Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Nasdem

  • Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Tangerang

    Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Tangerang

    loading…

    Para nelayan membantu TNI AL mencabut pagar laut misterius di pesisir utara Tangerang, Rabu (22/1/2025). Komisi IV DPR hari ini juga dijadwalkan sidak ke lokasi pagar laut tersebut. FOTO/HASNUGARA

    TANGERANG – Komisi IV DPR melakukan sidak ke lokasi pagar laut sepanjang puluhan kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025) pagi. Sidak dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto .

    “Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

    Menurut Titiek, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Dia pun mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut.

    “Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masak enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separuh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya,” ujarnya.

    Ia berkata, Komisi IV DPR akan mencecar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat. Bahkan, kata dia, Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.

    “Itu kami akan cek lagi kebenarannya, kami akan turunkan (tim ke lapangan),” kata Titiek.

    Dalam sidak itu, tampak jajaran Komisi IV DPR lainnya yang turut serta seperti, Daniel Johan dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.

    (abd)

  • KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

    KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap angka dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    “Triliunan-lah. Kalau jumlah pasnya nantilah ya. Takutnya nanti salah,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota komisi XI DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Penggeledahan KPK

    Asep Guntur Rahayu menyebut penyidik beberapa waktu lalu KPK  telah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Lokasi penggeledahan berkaitan dengan Anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Satori.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata Asep.

    Dua Anggota DPR Diperiksa

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia.

    Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024.

    Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024.

    Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

     

     

  • Surya Paloh Perintahkan 69 Anggota NasDem di DPR Pakai Kewenangan untuk Publik

    Surya Paloh Perintahkan 69 Anggota NasDem di DPR Pakai Kewenangan untuk Publik

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta 69 anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI memanfaatkan kewenangan mereka demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan ruangan Fraksi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    “Menegaskan peran partai sebagai garda terdepan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Menggunakan kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Surya Paloh dalam sambutannya yang dikutip dari Instagram @official_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.

    Surya Paloh juga mengingatkan bahwa perubahan bagi bangsa dan cita-cita besar untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang realistis untuk diwujudkan. Semua anggota Fraksi Partai NasDem DPR diharapkan mempercepat perwujudan cita-cita tersebut.

    Baca juga: Surya Paloh Puji Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo

    Acara ini juga sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Surya Paloh dengan anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam mengawali masa sidang tahun 2025. Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan harapannya agar peresmian ini menjadi awal langkah baik bagi partai dan masyarakat.

    “Mengawali masa sidang tahun 2025 dengan silaturahmi bersama Ketua Umum Partai NasDem, bapak Surya Paloh, dan seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem sekaligus melakukan syukuran ruangan Fraksi yang baru. Semoga setiap langkah ke depan selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi Indonesia,” ujar Saan yang dikutip dari akun instagramnya @saatmustopa_dprri.

    Dalam acara tersebut, Surya Paloh juga memberikan arahan khusus kepada Viktor Laiskodat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. Surya meminta Viktor untuk memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan memastikan aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan di DPR.

    “Beliau juga menyampaikan harapannya kepada saya sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk dapat memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR,” ungkap Viktor yang dikutip dari akun instagram @viktorbungtilulaiskodat.

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta 69 anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI memanfaatkan kewenangan mereka demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan ruangan Fraksi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    “Menegaskan peran partai sebagai garda terdepan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Menggunakan kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Surya Paloh dalam sambutannya yang dikutip dari Instagram @official_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Surya Paloh juga mengingatkan bahwa perubahan bagi bangsa dan cita-cita besar untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang realistis untuk diwujudkan. Semua anggota Fraksi Partai NasDem DPR diharapkan mempercepat perwujudan cita-cita tersebut.

    Baca juga: Surya Paloh Puji Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo
     
    Acara ini juga sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Surya Paloh dengan anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam mengawali masa sidang tahun 2025. Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan harapannya agar peresmian ini menjadi awal langkah baik bagi partai dan masyarakat.
     
