Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Nasdem

  • Batumarmar dan Pademawu Jadi Lumbung Suara KHARISMA di Pilkada Pamekasan

    Batumarmar dan Pademawu Jadi Lumbung Suara KHARISMA di Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kecamatan Batumarmar dan Pademawu, menjadi lumbung suara Pasangan KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Rabu (27/11/2024) lalu.

    Hal tersebut berdasar hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan, mengacu pada data rekapitulasi yang berhasil dihimpun beritajatim.com, Jum’at (29/11/2024).

    Dari data tersebut, pasangan KHARISMA meraih suara total sebanyak 291.246 suara dari 13 kecamatan berbeda di Pamekasan. Namun paslon nomor urut 2 Pilkada Pamekasan itu, unggul dari dua paslon lain di 10 kecamatan berbeda.

    Dari 10 kecamatan berbeda yang memenangkan pasangan KHARISMA, masing-masing kecamatan Batumarmar, Kadur, Larangan, Pademawu, Pagantenan, Pakong, Pamekasan, Pasean, Proppo, dan Tlanakan.

    Namun dari total 10 kecamatan yang memenangkan pasangan KHARISMA, tercatat dua kecamatan berbeda menjadi salah satu penyumbang suara terbanyak untuk pasangan yang mengusung tagline Bangkit Bersama Menuju Pamekasan Maju, yakni Kecamatan Batumarmar dan Pademawu.

    Dari dua kecamatan tersebut, pasangan KHARISMA mampu mengumpulkan sebanyak 63.983 suara, terdiri dari sebanyak 32.923 suara di kecamatan Batumarmar, serta sebanyak 31.060 suara di Kecamatan Pademawu.

    Sementara palon nomor urut 2, Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendapatkan sebanyak 263.739 suara di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, dan mereka mampu dominan di tiga kecamatan berbeda, yakni Galis, Palengaan, dan Waru.

    Lumbung suara pasangan BERBAKTI, berhasil mereka kumpulkan di kecamatan Palengaan, di mana mereka mampu meraup sebanyak 34.398 suara dan meninggalkan dua paslon lainnya, baik Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) maupun pasangan KHARISMA.

    Sementara pasangan TAUHID belum mampu mengejar maupun melampaui perolehan suara dari dua paslon lainnya, sekalipun mereka juga memiliki basis massa dengan angka perolehan terbanyak di kecamatan Pamekasan (Kota), yakni sebanyak 6.323 suara.

    KHARISMA: Ideal dan Representatif
    Jauh sebelum proses pemilihan, pasangan KHARISMA memang sempat dianggap sebagai pasangan ideal dan representatif. Selain dari beragam pengalaman birokrasi maupun politik yang sudah melekat bagi kedua sosok tersebut, namun zona juga menjadi salah satu faktor yang relatif dominan.

    KH Kholilurrahman merupakan sosok familiar khususnya bagi kalangan masyarakat Pamekasan, dan ia juga merupakan figur yang berdomisili di wilayah selatan Pamekasan, tepatnya di Pondok Pesantren Matsaratul Huda, Desa Panempan, Pamekasan. Sehingga masyarakat wilayah selatan lebih banyak tahu terhadap sosok yang akrab disapa Kiai Kholil.

    Sehingga bukan sebuah kebetulan jika Kiai Kholil mendapat dukungan banyak suara di wilayah selatan, khususnya di kecamatan Pademawu, yang notabene berbatasan dengan pesantren yang ditinggalinya, yakni di wilayah kecamatan Pamekasan.

    Hal yang sama juga berlaku bagi sang wakil, Sukriyanto yang berasal dari wilayah Pantura Pamekasan, tepatnya dari Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. Sehingga raihan suara terbanyak di Batumarmar, tidak lepas dari keberadaan dirinya bersama para pendukung maupun relawan.

    Kondisi tersebut mengingatkan pada perhelatan pesta demokrasi, yakni Pilkada Pamekasan sebelumnya. Di mana Badrut Tamam yang berpasangan dengan Raja’e (Almarhum) juga mampu unggul dari pesaingnya, seiring dengan status pasangan tersebut yang menjadi representasi dari wilayah selatan dan pantura Pamekasan.

    Bahkan kondisi tersebut juga sempat disampaikan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pamekasan, Mustafa Afif yang menilai pasangan KHARISMA sebagai pasangan representatif.

