Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Nasdem

  • Job Fair Bekasi Ricuh, Cerminan Sulitnya Cari Kerja di Indonesia

    Job Fair Bekasi Ricuh, Cerminan Sulitnya Cari Kerja di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Nurhadi mengkritik kericuhan yang terjadi saat Job Fair “Bekasi Pasti Kerja” pada Selasa (27/5/2025). Industri di Bekasi diminta harus lebih peka menyerap tenaga kerja lokal.

    Nurhadi menilai kericuhan tersebut mencerminkan potret sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Dia menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

    “Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Nurhadi menilai Pemerintah Daerah Bekasi seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan. 

    Dia mendesak Pemda Bekasi tak hanya memakai pendekatan administratif atau event-based semata, namun juga pembangunan berkelanjutan.

    “Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” kata Nurhadi. 

    Nuhadi kemudian menyentil kawasan Industri di Bekasi harus lebih peka menyerap lapangan kerja. Menurutnya, selama ini perusahaan menikmati kemudahan dari Pemda Bekasi.

    “Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Nurhadi mengusulkan adanya solusi jangka pendek agar job fair tak berakhir ricuh. Salah satunya, yakni menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri. 

    “Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” ungkapnya.

  • Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Malang (beritajatim.com) – Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun di tingkat daerah, implementasinya justru menuai sorotan tajam. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025-2026, Senin (2/6/2025), hampir seluruh fraksi menyuarakan kritik terhadap lemahnya kinerja Dinas Pertanian dalam menjaga stabilitas pangan.

    Fraksi Partai Gerindra menyoroti penurunan drastis capaian ketersediaan pangan. Jika pada tahun 2023 angka ketersediaan pangan mencapai 100,20 persen, maka tahun 2024 justru anjlok menjadi 37,82 persen. Penurunan ini disebut sebagai alarm serius atas lemahnya sistem penyediaan pangan daerah.

    “Selanjutnya kami berharap ada komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Malang dan dibuktikan dengan melakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kepentingan pertanian, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain yang tidak sesuai, menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai zona khusus yang dilindungi, pembangunan dan perbaikan irigasi, dan jalan usaha tani yang kokoh, serta ketersediaan pupuk yang adil,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Feri Andi Suseko.

    Penurunan ketersediaan pangan ini juga dikaitkan dengan berkurangnya luas panen padi akibat alih fungsi lahan. Tahun 2024 mencatat penurunan seluas 2.899 hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Lahan baku sawah pun menyusut signifikan, dari 44.375 hektare di 2019 menjadi hanya 37.398 hektare dalam usulan tata ruang 2024.

    Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja Dinas Pertanian. Mereka menilai bahwa pengelolaan hasil panen yang tidak terintegrasi dengan sistem pemasaran justru merugikan petani.

    “Hal ini diharapkan adanya keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil produksi, artinya ketika masuk panen raya petani yang harusnya untung malah buntung karena tidak tersedianya pasar untuk menampung produk yang dihasilkan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir.

    Fraksi gabungan PKB, Golkar, PKS, Hanura, dan Demokrat menambahkan bahwa isu swasembada pangan dan ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Mereka menuntut penegakan regulasi larangan pengembangan industri di lahan pertanian produktif serta mendorong pengembangan sektor peternakan dan perikanan.

    “Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh visi – misi Asta Cita yang kedua yaitu ‘Kemandirian Nasional di berbagai sektor’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakawuning Raka,” ujar Fakih Pilihan, Juru Bicara fraksi gabungan tersebut.

    Fraksi Partai NasDem turut menyampaikan pandangan bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan keadilan wilayah. Mereka menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian di daerah pinggiran serta pengembangan potensi lokal.

    “Daerah pinggiran perlu diberi afirmasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui fasilitasi legalitas, pembiayaan, sertifikasi, serta akses pasar digital,” tutur Agung Dwi Susanto.

    Pandangan seluruh fraksi DPRD ini menjadi sinyal keras bagi Pemerintah Kabupaten Malang agar tidak lagi mengesampingkan sektor pertanian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan datang. [yog/ian]

  • Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    FAJAR.CO.ID, BEKASI — Gelaran job fair Bekasi Pasti Kerja yang dilakukan Pemkab Bekasi, Jawab Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan menuai banyak perhatian. Tingginya animo masyarakat menjadi salah satu alasan.

