Kementrian Lembaga: Fraksi Nasdem

Menanti Keseriusan KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR BI dan Borok Jokowi

GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bisa mengungkap dugaan keterlibatan anggota Komisi DPR periode 2019-2024 dalam kasus dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Terlebih, apabila lembaga antirasuah itu benar-benar serius dalam menyelidiki kasus tersebut.

Demikian ditegaskan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL sesaat lalu, Senin, 27 Januari 2025.

“Saya kira kalau KPK mau serius, mereka bisa saja membongkar kasus ini hingga menyeret semua anggota Komisi XI periode lalu (2019-2024),” kata Lucius.

Lucius menyebutkan, jika KPK memutuskan untuk menyelidiki dengan sungguh-sungguh, mereka tidak hanya bisa mengungkap keterlibatan anggota Komisi XI, tetapi juga mungkin bisa memperluas penyelidikan ke komisi-komisi DPR lain yang diduga terlibat dalam praktik serupa dengan mitra kerja mereka.

“Seperti Komisi II dengan KPU atau Bawaslu,” ujarnya.

Menurut Lucius, selama periode DPR 2019-2024, banyak modus penggunaan anggaran sosialisasi dari kementerian dan lembaga negara yang melibatkan anggota DPR.

Ia menilai bahwa jika KPK berkomitmen untuk mengungkap kasus ini, penyelidikan bisa menjangkau komisi-komisi lainnya yang juga terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.

“Dengan budaya korupsi yang sistemik, ini memang ujian bagi KPK untuk menunjukkan diri mereka terbebas dari lingkaran setan korupsi sistemik itu,” jelasnya.

Lucius juga menambahkan bahwa kesaksian yang mengindikasikan bahwa seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR BI bisa menjadi bukti yang cukup untuk memanggil semua anggota Komisi XI periode lalu dan meminta pertanggungjawaban mereka.

Namun, ia menyesalkan lambannya tindakan KPK dalam memanggil anggota Komisi XI dan terkesan memberi celah bagi upaya “permainan” yang dapat menutupi keterlibatan sejumlah anggota DPR.

“Dan itu artinya korupsi sistemik warisan era Jokowi masih dilanjutkan hingga sekarang. Lembaga-lembaga saling melindungi karena semuanya punya persoalan dengan permainan anggaran atau korupsi,” tegas dia.

Lebih jauh, Lucius mengungkapkan kekhawatirannya bahwa meskipun KPK berperan sebagai lembaga yang seharusnya mengatasi korupsi, praktik korupsi sistemik yang sudah ada sejak era Presiden Jokowi masih terus berlanjut.

“Posisi DPR yang seharusnya menjadi pengawas penggunaan anggaran negara pun tak lagi bisa diharapkan ketika mereka justru menjadi bagian dari jaringan pelaku korupsi sistemik tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK saat ini tengah mengusut dugaan penyimpangan dana CSR BI yang mencapai triliunan. Dana CSR BI itu diduga mengalir ke seluruh anggota Komisi XI DPR.

“Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa, 21 Januari 2025.

Bahkan, Asep mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

“Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah, ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ungkap Asep.

Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik memeriksa 2 orang saksi, yakni Heri Gunawan selaku anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, dan Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen.

Dalam perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka karena menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum. KPK saat ini masih terus mencari pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

27/01/2025 21:04
Alih Fungsi Hutan untuk Perkebunan Harus Ditinjau Ulang

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, memberikan perhatian serius terhadap isu pembebasan lahan hutan dan alih fungsi untuk perkebunan kelapa sawit.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan RI, Arif menyampaikan interupsi terkait pembebasan 20 juta hektare lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional serta persoalan izin penanaman kelapa sawit di kawasan hutan.

“Hutan merupakan kawasan yang sangat krusial, sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari instansi-instansi terkait, termasuk Menteri Kehutanan RI,” ujar Arif, dikutip dari akun Instagram @official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025

Menurut Arif, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, termasuk kelapa sawit, telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Ia menyoroti kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, hilangnya habitat satwa liar, penurunan keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim.

