Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Nasdem

  • Edukasi Kebencanaan Penting untuk Hadapi Dampak Perubahan Iklim

    Edukasi Kebencanaan Penting untuk Hadapi Dampak Perubahan Iklim

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan edukasi pengetahuan dasar kebencanaan masyarakat penting diwujudkan agar mampu menerapkan langkah tepat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang berpotensi menghadirkan sejumlah bencana di tanah air. 

    “Kemampuan masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana melalui berbagai upaya peningkatan pengetahuan kebencanaan harus konsisten dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan potensi bencana alam di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat Tahun 2025 dengan tema Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Serta Akuisisi Pengetahuan Bidang Kebencanaan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Semarang, Jawa Tengah (29/9). 

    Hadir pada acara tersebut, Dr. Ir. Yus Budiyono A.r., M.Eng.Sc. (Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air- BRIN), Moch. Rodhi (Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi NasDem), Danty Rukmana (Tokoh Masyarakat), dan para pegiat sosial dan kebencanaan di Jawa Tengah. 

    Baca juga:
    Lestari Moerdijat: Empat Pilar Kebangsaan Acuan Lengkap Kehidupan Bernegara

    Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI berpendapat, dalam upaya meningkatkan kemampuan mitigasi bencana, sejumlah kearifan lokal juga bisa disosialisasikan sebagai bagian dari solusi terkait pengelolaan sumber daya alam yang baik. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.310 kejadian bencana alam di Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 1 September 2025.

    Menurut legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, kondisi topografi yang meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa, serta dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah pantai Utara dan Selatan, menyebabkan Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi yang rawan bencana alam. 

    Kondisi tersebut, ujar Rerie, membutuhkan kesiapan semua pihak terkait, antara lain pemerintah, para pegiat sosial dan kebencanaan, serta masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang. 

    Rerie menambahkan, diperlukan beberapa pengetahuan dasar tentang upaya tanggap bencana seperti identifikasi dan pemetaan risiko, perencanaan mitigasi, penyebaran informasi dan sosialisasi, serta penerapan upaya fisik dan nonfisik.

    Karena itu, Rerie menilai, upaya pelatihan diseminasi hasil riset dan inovasi serta akuisisi pengetahuan di bidang kebencanaan yang diselenggarakan BRIN sangat penting, sebagai bagian peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana. 

    Anggota Mejelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu mewujudkan dukungan secara bersama, pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam di tanah air.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan edukasi pengetahuan dasar kebencanaan masyarakat penting diwujudkan agar mampu menerapkan langkah tepat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang berpotensi menghadirkan sejumlah bencana di tanah air. 
     
    “Kemampuan masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana melalui berbagai upaya peningkatan pengetahuan kebencanaan harus konsisten dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan potensi bencana alam di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat Tahun 2025 dengan tema Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Serta Akuisisi Pengetahuan Bidang Kebencanaan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Semarang, Jawa Tengah (29/9). 
     
    Hadir pada acara tersebut, Dr. Ir. Yus Budiyono A.r., M.Eng.Sc. (Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air- BRIN), Moch. Rodhi (Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi NasDem), Danty Rukmana (Tokoh Masyarakat), dan para pegiat sosial dan kebencanaan di Jawa Tengah. 

    Baca juga:
    Lestari Moerdijat: Empat Pilar Kebangsaan Acuan Lengkap Kehidupan Bernegara
     
    Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI berpendapat, dalam upaya meningkatkan kemampuan mitigasi bencana, sejumlah kearifan lokal juga bisa disosialisasikan sebagai bagian dari solusi terkait pengelolaan sumber daya alam yang baik. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.310 kejadian bencana alam di Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 1 September 2025.
     
    Menurut legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, kondisi topografi yang meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa, serta dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah pantai Utara dan Selatan, menyebabkan Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi yang rawan bencana alam. 
     
    Kondisi tersebut, ujar Rerie, membutuhkan kesiapan semua pihak terkait, antara lain pemerintah, para pegiat sosial dan kebencanaan, serta masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang. 
     
    Rerie menambahkan, diperlukan beberapa pengetahuan dasar tentang upaya tanggap bencana seperti identifikasi dan pemetaan risiko, perencanaan mitigasi, penyebaran informasi dan sosialisasi, serta penerapan upaya fisik dan nonfisik.
     
