Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Nasdem

  • NasDem tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran jelang pelantikan

    NasDem tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran jelang pelantikan

    NasDem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan kembali bahwa partainya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan, menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024.

    “Sudah ditegaskan bahwa NasDem akan ada dalam bagian koalisi pemerintahan Pak Prabowo. NasDem ada di barisannya Pak Prabowo dan Nasdem berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo,” kata Saan ditemui sebelum acara dimulai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menegaskan pula Partai NasDem akan mendukung apa pun kebijakan, program, dan keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan komposisi kabinet menteri.

    “NasDem tidak mengirim menterinya, tapi NasDem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan program dan keputusan-keputusan Presiden Pak Prabowo,” ucapnya.

    Baca juga: NasDem buka suara isi pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

    Dia lantas berharap pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini mampu membangun optimisme kolektif rakyat Indonesia tentang masa depan Indonesia pada 5 tahun ke depan.

    Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto
    menyatakan dukungan yang diberikan partainya terhadap pemerintahan mendatang tidak setengah hati, sekalipun partainya tidak masuk dalam kabinet.

    “Bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati,” ucapnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia beralasan NasDem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Baca juga: NasDem: Surya Paloh tak cari posisi saat temui Prabowo di Kemenhan

    “NasDem tidak punya hak moral untuk berkeinginan menjadi menteri, untuk mengambil jatah menteri. Menteri atau pembantu presiden adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden,” tuturnya.

    Dia pun memastikan hingga hari Jumat, atau dua hari menjelang pelantikan presiden dan penetapan kabinet menteri, NasDem tidak mengajukan kadernya untuk ambil bagian dalam kabinet pemerintahan mendatang.

    Dia menyebut partainya akan fokus berkontribusi mendukung pemerintahan mendatang melalui kerja-kerja legislasi oleh para anggota Fraksi NasDem di parlemen.

    Baca juga: F-NasDem tegaskan partainya dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    “Sekali lagi, sampai hari ini Nasdem tidak pernah mengusulkan. Kita justru di internal Nasdem, misalnya sekarang fokus bagaimana men-support pemerintahan ini di legislatif,” ujar dia.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Daftar Bupati, Lathifah Shohib Lanjutkan Malang Bangkit Jilid 2

    Daftar Bupati, Lathifah Shohib Lanjutkan Malang Bangkit Jilid 2

    Malang (beritajatim.com)– Lathifah Shohib resmi menyerahkan berkas pendaftaran dirinya sebagai Calon Bupati Malang 2024 di Kantor DPC PKB Kabupaten Malang, Senin (20/5/2024) siang ini.

    Tiba di Kantor DPC PKB pukul 10.00 wib, kedatangan Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama KH.Bisri Syansuri di dampingi Arzeti Bilbina, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB.

    “Saya pilih daftar Calon Bupati Malang hari ini 20 Mei 2024 karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 116. Semangat Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan inilah yang kami jadikan untuk bangkit menyemangati kita untuk membangun Kabupaten Malang kedepan,” tegas Lathifah Shohib pada awak media.

    “Mudah mudahan Allah ridho, dan memilih saya untuk memimpin Kabupaten Malang lima tahun kedepan,” sambung Lathifah.

    Menurut Lathifah yang juga Mantan Anggota DPR RI Fraksi PKB sebelum mengundurkan diri dan maju dalam Pilbup Malang 2020 lalu itu meminta dukungan rekan rekan media membantu pencalonan dirinya dalam Pilihan Bupati Malang 2024 pada bulan 27 November mendatang.

    “Ditahun 2020 lalu saya itu sudah duduk di kursi DPR RI periode kedua baru setahun, sudah ditugasi partai untuk maju sebagai Calon Bupati Malang. Karena hasil survey dan elektabilitas saya oleh partai dianggap bisa bertanding. Akhirnya ya Bismillah demi membangun Kabupaten Malang dengan tagline Malang Bangkit, dan sekarang dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional tagline Malang Bangkit Jilid dua kita lakukan lagi,” ucapnya.

    “Mudah mudahan semua bangkit lah, pendidikan bangkit, kesehatan bangkit dan ekonomi bangkit di Kabupaten Malang dibawah kepemimpinan kami,” tambah Lathifah.

