Kementrian Lembaga: Fraksi Golkar

  • Pemkab Labura Gelar Perayaan Natal Oikumene 2024

    Pemkab Labura Gelar Perayaan Natal Oikumene 2024

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura) menggelar perayaan Natal Oikumene 2024 di Aula Ahmad Dewi Syukur, Kamis (19/12).

    Pada perayaan yang dihadiri seluruh umat Kristiani dari berbagai gereja se-Kabupaten Labura, dalam sambutan Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus yang dibacakan oleh Wakil Bupati Samsul Tanjung disampaikan ucapan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani.

    “Semoga Natal tahun ini, membawa kedamaian dan kasih bagi kita semua, serta mari kita sambut tahun 2025 dengan penuh suka cita dan penuh harapan,” katanya.

    Bupati Hendri juga meminta warga agar senantiasa menciptakan dan meningkatkan rasa persaudaraan dan kerukunan, baik internal seagama maupun antar umat beragama, serta menghindari perselisihan ataupun potensi adu domba di tengah masyarakat.

    “Selamat merayakan Natal untuk saudara-saudaraku umat kristiani dengan penuh suka cita, mari kita pupuk toleransi beragama sehingga masyarakat Labura dapat hidup rukun dan damai,” kata Hendri.

    Pada perayaan yang sama, Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Partai Golkar, Trinovi Khairani Sitorus turut menyampaikan bahwa Natal membawa pesan universal tentang kasih, pengorbanan, dan kedamaian.

    Dia menekankan tentang pentingnya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, mencintai sesama, hidup dalam harmoni, dan menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman.

    “Hari Natal mengajarkan kita untuk saling mencintai, hidup rukun, dan bersatu. Semangat Natal tahun ini hendaknya menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus berkontribusi demi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi negeri Basimpul Kuat Babontuk Elok,” kata Trinovi.

    Pada kesempatan yang sama, Wabup Samsul Tanjung juga menyampaikan apresiasi atas kerukunan umat beragama di Kabupaten Labura. Pemkab Labura ditegaskan akan terus berkontribusi, baik pemikiran maupun pendanaan demi kesuksesan perayaan hari-hari besar keagamaan untuk semua agama yang ada di Bumi Basimpul Kuat Babontuk Elok.

    “Kami sangat menghargai semua usaha yang saudaraku umat Kristiani lakukan. Saya berharap momentum ini dapat kita jadikan sebagai bentuk perjuangan bersama dalam menghadirkan masyarakat yang taat dalam beragama, santun antar sesama dan ramah dalam bermasyarakat,” tutur Samsul.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Golkar Apresiasi Prabowo Berani Lontarkan Ide Koruptor Tobat dan Kembalikan Uang Negara

    Golkar Apresiasi Prabowo Berani Lontarkan Ide Koruptor Tobat dan Kembalikan Uang Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berani melontarkan ide memberi pengampunan kepada para koruptor dengan syarat mengembalikan uang negara yang dicuri. Menurut Soedeson, Prabowo mengambil langkah yang mungkin dikritik oleh banyak pihak, tetapi tujuannya mulia, yakni kepentingan bangsa dan negara.

    “Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu tindakan yang berani. Idenya Presiden Pak Prabowo itu menarik dan berani. Ini original, orang yang berani, dia tak takut dikritik masyarakat, tak takut dianggap macam-macam,” ujar Soedeson kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

    Soedeson mengatakan dirinya mendukung apa yang disampaikan Prabowo soal koruptor bertobat dan mengembalikan uang negara. Hanya saja, dia mengajukan tiga syarat agar ide Prabowo tersebut bisa diimplementasikan dan berdampak positif bagi kepentingan negara. 

    “Pertama, kita harus menaruh kepentingan negara di atas kepentingan yang lain. Yang saya maksudkan itu adalah bahwa tujuan dari pengampunan dan pengembalian itu harus sebesar-besarnya bermanfaat bagi kepentingan negara,” tandas dia.