    Karena itu, Rerie menilai, upaya pelatihan diseminasi hasil riset dan inovasi serta akuisisi pengetahuan di bidang kebencanaan yang diselenggarakan BRIN sangat penting, sebagai bagian peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana. 
     
    Anggota Mejelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu mewujudkan dukungan secara bersama, pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam di tanah air.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Beredar Kabar Ketua Nasdem Sulsel Rusdi Masse Bakal Dilantik Kaesang Sebagai Waketum PSI Hari Ini

    Beredar Kabar Ketua Nasdem Sulsel Rusdi Masse Bakal Dilantik Kaesang Sebagai Waketum PSI Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusdi Masse Mappasessu (RMS), kian santer diisukan bakal loncat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari NasDem Sulsel terkait kebenaran kabar tersebut.

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sejatinya telah mengumumkan dan melantik pengurus DPP PSI periode 2025-2030 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) kemarin.

    Namun hanya dua kader Nasdem yang diumumkan bergabung dan dilantik jadi pengurus inti, yakni mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali sebagai ketua harian DPP PSI dan Bestari Barus yang dipercaya menjabat Ketua Bidang Politik DPP PSI.

    Nama Rusdi Masse tidak ada diantara dua kader Nasdem tersebut.

    Terbaru pada Minggu (28/9), Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem itu kembali disebut-sebut bakal bergabung ke PSI. Bahkan dari informasi yang diterima, Rusdi Masse bakal dilantik hari ini, Senin (29/9) sebagai wakil ketua umum DPP PSI.

    “Info terakhir…. Boss (Rusdi Masse) dilantik besok (sebagai) wakil ketua PSI,” bunyi pesan percakapan di WhatsApp yang beredar di kalangan awak media.

    Gosip politik ini sejatinya telah tersiar sejak beberapa bulan terakhir. Rusdi Masse bahkan pernah disebut akan mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu 20 Agustus 2025. Namun informasi tersebut tidak terbukti kebenarannya.

    Pada Kamis (4/9), Anggota DPR RI dua periode itu justru dilantik menjadi pimpinan Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni.

  • Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali resmi menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Jumat (26/9/2025).
    Di partai yang dipimpin putra bungsu Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu, Ahmad Ali dipercaya menjadi Ketua Harian PSI.
    Jabatan Ketua Harian merupakan posisi yang strategis di partai politik. Lantas siapa Ahmad Ali?
    Berdasarkan data pada situs resmi Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali lahir pada 16 Mei 1969 di Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah.
    Ahmad Ali menempuh pendidikan tingginya di Universitas Tadulako pada 1993 dan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu pada 1998.
    Tidak hanya itu, dia juga menjadi pengurus Pemuda Pancasila Cabang Sulawesi Tengah pada 1999.
    Karier Ahmad Ali dimulai dengan menjadi pengusaha. Dia menahkodai sejumlah perusahaan, dari tambang hingga travel.
    Pada 2005, dia memimpin PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.
    Ahmad Ali kemudian menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah.
    Pada 2009, Ahmad Ali mulai menapaki dunia politik. Saat itu, dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali.
    Ahmad Ali kemudian bergabung Partai Nasdem pada 2013. Dia menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah 2013-2018.
    Pada 2019, Ahmad Ali mulai menapaki karier politiknya di pusat. Dia menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah.
    Saat itu, dia percaya menjadi anggota Komisi VII yang membidangi energi, mineral, dan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, Ahmad Ali juga menjadi Ketua Kelompok Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
    Sempat menjabat Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali lantas dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum Nasdem periode 2019-2024.
    Bukan cuma Ahmad Ali, istrinya, Nilam Sari Lawira juga masuk panggung politik. Sang istri menjadi Ketua DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi Nasdem pada 2019-2024.
    Sementara, sang anak, Moh. Anugrah Pratama mengikuti pemilihan calon anggota DPRD Kota Palu dari Partai Nasdem pada 2024.
    Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Ahmad Ali ditunjuk menjadi Kepala Pelatih Tim Nasional Pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).
    Jabatan itu diumumkan langsung Anies di Jalan Diponegoro Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat pada 21 November 2023.
    ”
    Head coach
    yang akan bertugas adalah bapak Ahmad Ali,” ujar Anies.
    Saat itu, Ahmad Ali sering tampil di layar kaca guna melayani wawancara awak media seputar tim pemenangan Anies-Muhaimin.
    Meski karier politiknya mentereng, Ahmad Ali menjadi salah satu petinggi Nasdem yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Pada Februari 2025, rumah Ahmad Ali digeledah penyidik KPK terkait kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.
    “Lokasi penggeledahan adalah rumah Ahmad Ali,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, diberitakan Kompas.com pada Selasa, 4 Februari 2025.
    Adapun Rita merupakan terpidana kasus gratifikasi tambang batubara sebesar Rp 110 miliar dan suap izin perkebunan kelapa sawit.
    Rita Widyasari diduga mendapatkan 3 -5 dollar AS untuk setiap metrik ton tambang batubara. Dia divonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta, dengan subsider enam bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Ungkap Banyak Operator Parkir Ilegal yang Bikin PAD DKI Rugi Rp 700 Miliar per Tahun – Page 3