    Selain animo masyarakat yang sangat tinggi, perhatian publik semakin tertuju ke job fair tersebut setelah terjadi keributan.

    Kericuhan itu terjadi diduga ramainya para pencari kerja yang mencapai 25 ribu orang, sementara kuota lowongan yang tersedia hanya sebanyak 3.000.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebut insiden itu terjadi karena mendesaknya kebutuhan kerja, mengingat tingginya angka pengangguran.

    “Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi kepada wartawan, Senin (2/6).

    Nurhadi menekankan, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar terkait pengangguran.

    Karena itu, tingginya angka pengangguran tidak bisa disikapi dengan pendekatan administratif melalui event based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

    “Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” sesal Nurhadi.

    Legiskator Fraksi Partai Nasdem itu mengingatkan, pentingnya solusi jangka pendek terkait membludaknya pencari kerja saat ini. Salah satunya, dengan menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan maupun zona industri.

  • 100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal Megapolitan 31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal Megapolitan 31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Program Mobile Training Unit
    (MTU) dinilai masih belum maksimal dilaksanakan dalam 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
    Ketua Komisi B
    DPRD DKI Jakarta
    dari Fraksi Nasdem, Nova Harivan Paloh menyebut ketersediaan MTU masih terbatas di Jakarta Timur. 
    “Misalnya di Jakarta Timur, baru ada tujuh unit. Itu belum mencukupi,” kata Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Sabtu (31/5/2025).
    Selain itu, dia menekankan pentingnya
    pelatihan kerja
    sebagai pendamping program
    Job Fair
    .
    “Job Fair memang langkah baik, tapi harus didorong dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja,” jelas Nova.
    Nova juga mengatakan pelatihan kerja harus menghasilkan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. 
    “Kita harus cek, setelah mereka dilatih, apakah mereka jadi pengusaha atau pekerja yang andal? Itu bagian dari pengawasan kami,” ujarnya.
    Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti program
    job fair
    yang digelar setiap tiga bulan. 
    Menurut dia, program tersebut belum efektif mengurangi angka
    pengangguran
    di Jakarta.
    “Harus ada pengukuran efektivitas pelaksanaannya, dilihat dari berapa banyak peserta yang mendapatkan kerja,” ujar Mujiyono dari Fraksi Demokrat.
    Mujiyono menilai tantangan terbesar terletak pada kesenjangan keterampilan antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri.
    “Khususnya di sektor-sektor baru seperti digital, maritim, ekonomi kreatif, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” tuturnya.
    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, satu dari 40 program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka.
    Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, yakni pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
    “Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua… Nasional

    1 Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua… Nasional

    Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    merasa apa yang disampaikannya beberapa waktu belakangan kerap salah dipersepsikan publik. 
    Gaya komunikasi
    Budi awalnya disorot oleh anggota
    Komisi IX DPR RI
    dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (26/5/2025).
    Salah satu legislator yang menyoroti
    gaya komunikasi
    Menkes adalah Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Nurhadi.
    Dia menilai cara berkomunikasi Budi sebagai Menkes dianggap kurang bijak.
    “Saya langsung ke Pak Menteri Kesehatan. Nah ini Pak, beberapa akhir ini, hari ini, Pak Menteri jadi sorotan, Pak. Kaitannya, saya menyoroti kaitannya dengan cara komunikasi Pak Menteri yang kurang
    wise
    , kurang bijaksana Pak,” ujar Nurhadi di Gedung DPR RI, Senin.
    Nurhadi mencontohkan pernyataan Budi soal orang dengan lingkar pinggang besar yang ‘lebih cepat menghadap Allah’.
    Pernyataan itu dianggap Nurhadi tak seharusnya keluar dari mulut seorang Menkes.
    “Yang pertama, Bapak menyampaikan orang yang punya ukuran lingkar pinggang di atas 33 cm itu akan cepat menghadap Allah, Pak. Saya kira ini kok tidak… maksudnya Bapak levelnya Menteri harusnya enggak bicara seperti ini, Pak,” ucap Nurhadi.
    “Harusnya Pak Menteri lebih bicara yang terduh, yang membuat masyarakat ini menerima informasi dari Kementerian Kesehatan ini membuat masyarakat terasa senang, damai, bahagia,” sambungnya.
    Nurhadi juga menyinggung pernyataan Menkes yang menyatakan bahwa orang bergaji Rp 5 juta tergolong kurang pintar dan tidak sehat, jika dibandingkan pihak-pihak dengan pendapatan Rp 15 juta.
     