    Menurut Soedeson, pengembalian uang negara harus maksimal karena saat ini Indonesia lagi membutuhkan uang untuk pembangunan khususnya juga menjalankan program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Syarat kedua, menurutnya adalah penegakan hukum korupsi yang serius sehingga bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yakni mencegah orang berbuat korupsi lagi dan mampu mengembalikan uang negara.

    “Syarat terakhir adalah ini benar-benar ide besar presiden, ini harus ditangkap oleh semua pihak untuk berbenah. Artinya gini satu kali memberikan pengampunan, setelah itu penegakan hukum harus transparan, terbuka, tak boleh lagi ada korupsi. Kalau itu tak terjadi, maka percuma. Sekarang ketahuan, dia balikin, setelah itu korupsi lagi, malah jauh lebih besar,” pungkas Soedeson.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menindak tegas hukum para pelaku korupsi. Hanya saja, Prabowo bakal memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” ujar Prabowo dalam acara pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

    Prabowo mengingatkan, kepada para koruptor untuk segera mengembalikan uang negara yang dicuri. Dikatakannya, apabila dikembalikan, ada kemungkinan pemerintah akan memaafkan. “Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tetapi kembalikan dong uang negara,” pungkas Prabowo.

  • Politikus Golkar Dukung Wacana Koruptor Diberi Kesempatan Bertobat dengan Syarat

    Politikus Golkar Dukung Wacana Koruptor Diberi Kesempatan Bertobat dengan Syarat

    Politikus Golkar Dukung Wacana Koruptor Diberi Kesempatan Bertobat dengan Syarat
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar,
    Soedeson Tandra
    mendukung pernyataan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    yang akan memberikan kesempatan bagi
    koruptor
    untuk bertobat.
    Menurut Tandra, hal ini merupakan tindakan yang berani.
    Namun, hal itu harus dilakukan dengan beberapa syarat.
    “Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu tindakan yang berani. Saya sependapat bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu dengan beberapa syarat,” kata Tandra saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2024).
    Syarat pertama, kata Tandra, kepentingan negara harus diutamakan daripada kepentingan lain.
    Menurutnya, tujuan dari pengampunan dan pengembalian itu harus sebesar-besarnya bermanfaat bagi kepentingan negara.
    “Artinya
    pengembalian uang
    -uang itu harus maksimal karena sekarang kan kita lagi membutuhkan uang untuk pembangunan, apalagi dengan asta citanya presiden kita, belum lagi ada program makan siang gratis dan sebagainya yang tentu membutuhkan banyak dana,” ujarnya.
    Tandra mengatakan, tujuan penegakan hukum di bidang korupsi adalah untuk mencegah korupsi bertambah dan memaksimalkan pengembalian keuangan negara.
    Sayangnya, Tandra menilai hingga kini penegakan hukum terhadap korupsi tidak memberi efek jera maupun memaksimalkan kerugian keuangan negara.
    “Sampai sekarang korupsi semakin marak, dan kerugian keuangan itu malah tidak tercapai. Nah, makanya itu di depan saya setuju dengan beberapa syarat dan kondisi,” ucapnya lagi.
    Syarat lainnya, pelaku korupsi tidak boleh mengulangi lagi perbuatannya jika sudah mendapat pengampunan.
    “Kalau itu tak terjadi, maka percuma. Sekarang ketahuan dia balikin, setelah itu korupsi lagi, malah jauh lebih besar,” ucapnya.
    Politikus Partai Golkar ini meminta ide besar Presiden RI tersebut ditangkap oleh semua pihak untuk berbenah.
    Tandra menyebut, ide Presiden RI Prabowo itu menarik dan berani.
    “Ini original, orang yang berani, dia tak takut dikritik masyarakat, tak takut dianggap macam-macam,” ucapnya.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.
    Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).
    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” ujar Prabowo dalam YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).
    Prabowo mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya.
    Dia menyebutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan.
    “Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum Genap Setahun, Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan sudah Dirombak Lagi

    Belum Genap Setahun, Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan sudah Dirombak Lagi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Belum genap satu tahun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan dirombak ulang. Hal ini dilakukan setelah digelarnya rapat paripurna internal pada Kamis (19/12/2024).