    “Kiai Kholil bersama Sukri merupakan pasangan representatif untuk Pilkada Pamekasan, Kiai Kholil representasi dari daerah selatan, dan Sukriyanto sebagai representasi dari daerah utara,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

    Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember. Jawa Timur, berharap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 bisa benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

    “APBD adalah tolak ukur penilaian keberhasilan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan,” kata Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasdem.

    Nasdm berharap semua kegiatan dan program prioritas benar-benar dialokasikan sesuai dengan anggaran yang proporsional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk memenuhi target pembangunan yang telah dicanangkan.

    “Pemerintah harus belajar dari tahun anggaran yang lalu dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kurang maksimal,” kata Fatmawati.

    Nasdem berharap kinerja seluruh komponen dalam pemerintah daerah dioptimalkan untuk berkomitmen melaksanakan pemerintahan yang baik. “Jalankan sembilan prinsip good governance, yaitu: akuntabilitas partisipasi ,masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategis, responsif, dan berorientasi pada konsensus,” kata Fatmawati.

    Fatmawati meminta pemerintah daerah untuk benar-benar mengawal kemandirian dan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada. “Jangan berharap Pemkab Jember bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain, ketika kita hanya berjalan normatif,” katanya.

    Fatmawati mengingatkan agar komitmen pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul menjadi tujuan utama. “Sering gagalnya rencana kegiatan di pemkab Jember kepada masyarakat telah menjadi catatan tersendiri yang harus diperbaiki,” katanya.

    “Kami melihat secara garis besar APBD 2025 belum memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat. Contoh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), kegiatan yang direncanakan hanya untuk makan dan minum rapat, perjalanan dan honor. Sebagai leading sector yang menangani stunting seharusnya lebih sensitif,” kata Fatwamati. [wir]

  • Pria Terduga ODGJ Tusuk Perempuan Warga Sukowono Jember

    Pria Terduga ODGJ Tusuk Perempuan Warga Sukowono Jember

    Jember (beritajatim.com) – MS (26), pria terduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), menusuk perut seorang perempuan berinisial HL (40), warga Dusun Krajan, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Penusukan itu terjadi pada Sabtu (30/11/2024). Sebenarnya MS dam HL masih berkeluarga. Saat itu, MS sepulang dari sawah masuk lewat pintu belakang diam-diam.

    HL yang tengah mencuci baju terkejut melihat kedatangan MS. Dia melontarkan kata-kata yang menyinggung MS. Tanpa banyak pikir, MS mengambil pisau dapur dan menusukkannya ke perut HL.

    Beruntung pisau dapur itu kecil dan agak bengkok, sehingga tak masuk cukup dalam ke perut HL. HL pun berteriak minta tolong. Sejumlah warga datang dan mengevakuasi HL ke puskesmas.

    “Lukanya tidak begitu parah, sekitar dua centimeter. Luka robek sedikit,” kata Kepala Kepolisian Sektor Sukowono Ajun Komisaris Solikhan Arief, Minggu (1/12/2024).

    MS mengalami depresi setelah berpisah dengan sang istri beberapa tahun silam. “Sampai mengalami gangguan jiwa, dan sempat dirawat di rumah sakit. Saat ini yang sedang bersangkutan menjalani perawatan di Puskesmas Sukowono,” kata Solikhan.

    MS selama ini dipantau puskesmas dan tetap mengonsumsi obat. Dia juga disuntik rutin agar tetap bisa tenang. Polisi berkoordinasi dengan poli jiwa di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sempat menjadi perhatian dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2025.

    Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasdem, mempertanyakan minimnya dana APBD 2025 unruk gangguan jiwa. “Untuk pelayanan Diabetes Rp 1,9 miliar, sedangkan untuk gangguan jiwa hanya Rp 48 juta. Diabetes adalah masalah orang kaya, sedangkan gangguan jiwa adalah masalah orang miskin,” katanya.

    Sementara, Alfan Yusfi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, berharap Pemerintah Kabupaten Jember segera menghitung dan merealisasikan renovasi pembangunan kamar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Jember.

