Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Golkar

  • Khofifah-Emil Resmi Dilantik Besok, Fraksi Golkar DPRD Jatim Siap Kawal Program Kedaulatan Pangan

    Khofifah-Emil Resmi Dilantik Besok, Fraksi Golkar DPRD Jatim Siap Kawal Program Kedaulatan Pangan

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim menegaskan bakal mengawal penuh periode kedua pasangan Khofifah-Emil yang akan dilantik secara resmi, Kamis (20/2/2025) besok.

    Diantaranya, Fraksi Golkar akan mendorong upaya ketahanan pangan di provinsi Jawa Timur melalui pembentukan BUMD pangan. 

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengungkapkan, sebagai salah satu partai pengusung utama, pihaknya ingin menyukseskan kepemimpinan Khofifah-Emil melalui Legislatif.

    “Tentu kami mengucapkan selamat atas pelantikan periode kedua Bu Khofifah dan Mas Emil,” kata Yudha, sapaan akrab politisi muda tersebut saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/2/2025). 

    Menurut Yudha, pelantikan ini bukanlah akhir dari perjuangan Partai Golkar dalam mengusung Khofifah-Emil. Namun justru menjadi titik awal bagaimana kedua tokoh itu melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan selama ini. 

    Mengingat Khofifah-Emil merupakan pasangan petahana. Kendati demikian, Yudha berharap agar Khofifah-Emil melakukan berbagai penyesuaian dengan program pemerintah pusat. 

    Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun menyesuaikan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

    “Artinya, arah kebijakan ke depan, ada banyak yang harus disesuaikan. Banyak PR yang harus dilakukan yang tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. Pasti butuh legislatif dan Fraksi Golkar siap mengawal selama 5 tahun ke depan,” terang Yudha. 

    Secara khusus, Fraksi Golkar akan mengawal upaya kedaulatan pangan di Jawa Timur sebagai salah satu prioritas program yang perlu digenjot.

    Selain potensinya yang besar di Jawa Timur, hal ini dinilai penting diperhatikan lantaran penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, juga bisa menunjang ketersediaan pangan di Jawa Timur sendiri. 

    Yudha menyebut, untuk melakukan inovasi kedaulatan pangan Pemprov perlu membentuk BUMD khusus yang mengurusi pangan.

    Pembentukan BUMD ini dinilai tak sulit. Sebab Pemprov Jatim sebetulnya punya Puspa Agro yang secara bisnis hampir sama dengan BUMD Pangan. Namun, Puspa Agro masih berada di bawah pengelolaan BUMD PT Jatim Graha Utama (JGU).

    “Bisa melakukan spin off dari JGU yakni Puspa Agronya, atau membuat BUMD baru. Momentumnya ya memang harus sekarang. Itu akan kita kawal,” ucap Yudha. 

  • Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR melakukan lawatan ke Eropa bertemu Parlemen Uni Eropa, membahas sejumlah isu penting. Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga menuturkan perwakilan DPR dan Komite Perdagangan International Uni Eropa menyepakati untuk mendorong percepatan perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Ravindra mengatakan, dirinya bersama Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini telah bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler. Menurut Ravindra, IEU-CEPA saat ini telah mencapai progres 80% kesepakatan teks perjanjian.

    “Jika perjanjian ini terselesaikan, potensi peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diperkirakan mencapai US$ 2 miliar,” ujar Ravindra kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini menambahkan, selain pembahasan soal percepatan perjanjian IEU-CEPA, delegasi BKSAP juga membahas kebijakan ReFuel Eviation Uni Eropa bersama perwakilan parlemen Uni Eropa. Ravindra menegaskan, pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa penting untuk meningkatkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor transportasi udara.

    “Kami meminta agar biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) Indonesia dapat diterima sebagai bahan baku berkelanjutan dalam pasar aviasi Uni Eropa,” tandas dia.

    Wakil Ketua BKSAP ini menuturkan, PFAD Indonesia penting diterima Eropa karena ICAO telah mengakui bahan baku ini memenuhi standar SAF. Selain soal IEU-CEPA dan PFAD, pertemuan BKSAP dengan parlemen Uni Eropa juga membahas pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

    Hal itu dibahas saat delegasi BKSAP bertemu dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa, David McAllister dan Ketua Relasi ASEAN, Wouter Beke. 