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat mengatakan bahwa hal itu dilakukan guna menciptakan kondisi yang harmonis. Samsul juga mengatakan bahwa sebelum dirombaknya susunan dewan ini para anggota komisi sudah melakukan rapat internal.

    “Ini beracuan pada usulan dari bawah yakni dari fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga keharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Mengingat Bupati terpilih dari partai Gerindra,” jelasnya.

    Dalam rapat paripurna yang dilakukan dua kali terakhir sempat memanas. Bahkan dari fraksi Golkar saat sidang paripurna juga melakukan wolkout. Meski wolkout, sidang paripurna tetap berlanjut dan keputusan sidang tetap disetujui.

    “Meski tadi dari Fraksi Golkar melakukan wolkout paripurna tetap dilanjutkan dan disahkan. Karena masih memenuhi 2/3 kehadiran anggota,” tambah Samsul.

    Ketidaksetujuan ini juga diutarakan oleh politisi Nasdem, Eko Suryono yang mengatakan bahwa harusnya pergantian AKD ini dilakukan 2,5 tahun. Atau setidaknya anggota komisi sudah menjalankan tugas selama setidaknya satu tahun.

    “Bagi saya ini aneh. Bahkan bisa dikatakan kalau ini merupakan pergantian AKD paling aneh di Indonesia. Karena dalam penafsiran saya, pimpinan AKD itu diganti setelah 2,5 tahun. Atau pergantian anggota yang dilakukan minimal 1 tahun,” tegas Eko.

    Namun, meski begitu penetapan pimpinan AKD telah disahkan dalam rapat paripurna dengan perombakan kurang lebih 50 persen unsur pimpinan AKD berganti.

    Pada Komisi 1, ketua diduduki oleh Rudi Hartono dari F-PKB, lalu wakil yang sebelumnya diduduki oleh Nik Sugiharti F-Golkar kali ini diisi oleh M Ghozali dari F-PKS. Dan untuk sekretaris yang sebelumnya diisi oleh Eko Suryono dari F-Gabungan kini diganti oleh Bambang Yulianto Putro dari F-Demokrat.

    Sementara pada Komisi 2 juga mengalami perombakan yakni Ketua yang sebelumnya diisi oleh Gaung Andaka dari F-Golkar kini digantikan oleh Agus Setia Wardhana dari F-Gerindra. Lalu untuk wakil dan sekretaris Komisi 2 masih sama yakni diisi oleh Agus Suyanto F-PKB dan H Arifin F-PDI P.

    Untuk Komisi 3 yang berganti hanyalah Sekretaris Komisi, yang sebelumnya diisi oleh Mahdi Haris dari F-Golkar kini diganti oleh Anam dari F-Gerindra. Sementara posisi Ketua dan Wakil Komisi masih sama diisi oleh Yusuf Danial dari F-PKB dan Eko Suyono dari F-PDI P.

    Dan untuk Komisi 4, posisi ketua masih sama diisi oleh Andri Wahyudi dari F-PDI P. Sementara wakil dan sekretarisnya berganti yang sebelumnya diisi oleh Tri Laksono Adi Priyanto dari F-Golkar digantikan oleh Abdul Karim dari F-PKB. Sementara posisi Sekretaris diisi oleh Najib Setiawan dari F-PKS.

    Kemudian dalam susunan Badan Kehormatan (BK) posisi ketua sebelumnya diisi oleh Nikmah Jamilah dari F-Gabungan kini digantikan oleh Nurul dari F-Gerindra. Sementara untuk Wakil BK masih sama yakni A Wasik. (ada/ian)

  • Legislator Golkar Ini Ingatkan Kewajiban Dewan Memudahkan Birokrasi untuk Kebutuhan Warga – Halaman all

    Legislator Golkar Ini Ingatkan Kewajiban Dewan Memudahkan Birokrasi untuk Kebutuhan Warga – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas, dengan menyalurkan alat bantu kesehatan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah Pancoran dan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Teranyar bantuan diserahkan di RW 08 Kelurahan Pengadegan, Pancoran oleh Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira didampingi Dinas Sosial Pemprov DKI dan Sudinsos Jaksel. 