    Lathifah menegaskan, pendamping dirinya sejauh ini menjadi wewenang DPP PKB. “Kami masih menunggu wewenang partai, sejauh ini partai sudah melakukan penjajakan ditingkat pusat, kami menunggu pasangan yang akan dipilih partai, tentunya berdasarkan pertimbangan dan kajian kajian,” tuturnya.

    Pendamping dirinya dalam Pilbup Malang 2024, tambah Latifah, masih ada waktu di bulan Juni dan Juli. Segala kemungkinan masih bisa terjadi melalui sejumlah pertimbangan partai ketika harus berkoalisi.

    Ditanya soal sosok Dewa Kresna, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem yang juga Mantan Putra Bupati Malang Rendra Kresna, terkait pendamping Lathifah dalam Pilbup Malang 2024 mendatang, Lathifah mengaku sosok Dewa adalah politisi muda yang sangat baik.

    “Saya dengan Mas Dewa itu pernah satu komisi di komisi X DPR RI tahun 2010 sampai tahun 2019. Mas Dewa ini figur anak muda yang lebih menghargai orang yang lebih tua, kebetulan kami juga satu dapil, satu komisi. Kami bekerjasama baik untuk membangun komisi X yang bermitra dengan komisi X waktu itu bersama 4 orang yang dari Dapil Malang Raya juga, ada Pak Ridwan Hisyam, mas Moreno dan mas Dewa,” pungkas Lathifah.

    Berkas pendaftaran Lathifah pun diterima langsung Ketua Desk Pilkada Kabupaten Malang DPC PKB, Mashuri Mahali. Kata Mashuri, Bu Nyai Lathifah mendaftar Calon Bupati ke Desk Pilkada PKB Kabupaten Malang.

    “Desk Pilkada membuka pendaftaran gelombang kedua mulai 19 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2025 pukul 15.00 wib,” pungkas Mashuri. [yog/aje]

  • Tiga Anggota DPRD Jember Berminat Jadi Cabup

    Tiga Anggota DPRD Jember Berminat Jadi Cabup

    Jember (beritajatim.com) – Tiga orang anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, periode 2019-2024 berminat menjadi calon bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Mereka mendaftarkan diri dalam penjaringan di PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat.

    Tiga orang legislator itu adalah Agus Sofyan, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua DPRD Jember; Hadi Supaat, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi C DPRD Jember; dan Dedy Dwi Setiawan, anggota Fraksi Partai Nasdem dan Wakil Ketua DPRD Jember.

    Agus dan Hadi sudah mengambil formulir pendaftaran di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember pada 5 Mei dan 29 April 2024. Sementara Dedy menyerahkan berkas pendaftaran pada 6 Mei 2024 di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember.

    “Saya mendaftar karena ada dorongan dari relawan dam struktur pengurus partai di ranting dan kecamatan. Mereka meminta Partai Nasdem di Jember mendorong kader sendiri untuk maju dalam kontestasi pilkada,” kata Dedy, Rabu (8/5/2024).

    Dedy sudah melaporkan pendaftaran ini kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. “Saya serahkan sepenuhnya kepada induk partai saya, mau dikoalisikan dengan siapa. Yang jelas rekom yang menentukan bukan pengurus daerah, tapi pusat. Selain kami berkomunikasi dengan partai-partai di Jember, kami juga menyampaikan ke DPP,” katanya.

    Sementara itu Agus Sofyan mengatakan, pendaftaran ini adalah tanggung jawab selaku kader PDIP. “Saya selaku kader PDI Perjuangan yang punya banyak pengalaman, pada akhirnya terpanggil,” katanya.

    “Kedua, bagi seorang politisi tak ada istilah pensiun. Kalau saya memenuhi syarat dalam proses penjaringan ini, saya ikut. Dalam rangka misi perjuangan PDI Perjuangan, ikut berpartisipasi untuk mewujudkan Jember yang lebih baik lagi. Banyak hal yang harus kita sempurnakan,” kata Agus.