    “Pak Menteri perlu tahu, Pak. Kalau di kami, Pak, di Kabupaten Blitar, di desa, orang dengan pendapatan Rp 5 juta itu sudah sejahtera, Pak. Sayur enggak beli, lauk enggak beli, Pak, mungkin belinya hanya beras, itu sudah sejahtera,” kata Nurhadi.
    “Saya minta tolong, Pak Menteri, untuk
    statement-statement
    berikutnya lebih
    wise
    dan lebih bijaksana, lebih adem, bisa diterima masyarakat luas Indonesia, menuju Indonesia semakin sehat, berdaulat tahun Indonesia Emas 2045,” sambung Nurhadi.
    Menjawab pernyataan Nurhadi, Menkes pun menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya sebetulnya didasarkan pada niat baik untuk mendorong kesehatan masyarakat.
    Dia mencontohkan pernyataan mengenai pendapatan masyarakat Rp 5 juta dan Rp 15 juta yang bukan bermaksud membanding-bandingkan.
    Pernyataan itu bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
    “Ya mengenai komunikasi, ya memang apa yang saya omongin sekarang salah semua ya. Niatnya sebenarnya baik. Mengenai pendapatan itu sebenarnya angka Rp 5 juta, Rp 15 juga bukan maksudnya ke sana, Pak Nurhadi,” kata Menkes.
    “Maksudnya adalah untuk jadi negara maju, memang kita baru bisa masuk negara maju kalau rata-rata pendapatan kita itu Rp 15 juta. Dan kita harus angkat bersama-sama, kan, supaya bisa jadi negara maju. Nah untuk bisa jadi kesana, masyarakatnya harus sehat,” sambungnya.
    Oleh karena itu, lanjut Budi, penting bagi pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat.
    Sebab dengan kondisi kesehatan yang baik bisa menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
    “Nah cuman memang sekarang apa pun yang saya omongin dipotong dan disebarkannya begitu. Saya enggak ngerti juga apa yang terjadi dengan diri saya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan adalah kalau mau jadi negara maju, secara definisi World Bank itu jelas, rata-rata pendapatan per kapitanya harus Rp 15 juta,” ucap Menkes.
    “Nah kita di sektor kesehatan menjamin bahwa kita sehat, karena kalau kita sehat proses kenaikan rata-rata pendapatan itu bisa naik. Mungkin kemudian ada yang mengambil, kemudian memutar, menaruhnya seperti apa, niatnya seperti itu,” sambungnya.
    Lebih lanjut, Menkes juga memberikan penjelasan mengenai pernyataannya soal lingkar pinggang.
    Menurutnya, lingkar pinggang yang besar erat kaitannya dengan hipertensi dan diabetes.
    Oleh sebab itu, lanjut Menkes, penting bagi masyarakat untuk menjaga kesehatannya agar terhindar dari hipertensi dan diabetes.
    “Tapi kalau memperbaiki cara komunikasi, saya akan berusaha selalu memperbaiki cara komunikasi saya, dan semua masukan
    welcome
    ,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lita Machfud Arifin Tanamkan Nilai Kebangsaan kepada Pelajar Surabaya Lewat Sosialisasi Empat Pilar

    Lita Machfud Arifin Tanamkan Nilai Kebangsaan kepada Pelajar Surabaya Lewat Sosialisasi Empat Pilar

    Surabaya (beritajatim.com) — Komitmen memperkuat karakter kebangsaan di kalangan generasi muda terus digaungkan Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lita Machfud Arifin. Terbaru, ia menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama para pelajar SMK Unitomo Surabaya, Minggu, 18 Mei 2025.

    Acara yang berlangsung di aula kampus tersebut mengusung tema “Meneguhkan Semangat Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda”. Melalui kegiatan ini, Lita menanamkan pentingnya pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

    “Pelajar hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika sejak dini kita kuatkan karakter kebangsaan mereka, maka Indonesia akan tetap kokoh dalam menghadapi tantangan zaman,” tegas Lita di hadapan ratusan siswa.