    Farah menjelaskan, penyerahan bantuan ini merupakan bentuk tindak lanjut dirinya dan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI dalam rapat paripurna agenda penyampaian pandangan umum tentang prioritas layanan kesehatan, di Gedung DPRD DKI, Senin 11 November 2024 lalu.

    “Sebagai catatan juga, kami melihat Dinsos juga memerlukan dukungan supaya lebih mudah dan lebih cepat mengidentifikasi warga yang memerlukan. Serta dengan adanya dorongan dari para anggota Dewan bisa mempercepat proses birokrasi untuk bisa mendapatkan bantuan ABF tersebut,” kata Farah dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

    Adapun alat bantu fisik (ABF) yang telah diserahkan meliputi 3 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 1 kursi roda anak, dan 1 tongkat berjalan. 

    Farah berharap alat bantu kesehatan ini dapat meningkatkan mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup bagi para penerimanya. 

    Hal ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu upaya dalam membuka kesempatan dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas dan warga yang memiliki penyakit saraf sehingga susah atau tidak bisa berjalan.

    Terlebih kata Farah, anggota Dewan juga punya kewajiban untuk turun langsung ke masyarakat, serta berperan sebagai pendorong proses birokrasi agar tidak berbelit sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat dibantu sesegera mungkin.

    “Penyerahan ABF yang disediakan oleh Dinsos DKI dan Sudin Sosial Kota Jakarta Selatan, merupakan sebuah kewajiban bagi kami anggota Dewan untuk bisa mengakses, mensosialisasikan dan mengidentifikasi warga yang betul – betul memerlukan, sehingga selama pengajuan, kami pun menggandeng unsur masyarakat, baik dari tim dan relawan kami juga RW dan RT setempat yang mengetahui kondisi warga yang memerlukan ABF tersebut,” ucapnya.

  • Politikus Golkar Dukung Wacana Pengampunan Koruptor dengan Tiga Syarat – Halaman all

    Politikus Golkar Dukung Wacana Pengampunan Koruptor dengan Tiga Syarat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat dengan syarat mengembalikan uang negara. 

    Namun, Tandra menekankan bahwa langkah tersebut harus diikuti sejumlah prasyarat ketat agar tidak menimbulkan efek negatif.

    “Menurut saya ini adalah suatu tindakan yang berani. Saya sependapat bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu dengan beberapa syarat,” kata Tandra, saat dihubungi pada Kamis (19/12/2024).

    Dia menyebutkan beberapa syarat utama yang harus dipenuhi dalam kebijakan ini. Pertama, prioritas harus diberikan pada kepentingan negara. 

    Tandra menilai, pengembalian uang negara harus maksimal agar dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dicanangkan pemerintah.

    “Karena sekarang kan kita lagi membutuhkan uang untuk pembangunan, apalagi dengan asta citanya presiden kita, belum lagi ada program makan bergizi gratis dan sebagainya yang tentu membutuhkan banyak dana,” ujarnya.

    Kedua, Tandra menyoroti pentingnya memperbaiki sistem penegakan hukum di bidang korupsi. 

    Menurutnya, meskipun banyak upaya telah dilakukan, praktik korupsi justru semakin marak dan pengembalian kerugian negara sering kali tidak tercapai.

    “Sampai sekarang korupsi semakim marak, dan kerugian keuangan itu malah tidak tercapai. Nah makanya itu di depan saya setuju dengan beberapa syarat dan kondisi,” ungkap Tandra.

    Syarat terakhir, Tandra menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penerapan kebijakan ini. 

    Dia mengingatkan bahwa pengampunan harus dilakukan satu kali saja, disertai dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan tegas di masa depan.

    “Artinya gini satu kali memberikan pengampunan, setelah itu penegakan hukum harus transparan, terbuka, tak boleh lagi ada korupsi. Kalau itu tak terjadi, maka percuma. Sekarang ketahuan dia balikin, setelah itu korupsi lagi, malah jauh lebih besar,” ucap Tandra.

    Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024). 

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya, mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo pun membuka kesempatan bagi koruptor untuk mengembalikan uang hasil tindak pidana secara diam-diam kepada negara.