    “Ruangan yang ada masih sangat minim untuk mampu mengatasi permasalahan terkait dengan ODGJ di Kabupaten Jember,” kata Alfan. [wir]

  • Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Cokelat sedang menjadi pembicaraan ramai yang dikaitkan dengan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Menurut sejumlah pihak, kehadiran Partai Cokelat diduga menjadi masalah yang menyebabkan adanya kasus penyimpangan jelang Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.

    Hal ini pernah diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa Partai Cokelat merujuk pada simpatisan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Jokowi menempatkan keluarganya dan gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda, yang harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi yang disebut sebagai Partai Cokelat,” ucap Hasto dalam video yang ditayangkan di YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (22/11) lalu.

    Hasto menyebut bahwa Jokowi ingin membuat politik seperti kerajaan dengan menempatkan hulubalang yang mewakili kepentingan politiknya.

    Pernyataan Hasto mengenai Partai Coklat ini pun menjadi viral hingga ikut dibahas oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo.

    Yoyok menyinggung mengenai kehadiran Partai Cokelat saat melakukan rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

    “Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat,” ucap Yoyok.

    Menurutnya, Partai Cokelat juga diduga memiliki hubungan erat dengan netralitas institusi kepolisian dalam kondisi politik saat ini.

    Tanggapan Jokowi

    Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian memberikan tanggapan mengenai tudingan bahwa ia mengerahkan Partai Cokelat untuk memenangkan paslon-paslon yang di-endorse oleh dirinya.

    Ia meminta semua pihak bisa membuktikan tudingan mengenai hubungan Partai Cokelat dengan dirinya.

    “Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan. Dilaporkan ke Bawaslu atau dibawa ke MK,” ucapnya kepada wartawan saat hadir di Masjid Raya Medan pada Jumat (29/11).

    DPR Sebut Partai Cokelat Hoaks

  • Sufmi Dasco Ahmad Ajak Semua Pihak Dukung Film Woman From Rote Island di Piala Oscar

    Sufmi Dasco Ahmad Ajak Semua Pihak Dukung Film Woman From Rote Island di Piala Oscar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengajak semua pihak mendukung film Woman From Rote Island di piala bergengsi internasional, Piala Oscar. DPR, kata Dasco akan mendukung penuh film Tanah Air tersebut untuk go internasional.

    “Jadi hari ini kami telah bersepakat bahwa film Woman From Rote Island akan kita dukung penuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia kami minta dukungannya Indonesia menuju Piala Oscar melalui film ini,” ujar Dasco seusai menerima delegasi film Woman From Rote Island di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Dalam kegiatan tersebut Dasco hadir bersama Ketua Fraksi Nasdem DPR Victor Laiskodat dan anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra Melly Goeslaw. Turut mendampingi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh.

    Dasco juga berharap insan media bisa memberikan dukungan maksimal terhadap film tersebut. Bantuan bisa dilakukan melalui pemberitaan yang maksimal. 

    “Kepada rekan-rekan media sekalian juga kami minta agar dapat membantu secara maksimal agar Indonesia menuju Piala Oscar dapat terwujud melalui film Woman From Rote Island,” imbuh ketua harian Partai Gerindra itu.

    Dasco mengajak seluruh pejabat publik, termasuk pemengaruh untuk ikut mempromosikan film tersebut. Dia bahkan ingin pemilik layar lebar untuk memutar kembali film Woman From Rote Island agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati karya anak bangsa.

    “Ini agar kemudian seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati film ciptaan karya anak bangsa yang juga kemudian memperlihatkan keindahan sebuah pulau yang patut dan layak dipromosikan mewakili Indonesia,” tuturnya.

    Sementara itu, Jeremias Nyangoen selaku sutradara film Woman From Rote Island meminta dukungan semua pihak agar karyanya bisa mendapatkan hasil terbaik dari ajang Piala Oscar. Menurut dia, dukungan pemerintah dan DPR sangat berarti sehingga film Woman From Rote Island bisa mencapai hasil maksimal di Piala Oscar.

    “Kita ingin seperti negara-negara yang sudah lebih dahulu tumbuh dan berkembang dalam perfilman. Sekali lagi terima kasih teman-teman media semuanya, terima kasih,” ucapnya.

    Dia menilai pemerintah sejauh ini telah banyak mendukung film Indonesia. Jeremias bahkan mengamini karya film anak bangsa berkembang dengan pesat.