    “Mengawali masa sidang tahun 2025 dengan silaturahmi bersama Ketua Umum Partai NasDem, bapak Surya Paloh, dan seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem sekaligus melakukan syukuran ruangan Fraksi yang baru. Semoga setiap langkah ke depan selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi Indonesia,” ujar Saan yang dikutip dari akun instagramnya @saatmustopa_dprri.
     
    Dalam acara tersebut, Surya Paloh juga memberikan arahan khusus kepada Viktor Laiskodat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. Surya meminta Viktor untuk memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan memastikan aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan di DPR.
     
    “Beliau juga menyampaikan harapannya kepada saya sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk dapat memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR,” ungkap Viktor yang dikutip dari akun instagram @viktorbungtilulaiskodat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Anggota DPR RI NasDem Ini Serap 9 Aspirasi di Dapil Aceh, Simak Daftarnya

    Anggota DPR RI NasDem Ini Serap 9 Aspirasi di Dapil Aceh, Simak Daftarnya

    Jakarta: Anggota DPR RI 2024-2029 dari Fraksi NasDem Dapil Aceh, Irsan Sosiawan Gading, berhasil menyerap sembilan aspirasi utama masyarakat di wilayahnya selama masa reses perdana. Irsan menyatakan komitmennya untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata.

    “Menutup masa reses perdana sebagai langkah awal untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata. Dalam perjalanan menjangkau 8 wilayah di Aceh, saya mendengar langsung suara konstituen—aspirasi, harapan, dan kebutuhan mereka,” kata Irsan yang juga Ketua DPW NasDem Aceh ini yang dikutip dari akun instagram @dprri_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.

    Irsan menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, khususnya di bidang infrastruktur, energi, lingkungan, dan ekonomi.

    Dengan semangat ‘Saya mendengar, saya bergerak!’, Irsan memastikan setiap aspirasi yang diterima akan dibawa ke Senayan untuk diperjuangkan. Irsan didukung tim dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil.

    Baca juga: Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    “Tidak hanya sekadar mendengar, saya didukung oleh tim dan beberapa pihak terkait dengan tantangan yang telah disampaikan. Beberapa solusi bahkan sudah mulai direalisasikan di lapangan,” ujar Irsan.

    Ia menegaskan bahwa masa reses bukan hanya tugas, tetapi panggilan untuk melayani dan memastikan setiap suara memiliki dampak nyata bagi masyarakat. “Bersama, kita bangun Aceh yang lebih baik!” tutupnya. 
    Berikut sembilan aspirasi utama yang diserap:

    Tantangan infrastruktur listrik seperti penataan kabel dan penambahan lampu jalan
    Pemerataan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran
    Tantangan distribusi listrik yang merata dan terjangkau
    Permasalahan distribusi jaringan gas (jargas) yang kurang merata
    Kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal
    Penertiban harga gas LPG 3 kilogram sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
    Dukungan investasi untuk petani kopi
    Permohonan penambahan pangkalan gas
    Permohonan pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat

    Jakarta: Anggota DPR RI 2024-2029 dari Fraksi NasDem Dapil Aceh, Irsan Sosiawan Gading, berhasil menyerap sembilan aspirasi utama masyarakat di wilayahnya selama masa reses perdana. Irsan menyatakan komitmennya untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata.
     
    “Menutup masa reses perdana sebagai langkah awal untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata. Dalam perjalanan menjangkau 8 wilayah di Aceh, saya mendengar langsung suara konstituen—aspirasi, harapan, dan kebutuhan mereka,” kata Irsan yang juga Ketua DPW NasDem Aceh ini yang dikutip dari akun instagram @dprri_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Irsan menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, khususnya di bidang infrastruktur, energi, lingkungan, dan ekonomi.

    Dengan semangat ‘Saya mendengar, saya bergerak!’, Irsan memastikan setiap aspirasi yang diterima akan dibawa ke Senayan untuk diperjuangkan. Irsan didukung tim dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil.
     
    Baca juga: Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis
     
    “Tidak hanya sekadar mendengar, saya didukung oleh tim dan beberapa pihak terkait dengan tantangan yang telah disampaikan. Beberapa solusi bahkan sudah mulai direalisasikan di lapangan,” ujar Irsan.
     