Baca juga: Di Atas Kapal saat Pembongkaran Pagar Laut, Menteri Nusron Puji Politikus NasDem Ini

“Perlu kita ketahui bersama, hingga saat ini sudah sangat banyak lahan hutan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit maupun lainnya. Bukan berarti tidak diperbolehkan, hanya saja penggunaan lahannya tidak tepat,” tegasnya.

Dalam pandangannya, Menteri Kehutanan harus berani mengambil sikap tegas terhadap penggunaan lahan yang tidak sesuai.

“Saya rasa Pak Menteri juga harus berani untuk merekomendasikan penolakan izin perpanjangan penggunaan lahan kepada pihak terkait. Dengan begitu kita dapat mengembalikan fungsi hutan tersebut sebagaimana mestinya,” tambah Arif.

Pernyataan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup di tengah desakan kebutuhan ekonomi dan pangan nasional. Arif berharap langkah ini dapat menjadi prioritas kebijakan pemerintah agar fungsi hutan sebagai penjaga ekosistem tetap terjaga.

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, memberikan perhatian serius terhadap isu pembebasan lahan hutan dan alih fungsi untuk perkebunan kelapa sawit.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan RI, Arif menyampaikan interupsi terkait pembebasan 20 juta hektare lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional serta persoalan izin penanaman kelapa sawit di kawasan hutan.

“Hutan merupakan kawasan yang sangat krusial, sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari instansi-instansi terkait, termasuk Menteri Kehutanan RI,” ujar Arif, dikutip dari akun Instagram @official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025

Menurut Arif, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, termasuk kelapa sawit, telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Ia menyoroti kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, hilangnya habitat satwa liar, penurunan keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim.

Baca juga: Di Atas Kapal saat Pembongkaran Pagar Laut, Menteri Nusron Puji Politikus NasDem Ini

“Perlu kita ketahui bersama, hingga saat ini sudah sangat banyak lahan hutan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit maupun lainnya. Bukan berarti tidak diperbolehkan, hanya saja penggunaan lahannya tidak tepat,” tegasnya.

Dalam pandangannya, Menteri Kehutanan harus berani mengambil sikap tegas terhadap penggunaan lahan yang tidak sesuai.

“Saya rasa Pak Menteri juga harus berani untuk merekomendasikan penolakan izin perpanjangan penggunaan lahan kepada pihak terkait. Dengan begitu kita dapat mengembalikan fungsi hutan tersebut sebagaimana mestinya,” tambah Arif.

Pernyataan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup di tengah desakan kebutuhan ekonomi dan pangan nasional. Arif berharap langkah ini dapat menjadi prioritas kebijakan pemerintah agar fungsi hutan sebagai penjaga ekosistem tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

26/01/2025 19:51
Legislator NasDem Lisda Hendrajoni Usul Makan Gratis Prioritaskan Daerah Miskin dan 3T

Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, memberikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Namun, ia mengusulkan agar program tersebut lebih memprioritaskan daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.

Lisda menilai program ini sebagai langkah positif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan dukungan tersebut.

“Program makan bergizi gratis ini adalah langkah positif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, alangkah baiknya jika prioritas utamanya diberikan kepada daerah 3T, ditambah daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, di mana akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar,” ungkap Lisda yang dikutip daro akun Instagram resmi official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda menegaskan pentingnya keadilan distribusi program pemerintah agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Program makan bergizi gratis ini sebelumnya mendapat perhatian luas karena dianggap sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kritik dan saran seperti yang disampaikan Lisda menunjukkan bahwa pelaksanaannya perlu dirancang dengan cermat agar tepat sasaran.

Lisda berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulannya agar anak-anak di daerah miskin dan 3T memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, memberikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Namun, ia mengusulkan agar program tersebut lebih memprioritaskan daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.

Lisda menilai program ini sebagai langkah positif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan dukungan tersebut.

“Program makan bergizi gratis ini adalah langkah positif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, alangkah baiknya jika prioritas utamanya diberikan kepada daerah 3T, ditambah daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, di mana akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar,” ungkap Lisda yang dikutip daro akun Instagram resmi official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda menegaskan pentingnya keadilan distribusi program pemerintah agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Program makan bergizi gratis ini sebelumnya mendapat perhatian luas karena dianggap sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kritik dan saran seperti yang disampaikan Lisda menunjukkan bahwa pelaksanaannya perlu dirancang dengan cermat agar tepat sasaran.