    “Kami mengharapkan bantuan dari pemerintah karena tangan pemerintah kan sangat panjang untuk bisa menjangkau itu gitu loh. Dan itu juga yang dilakukan oleh India, China, Korea. Kami ingin juga seperti itu tumbuh berkembang,” pungkas sutradara film Woman From Rote Island ini.

  • Dewan Pakar NasDem dan Gerindra Bahas Peluang dan Tantangan Asta Cita

    Dewan Pakar NasDem dan Gerindra Bahas Peluang dan Tantangan Asta Cita

    Jakarta –

    Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Peter F Gontha menerima Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanudin Abdullah untuk berdiskusi perihal Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja yang dibahas?

    Pertemuan itu terjadi dalam diskusi yang digelar di NasDem Tower pada Selasa, 26 November 2024. Menurut Peter, diskusi itu membahas tentang peluang dan tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Asta Cita. Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustofa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim serta Wakil Ketua Komisi XII dari Fraksi Partai NasDem Sugeng Suparwoto, politikus Partai NasDem Teguh Juwarno, dan sejumlah pengurus NasDem.

    Peter membuka diskusi dengan menyampaikan posisi NasDem sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun berada di luar kabinet. Dewan Pakar NasDem disebut Peter ingin mendapatkan pemahaman lebih komprehensif terkait kebijakan dan program-program Prabowo-Gibran melalui Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusungnya.

    Di tengah diskusi, Peter menyebut ada guyonan saat para hadirin memanggil Burhanudin dengan sapaan profesor. Burhanudin sendiri menepis belum resmi mendapatkan gelar.

    “Sudah lama orang-orang memanggil saya sebagai profesor. Awal mulanya pada masa Gus Dur di mana saya saat itu menjadi Menko Perekonomian. Idrus Marham, politisi dari Partai Golkar, dalam sejumlah rapat dengan kami terkait perumusan undang-undang, kebetulan saya membawa tim saya yang semuanya sudah bergelar profesor. Idrus pukul rata menyebut semua mitra dari pemerintahnya sebagai profesor, termasuk kepada saya,” kata Burhanudin seperti disampaikan Peter dalam keterangannya.

    Selanjutnya Burhanudin mengisahkan hubungannya dengan Prabowo sejak 2011 di mana sejatinya dia belum bergabung ke Partai Gerindra. Diketahui Burhanudin bergabung ke Gerindra pada 2014. Saat itu menurutnya pertemuan dengan Prabowo seringkali berlangsung di restoran yang berada di hotel-hotel di Jakarta sampai restoran tutup.

    Peter mengatakan Burhanudin kemudian menceritakan tentang kegelisahan Prabowo soal daya saing Indonesia terutama generasi muda. Dari situlah, Prabowo bertekad pada tahun 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun harus diisi dengan generasi emas.

    “Dan itu harus dimulai dengan memperbaiki gizi mereka. Di sinilah muncul konsep makan siang gratis, yang diimplementasikan sebagai Program Makan Bergizi Gratis,” kata Peter.

    Ketika hal itu ditanyakan, apakah pemerintahan Prabowo berani melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, Burhanudin menjawab optimistis. “Sepemahaman saya berinteraksi dengan beliau, Pak Prabowo adalah pemimpin yang berani untuk melakukan itu,” kata Burhanudin sebagaimana disampaikan Peter.

    Selepas diskusi, Peter mengajak Burhanudin berkeliling ke museum partai. Mereka juga bersepakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya secara berkala.

    (van/eva)

  • Mengintip Profil Paslon Pilgub Sulawesi Selatan 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Mengintip Profil Paslon Pilgub Sulawesi Selatan 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Profil Andi Sudirman Sulaiman

    Andi Sudirman Sulaiman merupakan seorang pria kelahiran 25 September 1983 di Bakunge. Pria berusia 41 tahun itu telah dikenal oleh publik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2022-2023.

    Andi sebelumnya merupakan Wakil Gubernur dan menjabat sebagai Gubernur untuk menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi. Dia juga diketahui sebagai adik dari Menteri Pertanian dua periode, Amran Sulaiman.

    Melansir dari Antara, karier politik Andi dimulai pada tahun 2018 sebagai Wakil Gubernur Sulsel. Kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel sehingga menjadikannya sebagai Gubernur termuda di Indonesia.