    “Mereka juga menegaskan komitmen terhadap rules-based order dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim terkait dengan nine-dash line yang harus diselesaikan melalui mekanisme United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” jelas Ravindra. 

    Ravindra menambahkan, selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas implementasi lima poin konsensus (Five-Point Consensus) dalam penyelesaian krisis Myanmar. “Delegasi Indonesia dan Uni Eropa menyatakan keyakinan bahwa proses ini dapat berjalan lancar,” kata Ravindra.

    Ravindra mengaku, pertemuan BKSAP dengan Parlemen Uni Eropa ditutup dengan pembahasan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama Wakil Presiden Parlemen Eropa, Martin Housik. 

    Dia menegaskan pentingnya Indonesia masuk dalam keanggotaan OECD untuk meningkatkan kepercayaan global.

    “Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Uni Eropa dalam memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis demi kepentingan bersama,” pungkas Ravindra Airlangga.

  • Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) empat orang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

    “Apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir selaku pimpinan rapat dan dijawab setuju para anggota DPR RI yang hadir.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan PAW anggota DPR RI itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Peresmian PAW Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan 2024–2029.

    Empat orang anggota DPR RI yang dilantik itu menggantikan anggota yang sebelumnya sudah diangkat menjadi menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka pun kemudian mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang dipandu pimpinan DPR RI.

    Empat orang anggota Fraksi Partai Golkar yang dilantik tersebut masing-masing Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I menggantikan Meutya Hafid yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Digital.

    Kemudian Anang Susanto Suhendar dari Dapil Jawa Barat II menggantikan Ace Hasan Syadzily yang kini menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andika Satria Wasisto dari Dapil Jawa Tengah II menggantikan Nusron Wahid yang kini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    Terakhir, Fransiskus Maria Agustisnus Sibarani dari Dapil Kalimantan Barat I menggantikan Maman Abdurrahman yang kini menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Erick dinilai menciptakan budaya kerja BUMN yang lebih efektif dan efisien.

    “Kami mengapresiasi dan turut bangga atas kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang menurut survei LSI menjadi salah satu dari 10 menteri dengan kinerja terbaik di pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Anam saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menurut dia, langkah efisiensi ini tidak menghambat program Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Dia mengibaratkan peran Kementerian BUMN sebagai striker dalam tim sepak bola.

    “Kalau dalam sepak bola, kementerian lain itu seperti bek atau penjaga gawang, tapi Kementerian BUMN merupakan striker. Ibaratnya mendapatkan striker yang hebat itu tentu tidak mudah. Namun dengan striker yang hebat dapat mencetak gol. Begitu juga Kementerian BUMN dengan biaya pengelolaan yang tidak murah, maka kinerjanya semakin optimal,” kata politikus PDIP itu.

    Anam juga mengingatkan pemerintah terkait potensi dampak negatif jika efisiensi terlalu ketat hingga melemahkan stamina Kementerian BUMN dalam mencapai target laba. Dia tak ingin keterbatasan anggaran menurunkan stamina Kementerian BUMN dalam membawa BUMN mencapai laba sesuai target pemerintah.

    “Saya tidak bisa membayangkan sangat ngeri sekali kalau BUMN ini staminanya menurun. Kalau laba BUMN turun 1 persen saja, maka negara akan kehilangan potensi Rp2 triliun lebih,” ucapnya.

    Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Yulisman mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Erick. Dia menyoroti efisiensi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas dan fasilitas untuk pimpinan.

    “Persentase efisiensi (Kementerian BUMN) tertinggi berasal dari perjalanan dinas yang mencapai 54 persen. Selain itu, pengurangan fasilitas untuk pimpinan hingga 70 persen juga merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi,” ujar Yulisman.

    Menurut dia, efisiensi bukan hal baru bagi Erick. Sejak awal menjabat Menteri BUMN, Yulisman menyebut Erick telah konsisten melakukan perampingan dan reformasi dalam tata kelola BUMN. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah pengurangan jumlah BUMN dari ratusan entitas menjadi sekitar 40-an perusahaan.