Lisda berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulannya agar anak-anak di daerah miskin dan 3T memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

26/01/2025 18:43
Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dimulai 2025, NasDem: Pastikan Tepat Sasaran – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan segera melakukan uji coba program sekolah swasta gratis. Uji coba ini direncanakan berlangsung mulai tahun ajaran baru 2025/2026 dengan melibatkan beberapa sekolah swasta sebagai percontohan.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Imamuddin mendukung agar pelaksanaan sekolah swasta gratis ini secepatnya dilaksanakan. Menurutnya, program ini untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada masyarakat.

“Kita memang mendorong dari ajaran tahun ajaran besok (2025/2026) sudah mulai dilaksanakan sekolah swasta gratis ini di Jakarta,” kata Imamuddin dalam keterangannya, Minggu (26/01/2025).

Politikus NasDem itu menegaskan, pentingnya keakuratan dalam mekanisme pelaksanaan uji coba sekolah swasta gratis ini. Jangan sampai program sekolah gratis ini tidak tepat sasaran.

“Jangan sampai yang berhak malah tidak mendapatkan, sementara yang tidak berhak justru memperoleh fasilitas ini. Apalagi kita sudah punya data dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk mendukung seleksi,” tambahnya.

Imamuddin mengungkapkan, program sekolah swasta gratis ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat turun ke daerah pemilihan (Dapil), ia kerap menerima aspirasi mengenai perlunya program sekolah swasta gratis ini.

Karenanya, Imamuddin menekankan agar mekanisme pelaksanaan uji coba sekolah swasta gratis ini tidak memberatkan masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut.

“Mudah-mudahan tidak ada aturan yang menyulitkan. Pendidikan harus merata, baik untuk yang mampu maupun yang kurang mampu,” ujar politikus NasDem ini.

26/01/2025 16:17
Tok! Revisi UU Minerba Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba). Alhasil, RUU yang baru dibahas pada awal pekan ini resmi menjadi usulan inisiatif DPR.

Adapun, keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada hari ini, Kamis (23/1/2025), yang berlangsung mulai pukul 10.23 WIB dan berakhir pukul 10.45 WIB. Usulan dari masing-masing fraksi tak disampaikan secara lisan, melainkan tertulis.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dia meminta masing-masing juru bicara, masing-masing fraksi partai untuk menyampaikan pendapat fraksinya secara bergiliran dan lewat penjelasan tertulis untuk mempersingkat waktu.

“Dan untuk menyingkat waktu apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui?” kata Dasco sambil mengetuk palu satu kali dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebutkan dan memanggil daftar nama-nama jubir fraksi partai yang akan menyampaikan pendapatnya secara tertulis.

Beberapa di antaranya yaitu Fraksi PDIP I Nyoman Parta S.H, Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan, Fraksi Gerindra Sumail Abdullah, Fraksi Nasdem Arif Rahman, Fraksi PKB H.S.N Prana Putra Sohe, fraksi PKS Hendry Munief, dari Fraksi PAN Aqib Ardiansyah, dan Fraksi Demokrat Mulyadi.

“Kami persilakan masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya atau pendapat tertulis kepada pimpinan rapat. Waktu kami persilakan,” tuturnya.

Tak berselang lama, penyampaian pendapat tertulis ke pimpinan rapat hanya memakan waktu tak lebih dari 10 menit. Selanjutnya, Dasco memutuskan bahwa RUU Minerba tersebut resmi menjadi usulan DPR RI.

“Baik sekarang kita tanyakan apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara dapat disetujui jadi RUU usul DPR RI?” tanyanya.

Anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tersebut serempak menjawab setuju RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

23/01/2025 11:19
Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut Nasional 23 Januari 2025

Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Keserasian antara Presiden RI
Prabowo Subianto
dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, atau dikenal
Titiek Soeharto
, tampak dalam menyikapi polemik
pagar laut
di perairan Tangerang, Banten.
Prabowo dan Titiek kompak ingin persoalan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang segera dituntaskan.
Sebab, hingga saat ini, pemilik pagar laut misterius itu tidak kunjung terungkap.
Merepons hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta agar peristiwa pemasangan pagar laut di perairan Tangerang diselidiki tuntas.
Permintaan ini disampaikan saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
“Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono, usai bertemu Prabowo.
Prabowo juga mengarahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencabut gugusan pagar laut.
Sebab, dikhawatirkan, ada yang menggugat jika pencabutan dilakukan oleh KKP saja.
Oleh karenanya, KKP akan bekerja sama dengan TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, hingga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).
Rencananya, pembongkaran bakal dimulai pada Rabu pekan ini setelah pihaknya mengumpulkan bukti-bukti.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, pokoknya sesuai koridor hukum. Dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar,” ucap dia.

Sikap tegas Prabowo tersebut didukung oleh Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV DPR yang merupakan mitra dari KKP.
Titiek juga mendesak agar pemilik pagar laut misterius di Tangerang diungkap ke publik.
Ia optimis pemerintah mampu mengungkapnya.
“Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa, kita juga ingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini. Kita juga ingin tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan,” ujar Titiek, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2024) kemarin.
Selain itu, Titiek menduga perusahaan besar menjadi dalang dari pagar laut yang membentangi kawasan pesisir Tangerang sepanjang 30,16 kilometer.
Namun, ia enggan menerka lebih jauh soal pelaku pemasang pagar laut.
“Ya, kalau enggak perusahaan besar, mana mungkin dia bikin pagar seperti itu, ya, untuk apa gitu ya,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.
Keseriusan Titiek juga ditunjukkan dengan aksi meninjau lokasi pagar laut pada Rabu kemarin.
Dia melakukan sidak pagar laut bersama jajarannya di Komisi IV DPR, seperti di antaranya Daniel Johan (DJ) dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.
Putri Presiden ke-2 RI Soeharto ini menegaskan, wilayah perairan bukanlah milik perorangan maupun perusahaan, sehingga tidak boleh ada yang memagarinya.
“Itu juga melanggar hukum. Ini kan laut, laut ini bukan milik perorangan atau milik perusahaan, ini adalah milik negara gitu ya. Mereka enak saja memagar-magari,” ucap Titiek.
Titiek juga mengungkapkan bahwa pagar laut itu menghalangi jalan para nelayan mencari nafkah.
“Jadi kita lihat sendiri tadi memang itu menghalang-halangi jalannya nelayan untuk cari nafkah,” ungkapnya.
Selepas sidak, menurut Titiek, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan jajarannya untuk membongkar pagar laut tersebut.
Mantan istri Prabowo itu berharap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu segera dibongkar.
“Jadi alhamdulillah kami dari Komisi IV mengapresiasi pemerintah dan aparat untuk bisa segera mencabut pagar laut itu,” kata Titiek.
Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini.
Pagar ini memberikan dampak besar bagi masyarakat pesisir.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten mencatat sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak langsung, memengaruhi 21.950 jiwa secara ekonomi.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pagar tersebut merusak ekosistem laut di wilayah tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/01/2025 06:41
Di Atas Kapal saat Pembongkaran Pagar Laut, Menteri Nusron Puji Politikus NasDem Ini

Tangerang: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan apresiasi khusus kepada anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv, atas perhatiannya dalam menjaga kelestarian laut Indonesia.

Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Nusron saat menghadiri pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu, 22 Januari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron menyampaikan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang ini telah melanggar aturan tata ruang laut. Pembongkaran dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan perairan tetap menjadi ruang publik yang tidak dikavling secara ilegal.

Baca juga: Libatkan Kendaraan Tempur, Begini Mekanisme Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang

“Saudara-saudara sekalian ini Rajiv, anggota DPR dari NasDem Komisi IV yang sangat peduli,” ujar Nusron dari atas kapal patroli yang digunakan untuk meninjau langsung proses pembongkaran bersama Rajiv dan petinggi penegak hukum dalam video yang diunggah Rajiv di akun instagramnya.

