Kementrian Lembaga: Fraksi Golkar

  • Ketua Komisi XII Dorong Peningkatan Lifting Migas dengan Teknologi Inovatif

    Ketua Komisi XII Dorong Peningkatan Lifting Migas dengan Teknologi Inovatif

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya mendorong pemerintah untuk meningkatkan lifting minyak dan gas (migas) dengan memanfaatkan terobosan teknologi. Bambang menyatakan inovasi dan teknologi dapat membantu mencegah penurunan produksi migas yang terjadi secara alamiah selama ini.

    Hal tersebut disampaikan oleh Bambang dalam diskusi yang diselenggarakan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) dengan tema “Formulasi Kebijakan Lifting Migas untuk Kesejahteraan Rakyat” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Rabu (6/11/2024).

    “Yang diperlukan ke depan adalah terobosan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi sumur-sumur tua,” ujar Bambang Patijaya.

    Bambang mengakui penurunan lifting migas terjadi secara alami karena sumur-sumur migas telah beroperasi bertahun-tahun. Namun, ia meyakini produktivitas sumur-sumur tersebut masih dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi terkini.

    Indonesia memiliki sekitar 44.900 sumur minyak, dengan 16.600 di antaranya dalam kondisi idle atau menganggur. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 sumur dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

    “Saya pikir teknologi baru dalam bidang lifting minyak telah ditemukan, dan kami berharap ini bisa menciptakan ekosistem investasi baru di sektor migas yang akan mendorong peningkatan produksi minyak Indonesia,” jelas Bambang.

    Selain itu, Bambang mengungkapkan pihaknya berencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) agar lebih ramah investasi. Hal itu untuk mendukung terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan lifting minyak.

    Saat ini lifting minyak di Indonesia masih berada di angka 600.000 barel per hari. Peningkatan lifting migas ini dianggap penting untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu mencapai kedaulatan energi.

    “Salah satunya adalah menciptakan ekosistem yang menarik bagi investor. Kami akan merevisi RUU Migas agar sektor migas Indonesia lebih menarik untuk investor,” tutur Bambang.

    Dalam kesempatan yang sama, Vice President PetroChina Internasional Companies in Indonesia Gusminar mengakui bahwa lifting migas Indonesia terus mengalami penurunan. Namun, Gusminar menegaskan pihaknya tetap berupaya untuk meningkatkan produksi migas demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Dalam upaya meningkatkan produksi, kami akan terus mengeksplorasi ladang-ladang migas yang belum tersentuh, terutama di Sumatera untuk minyak dan Indonesia timur untuk gas,” ungkap Gusminar.

    Gusminar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, serta penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat upaya peningkatan lifting migas. Ia mengimbau agar Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada ego sektoral dalam pemerintahannya.

    “Penyederhanaan birokrasi sangat penting, terutama untuk urusan kehutanan dan pembebasan lahan yang memerlukan waktu. Sinergitas antarkementerian dan instansi sangat dibutuhkan,” tegas Gusminar.

    Kepala BSNPG Syahmud Ngabalin berharap diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kedaulatan energi Indonesia.

    “Kami BSNPG selalu bekerja sama dengan semua stakeholder, baik internal maupun eksternal Partai Golkar, untuk memberikan kontribusi pemikiran demi kedaulatan energi Indonesia,” pungkas Syahmud.

  • Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan resmi ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi XII DPR. Dengan penetapan ini Putri berkomitmen mengawal dan mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Putri seusai penetapannya dalam rapat Komisi XII yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII DPR, gedung Nusantara 1, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

    Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

    “Sebagai pimpinan Komisi XII, saya juga berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tandas Putri.

    Sementara, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pimpinan Komisi XII DPR sudah ditetapkan dan sudah bisa mulai bekerja melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya. Komposisi pimpinan Komisi XII DPR adalah Bambang Patijaya dari Fraksi Golkar sebagai ketua Komisi XII dan didampingi empat wakil ketua, yakni Dony Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Sugeng Suparwoto (Nasdem), dan Putri Zulkifli Hasan (PAN).

    “Ya kan jadi komposisinya kan tadi dari Fraksi Golkar Pak Bambang Patijaya, kemudian dari PDIP Pak Dony Oekon, dari Gerindra Bambang Hariyadi, dari Nasdem Pak Sugeng Suparwoto, dari PAN Ibu Putri. Itu komposisinya sudah, dan mereka sudah mengajukan nama semua,” kata Adies.