    Selain itu, Lita juga mengingatkan para siswa tentang pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Ia menilai, perkembangan teknologi yang pesat harus dibarengi dengan ketahanan ideologi agar generasi muda tidak mudah terpengaruh paham-paham yang bertentangan dengan semangat nasionalisme.

    Acara ini berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para siswa yang hadir. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari isu radikalisme, perpecahan sosial, hingga tantangan moral yang dihadapi generasi muda saat ini.

    “Pancasila tidak boleh hanya menjadi hiasan di dinding kelas, tetapi harus hidup dalam tindakan kita sehari-hari,” tegas Lita

    Sebagai penutup kegiatan, para pelajar bersama Lita Machfud Arifin mendeklarasikan komitmen bersama untuk mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    “Deklarasi ini menjadi simbol semangat dalam menjaga keutuhan Indonesia,” tandas Lita.

    Lita Machfud Arifin merupakan anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dapil Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. Ia dikenal aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. Melalui berbagai program sosialisasi Empat Pilar, Lita konsisten membangun karakter kebangsaan dari tingkat akar rumput di Jawa Timur. [asg/beq]

  • Jemaah Terpisah Karena Sistem Syarikah, DPR Minta Kemenag Perbaiki

    Jemaah Terpisah Karena Sistem Syarikah, DPR Minta Kemenag Perbaiki

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania mengungkapkan sejumlah persoalan yang dilaporkan jemaah untuk musim haji 2025 ini. Yakni, soal pembagian kamar yang tidak jelas, terpisahnya mahrom, dan pendamping jemaah yang ditempatkan di hotel berbeda.

    Tahun ini, menjadi kali pertama pelaksanaan penuh sistem syarikah menggantikan muasasah. Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan layanan haji, namun justru memunculkan sejumlah kendala teknis di lapangan.

    “Saya minta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengambil langkah tegas menyusul berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Perlu koordinasi yang lebih baik dengan pihak penyelenggara di Makkah dan Madinah,” kata Dini kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (17/5/2025).

    Komisi VIII akan mendorong Kementerian Agama untuk bisa berkoordinasi dengan penyelenggara di Makkah dan Madinah. “Itu sangat merugikan dan menyusahkan jemaah. Kami ingin Kemenag memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi,” imbuhnya.

    Komisi VIII DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang bersama Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

    Dalam rapat tersebut, Komisi VIII akan menggali informasi lebih dalam mengenai penyebab permasalahan dan solusi yang ditawarkan pemerintah, agar tidak terulang di gelombang keberangkatan berikutnya.

    “Jangan sampai kejadian ini terjadi di gelombang dua. Hari ini kloter pertama gelombang kedua mulai berangkat,” ujar Dini.

    Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan gelombang pertama jemaah haji menghadapi ketidaknyamanan akibat kurangnya koordinasi antara pihak syarikah dan otoritas terkait.

    Syarikah sendiri merupakan mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertanggung jawab atas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pergerakan jemaah selama di Tanah Suci, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). [tok/beq]

  • Legislator NasDem Nengah Senantara: Bali Menangis Akibat Blackout 12 Jam – Halaman all

    Legislator NasDem Nengah Senantara: Bali Menangis Akibat Blackout 12 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Nengah Senantara, menyayangkan terjadinya pemadaman listrik total atau blackout di Bali yang terjadi pada Jumat (3/5/2025) lalu.

    Apalagi, usai blackout, terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Bali.

    Ia mengatakan pemadaman ini cukup mengganggu aktivitas warga karena terjadi pada hari kerja saat aktivitas warga sedang tinggi.

    Nengah juga menyoroti kinerja PLN ketika pemadaman listrik serentak terjadi. 

    Menurutnya PLN kurang melakukan sosialisasi menjelang pemadaman listrik tersebut.

    “Kejadian blackout kemarin tentu mengganggu kenyamanan warga Bali dan ‘Bali Menangis’ dengan adanya kejadian blackout tersebut,” kata Nengah kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Padamnya listrik di beberapa wilayah di Bali diduga karena terganggunya sistem kabel bawah laut yang menyalurkan daya dari pembangkit ke jaringan distribusi Bali.