    DPRD Ungkap Banyak Operator Parkir Ilegal yang Bikin PAD DKI Rugi Rp 700 Miliar per Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengatakan keseriusan DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran dalam mengawasi praktik parkir ilegal di Ibu Kota.

    Menurut Jupiter, praktik ilegal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang ditaksir mencapai Rp 700 miliar per tahun.

    “Lebih dari 70 persen potensi PAD sektor perparkiran dianggap bocor. Kami hadir memastikan kebijakan perparkiran berjalan sesuai aturan dan tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan daerah,” kata Jupiter dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/9/2025).

    Jupiter menjelaskan, DPRD DKI Jakarta juga mendukung langkah Dinas Perhubungan (Dishub) melalui Unit Pengelola Perparkiran (UPP), bersama TNI-Polri dalam melakukan penertiban. Sinergi antarinstansi, lanjutnya, penting untuk memastikan kebijakan diterapkan secara transparan, terukur, dan tidak tebang pilih.

    Jupiter menjelaskan, dampak parkir ilegal tidak hanya menurunkan PAD, tapi turut memperparah kemacetan dan memberatkan masyarakat akibat tarif parkir yang tidak sesuai aturan. Sehingga, penyegelan terhadap parkir ilegal harus dilakukan.

     

  • Rajiv DPR Ingatkan Distributor Jangan Coba-Coba Gelapkan Pupuk Subsidi untuk Petani – Page 3

    Rajiv DPR Ingatkan Distributor Jangan Coba-Coba Gelapkan Pupuk Subsidi untuk Petani – Page 3

    Di samping itu, Rajiv menjelaskan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tata cara penyaluran pupuk bersubsidi dengan para petani di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung bekerja sama dengan PT. Pupuk Indonesia, sebagai upaya terus mendorong dan mendukung program pemerintah untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.

    “Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pertanian, salah satu tugas utama saya adalah memastikan setiap program pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup petani, berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Anggota DPR Fraksi Partai NasDem ini.

    Karena, kata dia, selama ini para petani mengaku bingung untuk menebus pupuk bersubsidi cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) akibat ulah pejabat pusat. Padahal, lanjut Rajiv, para petani tersebut harus terdaftar dulu dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

    “Masalah yang dirasakan petani di daerah lain, keluh kesah utama para petani hampir sama di mana-mana. Saya selalu catat. Banyak selama ini miskomunikasi, mereka kira pakai KTP bisa menebus pupuk subsidi di kios tanpa terdaftar di e-RDKK. Meski pakai KTP itu bisa, tapi dia tetap harus terdaftar e-RDKK dulu,” ungkapnya.

    Selanjutnya, Rajiv juga ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan para petani sebagai penerima itu transparan, jelas, dan bisa diawasi bersama, tidak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi, serta aturannya harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani.