    Ia menegaskan bahwa masa reses bukan hanya tugas, tetapi panggilan untuk melayani dan memastikan setiap suara memiliki dampak nyata bagi masyarakat. “Bersama, kita bangun Aceh yang lebih baik!” tutupnya. 

    Berikut sembilan aspirasi utama yang diserap:

    Tantangan infrastruktur listrik seperti penataan kabel dan penambahan lampu jalan
    Pemerataan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran
    Tantangan distribusi listrik yang merata dan terjangkau
    Permasalahan distribusi jaringan gas (jargas) yang kurang merata
    Kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal
    Penertiban harga gas LPG 3 kilogram sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
    Dukungan investasi untuk petani kopi
    Permohonan penambahan pangkalan gas
    Permohonan pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam peresmian kantor Fraksi Partai Nasdem DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Keduanya membahas capaian 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendapat apresiasi tinggi dari publik.

    Surya Paloh menyebut kunjungan Dasco sebagai simbol kehangatan antarpartai. Dalam diskusi mereka, Paloh mengapresiasi capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya juga mengapresiasi tingkat kepuasan masyarakat yang cukup baik, tinggi, mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik,” ujar Surya Paloh.

    Sufmi Dasco Ahmad, yang juga ketua harian DPP Partai Gerindra, menyampaikan terima kasih atas peran Partai Nasdem dalam mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan dari Nasdem turut berkontribusi pada keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

    “Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu tinggi, dan saya ucapkan terima kasih karena dukungan Nasdem sebagai partai yang bersama-sama dengan pemerintah,” kata Dasco.

    Sebelumnya survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80,9%, dengan tingkat keyakinan publik sebesar 89,4%.

    Survei dilakukan pada 4-10 Januari 2025 dengan melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi Indonesia, menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan margin of error ±3,10%.

    Hasil survei menunjukkan capaian di berbagai bidang menyatakan puas di atas 70% Bidang hukum, misalnya tingkat kepuasan masyarakat mencapai 72,1%, ekonomi  74,5%, keamanan dan politik 85,8%, kesejahteraan sosial 83,7%.

    Sementara itu, untuk kelompok bawah menunjukkan apresiasi tertinggi untuk 100 hari kerja Prabowo Subianto dengan tingkat kepuasan 84,7%, diikuti oleh, menengah ke bawah 81,4%, menengah ke atas 75,3%, dan kelompok atas 67,9%.

  • Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya berkomitmen untuk terus membantu implementasi janji-janji kampanye Prabowo-Gibran jelang 100 hari kinerja pemerintahan. 

    Adapun, hal tersebut disampaikannya kala menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang mencapai 80,9% terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gerindra akan terus membantu implementasi-implementasi di lapangan, sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya seusai menemui Ketum NasDem, Surya Paloh di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Wakil Ketua DPR ini pun menyampaikan pihaknya bersyukur dengan tingginya tingkat kepuasan terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

    Namun di samping itu, Dasco mengemukakan dengan perolehan tersebut maka ada catatan bahwa harus tetap bekerja keras guna menjaga tingkat kepuasan masyarakat itu.

    “Kita imbau kepada pemerintah untuk kemudian setelah 100 hari ini tidak kendor dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari hasil tersebut, sebanyak 80,9% menyatakan puas dan 19,1% sisanya tidak puas.

    Diketahui angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Januari 2015, yakni 65,1%.

    Adapun, survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 37 provinsi pada 4-10 Januari 2025. Sementara itu, margin of error sekitar 3,10%.

  • Politikus NasDem Dukung Pembatasan Medsos Anak: Banyak Konten Tidak Senonoh

    Politikus NasDem Dukung Pembatasan Medsos Anak: Banyak Konten Tidak Senonoh

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini menyerukan pemerintah untuk segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak. Menurut Amelia, regulasi tersebut mendesak karena media sosial saat ini dinilai banyak menghadirkan konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga kekerasan yang berpotensi merusak moralitas generasi muda.