Pagar laut sepanjang 30 kilometer yang terpasang di kawasan perairan Tangerang diketahui telah mengganggu aktivitas nelayan dan membatasi akses publik ke wilayah laut. Menurut Nusron, pagar tersebut tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga merusak ekosistem laut.

“Dengan menjaga laut, bersama KKP, bersama AL, laut, menjaga laut, jangan sampai laut dikavling-kavling. Bravo untuk Komisi IV,” tegas Nusron.

Keberadaan pagar laut sangat kontroversial. Sejak ditemukan, hampir tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik pagar tersebut. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk melakukan pembongkaran.

Tangerang: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan apresiasi khusus kepada anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv, atas perhatiannya dalam menjaga kelestarian laut Indonesia.

Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Nusron saat menghadiri pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu, 22 Januari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron menyampaikan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang ini telah melanggar aturan tata ruang laut. Pembongkaran dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan perairan tetap menjadi ruang publik yang tidak dikavling secara ilegal.

Baca juga: Libatkan Kendaraan Tempur, Begini Mekanisme Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang

“Saudara-saudara sekalian ini Rajiv, anggota DPR dari NasDem Komisi IV yang sangat peduli,” ujar Nusron dari atas kapal patroli yang digunakan untuk meninjau langsung proses pembongkaran bersama Rajiv dan petinggi penegak hukum dalam video yang diunggah Rajiv di akun instagramnya.

Pagar laut sepanjang 30 kilometer yang terpasang di kawasan perairan Tangerang diketahui telah mengganggu aktivitas nelayan dan membatasi akses publik ke wilayah laut. Menurut Nusron, pagar tersebut tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga merusak ekosistem laut.

“Dengan menjaga laut, bersama KKP, bersama AL, laut, menjaga laut, jangan sampai laut dikavling-kavling. Bravo untuk Komisi IV,” tegas Nusron.

Keberadaan pagar laut sangat kontroversial. Sejak ditemukan, hampir tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik pagar tersebut. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk melakukan pembongkaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

23/01/2025 01:48
NasDem Resmikan Program Aksi Air Bersih untuk Warga Pandeglang, Memberikan Solusi Jangka Panjang

Pandeglang: Partai NasDem terus membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Aksi Air Bersih, yang diresmikan di kawasan Cikole, Kabupaten Pandeglang, Banten, baru-baru ini.

Pada tahap awal, NasDem meresmikan enam titik sumur bor di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan hasil inisiatif dari M. Dadi Rajadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai NasDem, yang bekerja sama dengan komunitas Balad Dadi Rajadi (Badar). Program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan air bersih yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat setempat.
Manfaat Langsung bagi Warga Pandeglang
M. Dadi Rajadi mengungkapkan, sebelum adanya fasilitas air bersih, warga setempat harus melakukan aktivitas mandi setiap pagi dan sore ke mata air yang cukup jauh. Selain itu, mereka juga harus membawa air menggunakan ember untuk kebutuhan memasak di rumah.

“Sampai hari ini, sebelum ada toren seperti ini, mereka harus mandi setiap pagi ke mata air dan sore juga ke mata air. Setelah mandi, mereka membawa ember air pulangnya, dan setelah sore sudah membawa air untuk persiapan masak pagi-pagi. Ke depan, program ini bisa lebih banyak, tidak hanya enam titik, tetapi 10 hingga 20 titik,” kata Dadi dalam video yang diunggah akun instagram @official_nasdem, Rabu, 22 Januari 2025.

Komitmen Partai NasDem dalam Pembangunan Berkelanjutan
Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem, Nining Indra Shaleh, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan amanat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, agar kader partai dapat menjadi penggerak perubahan yang memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak publik.

“Sekarang adalah saatnya mereka harus turun kepada masyarakat, merealisasikan janji-janji mereka, terutama janji-janji yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, itulah saatnya,” ujar Nining.

Program Aksi Air Bersih ini merupakan bukti nyata dari komitmen Partai NasDem dalam menyediakan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti akses terhadap air bersih. Selain itu, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang dapat meningkat, serta memberi dampak positif bagi kehidupan sehari-hari mereka. Program ini juga akan diperluas dengan menambah lebih banyak titik sumur bor di masa yang akan datang.