    “Setelah bimtek ini, saya harap petani tidak ada lagi yang bingung. Ketika saya reses mengecek ke dapil, tidak ada lagi para petani yang mengeluh tidak bisa menebus pupuk subsidi. Distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

     

  • Legislator Dukung Ide 1 Orang 1 Akun Per Medsos: Marak Hoax Ancam Demokrasi

    Legislator Dukung Ide 1 Orang 1 Akun Per Medsos: Marak Hoax Ancam Demokrasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, menyampaikan dukungannya terhadap usulan ide satu orang satu akun di setiap platform media sosial (medsos). Andina menilai maraknya akun palsu hingga hoaks di medsos menjadi ancaman bagi demokrasi.

    “Kita tidak bisa menutup mata terhadap maraknya akun palsu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi daring yang kini menjadi tantangan nyata. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas demokrasi, juga dapat mengganggu serta berdampak kepada pelaku UMKM yang menggunakan platform media sosial yang tertutup algoritmanya oleh akun-akun yang viral,” kata Andina kepada wartawan lewat pesannya, Rabu (17/9/2025).

    Namun, Andina mengingatkan penerapan kebijakan itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai, kata dia, kebijakan itu justru membatasi hak kebebasan berekspresi.

    “Kebijakan ini harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan digital dengan perlindungan hak kebebasan berekspresi warga negara, sehingga masyarakat tidak merasa dibatasi,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Andina menjelaskan sebenarnya platform besar seperti Meta sudah memiliki klasifikasi personal account dan business account. Namun, implementasi di lapangan kerap kecolongan karena akun bot dan buzzer masih mudah bermunculan.

    “Regulasi nasional harus memperkuat klasifikasi akun tersebut agar lebih terjaga, sehingga tidak ada celah bagi bot maupun buzzer. Penting juga memastikan bahwa akun usaha, khususnya milik UMKM, tidak ikut terjerat aturan yang salah sasaran,” jelasnya.

    Fraksi NasDem juga menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan satu nama satu akun, akan relevan jika penerapannya tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha. Platform media sosial diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang memudahkan identitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung perkembangan ekonomi digital.

    “Kebijakan ini harus benar-benar ramah bagi UMKM dan kreator, sehingga tujuan menertibkan ruang digital bisa berjalan seiring dengan tumbuhnya ekonomi rakyat,” kata Andina.

    “Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem media sosial yang sehat, aman, berpihak pada kepentingan publik dan pelaku usaha, sekaligus tetap menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia,” imbuhnya.

    Ide 1 Orang 1 Akun Tiap Medsos

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya 1 akun di tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu.

    Hal ini disampaikan Bambang Haryadi saat sesi doorstop wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). Bambang Haryadi menjawab pertanyaan mengenai isu liar di media sosial yang menyebutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo–keponakan Presiden Prabowo Subianto–mundur dari anggota DPR RI demi kursi menteri.

    “Bahkan kami berpendapat bahwa, ke depan, perlu juga single account terintegrasi, jadi setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon, karena nomor telepon tersebut terintegrasi dengan fasilitas bantuan pemerintah, medsos, dan lain lain, “ujar dia.

    (maa/jbr)

  • Tingkatkan Kemampuan Adaptasi untuk Hadapi Cepatnya Perubahan Teknologi

    Tingkatkan Kemampuan Adaptasi untuk Hadapi Cepatnya Perubahan Teknologi

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa kemampuan beradaptasi wajib dimiliki agar dapat terus  bertumbuh dalam menyikapi cepatnya perubahan teknologi. 

    “Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini merupakan upaya adaptasi melalui pelatihan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan secara daring pada acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat Tahun 2025 dengan tema Pelatihan Pengolahan/Pembuatan Gula Semut di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 16 September 2025.

    Hadir pada acara tersebut Jerry Wungkana (Peneliti Ahli Muda dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Direktorat  Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN), Nartam Andrea Nusa (Anggota DPRD Banyumas Fraksi Partai NasDem), dan petani gula semut di Banyumas dan sekitarnya. 

    Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan bernegara. 

    Langkah BRIN menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset itu, jelas Rerie, merupakan bagian dari langkah mencerdaskan dan mendorong kemajuan bangsa. 
     

    Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang diselenggarakan BRIN, menurut Rerie, dapat dilihat sebagai pembelajaran transformatif yang berorientasi pada perubahan melalui pelatihan.