    Nengah menyebut hal itu tentu harus menjadi alarm untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketahanan energi, terutama di daerah Bali.

    “Penyebab kejadian ini juga harus diketahui secara pasti, agar dapat menjadi pembelajaran dan kesiapan bagi pengelolaan kelistrikan di daerah lainnya,” ucapnya.

    Nengah mengatakan, Bali memiliki ketergantungan pasokan listrik dari Jawa. 

    Berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik di Bali pada tahun 2024 mencapai 1.157,6 megawatt (MW).

    Sebagian besar kebutuhan itu disalurkan melalui kabel bawah laut dari Pulau Jawa.

    Ketergantungan ini, menurut Nengah, apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pada jaringan interkoneksi tersebut, Bali bisa mengalami pemadaman listrik yang cukup besar, seperti halnya beberapa waktu lalu.

    “Pemadaman listrik tentu akan berdampak bagi masyarakat Bali, terutama pada sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Pemadaman listrik akan mengganggu operasional hotel, restoran, fasilitas wisata serta layanan lainya yang membutuhkan pasokan listrik,” ucapnya.

    Untuk itu, Ketua DPW Nasdem Bali tersebut menyatakan pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Bali. 

    Sebab, sebagai penyumbang devisa pariwisata terbesar, sudah seharusnya pemerintah pusat tidak memandang Bali hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh dalam hal ketahanan energi.

    Kemandirian energi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicapai pulau sekecil Bali. Kemandirian energi adalah harapan yang harus diwujudkan. 

    Hal ini bisa terwujud jika semua pemangku kepentingan mau bekerja sama mulai dari pemerintah pusat, daerah, PLN, investor dan masyarakat. Bali tidak bisa terus bersandar pada listrik dari pulau lain.

    “Bali adalah pulau yang dilandasi adat, tradisi dan budaya sehingga Bali menjadi magnet tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan Bali juga pulau yang sangat harmonis dalam tata kehidupannya,” ujarnya.

    Nengah meminta kepada para stakeholder seperti kepala daerah yang ada di Bali untuk membuat langkah strategis tentang kemandirian energi di Bali.

    Sebagai Wakil Rakyat Dapil Bali, Nengah juga meminta Presiden Prabowo untuk memberikan atensi khusus untuk Bali. 

    Hal ini agar Bali tidak hanya dijadikan sebuah destinasi wisata tapi juga sebagai kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik.

    “Untuk itu dengan penuh rasa hormat kepada Pak Presiden Prabowo, tolong untuk memberikan atensi khusus untuk Bali untuk memberikan atensi lebih supaya bisa dijadikan kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik,” pungkasnya.

    Selain itu, permasalahan listrik, Nengah juga menyebut ada empat pekerjaan rumah yang mendesak untuk Bali seperti persoalan air, sampah dan infrastruktur. 

  • Nasdem Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah Revisi KUHAP Rampung

    Nasdem Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah Revisi KUHAP Rampung

    Nasdem Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah Revisi KUHAP Rampung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Fraksi Partai Nasdem DPR RI mendukung penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jika itu merupakan prioritas Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, Nasdem menilai pembahasan RUU tersebut sebaiknya dilakukan setelah Komisi III DPR RI merampungkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “KUHAP menjadi panduan atau sekaligus pedoman pemberlakuan Undang-Undang organik atau material kita. Jadi ibarat kata, panduannya kita selesaikan dulu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini,” ujar Anggota Komisi III DPR RI dari
    Fraksi Nasdem
    Rudianto Lallo saat dihubungi Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    “Setelah KUHAP ini, ya kalau memang menjadi keinginan Presiden, tentu kami di DPR, khususnya Fraksi Nasdem, mendukung penuh keinginan Presiden dalam rangka penyelesaian
    RUU perampasan aset
    ,” sambungnya.
    Menurut Rudianto, penyelesaian
    revisi KUHAP
    menjadi penting karena UU tersebut akan menjadi rambu-rambu dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam konteks perampasan aset.
    Selama ini, kata Rudianto, praktik penyalahgunaan wewenang atau
    abuse of power
    oleh aparat penegak hukum (APH) hingga kini masih kerap terjadi.
    Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap APH lewat KUHAP baru.
    “Kalau hukum acara ini sudah selesai, kemudian bisa diselesaikan juga nantinya UU perampasan aset. Karena sudah ada panduan hukum acara, kan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangan dan atau
    abuse of power,
    ” jelas Rudianto.
    Politikus Nasdem itu meyakini bahwa dengan selesainya revisi KUHAP, maka pembahasan
    RUU Perampasan Aset
    maupun UU lainnya akan lebih mudah dilakukan, karena sudah memiliki dasar atau “rel” yang jelas.
    “Kalau sudah ada jalur kita bikin, panduannya kita bikin, silakan saja bikin undang-undang organik baru, termasuk undang-undang perampasan aset,” pungkasnya Rudianto.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” ujar Prabowo dari atas panggung.
    Prabowo pun melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.
    “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo, dijawab setuju oleh ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Monas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK: 2 Politisi Nasdem Kembali Absen di Pemeriksaan Kasus CSR BI