    Agus baru datang dari Jakarta hari ini. “Insyaallah Senin pekan depan, saya akan melengkapi berkas pendaftaran. Semangat saya adalah semangat kebersamaan. Walau saya banyak keterbatasan, termasuk dalam hal finansial, tidak ada masalah. Barangkali banyak masukan dan saran pendapat dari teman-teman,” katanya.

    Hal senada dilontarkan Hadi Supaat. “Kami selaku kader partai, siap ketika ada perintah partai. Kemarin pak Ketua (Ketua DPC PDIP Jember Arif Wibowo, red) menyampaikan, jika ada peluang, maka kami akan mengambil kader sendiri untuk disiapkan menjadi calon. Soal siapanya kami tidak tahu. Tapi palin tidak, saya sebagai kader partai, tanggap situasi,” katanya.

    Munculnya tiga legislator dalam penjaringan kandidat bupati dan wakil bupati ini sesuai dengan harapan Agus Hadi Santoso, mantan legislator PDI Perjuangan di DPRD Jember. “Jember memerlukan unsur politisi, baik bupati atau wakil bupati. Jadi tidak didominasi birokrasi, pengusaha, atau politisi semua. Ini untuk menjaga keseimbangan hubungan legislatif dan eksekutif,” katanya. [wir]

  • Nasdem Bernostalgia ke Kantor PDI Perjuangan Jember

    Nasdem Bernostalgia ke Kantor PDI Perjuangan Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, bernostalgia mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Senin (15/4/2024) malam.

    Ketua DPD Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur ditemani sejumlah pengurus, antara lain Sekretaris DPD Bambang Haryanto, dua anggota Fraksi Nasdem DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan dan David Handoko Seto, serta jajaran pengurus lainnya.

    Mereka mereka ditemui langsung Ketua DPC PDIP Jember yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Arif Wibowo. Hadir pula Sekretaris DPC Widarto, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo, Bendahara DPC Agus Sofyan, sejumlah pengurus, dan anggota fraksi.

    Marsuki menyatakan kehadirannya sebagai bentuk silaturahmi dalam suasana lebaran dan temu kangen. “Ada semacam nostalgia. Dulu pada 2015, kami bersama-sama. Kami ada kesamaan dengan PDI Perjuangan. Kapan hari dalam pemilihan presiden, juga ada kesamaan: sama-sama kalah,” katanya, usai pertemuan.

    Nasdem dan PDIP pernah berkoalisi mengusung pasangan Faida dan Abdul Muqiet Arief dalam pemilihan kepala daerah Jember pada 2015. Lima tahun kemudian, Nasdem berkoalisi dengan Partai Gerindra dan tiga partai lainnya mengusung Hendy Siswanto dan Firjaun Barlaman. Sementara PDIP mengusung Abdus Salam dan Ifan Ariadna.

    Marsuki mengatakan, ada kesamaan sikap antara Nasdem dan PDIP dalam menatap Jember. “Ke depan kami bersama untuk menuju Jember yang lebih baik lagi. Kalau koalisi (pemilihan kepala daerah), saya kira masih belum. Kalau nanti ada kesamaan ya berkoalisi,” katanya.

    “Kami ini ingin menata Jember lebih baik lagi. Harus bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama tidak bisa. Kami sudah pernah bertemu partai-partai lain. Tujuannya untuk menata Jember lebih baik,” kata Marsuki.

    Sejumlah pengurus partai yang pernah ditemui Marsuki adalah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, dan Partai Persatuan Pembangunan yang tergabung dalam Koalisi Kebersamaan.

    Kendati sudah membangun dua koalisi, Nasdem belum membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. “Kami masih menunggu instruksi DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata Marsuki.

    Setelah PDI Perjuangan, Marsuki akan beranjangsana ke markas partai lain, seperti Partai Gerakan Indonesia Raya. “Kami akan agendakan,” kata Marsuki. [wir]

  • Kemenkum HAM Jatim Ciptakan Pemilu Luber Jurdil pada Warga Binaan

    Kemenkum HAM Jatim Ciptakan Pemilu Luber Jurdil pada Warga Binaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kanwil Kemenkum HAM Jatim berkomitmen menciptakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Hal itu ditegaskan Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (11/12/2023).