    Adies mengatakan nama-nama pimpinan Komisi XII tidak perlu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Sebagaimana pimpinan komisi-komisi lain di DPR, tutur dia, nama-nama tersebut cukup disepakati dan ditetapkan di komisi masing-masing.

    “Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja,” pungkas Adies.

  • Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.

    Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.

    Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.

    Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.

    “Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.

    Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.

    Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

    Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.

  • Dewan Komitmen Bakal Kontrol Program Calon Gubernur

    Dewan Komitmen Bakal Kontrol Program Calon Gubernur

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai pengusung paslon kepala daerah menegaskan siap menjadi garda terdepan untuk mengawal program para kandidat. Legislatornya juga sudah menegaskan hal itu.

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel Lukman Baco Kady mengaku, pihaknya tidak akan tinggal diam jika terjadi hal-hal menyimpang yang dilakukan kandidat jagoannya, Andalan Hati, jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

    Kata dia, peran fraksi tidak hanya untuk mendukung program Andalan Hati dalam pemerintahan, tetapi juga turut mengontrol dan memberi warning jika terjadi penyimpangan.

    ”Kami dari Fraksi Golkar menegaskan, tidak hanya akan mendukung dan mendorong program Andalan Hati. Tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengontrol kinerja pemerintahan,” ujarnya kepada FAJAR, Rabu, 30 Oktober.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tiga fungsi legislatif akan digunakan sepenuhnya dan semaksimal mungkin. Mulai dari membuat dan mengesahkan peraturan daerah, pengawasan, sampai dengan penganggaran yang tepat sasaran.

    “Tentu itu akan kami maksimalkan. Kalau Andalan Hati terpilih, kami pastikan kontrol itu akan berjalan. kami akan jeli melihat proses penganggaran program, kami awasi pelaksanaan dan evaluasi programnya, juga peraturan daerah yang benar-benar berpihak untuk masyarakat,” tegasnya.

    Sementara Wakil Ketua DPRD Sulsel dari PKB, Fauzi Andi Wawo juga menegaskan hal yang sama. Dia mengaku, jika nanti Danny-Azhar terpilih untuk memimpin Sulsel, maka apapun kondisinya, pihaknya tetap akan melakukan kontrol maksimal.

  • Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Jakarta

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

    Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

    “Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat,” kata Pigai.

    Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun, dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

    “Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat,” ujarnya.

    Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

    “Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi NasDem, fraksi PKS. Saya lebih kenal fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi,” ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

    (dwr/haf)

  • Ridwan Kamil Diserang "Black Campaign"
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Oktober 2024