    “Media sosial saat ini sudah mengkhawatirkan lantaran banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan,” kata Amelia dalam pernyataannya yang diunggah di akun resmi instagram Partai NasDem @official_nasdem dan dikutip, Minggu, 19 Januari 2025.

    Amelia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial. Perlindungan ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat dan produktif.

    Baca juga: ITS Permudah Pengelolaan Media Sosial Lewat Inovasi ITSPik

    Dukungan Publik Meluas
    Pernyataan Amelia mendapat respons luas di media sosial, termasuk di akun resmi Instagram Partai NasDem. Warganet mendukung inisiatif tersebut dengan berbagai komentar positif.

    “Australia juga bisa… Masa kita Indonesia gak bisa?,” tulis seorang pengguna.

    “Mendukung cx agar anak-anak lebih fokus belajar,” tambah warganet lain.

    “Benar sekali, pemerintah punya peran besar untuk membuat peraturan penggunaan medsos terutama bagi anak-anak yang sangat berdampak negatif bagi mentalitas dan moralitas generasi penerus. Perjuangkan terus, Bu Amelia,” ujar netizen lain dengan penuh semangat.

    Namun, ada juga yang menyoroti tantangan pelaksanaan aturan tersebut. “Secara teori, oke kak, tetapi dalam pelaksanaannya sulit karena butuh niat yang kuat dari instansi terkait dalam filter serta kontrol konten,” tulis salah satu komentar.

    Dukungan dari masyarakat ini menunjukkan tingginya harapan agar pemerintah segera bertindak untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan mendidik bagi anak-anak. Amelia pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kepentingan generasi muda Indonesia.

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini menyerukan pemerintah untuk segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak. Menurut Amelia, regulasi tersebut mendesak karena media sosial saat ini dinilai banyak menghadirkan konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga kekerasan yang berpotensi merusak moralitas generasi muda.
     
    “Media sosial saat ini sudah mengkhawatirkan lantaran banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan,” kata Amelia dalam pernyataannya yang diunggah di akun resmi instagram Partai NasDem @official_nasdem dan dikutip, Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Amelia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial. Perlindungan ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat dan produktif.

    Baca juga: ITS Permudah Pengelolaan Media Sosial Lewat Inovasi ITSPik

    Dukungan Publik Meluas

    Pernyataan Amelia mendapat respons luas di media sosial, termasuk di akun resmi Instagram Partai NasDem. Warganet mendukung inisiatif tersebut dengan berbagai komentar positif.

    “Australia juga bisa… Masa kita Indonesia gak bisa?,” tulis seorang pengguna.
     
    “Mendukung cx agar anak-anak lebih fokus belajar,” tambah warganet lain.
     
    “Benar sekali, pemerintah punya peran besar untuk membuat peraturan penggunaan medsos terutama bagi anak-anak yang sangat berdampak negatif bagi mentalitas dan moralitas generasi penerus. Perjuangkan terus, Bu Amelia,” ujar netizen lain dengan penuh semangat.

    Namun, ada juga yang menyoroti tantangan pelaksanaan aturan tersebut. “Secara teori, oke kak, tetapi dalam pelaksanaannya sulit karena butuh niat yang kuat dari instansi terkait dalam filter serta kontrol konten,” tulis salah satu komentar.
     
    Dukungan dari masyarakat ini menunjukkan tingginya harapan agar pemerintah segera bertindak untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan mendidik bagi anak-anak. Amelia pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kepentingan generasi muda Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Bukan Zakat, Anggota DPR Usul Cukai Rokok dan CSR BUMN Danai Makan Bergizi Gratis Nasional 17 Januari 2025

    Bukan Zakat, Anggota DPR Usul Cukai Rokok dan CSR BUMN Danai Makan Bergizi Gratis Nasional 17 Januari 2025