    “Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya enggak ketahuan, mengembalikan lho ya. Tetapi kembalikan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Eks Danjen Kopassus itu menegur para pengemplang pajak yang tidak membayarkan kewajibannya. Padahal, mereka semua selama ini memakai fasilitas negara.

    “Hei kalian yang sudah menerima fasilitas dari negara, bayarlah kewajiban mu. Asal kau bayar kewajiban mu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak ungkit-ungkit yang dulu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo pun mengultimatum bagi siapapun yang masih bandel melawan hukum setelah peringatan tersebut. Dia tidak akan segan untuk menginstruksikan aparat untuk menangkap mereka.

    “Kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa negara dan rakyat ayo, kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat RI. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya,” imbuhnya.

  • Legislator Golkar DPRD DKI Salurkan 7 Alat Bantu Fisik untuk Warga Jaksel

    Legislator Golkar DPRD DKI Salurkan 7 Alat Bantu Fisik untuk Warga Jaksel

    loading…

    Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, telah menyalurkan 7 Alat Bantu Fisik (ABF) kepada sejumlah warga di Jakarta Selatan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Farah Savira, telah menyalurkan 7 Alat Bantu Fisik (ABF) kepada sejumlah warga di Jakarta Selatan. Alat bantu tersebut berupa 3 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 1 kursi roda anak, dan 1 tongkat walker.

    Farah Savira yang merupakan legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Jakarta Selatan, ini melaksanakan penyerahan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas di wilayah Pancoran dan Jagakarsa. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam membuka kesempatan dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas dan warga yang memiliki penyakit saraf sehingga susah atau tidak bisa berjalan.

    Penyerahan alat bantu kesehatan ini digelar atas kerja sama antara Srikandi Partai Golkar Jakarta Selatan ini dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diselenggarakan terakhir pada Selasa, 17 Desember 2024, di rumah warga yang memerlukan, di RW 08, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

    Penyaluran bantuan ABF dilakukan oleh Farah Savira didampingi oleh unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta jajaran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

    Penyerahan bantuan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Farah Savira dan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna beberapa waktu lalu tentang prioritas untuk peningkatan layanan kesehatan.

    Menurut Farah Savira, penyerahan ABF dari Dinas Sosial DKI dan Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan, ini sekaligus bentuk kewajiban anggota Dewan dalam melakukan akses langsung ke wilayah guna mengidentifikasi serta mensosialisasikanya ke warga.

    “Penyerahan ABF yang disediakan oleh Dinsos DKI dan Sudin Sosial Kota Jakarta Selatan, merupakan sebuah kewajiban bagi kami anggota Dewan untuk bisa mengakses, mensosialisasikan dan mengidentifikasi warga yang betul betul memerlukan, sehingga selama pengajuan, kami pun menggandeng unsur masyarakat, baik dari tim dan relawan kami juga RW dan RT setempat yang mengetahui kondisi warga yang memerlukan ABF tersebut,” Jelas Farah Savira, Kamis (19/12/24).

    Sebagai mitra, tentunya anggota Dewan juga berperan sebagai pendorong proses birokrasi, dengan adanya upaya kolaboratif dengan Dinas juga Suku Dinas Sosial untuk mempermudah sekaligus mempercepat proses pengidentifikasian ke warga.

  • Eric Hermawan janji perjuangkan aspirasi pelaku UMKM Pamekasan

    Eric Hermawan janji perjuangkan aspirasi pelaku UMKM Pamekasan

    Aspirasi yang disampaikan teman-teman pelaku UMKM ini tentu saya perjuangan, baik tentang permintaan adanya pelatihan maupun akses modal

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan berjanji akan memperjuangkan aspirasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait kendala yang mereka hadapi selama ini, terutama tentang modal usaha dan peningkatan kualitas produk hasil usaha mereka.

    “Aspirasi yang disampaikan teman-teman pelaku UMKM ini tentu saya perjuangan, baik tentang permintaan adanya pelatihan maupun akses modal,” katanya seusai acara serap aspirasi di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu.