    Ridwan Kamil Diserang "Black Campaign" Megapolitan 31 Oktober 2024

    Ridwan Kamil Diserang “Black Campaign”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Baliho yang menampilkan foto calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengenakan jersey klub
    Persib
    dengan tulisan “Ayo
    Persija
    Juara!” mencuri perhatian publik dan memicu kontroversi.
    Foto baliho ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram @bobotoh_rudet pada Senin (28/10/2024) hingga menjadi sorotan karena isi dan konteksnya yang dianggap provokatif.
    Baliho tersebut menunjukkan Ridwan Kamil mengenakan jersey biru khas Persib, lengkap dengan ikat kepala khas Jawa Barat berwarna senada.
    Namun, tulisan yang menyemangati klub rival,
    Persija Jakarta
    , jelas bertujuan untuk menyudutkan Ridwan Kamil dalam konteks persaingan politik di Ibu Kota.
    Bagaimana tidak, Persija dan Persib adalah rival dalam sepak bola. Rivalitas antara kedua klub ini dikenal sebagai El Clasico versi Indonesia.
    Tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, melalui juru bicaranya, Dave Laksono, mengklaim bahwa baliho ini merupakan bagian dari
    black campaign
    atau kampanye hitam yang bertujuan menciptakan keruh dalam pilkada.
    “Ini sepertinya ada upaya black campaign dari pihak-pihak yang hanya ingin menciptakan kekeruhan dalam pilkada ini,” ujar Dave saat dihubungi
    Kompas.com
    pada Selasa (29/10/2024).
    Meski terdapat logo dan slogan khas Ridwan Kamil-Suswono, baliho itu dianggap tidak resmi dan bukan dipasang oleh tim sukses RIDO.
    “Pasti bukan (dari tim internal),” kata Dave.
    Dave menduga ada pihak tertentu yang ingin merusak situasi damai Pilkada Jakarta demi kepentingan mereka sendiri.
    Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini tidak menyebutkan secara spesifik pihak mana yang dimaksud.
    “Mereka berupaya menghancurkan situasi damai hanya demi mencapai keinginan pribadi saja,” katanya.
    Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, juga menanggapi baliho tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan baliho itu bukan dipasang oleh pendukungnya.
    “Oh, kalau itu pasti bukan pendukung saya. Pasti bukan pendukung saya, wong saya politiknya riang gembira, malah mau diserang,” kata Pramono di Jakarta Timur, Rabu.
    Politikus senior dari PDI Perjuangan ini tidak tahu menahu mengenai baliho itu. Ia baru mengetahui adanya baliho tersebut setelah diinformasikan oleh timnya.
    “Saya tidak tahu, benar-benar jujur saya tidak tahu. Dan ketika ada teman yang memberi tahu,” kata Pramono.
    Pramono pun memilih untuk tidak terlibat dalam isu ini. Ia lebih memilih untuk fokus pada kampanyenya yang riang gembira.
    “Saya juga enggak mau tahu, karena memang saya fokus dengan apa yang saya lakukan sendiri,” kata Pramono.
    Di tengah polemik ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai baliho tersebut sebagai bentuk satire politik yang wajar dalam demokrasi.
    “Saya melihatnya sebagai satire politik yang lumrah, yang tidak perlu disikapi berlebihan sebagai kampanye hitam. Beda jauh dengan kampanye hitam yang berisi fitnah. Beda juga dengan politik kotor yang memprovokasi dengan isu SARA,” kata Zaki.
    Satire itu lebih sebagai ekspresi kritik atau sindiran yang justru menunjukkan bahwa demokrasi berjalan baik.
    Selain itu, satire semacam ini bisa dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam konteks politik.
    Bahkan, tak jarang satire juga menggunakan humor atau sindiran untuk menyoroti rivalitas dalam pemilu.
    “Sindiran yang disampaikan kira-kira, ‘sepuluh tahun satu hati bersama bobotoh, demi pilkada pindah ke lain hati (Jakmania)’,” kata Zaki.
    Meski demikian, polemik baliho ini mencerminkan ketegangan dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
    Meskipun ditanggapi beragam, fenomena ini menunjukkan politik di Jakarta sangat dinamis dan penuh strategi meski terkadang menyentuh ranah provokatif.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Oktober 2024

    Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN Nasional 29 Oktober 2024

    Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X
    DPR
    RI Hetifah Sjaifudian menanggapi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadi tiga kementerian.
    Ketiga kementerian itu, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. 
    Menanggapi hal itu, Hetifah menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran terkait pemisahan pada setiap kementerian tersebut. 
    “Kami berharap perubahan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat alokasi anggaran lebih efektif,” ujarnya melansir dpr.go.id, Selasa (29/10/2024).
    Politisi Fraksi Golkar itu mengatakan, anggaran kementerian harus efisien agar bisa fokus untuk program prioritas masyarakat. 
    “Kami ingin anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program langsung, seperti Makan Siang Bergizi Gratis dan pembangunan sekolah unggulan,” katanya.
    Pertimbangan itu juga ia usulkan guna menegaskan agar anggaran kementerian tahun 2025 tidak tergerus untuk pengelolaan tambahan operasional akibat pemisahan kementerian.  
    Lebih lanjut, dia menyatakan akan menunggu pembahasan terkait isu
    Ujian Nasional
    (UN) yang rencananya akan diberlakukan kembali Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti bersama Komisi X DPR RI. 
    Walaupun begitu, Hetifah menyampaikan, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi, bukan sekadar mengikuti tren saja. 
    “Kebijakan yang baik dipertahankan, yang kurang disempurnakan. Jangan sampai masyarakat merasa kebijakan berubah setiap ada pergantian menteri,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR segera ganti para Anggota DPR yang diangkat jadi menteri

    DPR segera ganti para Anggota DPR yang diangkat jadi menteri

    Kami akan segera melakukan PAW untuk pengisian mereka-mereka yang telah menjadi menteri kabinetJakarta (ANTARA) –

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadier mengatakan pihaknya mulai memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terkait pada Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang kini sudah diangkat menjadi menteri, wakil menteri, atau pejabat dalam Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Mungkin dimulai satu sampai dua hari ini,” kata Adies di Kompleks, Parlemen, Jakarta, Rabu.