    Bukan Zakat, Anggota DPR Usul Cukai Rokok dan CSR BUMN Danai Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem
    Irma Suryani Chaniago
    tidak setuju dana zakat dipakai untuk mendanai program makan bergizi gratis.
    Jika memang
    program makan bergizi gratis
    membutuhkan tambahan anggaran, maka lebih baik mengambil dana cukai rokok.
    “Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
    Selain itu, bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat. Dia berpandangan, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya.
    “Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya,” imbuh Irma.
    Irma tidak setuju jika program ini menggunakan dana zakat.
    Pasalnya, kata dia, zakat diperuntukkan untuk membantu fakir miskin.
    “Kenapa? Karena memang peruntukan dana zakat itu bukan untuk hal tersebut. Dana zakat diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu fakir miskin, dana pemeliharaan masjid, membangun masjid, dan hal-hal yang terkait dengan keagamaan,” sambungnya.
    Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.
    Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
    “Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.
    Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.
    Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.
    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” jelasnya.
    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.
    Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.
    Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.
    “Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” imbuh Sultan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tatak Ujiyati, menyoroti pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang berencana membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk proyek food estate.

    Ia menganggap kebijakan tersebut mengabaikan isu deforestasi yang sudah parah di Indonesia.

    “Deforestasi hutan Indonesia (sudah) parah,” ujar Tatak dalam keterangannya di X @tatakujiyati (14/1/2025).

    Ia pun terheran-heran melihat kebijakan yang direncanakan Raja Juli untuk program food estate.

    “Lalu Menhut bikin pernyataan mau buka lahan 20 juta hektar untuk food estate dari lahan hutan yang ada,” cetusnya.

    Dikatakan Tatak, pernyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak memprioritaskan pelestarian hutan.

    “Kenapa Menhut nggak justru mikir pelestarian hutannya. Statementnya mengkhawatirkan,” imbuhnya.

    Tatak memberikan apresiasi kepada politikus NasDem, Arif Rahman, yang secara terbuka meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dievaluasi.

    “Good job Pak Arif Rahman dari NasDem telah menyuarakan kritik,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, mengkritik rencana Menhut Raja Juli Antoni yang akan membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Ia menilai rencana ini berisiko tinggi jika tidak direncanakan dengan matang.

    “Dengan deforestasi yang terjadi saat ini, mengambil lahan dari cadangan hutan bisa menjadi bencana bagi bangsa. Jangan terjemahkan niat baik Presiden secara instan tanpa kajian mendalam,” Arif menuturkan.

  • Penerjunan Mahasiswa PPL: Langkah FISIP UIN Walisongo Dekatkan Mahasiswa dengan Dunia Kerja

    Penerjunan Mahasiswa PPL: Langkah FISIP UIN Walisongo Dekatkan Mahasiswa dengan Dunia Kerja

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) Semarang secara resmi menerjunkan mahasiswa untuk melaksanakan program Praktik Perkuliahan Lapangan (PPL) di berbagai instansi/lembaga mitra pada Senin (6/01/2025). 

    Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa terkait dunia kerja yang relevan dengan bidang studi mereka.

    Sebanyak 50 instansi/lembaga dari berbagai sektor menerima mahasiswa PPL tahun ini, mencakup instansi pemerintah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, media, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

    Beberapa instansi yang menjadi tujuan antara lain Fraksi Partai NasDem DPR RI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Sosial RI, Ombudsman RI Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta Harian Suara Merdeka.

    Dekan FISIP UIN Walisongo, Prof. Dr. Imam Yahya, dalam sambutannya menyatakan, “Program PPL ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menghubungkan teori dengan praktik. Kami berharap mahasiswa dapat belajar langsung dari para praktisi dan memahami dinamika di dunia kerja yang sesungguhnya.”

    Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi mitra atas kerja sama yang terjalin.

    Mahasiswa yang diterjunkan akan melaksanakan tugas di instansi masing-masing selama beberapa bulan ke depan dengan berbagai aktivitas, mulai dari pengumpulan data, analisis kebijakan, hingga pendampingan program.

    Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Moch. Parmudi, menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat membuka peluang kerja dan memperluas jejaring bagi mahasiswa.

    FISIP UIN Walisongo terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis pengalaman langsung.

    Melalui PPL ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pengalaman teknis, tetapi juga mengasah soft skills yang sangat dibutuhkan di era professional. (*)