    Serap aspirasi di masa reses anggota DPR RI di Kabupaten Pamekasan ini merupakan bagian dari kegiatan yang digelar di Pulau Madura. Sebelumnya, Eric juga mendengarkan aspirasi secara langsung pada masyarakat Sumenep dan Sampang.

    Menurut dia, aspirasi tentang pelatihan bagi pelaku UMKM juga disampaikan oleh warga Sumenep dan Sampang.

    “Intinya sama, yakni pada modal usaha, pelatihan dalam meningkatkan produk hasil usaha, serta pendampingan legalisasi usaha dan akses pasar,” katanya.

    Serap aspirasi anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar di Kabupaten Pamekasan, Rabu (18/12/2024) digelar di dua lokasi berbeda di Pamekasan.

    Selain melakukan serap aspirasi langsung kepada masyarakat, Eric Hermawan juga mengunjungi Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan Basri Yulianto.

    Kunjungan ke lokasi SIHT ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung kondisi terkini perkembangan pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Pamekasan disamping untuk menyerap aspirasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pembangunan dan lahan.

    “Bagi saya konsep ini luar biasa, karena dengan pola produksi terpusat seperti ini, memiliki potensi untuk menekan biaya produksi dan sepertinya bisa juga dikembangkan ke jenis usaha lain, seperti garam,” kata Eric.

    SIHT yang terletak di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan ini dibangun di lahan seluas 2,5 hektare dengan nilai total anggaran mencapai Rp9 miliar lebih dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Buka Peluang Panggil Kapolri soal Evaluasi Senpi di Tangan Polisi

    DPR Buka Peluang Panggil Kapolri soal Evaluasi Senpi di Tangan Polisi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Komisi III DPR membuka peluang kembali memanggil Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi dugaan penyalahgunaan penggunaan senjata api (senpi) oleh anak buah dalam beberapa waktu terakhir.

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Irjen Pol (Purn) Rikwanto menilai Jenderal Listyo perlu kembali diingatkan soal insiden penyalahgunaan senpi oleh anggota Polri di beberapa daerah. Namun, Rikwanto mengaku akan menunggu instruksi dari pimpinan komisi.

    “Bisa jadi kita undang lagi. Tapi nanti kita tunggu pimpinan kita aja, komisi III,” kata dia usai rapat di Komisi III DPR, Selasa (17/12).

    Purnawirawan jenderal bintang dua Polri itu mengatakan Komisi III DPR saat ini masih menunggu respons Polri terkait insiden terakhir penembakan yang dilakukan seorang anggota Polri di Kalimantan Tengah.

    Menurut Rikwanto, kasus tersebut bukan hanya mengenai keselamatan masyarakat, namun juga menyangkut nama baik institusi Polri. Dia berharap polisi bisa transparan mengusut kasus tersebut.

    “Kalau nanti kurang atensi untuk pemerintah dalam kaitan dengan kejadian ini, bisa jadi kita undang lagi,” katanya.

    DPR saat ini tengah memasuki masa reses selama satu bulan hingga Januari mendatang. Komisi III DPR terakhir menggelar rapat bareng Kapolri pada 11 November lalu.

    Dalam satu masa sidang, Komisi III DPR biasanya hanya satu kali rapat dengan mitra. Artinya, mereka berpeluang akan kembali menggelar rapat pada masa sidang berikutnya usai reses.

    Sementara, kasus penembakan polisi berpangkat Brigadir di Kalteng menjadi sorotan, apalagi kasus itu mencuat tak lama setelah kasus yang sama di Semarang, Jawa Tengah.

    Di Kalteng, kasus bermula dari penemuan mayat tanpa identitas di sebuah kebun sawit di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Jumat (6/12).

    Dari temuan itu, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Termasuk memeriksa 13 orang saksi. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, polisi pun menetapkan dua orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Brigadir AK

    “Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditemukan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polri Polda Kalteng yang berdinas di Polresta Palangkaraya,” kata Direktur Reskrimum Polda Kalteng Kombes Nuredy Irwansyah Putra kepada wartawan, Senin (16/12).