    KPK: 2 Politisi Nasdem Kembali Absen di Pemeriksaan Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 2 anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Charles Meikyansyah dan Fauzi Amro kembali absen dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Penyidik kembali memanggil Charles dan Fauzi, Rabu (1/5/2025), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Panggilan itu merupakan yang kedua setelah sebelumnya kedua politisi itu juga absen pada panggilan pertama yakni 13 Maret 2025. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut keduanya absen karena adanya kunjungan kerja dan telah memberikan konfirmasi secara resmi ke tim penyidik. 

    “Untuk dua saksi CSR BI tidak hadir dan telah memberi konfirmasi ketidakhadiran secara resmi kepada Penyidik. Dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal sebelumnya,” ujar Tessa kepada wartawan, dikutip Kamis (1/5/2025). 

    Tessa menyebut keduanya meminta penjadwalan ulang pemanggilan. Pada keterangan terpisah, dia menyebut tim penyidik belum bisa menjemput paksa kedua saksi itu meski sudah dua kali absen dari pemanggilan. Hal itu karena keduanya memberikan konfirmasi ketidakhadiran secara resmi.

    Upaya paksa bisa dilakukan, terang Tessa, apabila saksi tidak hadir secara berturut-turut sebanyak dua kali tanpa alasan yang jelas. 

    Mengenai alasan pemanggilan Charles dan Fauzi, Tessa masih enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menyebut keduanya dipanggil bisa untuk dimintai konfirmasi atas barang bukti yang diperoleh, maupun dari keterangan saksi lain. 

    Pemeriksaan Sebelumnya

    Untuk diketahui, sejauh ini KPK telah beberapa kali memeriksa dua orang anggota DPR yaitu Satori dari Fraksi Partai Nasdem, dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. Rumah keduanya juga telah digeledah. 

    Di sisi lain, pihak yayasan penerima CSR BI dari daerah pemilihan (dapil) Satori maupun tenaga ahli DPR yang bekerja untuknya dan Heri Gunawan juga telah diperiksa KPK beberapa waktu lalu. 

    “Jadi tidak mungkin saksi dipanggil tidak ada dasarnya, tidak ada keterangan saksi hanya karena desakan dari pihak-pihak tertentu lalu dilakukan pemanggilan untuk KPK dalam hal ini penyidik tidak akan melakukan hal seperti itu,” jelas Tessa. 

    Adapun KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus CSR BI sejak akhir 2024 lalu. Penyidikan yang dilakukan bersifat umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan tersangka, bahkan sampai dengan saat ini. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan segera menetapkan tersangka di kasus tersebut. Namun, dia enggan memerinci kapan waktunya. Dia membantah adanya kendala dalam penanganan kasus tersebut sehingga pihak tersangka belum ditetapkan. 

    “Ya nanti ada waktunya. Ada saatnya nanti segera ditetapkan,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

    Lembaga antirasuah menduga bahwa Satori dan Heri Gunawan merupakan di antara politisi DPR penerima dana manfaat CSR BI, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR periode 2019-2024. AKD DPR itu merupakan mitra kerja BI hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Dana PSBI itu diterima melalui yayasan milik Satori dan Heri dari dapil masing-masing, setelah sebelumnya diajukan dan diseleksi oleh BI untuk kelayakannya. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan, pihaknnya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.  

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.  

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.  

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).