Pandeglang: Partai NasDem terus membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Aksi Air Bersih, yang diresmikan di kawasan Cikole, Kabupaten Pandeglang, Banten, baru-baru ini.

Pada tahap awal, NasDem meresmikan enam titik sumur bor di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan hasil inisiatif dari M. Dadi Rajadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai NasDem, yang bekerja sama dengan komunitas Balad Dadi Rajadi (Badar). Program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan air bersih yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat setempat.

Manfaat Langsung bagi Warga Pandeglang

M. Dadi Rajadi mengungkapkan, sebelum adanya fasilitas air bersih, warga setempat harus melakukan aktivitas mandi setiap pagi dan sore ke mata air yang cukup jauh. Selain itu, mereka juga harus membawa air menggunakan ember untuk kebutuhan memasak di rumah.

“Sampai hari ini, sebelum ada toren seperti ini, mereka harus mandi setiap pagi ke mata air dan sore juga ke mata air. Setelah mandi, mereka membawa ember air pulangnya, dan setelah sore sudah membawa air untuk persiapan masak pagi-pagi. Ke depan, program ini bisa lebih banyak, tidak hanya enam titik, tetapi 10 hingga 20 titik,” kata Dadi dalam video yang diunggah akun instagram @official_nasdem, Rabu, 22 Januari 2025.

Komitmen Partai NasDem dalam Pembangunan Berkelanjutan

Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem, Nining Indra Shaleh, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan amanat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, agar kader partai dapat menjadi penggerak perubahan yang memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak publik.

“Sekarang adalah saatnya mereka harus turun kepada masyarakat, merealisasikan janji-janji mereka, terutama janji-janji yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, itulah saatnya,” ujar Nining.

Program Aksi Air Bersih ini merupakan bukti nyata dari komitmen Partai NasDem dalam menyediakan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti akses terhadap air bersih. Selain itu, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang dapat meningkat, serta memberi dampak positif bagi kehidupan sehari-hari mereka. Program ini juga akan diperluas dengan menambah lebih banyak titik sumur bor di masa yang akan datang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

23/01/2025 00:44
Promosi Judol Masih Masif, Komisi I Usul Bentuk Lembaga Khusus Awasi Medsos Nasional 22 Januari 2025

Promosi Judol Masih Masif, Komisi I Usul Bentuk Lembaga Khusus Awasi Medsos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Komisi I