    Pelatihan tersebut, ujar Rerie, dapat dimaknai sebagai upaya beradaptasi dalam menyikapi perkembangan dunia saat ini. 

    Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, Banyumas memiliki potensi melimpahnya komoditas kelapa,  produsen gula semut, dan BUMDes Kabul Ciptaku di Desa Langgongsari yang sudah menembus pasar internasional dengan mengekspor gula kelapa organik ke sejumlah negara Eropa. 

    Kondisi tersebut, jelas Rerie, harus mampu dihadapi dengan berbagai upaya adaptasi untuk menjawab tantangan dinamika pasar dan tuntutan konsumen yang ada. 

    Rerie berharap, bekal pengetahuan dan pelatihan yang diterima oleh para peserta dapat dioptimalkan sehingga mampu memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa kemampuan beradaptasi wajib dimiliki agar dapat terus  bertumbuh dalam menyikapi cepatnya perubahan teknologi. 
     
    “Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini merupakan upaya adaptasi melalui pelatihan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan secara daring pada acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat Tahun 2025 dengan tema Pelatihan Pengolahan/Pembuatan Gula Semut di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 16 September 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut Jerry Wungkana (Peneliti Ahli Muda dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Direktorat  Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN), Nartam Andrea Nusa (Anggota DPRD Banyumas Fraksi Partai NasDem), dan petani gula semut di Banyumas dan sekitarnya. 

    Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan bernegara. 
     
    Langkah BRIN menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset itu, jelas Rerie, merupakan bagian dari langkah mencerdaskan dan mendorong kemajuan bangsa. 
     

     
    Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang diselenggarakan BRIN, menurut Rerie, dapat dilihat sebagai pembelajaran transformatif yang berorientasi pada perubahan melalui pelatihan.
     
    Pelatihan tersebut, ujar Rerie, dapat dimaknai sebagai upaya beradaptasi dalam menyikapi perkembangan dunia saat ini. 
     
    Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, Banyumas memiliki potensi melimpahnya komoditas kelapa,  produsen gula semut, dan BUMDes Kabul Ciptaku di Desa Langgongsari yang sudah menembus pasar internasional dengan mengekspor gula kelapa organik ke sejumlah negara Eropa. 
     
    Kondisi tersebut, jelas Rerie, harus mampu dihadapi dengan berbagai upaya adaptasi untuk menjawab tantangan dinamika pasar dan tuntutan konsumen yang ada. 
     
    Rerie berharap, bekal pengetahuan dan pelatihan yang diterima oleh para peserta dapat dioptimalkan sehingga mampu memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Alasan KPK Belum Tahan 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK Nasional 16 September 2025

    Alasan KPK Belum Tahan 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK Nasional 16 September 2025

    Alasan KPK Belum Tahan 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan dua anggota DPR legislator, Satori dan Heri Gunawan, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penahanan belum dilakukan karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari kedua legislator tersebut.
    “Jadi memang pemanggilan hari ini masih dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan, masih dibutuhkan juga keterangan-keterangan dari yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Budi menjelaskan bahwa keterangan kedua tersangka masih dibutuhkan untuk mendalami perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi.
    “Sehingga untuk melengkapi dalam proses penyidikan ini, ya didalami lagi terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara HG dan saudara ST,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua legislator, yakni Satori dari Fraksi Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, sebagai tersangka pada Senin (15/9/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua Anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka terkait kasus dana CSR BI-OJK Tahun 2020-2023, pada Kamis (7/8/2025).
    KPK menduga yayasan yang dikelola Heri Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    Namun, keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut.
    Atas perbuatannya, Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
    Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Soroti Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa LPDP yang Tidak Cukup

    DPR Soroti Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa LPDP yang Tidak Cukup

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota DPR RI Komisi XI menyoroti kecukupan dana penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terutama bagi mahasiswa yang melanjutkan studi ke kawasan Eropa.

    Bahkan, hal ini sempat membuat banyak penerima ditolak masuk di kampus-kampus top di Belanda. Living allowance atau tunjangan biaya hidup LPDP dinilai kurang dari standar hidup di Belanda dan sekitar.