     

    Selain itu, Adies yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengatakan PAW di terhadap para anggota partai berlambang pohon beringin itu bakal dilakukan segera.

    Menurut dia, Golkar tidak ingin ada kekosongan anggota-anggota dari Fraksi Golkar yang semestinya mengisi kursi di komisi-komisi.

     

    “Kami akan segera melakukan PAW untuk pengisian mereka-mereka yang telah menjadi menteri kabinet,” kata dia.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto telah melantik para pejabat kabinet yang diisi sebanyak 109 anggota, yang terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri. Selain itu, Presiden juga telag melantik pejabat-pejabat lainnya seperti kepala badan dan kepala lembaga, utusan khusus, hingga staf khusus.

     

    Nama-nama yang dilantik oleh Prabowo itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, akademisi, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, hingga selebriti dan mantan atlet. Sejumlah politisi yang merupakan Anggota DPR RI pun turut diangkat menjadi pejabat kabinet.

     

    Berikut nama-nama Anggota DPR RI yang telah diangkat menjadi pejabat Kabinet Merah Putih:

    1. Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital)

    2. Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang)

    3. Maman Abdurrahman (Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

    4. Ace Hasan Syadzily (Gubernur Lemhannas)

    5. Sugiono (Menteri Luar Negeri)

    6. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan)

    7. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara)

    8. Teuku Riefky Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif)

    9. Faisol Riza (Wakil Menteri Perindustrian)

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Hal itu ditetapkan setelah Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, dan Bahtra dari Fraksi Gerindra.

    Selanjutnya usai para pimpinan Komisi II DPR memperkenalkan diri, Rifqinizamy pun mempersilakan anggota fraksi-fraksi yang duduk di Komisi II DPR RI untuk memperkenalkan diri.

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,” kata Rifqinizamy di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Berikut nama-nama anggota fraksi yang duduk di Komisi II DPR:

    PDIP: Aria Bima, Deddy Yevri Sitorus, Arif Wibowo, Udin Watubun, Bob Andika, Mamana Sitepu, Romy Soekarno, Giri, Ramanda N. Kiemas, Shintya Sandra Kusuma.

    Golkar: Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe, Ade Ginanjar, Agustina Margande, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Gerindra: Bahtra, Ahmad Wazir Noviadi Heri Gunawan, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan.

    NasDem: Rifqinizamy Karsayuda, Ujang Bey, Saan Mustopa, Fauzaj Khalid, Muhammad Habibur Rohcman.

    PKB: Mohammad Toha, Indrajaya, Eko Widodo.

    PKS: Aus Hidayat Nur, Mardani Ali Sera, Ateng Sutisna, Rahmat Saleh.

    PAN: Sahidin, Wahyudin Noor Aly (Goyud), Edi Oloan Pasaribu.

    Demokrat: Dede Yusuf, Rusda Mahmud, Zulkifli Anwar.

    Rapat Paripurna juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Komisi II DPR RI ditetapkan membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Jakarta (ANTARA) –

    Pimpinan DPR RI bersama para Anggota Komisi III DPR RI menyetujui Anggota Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menjadi Ketua Komisi III DPR RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat internal yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Habiburokhman menjadi Pimpinan Komisi III bersama empat orang Wakil Ketua Komisi III DPR RI lainnya. Pada periode sebelumnya, Habiburokhman merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

     

    “Komposisi Pimpinan Komisi III DPR RI yaitu Fraksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan PKB,” kata Dasco.

     

    Adapun Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Dede Indra Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem, dan Rano Alfath daei Fraksi PKB.

     

    Namun dalam penetapan itu, Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI tak menghadiri rapat. Selanjutnya Habiburokhman pun langsung melanjutkan rapat internal, tetapi digelar secara tertutup.

     

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

     

    Pada rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut ditunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

    Baca juga: Said Abdullah kembali menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI
    Baca juga: DPR RI sepakati Utut Adianto jadi Ketua Komisi I
    Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024