Presiden Prabowo dikendalikan oleh Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, saya kira itu tidak benar,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
    Menurut Eddy, jabatan presiden membuat seorang kepala negara berdiri secara independen dalam menjalankan pemerintahan.
    Politikus PAN tersebut menilai tidak tepat bila ada pihak yang menduga setiap langkah dan kebijakan Prabowo diambil atas dasar kendali Jokowi.
    Oleh karenanya, ia meminta hal ini jangan dibesar-besarkan lagi.
    “Jadi beliau adalah presiden yang berdiri sendiri, memiliki kewenangan dan menjalankan kewenangan itu dengan baik. Saya kira itu tidak perlu dihembuskan, tidak perlu dibesar-besarkan lagi,” ujar Eddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.