  • Bahlil Tak Mau Salahkan Siapa-siapa soal Kisruh Elpiji 3 Kg

    Bahlil Tak Mau Salahkan Siapa-siapa soal Kisruh Elpiji 3 Kg

    Bahlil Tak Mau Salahkan Siapa-siapa soal Kisruh Elpiji 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    menyatakan tidak ingin menyalahkan pihak manapun terkait kisruh yang terjadi pada distribusi
    elpiji 3 kg
    .
    Menurutnya, persoalan elpiji 3 kg telah selesai dan telah dilaporkan kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara perayaan Ulang Tahun ke-57 Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).
    “Saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Presiden, setelah semua sudah selesai, dan saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa,” ungkap Bahlil.
    Bahlil mengakui bahwa kebijakan melarang pengecer menjual elpiji subsidi merupakan keputusan yang tidak populer.
    Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh elpiji 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau.
    “Ini risiko memang. Kalau saya mau santai-santai saja, bisa dilobi. Tapi, Golkar kan harus memperjuangkan apa yang menjadi hak daripada rakyat,” tutur dia.
    Oleh karena itu, Bahlil menekankan bahwa ia tidak akan menyalahkan siapapun atas kekacauan yang ditimbulkan oleh kebijakannya.
    Ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki situasi tersebut. 
    “Jadi, pemimpin itu harus ambil risiko. Jangan pemimpin yang tidak ambil risiko,” kata Bahlil.
    Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh anggota kabinet, termasuk dirinya, untuk memastikan bahwa semua dana negara yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat, terutama subsidi, dapat tersalurkan dengan baik.
    “Bapak Presiden Prabowo itu lagi memerintahkan kepada hampir semua anggota kabinetnya, khususnya kepada saya, agar memastikan seluruh uang negara yang telah dialokasikan untuk kepentingan rakyat, apalagi subsidi, harus kita memastikan untuk semuanya sampai ke rakyat,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Prabowo turun tangan dalam membereskan kekisruhan gas elpiji 3 kg. Kekacauan terjadi buntut dari kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.
    Pada Jumat (31/1/2025) lalu, Kementerian ESDM menyatakan penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer tidak akan diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025.
    Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    “Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot.
    Usai kebijakan diberlakukan, kekacauan pun terjadi. Antrean dan kelangkaan gas elpiji subsidi terjadi di sana-sini.
    Bahkan, ada ibu-ibu lansia asal Pamulang, Tangerang Selatan yang meninggal karena diduga kelelahan usai mengantre LPG 3 kg.
    Bahlil pun mencoba mendatangi antrean di Pangkalan Gas LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025) kemarin.
    Walhasil, Bahlil menjadi ‘bulan-bulanan’ warga yang marah karena mengantre gas elpiji subsidi.
    Salah satu warga, Effendi, meluapkan emosinya karena merasa kebijakan pemerintah semakin menyulitkan rakyat kecil.
    “Saya sekarang lagi masak, Pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.
    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar, Pak, butuh makan, butuh kehidupan, logikanya berjalan dong, Pak,” lanjutnya dengan nada geram.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil: Saya Satu-satunya Ketum Golkar yang Pernah Makan Beras Subsidi

    Bahlil: Saya Satu-satunya Ketum Golkar yang Pernah Makan Beras Subsidi

    Bahlil: Saya Satu-satunya Ketum Golkar yang Pernah Makan Beras Subsidi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    mengungkapkan bahwa dirinya adalah satu-satunya Ketua Umum
    Partai Golkar
    yang pernah merasakan makan
    beras subsidi
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Ulang Tahun ke-57 Fraksi Partai Golkar yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).
    “Bapak, ibu semua, saya bersyukur, dalam perjuangan ini, saya mungkin satu-satunya ketua, saya adalah Ketua Umum Partai Golkar yang pernah merasakan makan beras subsidi,” ujar Bahlil.
    Bahlil mengenang pengalaman keluarganya yang mengambil jatah beras subsidi ketika mereka tinggal di Papua.
    Pada waktu itu, kata dia, orangtuanya merasa bahwa selisih harga Rp 5.000 sangat berarti, sehingga mereka terpaksa membeli beras subsidi.
    Dengan pengalaman tersebut, Bahlil menegaskan ketidaksetujuannya terhadap praktik penggelembungan harga LPG 3 kg yang sejatinya disubsidi.
    “Ada yang mengatakan kepada saya, ‘Rp 5.000 tidak apa-apa lebih mahal, yang penting barangnya ada di samping rumah’,” kata dia.
    Ia pun mempertanyakan pandangan tersebut.
    “Saya mau nanya, ‘yang benar?’. Kalau Anda punya saudara-saudara seperti ini, saya yakin, masih banyak saudara-saudara kita yang selisih Rp 2.000 saja, pasti membutuhkan,” sambung Bahlil.
    Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar semua
    subsidi tepat sasaran
    kepada rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, akhirnya meminta maaf usai pernyataannya yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai “beban negara” menjadi bulan-bulanan publik.

    Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Taufan mengakui bahwa frasa yang ia gunakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (12/2/2025) tersebut adalah kekeliruan.

    Ia menyatakan kesiapannya menerima kritik sebagai bentuk pembelajaran.

    “Saya meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya honorer dan PPPK, atas pernyataan saya pada RDP Rabu kemarin, khususnya pada frasa ‘BEBAN NEGARA’ yang kemudian saya anggap keliru,” tulis Taufan, Kamis (13/2/2025).

    Ia mengaku mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun pesan langsung via WhatsApp.

    Sebagai bentuk klarifikasi, Taufan juga membagikan poin-poin bahan rapat yang menurutnya dirangkum dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang ia kunjungi.

    Dalam dokumen itu, ia menyoroti berbagai permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti ketidakadilan dalam seleksi, dugaan pengangkatan berdasarkan “pesanan khusus,” hingga beban fiskal bagi daerah.

    Meski demikian, Taufan menegaskan bahwa permintaan maafnya adalah bentuk kesadaran dan pembelajaran pribadi.

    “Saya kembali memohon maaf atas statement saya, semoga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi,” tutup anak buah Bahlil Lahadalia di Partai Golkar ini.

    Pernyataan Taufan sebelumnya menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial dan pengamat kebijakan publik.

  • HUT ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji Sebut Hilirisasi Kunci Indonesia Emas 2045

    HUT ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji Sebut Hilirisasi Kunci Indonesia Emas 2045

    Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 pada Rabu (13/2/2025). Fraksi Golkar menggelar seminar bertajuk “Peta Jalan Hilirisasi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Indonesia Emas”.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan kebijakan hilirisasi sangat penting untuk modal dan demi kemajuan bangsa.

    “Tentu tema yang kita pilih itu bukan tanpa maksud atau sebab. Hilirisasi ini adalah salah satu kunci apakah kita bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045 atau tidak,” kata Sarmuji, Rabu (13/2/2025).

    Sarmuji membeberkan terdapat dua modal utama Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Pertama, bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia mulai tahun 2030 sampai 2035.

    Menurutnya, bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya rakyat yang dalam usia produktif memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

    “Oleh karena itu, usaha untuk mengelola bonus demografi agar masyarakat Indonesia terutama yang produktif itu adalah manusia Indonesia yang cerdas yang memiliki kemampuan yang memiliki pengetahuan yang baik mesti kita gencarkan mulai saat ini,” ucapnya. 

    Yang kedua, lanjut Sarmuji, modal mencapai Indonesia Emas 2045 adalah dengan mengelola sumber daya alam kita, salah satu kuncinya adalah proses hilirisasi.

    “Kita semua mafhum bahwa hilirisasi ini sudah menjadi penekanan bapak presiden sejak periode Presiden Joko Widodo sudah menekankan tentang hilirisasi. Hal ini tentu saja tidak bisa dicapai dalam satu dua tahun saja namun demikian proses yang sudah baik ini harus mendapatkan atensi mendapatkan percepatan dan kita cari cara yang sebenarnya agar hilirisasi ini bisa sukses dan tercapai tujuannya demi kemakmuran rakyat Indonesia,” ucapnya. 

    Sekjen Partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa tugas anggota Fraksi dan tugas fraksi secara keseluruhan bukan hanya mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

    “Tetapi juga mencari tahu apa yang sebenarnya penting untuk rakyat mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat demi kesejahteraan rakyat dalam tahun-tahun ke depan,” pungkasnya.