    Sementara, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Djoko Poerwanto mengatakan Brigadir Anton Kurniawan menembak warga dalam keadaan positif sabu. Anton akan dijerat Pasal 365 ayat 4 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.

    (thr/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kasus Penganiayaan Anak Bos Toko Roti di Cakung, Komisi III DPR Cecar Kapolres Jaktim karena Lamban

    Kasus Penganiayaan Anak Bos Toko Roti di Cakung, Komisi III DPR Cecar Kapolres Jaktim karena Lamban

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR mencecar Kapolres Jakarta Timur (Jaktim) Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly karena dinilai lamban menangani kasus penganiayaan karyawan di Cakung oleh anak bos toko roti George Sugama Halim. Alasannya, kasus tersebut sudah dilaporkan pada 18 Oktober 2024 dan pelaku baru ditangkap pada 16 Desember 2024 atau membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan.

    Hal ini disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III dengan Dwi Ayu Darmawati dan Kapolres Kombes Nicolas Ary Lilipaly di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Selasa (17/12/2024).

    “Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat masalah penanganan kepolisian itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya dan tertangkap 16 Desember kurang lebih 2 bulan,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Rikwanto.

    Menurut dia, kekerasan yang dialami Dwi Ayu tidak main-main. Bahkan, kata dia, kasus itu bisa saja digolongkan penganiayaan berat. Apalagi, saat melihat video kekerasan yang beredar di media sosial.

    “Apa pun yang terjadi dari videonya terlihat bahwa itu berat karena dilempar pakai segala macam kena badannya. Bahkan yang vital efeknya bisa lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan,” tuturnya purnawirawan jenderal bintang dua itu.

    Terkait hal itu, Rikwanto mendorong polisi berbenah agar tak perlu berlama-lama menangani pelaku kejahatan. Alasannya, kasus yang dialami Dwi lengkap ada saksi, bukti, dan korbannya.

    “Kasus seperti itu sederhana, ada lukanya, ada saksinya, ada barang buktinya, ada TKP-nya juga, lengkap dan lain sebagainya termasuk videonya juga ada, kok sampai dua bulan begitu. Saya tadi lihat hampir satu bulan itu penangkapannya, itu pun setelah viral,” jelasnya.

    Rikwanto merasa penanganan kasus penganiayaan karyawan di Cakung oleh anak bos toko roti George Sugama Halim, bisa tuntas tak sampai sebulan. Hal tersebut harus menjadi catatan Polres Jaktim.

    “Saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu kita fokus kejadian itu langsung ditangani tiga sampai seminggu itu bisa selesai. Itu kasus nyata kelihatan dan terbuka tinggal gercepnya anggota itu,” kata dia.

    Senada dengan Rikwanto, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Martin Tumbelaka menilai penanganan kasus penganiayaan tersebut juga sangat lamban. Padahal, kata dia, kasus itu sudah jelas dan transparan.

    Menurut Martin, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) Polri agar menjemput bola dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada masyarakat.

    “Ini kasus yang sudah sangat jelas, transparan, sudah kelihatan betul-betul kejadiannya, tetapi prosesnya, penangkapannya malah kurang lebih dua bulan kalau saya ikutin. Bahkan kawan kami tadi menyampaikan ini setelah viral baru diproses. Itu yang kami sayangkan Pak Kapolres,” tegas Martin.

    Anggota Komisi III Fraksi PKB DPR Hasbiallah Ilyas atau biasa disapa Hasbi juga mengkritik kinerja polisi yang cepat menangani kasus tersebut ketika sudah viral. Menurut dia, contoh konkretnya kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti itu sudah terjadi dua bulan lalu dan telah dilaporkan, tetapi baru ditangani setelah viral.

    Dia berharap polisi bekerja secara baik dan merespons dengan cepat laporan yang disampaikan masyarakat. Polisi tidak perlu menunggu kasus menjadi viral, baru kemudian ditangani.

    “Kita bukan butuh viral, tetapi butuh penanganan dengan cepat. Kami harap polisi bisa bekerja secara cepat dan profesional,” pungkas Hasbi terkait penanganan kasus penganiayaan karyawan di Cakung oleh anak bos toko roti George Sugama Halim.