DPR RI
mengusulkan pemerintah membentuk
lembaga baru
yang secara khusus mengawasi media sosial dan platform digital secara komprehensif.
Langkah ini dianggap perlu untuk mengatasi persoalan konten promosi
judi online
(
judol
) yang masih begitu masif, dan kini banyak disebarkan dengan beragam modus.
“Jika Komdigi, BSSN, dan bahkan KPI tidak dapat sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap media sosial dan platform digital, saya mengusulkan dibentuknya lembaga baru dengan dasar hukum atau undang-undang yang baru,” ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, dalam rapat kerja dengan Panitia Kerja
Judol
DPR RI, Selasa (21/1/2025).
Saat ini, kata Amelia, konten promosi tersebut sering kali disamarkan melalui akun palsu, foto palsu, game online, atau konten tertentu yang kemudian mengarahkan pengguna internet ke situs judi online.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius agar pengawasan tidak lengah terhadap intrik konten judi online yang semakin cerdik,” jelas Amelia.
Dalam kesempatan itu, Amelia pun menyarankan agar Komdigi dapat mengontrol penyedia layanan komunikasi yang digunakan masyarakat untuk mengakses situs judi online.
“Saya kira Komdigi juga harus bisa mengontrol provider-provider komunikasi yang digunakan oleh publik untuk mengakses situs Judol ini,” ungkap Amelia.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat, Frederik Kalalembang, berpandangan bahwa judol akan sulit diberantas apabila Kemkomdigi belum menertibkan pengguna SIM card prabayar.
Sebab, para pemain ataupun bandar Judol masih leluasa membeli dan mendaftarkan SIM card prabayar baru dengan data identitas palsu untuk mengakses situs layanan Judol ataupun melakukan pembayaran.
“Kalau menghilangkan judol, tertibkan SIM card prabayar. Saya yakin ini pasti hilang, cuma persoalannya operator mengejar profit di situ,” ujar Frederik.
Menurut Frederik, penertiban kartu SIM prabayar akan bisa membatasi pemain dan bandar judol dalam membuat kartu SIM baru yang digunakan untuk bermain judol.
“Saya yakin kalau SIM card prabayar itu ditertibkan, dalam arti bahwa semua yang tidak menggunakan data asli sesuai NIK, KK ditolak karena palsu. Saya percaya judol akan hilang, penipuan akan hilang, pemerasan akan hilang,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kemkomdigi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghapus 5.707.952 konten terkait judi online sejak 2017 hingga Selasa (21/1/2025).
“Dari tahun 2017 hingga 21 Januari 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menangani 5.707.952 konten judi online yang beredar di berbagai situs dan aplikasi internet,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam rapat kerja bersama Panitia Kerja (Panja) Judol DPR RI, Rabu (22/1/2025).
Dari jumlah tersebut, kata Sabar, sebanyak lebih dari 1,4 juta konten di antaranya ditemukan Kemkomdigi di media sosial X.
Konten-konten tersebut pun kini sudah di-takedown.
“Terlihat bahwa aplikasi X menjadi aplikasi yang paling banyak terpapar konten judi online, ada 1.429.063 konten,” jelas Sabar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong agar Kemkomdigi dan instansi terkait siber untuk membuat terobosan dalam penanganan persoalan judi online.
Sebab, konten promosi ataupun layanan Judol kerap kembali muncul walaupun sudah banyak di antaranya yang dihapus atau di-takedown oleh Kemkomdigi bersama aparat.
“Saya sendiri pun juga kadang-kadang, kalau lagi melihat reels baik di Instagram, di Facebook, ataupun juga melihat cuplikan video di YouTube, ataupun juga di platform-platform lain, TikTok dan lain-lain, itu seringkali kita melihat baik apakah itu watermark ataupun juga link pada situs-situs Judol,” kata Dave.
“Jadi sudah ada jutaan website yang berhasil di-take down, tetapi mati satu tumbuh seribu, maka ini membutuhkan kreativitas,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/01/2025 22:48
Mendagri dan Komisi II DPR RI Sepakati Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Berlangsung Serentak 6 Februari 2025

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024 akhirnya ditetapkan pemerintah bersama DPR RI. Pelantikan akan dilakukan pada 6 Februari 2024.

Kepala daerah terpilih yang akan dilantik itu yakni yang tidak memiliki sengketa hasil pilkada di MK dengan hasil telah ditetapkan KPU setempat.

Penetapan jadwal tersebut menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) antara Mendagri, Tito Karnavian dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1). “Dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat poin kesimpulan raker pihaknya dengan Tito, Rabu.

Rifqi sapaan akrab Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan, Presiden RI Prabowo Subianto menjadi tokoh yang akan melantik para kepala daerah. “Oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara,” katanya.

Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan khusus pelantikan kepala daerah Yogyakarta dan Aceh disesuaikan peraturan hukum.

Diketahui, pelantikan pada 6 Februari akan dilaksakan untuk kepala daerah Tingkat I atau gubernur serta wagub dan Tingkat II atau Bupati serta wabup dan wali kota serta wawali.

Rifqi melanjutkan pelantikan kepala daerah terpilih yang memiliki sengketa hasil pilkada di MK akan menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap.

“Dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” ujar Rifqi.

Dia juga menyebutkan raker Komisi II dengan Tito menyepakati usulan soal perlunya Presiden RI merevisi PP Nomor 80 Tahun 2024. “Meminta kepada Mendagri untuk mengusulkan kepada Presiden RI, agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024,” ujar Rifqi. (fajar)

22/01/2025 16:28

Kementrian Lembaga: Fraksi Nasdem

Manfaat Langsung bagi Warga Pandeglang

Komitmen Partai NasDem dalam Pembangunan Berkelanjutan