    Hingga saat ini, di 39 Lapas dan Rutan di Jatim mengalami overkapasitas sebesar 105%. “Dari kapasitas hunian 13.563, saat ini lapas dan rutan di Jatim dihuni 27.875 warga binaan,” ujar Heni.

    Jumlah ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 113%. Hal ini tak lepas dari reformasi hukum dengan penerapan pidana alternatif dan mengedepankan prinsip restorative justice. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari unsur legislatif dalam hal ini Komisi III DPR RI yang terus mengawal semangat reformasi hukum di Indonesia,” puji Heni.

    Fluktuasi jumlah warga binaan ini pun berdampak pada persiapan pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan. Pihak Kemenkumham Jatim harus benar-benar memastikan jumlah warga binaan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun calon Daftar Pemilih Khusus (DPK). “Sesuai hasil rapat pleno KPU Jatim pada 27 Juni 2023 lalu, ada 22.891 orang warga binaan yang masuk dalam DPT,” ujar Heni.

    Namun, pada 6 Desember 2023, jumlah DPT menjadi 17.761 DPT. Salah satu faktor utamanya karena jumlah warga binaan di lapas dan rutan sangat dinamis. “Jumlahnya bertambah dan berkurang setiap hari, jadi kami terus melakukan koordinasi dengan KPU setiap bulan untuk melaporkan jumlah warga binaan yang terkini,” urai Heni.

    Hingga saat ini, lanjut Heni, masih ada 10.114 warga binaan yang masuk kategori Calon DPK. Rencananya, status mereka akan ditetapkan sebagai DPT pada H-30 hari pemungutan suara. “Kami sudah siapkan juga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lapas dan rutan yang jumlahnya mencapai 102 TPS,” terang Heni.

    Ke depan, Heni menekankan bahwa jajarannya akan terus melakukan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu. Hal ini untuk memastikan warga binaan dapat menyampaikan suaranya. “Tentunya kami akan memperjuangkan hak suara dari setiap warga binaan, hal ini menjadi komitmen kami dalam menciptakan pemilu yang luber jurdil,” tutup Heni.

    Komitmen ini mendapatkan apresiasi dari pimpinan maupun anggota komisi III yang hadir dalam rapat yang digelar di Ballroom Hotel JW Mariott, Surabaya itu. Sebanyak 10 wakil rakyat hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya Adies Kadir (Fraksi Golkar), M Nurdin, Arteria Dahlan dan Johan Budi Sapto Wibowo (Fraksi PDIP),
    Didik Mukrianto (Fraksi Demokrat), Wihadi Wiyanto dan Rahmat Muhajirin (Fraksi Gerindra), Jacky Uly (Fraksi Nasdem), Ahmad Baidowi (Fraksi PPP) serta Ahmad Dimyati Natakusumah (Fraksi PKS).

    Wihadi mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya. Dia berharap lapas maupun rutan tidak tertutup selama proses pelaksanaan pemilu. “Kami harap, lapas mau terbuka bagi siapa saja, terutama bagi stakeholder yang berkepentingan selama pemilu, hal ini agar proses pemilu di lapas bisa berlangsung dengan transparan dan jauh dari prasangka,” tuturnya.

    Hal senada juga diungkapkan Rahmat Muhajirin. Dia berharap jajaran Kemenkumham Jatim dapat melanjutkan kerja baik yang telah dilaksanakan untuk menyambut pemilu 2024. “Kami harap lapas maupun rutan terus update tentang data petugas yang akan bertugas selama proses pemungutan suara, baik dari KPU, Bawaslu maupun petugas lapas sendiri,” harap wakil takyat dari dapil Jatim I itu.

    Begitu juga dari Arteria Dahlan yang mengapresiasi akurasi dan lelengkapan data yang dipaparkan. Menurutnya, hal ini akan menjadi faktor penentu kelancaran proses pemilu 2024. “Kami siap mendukung jajaran Kemenkumham Jatim untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar,” tegasnya. [uci/kun]

    BACA JUGA: Buruan Daftar, Banyuwangi Fasilitasi Permohonan Hak Cipta ke Kemenkumham