    Riwayat Pendidikan

    SD Inpres 10/73 Mappesangka (1989-1995).
    SLTP Negeri 1 Lappariaja (1995-1998)
    SMU Negeri 1 Watampone (1998-2001).
    S1 – Universitas Hasanuddin (2001-2005).

    Riwayat Organisasi

    1. IKA Universitas Hasanuddin sebagai Dewas (2022-2026).

    2. KONI Sulawesi Selatan sebagai Dewan Pembina (2022-2026).

    3. MES Sulawesi Selatan sebagai Ketua Umum (2019-2022).

    4. BKPRMI sebagai Dewan Penasehat (2021-2023).

    5. SMAN 1 Watampone sebagai Ketua OSIS dan Pramuka (1999-2000).

    Profil Fatmawati Rusdi

    Fatmawati Rusdi merupakan seorang perempuan kelahiran 9 Mei 1980 di Pare-Pare. Sosoknya dikenal sebagai Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024 untuk mendampingi Danny Pomanto.

    Saat ini Fatmawati diusung sebagai calon Wakil Gubernur oleh sejumlah parpol yang terdiri dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yaitu Partai Gerindra, NasDem, Golkar, PAN, PKS, Hanura, PSI, Demokrat, dan Partai Gelora.

    Sebelum berkarier dalam dunia politik, Fatmawati sempat bekerja secara profesional di sebuah sektor jasa pengiriman yaitu PT Banyumas Jawa Mandiri dan pernah menjabat sebagai Direktur.

    Perempuan berusia 44 tahun itu juga dikenal sebagai istri dari Rusdi Masse Mappasessu yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi NasDem periode 2019-2024 dan menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel.

    Riwayat Pendidikan

    SDN 4 Benteng Kab. Sidenreng Rappang (1986-1992).
    SMPN 1 Rappang Kab. Sidenreng Rappang (1992-1995).
    SMAN 1 Rappang Kab. Sidenreng Rappang (1995-1998).
    S1 – Universitas Jayabaya Jakarta (2010-2012).
    S2 – Universitas Jayabaya Jakarta (2015-2018).

    Riwayat Organisasi

    1. Tim Penggerak PKK Kab. Sidrap sebagai Ketua (2008-2018).

    2. Dharma Wanita Persatuan Kab. Sidrap sebagai Pembina (2008-2018).

    3. DPP Partai NasDem sebagai Wakil Bendahara (2009-2024).

    4. Kwartir Cabang Pramuka Kota Makassar sebagai Ketua (2021-2024).

    5. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Makassar sebagai Ketua (2021-2024).

    6. Indonesian National Shipowners Association (INSA) sebagai Wakil Ketua Umum (2023-2028).

  • Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Meskipun kenaikan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), DPR menilai pemerintah masih memiliki ruang hukum untuk menunda pemberlakuan PPN 12% tanpa perlu merevisi UU HPP.

    Penyebab utama DPR mendesak penundaan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih tertekan. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, mengungkapkan pemerintah tidak perlu ragu untuk menunda bahkan menurunkan PPN 12%, karena dalam UU HPP sudah diatur mekanisme penentuan tarif PPN dalam kisaran 5% hingga 15%.

    “Tidak perlu revisi UU HPP, karena sudah ada mekanisme di dalam undang-undang,” kata Dolfie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia menilai situasi ekonomi saat UU HPP disusun pada 2021 berbeda dengan keadaan ekonomi saat ini, yang tengah tertekan oleh inflasi dan daya beli masyarakat yang lesu.

    Senada dengan Dolfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PPN 12%. Menurut Hanif, kebijakan ini dirasa membebani masyarakat, terutama dunia usaha dan UMKM, yang saat ini sedang berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

    “Ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat terus tertekan. Tarif PPN ini akan dirasakan oleh semua orang, terutama kalangan UMKM dan masyarakat umum,” jelas Hanif.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, juga menilai kebijakan tersebut kontraproduktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama daya beli masyarakat, jika kenaikan PPN 12% tetap dilaksanakan.

    Beberapa anggota DPR lainnya, seperti Ahmad Najib Qodratullah dari Fraksi PAN, juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang kebijakan ini sebelum diputuskan. Ia menilai kebijakan kenaikan PPN tersebut bisa membebani masyarakat yang sudah menghadapi pelemahan ekonomi.

    Namun, Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengungkapkan keputusan terkait kenaikan PPN 12% sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan terkait kebijakan ini.