    Pembicara lain pada seminar tersebut adalah Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Sekretaris Satgas Hilirisasi Prof. Ahmad Erani Yustikal, Guru Besar IPB Prof Didin S Damanhuri, dan Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchah.

  • HUT Ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji: Hilirisasi Kunci Indonesia Emas

    HUT Ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji: Hilirisasi Kunci Indonesia Emas

    Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Golkar DPR merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-57 pada 13 Februari 2025 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Perayaan HUT ke-57 Fraksi Partai Golkar diisi dengan seminar bertajuk “Peta Jalan Hilirisasi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Indonesia Emas”. 

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan, tema hilirisasi sengaja dipilih karena peran hilirisasi sangat penting untuk modal dan demi kemajuan bangsa.

    “Tentu tema yang kita pilih itu bukan tanpa maksud bukan tanpa sebab karena hilirisasi ini adalah salah satu kunci apakah kita bisa mencapai Indonesia emas pada 2045 atau tidak,” ujar Sarmuji dalam sambutanya saat menjadi keynote speaker di acara seminar tersebut, Rabu (13/2/2025).

    Sarmuji membeberkan, terdapat dua modal utama Indonesia bisa mencapai Indonesia emas 2045. Pertama adalah bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia mulai 2030 sampai 2035.

    “Bonus demografi itu mencapai puncaknya ketika usia produktif memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Untuk itu mulai saat ini penting mengelola bonus demografi agar masyarakat Indonesia terutama yang produktif itu adalah manusia Indonesia yang cerdas dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang baik,” jelas Sarmuji. 

    Kedua, lanjut Sarmuji, modal mencapai Indonesia emas 2045 adalah mengelola sumber daya alam secara maksimal. Salah satu kunci pengelolaan sumber daya alam tersebut adalah adalah proses hilirisasi.

    “Kita semua mafhum bahwa hilirisasi ini sudah menjadi penekanan Bapak presiden. Sejak kepemimpinan Joko Widodo sudah menekankan tentang hilirisasi. Tentunya hilirisasi ini tidak bisa dicapai dalam satu dua tahun saja. Kita cari cara yang sebenarnya agar hilirisasi ini bisa sukses dan tujuannya demi kemakmuran rakyat Indonesia tercapai,”  pungkasnya. 

  • DPR Dukung Retret Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

    DPR Dukung Retret Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan retret seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024 di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. 

    Menurut Doli, anggaran penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya bakal jauh lebih besar.

    “Ya perlu (retret kepala daerah). Menurut saya kan mungkin enggak terlalu besar lah anggarannya. Kalau kita lihat kemarin yang untuk kabinet, itu kan pakai tenda, mereka tidak (nginap) di hotel. Jadi, dugaan saya tidak terlalu mahal. Menurut saya kalau dibandingkan dengan hasil yang kita harapkan, masih worth it lah,” ujar Doli di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Doli menilai, retret ini penting agar membangun soliditas dan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan soliditas tersebut, maka program-program strategis nasional akan mudah kerjakan dan direalisasikan karena pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki visi, misi dan arah yang sama.

    “Jadi artinya para kepala daerah ini pastilah selama tujuh hari itu akan diberikan penyampaian visi, misi program-program strategis. Apalagi sekarang kan kita punya program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Saya kira itu program yang tidak mudah, maksudnya tidak sederhana karena melibatkan banyak orang,” tutur Doli.

    “Saya kira soliditas, kemudian pemahaman tentang mulai dari visi konsepsi, terus cara operasional tentang program-program yang besar-besar itu harus diketahui semua sampai kepala daerah,” kata Doli menambahkan.

    Doli mengakui, selama ini, banyak program-program strategis nasional terhambat atau direalisasikan terlambat karena kurang dukungan maksimal dari pemerintah daerah. Menurut dia, retret kepala daerah ini merupakan wadah yang baik untuk membangun komunikasi dan kesepahaman di awal soal program-program prioritas nasional.

    “Kita berharap kalau misalnya ada komunikasi yang intens, apalagi dari awal kepala-kepala daerah ini punya keterikatan, chemistry dengan presiden. Nantinya juga akan diberi pemahaman soal apa program-program strategis yang bisa disinergikan dengan program di provinsi, kabupaten atau kota. Jadi retret kepala daerah ini penting,” pungkas Doli.