    Anggota Komisi XI Fraksi NasDem, Charles Meikansyah menjelaskan bahwa terdapat banyak keraguan di publik terhadap LPDP. Pasalnya, nilai beasiswa yang diberikan tidak mencukupi untuk biaya hidup penerima.

    “Nah ini saya terima laporannya dari teman-teman yang mau studi di Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya pak, termasuk juga Inggris. Nah ini ada apa sebenarnya pak? Berapa sebenarnya beasiswa yang mereka terima? Apakah itu mencukupi?,” tanya Charles kepada Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Sudarto dalam Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Menurut Charles, biaya yang diberikan untuk para penerima beasiswa harus mencukupi tidak hanya untuk biaya kuliah, namun juga biaya hidup dan untuk berinvestasi serta menabung. Dirinya pun menekankan, isu tersebut penting untuk segera diperbaiki mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyekolahkan putra-putri bangsa.

    “Ini sangat penting menurut saya pak. Ini sekaligus menjawab keinginan Presiden kita, Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa ini ke seluruh sekolah-sekolah terbaik yang ada di dunia,” ujarnya.

    Dirinya pun menyoroti beasiswa LPDP yang masih belum merata. Menurutnya, terdapat kelompok-kelompok dari golongan mampu secara finansial maupun akses yang memperoleh beasiswa. Sementara itu, calon mahasiswa dari wilayah dengan keterbatasan akses seperti yang berada di Indonesia Timur masih kesulitan.

    “Beasiswa LPDP ini sekali lagi ditunjukkan namanya juga beasiswa pak. Tapi kita tahu sekali pak, banyak kemudian beasiswa ini diberikan kepada sebenarnya golongan-golongan yang sebenarnya mampu pak. Mampu secara kekuasaan, mampu secara keuangan, dan mampu secara akses untuk sekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujarnya.

    Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan telah menggelontorkan dana sebesar Rp 6.171 triliun.

    Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Sudarto mengungkapkan saldo dana abadi pendidikan tercatat mencapai Rp 154,11 triliun dengan aset kelolaan atau asset under management (AUM) sebagian besar ditempatkan di instrumen obligasi negara.

    Selain itu, penempatan juga dilakukan pada obligasi korporasi, deposito, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Kami selalu menjaga tingkat keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dan mitigasi risiko,” ujar Sudarto dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Dari hasil pengelolaan investasi tersebut, LPDP mencatat tingkat imbal hasil (yield) hingga 7,11% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tercatat realisasi pendapatan LPDP pada tahun 2025 mencapai Rp 6.171 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pramono tegaskan perubahan status PAM Jaya untuk kembangkan perusahaan

    Pramono tegaskan perubahan status PAM Jaya untuk kembangkan perusahaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan rencana perubahan status Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bertujuan untuk mengembangkan perusahaan tersebut agar lebih baik.

    “Tentunya, Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang, termasuk untuk investasinya lebih baik. Dan pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya. Tidak ada keinginan sama sekali membuat Perseroda itu menjadikan PAM Jaya tidak baik,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.

    Saat ini, menurut dia, tidak semua proyek harus didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Untuk itu, dia meyakini keputusan perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda dapat membawa hal baik bagi perusahaan tersebut.

    Sebelumnya, pada Rapat Paripurna yang digelar Senin (8/9), beberapa fraksi menyatakan setuju dengan rencana perubahan status badan hukum PAM Jaya, di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB.

    Sementara itu, fraksi NasDem juga menyatakan setuju, namun meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap transparan mengenai perubahan badan hukum PAM Jaya tersebut.

    Fraksi yang menolak rencana itu, yakni PAN dan PSI, sedangkan fraksi yang meminta agar rencana tersebut dikaji ulang, yaitu PKS, Gerindra, dan Demokrat-Perindo.

    Menanggapi perbedaan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperluas cakupan layanan air bersih secara adil dan berkelanjutan.

    “Dalam pelaksanaannya, prinsip pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” tegas Rano dalam rapat tersebut.

    Dia pun memastikan Pemprov DKI memberlakukan tarif air yang adil dan terjangkau, memperkuat respons pelanggan melalui call center dan aplikasi digital, serta menjaga mutu air sesuai standar kesehatan.

    “Semua langkah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tambah Rano.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.