    Selain itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan perubahan atau penundaan kebijakan PPN harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, mengingat kebijakan ini sudah diatur dalam UU HPP.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat terkait kenaikan PPN ini. Sosialisasi yang jelas penting agar masyarakat tidak salah paham tentang kebijakan tersebut, dan mengetahui sektor-sektor mana saja yang akan terkena dampak, serta sektor mana yang dikecualikan seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

    Kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari UU HPP yang disahkan pada 2021 dengan tujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% dapat menambah pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

  • Nasdem Minta Pemerintah Masif Sosialisasi PPN 12 Persen agar Publik Paham Secara Utuh

    Nasdem Minta Pemerintah Masif Sosialisasi PPN 12 Persen agar Publik Paham Secara Utuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, meminta pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Menurut Jiddan, sosialisasi yang masif ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    “Ini untuk diberikan pemahaman kembali bahwa pemerintah sangat pro-rakyat. Tidak semua sektor dikenakan kenaikan, hanya beberapa sektor saja. Sektor kesehatan, pendidikan, kebutuhan bahan pokok, dan sektor sosial tetap tidak dinaikkan,” ujar Jiddan dalam rekaman video yang diterima Beritasatu.com, Kamis (21/11/2024).

    Menurut Jiddan, sosialisasi dan edukasi tersebut bisa dilakukan melalui kantor-kantor pajak di seluruh daerah di Indonesia. Kementerian Keuangan, kata dia, bisa mengundang berbagai stakeholder yang terkait dengan kenaikan PPN 12% tersebut.

    “Saya meminta kepada Menteri Keuangan agar isu terkait PPN ini dapat dipahami dengan baik melalui kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia. Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Forkopimda, narasumber yang kompeten, pelaku usaha, dan sektor-sektor lain yang terkait,” tegas Jiddan.

    Kenaikan tarif PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021. UU tersebut bertujuan memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Sebelumnya, tarif PPN telah naik dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan akan mencapai 12% pada Januari 2025.

    Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% dapat menyumbang tambahan pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

  • Raker di DPR, Menhut Raja Antoni Tegaskan Tak Segan Cabut Izin PPKH Perusahaan Nakal

    Raker di DPR, Menhut Raja Antoni Tegaskan Tak Segan Cabut Izin PPKH Perusahaan Nakal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan tidak segan mencabut  izin persetujuan penggunaan kawasan hutan (IPPKH) milik perusahaan atau korporasi yang tidak menjalankan tanggung jawab penghijauan kembali lahan.

    Menhut Antoni mengaku tidak khawatir menghadapi perusahaan-perusahaan nakal yang tidak mau bertanggung jawab untuk melestarikan hutan Indonesia.

    Hal ini disampaikan Antoni menjawab pertanyaan anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem Rajiv dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Antoni ditanya terkait keberanian mencabut IPPKH pihak yang tidak komitmen dalam reboisasi. “Soal IPPKH tambang, secara tegas saya katakan saya berani Pak, saya tidak ada masalah,” ujar Antoni dengan tegas.

    Selama data tersedia, kata dia, Kemenhut akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penindakan. “Jadi selama nanti datanya ada, dengan otoritas yang kita miliki, dengan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan kita akan tindak secara tegas IPPKH yang nakal ini. Enggak ada soal saya Pak,” tandas dia.

    Antoni juga memastikan akan melanjutkan spirit yang telah dibawa oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto, yakni menjadikan hutan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Antoni menyebut hal ini dilakukan dengan program Perhutanan Sosial.

    “Memastikan bahwa hutan tetap terjaga, tetapi pada saat bersamaan kesejahteraan juga menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri,” jelas Antoni.

    Pada kesempatan itu, Antoni juga memaparkan fokus rencana program kerja Kementerian Kehutanan berkaitan dengan perwujudan Asta Cita. Salah satunya, penyediaan lahan untuk food estate sebagai sumber swasembada pangan, meningkatkan produktivitas
    perhutanan sosial untuk mendukung makan bergizi gratis.

    Selain itu, penguatan hutan dengan penyelesaian kasus sawit ilegal di kawasan hutan, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan dibentuk satuan tugas percepatan penyelesaian kasus sawit ilegal di kawasan hutan. “Serta percepatan target rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan,” pungkas Antoni.