Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Golkar

  • Rencana DPRD Lakukan Kajian Atas Kinerja BUMD Pemprov Jatim

    Rencana DPRD Lakukan Kajian Atas Kinerja BUMD Pemprov Jatim

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPRD Jatim saat ini tengah berfokus memelototi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim agar meningkatkan kinerja masing-masing.

    Nantinya, dari hasil pantauan dan kajian akan disampaikan kepada Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim yang baru saja dilantik pekan lalu. 

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengungkapkan, pihaknya ingin seluruh BUMD di Pemprov dalam keadaan sehat baik secara bisnis maupun pengelolaan di dalamnya.

    Tidak saja kinerja induknya melainkan juga termasuk anak perusahaan BUMD yang tengah dipelototi. 

    “Ketua Komisi C kan kebetulan dari Golkar. Jadi arahnya Pak Ketua Komisi benar-benar kita lagi meneliti dan meminta data lengkap soal kinerja BUMD,” kata Yudha saat dikonfirmasi dari Surabaya, Minggu (23/2/2025). 

    Kinerja BUMD saat ini memang menjadi atensi dewan. Hal ini sebagai tindaklanjut setelah Kemendagri beberapa waktu lalu meminta Pemda untuk mengevaluasi BUMD.

    Bahkan menutup BUMD yang merugi dan tidak dapat diselamatkan. Yudha mengungkapkan, pihaknya ingin BUMD di Jatim dalam kondisi prima. 

    Meskipun dia turut menyadari bahwa secara umum BUMD mengalami dua problem.

    Pertama, adalah bisnis yang sudah ketinggalan zaman dan kedua soal pengelolaan atau dari sisi SDM di dalamnya. Dua hal ini yang terus didorong agar dilakukan evaluasi. Komisi C nantinya juga akan memberikan rekomendasi secara resmi. 

    Utamanya, pasca melakukan kunjungan kerja ke BUMD. Sebab, secara mitra, BUMD bersinggungan dengan Komisi C yang membidangi keuangan. 

    “Jadi setiap kunjungan menghasilkan rekomendasi. Sejauh ini, kita memang masih ada PR. BUMD tetap menjadi fokus,” terangnya. 

    Yudha pun menjamin, nantinya DPRD akan objektif dalam melihat kinerja BUMD.

    “Insyaallah, ini semua nantinya akan kami sampaikan rekomendasi ke Pemprov khususnya kepada Gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik agar ditindaklanjuti, kita akan kawal betul,” ucap politisi muda tersebut. 

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • DPR Bentuk Panja Pengawasan Impor, Komisi III Minta Aparat Bertindak Tegas – Page 3

    DPR Bentuk Panja Pengawasan Impor, Komisi III Minta Aparat Bertindak Tegas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Barang Impor dan Narkotika sebagai respons terhadap maraknya penyimpangan dalam aktivitas impor.

    Menurut Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, hal itu dilakukan guna memjawab penyimpangan dalam aktivitas impor telah berdampak negatif terhadap industri dalam negeri dan penerimaan negara.

    Soedeson mencatat, ada dua jenis importir, yakni pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor Umum (API-U).

    “API-P seharusnya hanya digunakan untuk mengimpor bahan baku guna produksi, bukan untuk dijual bebas. Sementara itu, API-U tidak diperbolehkan mengimpor bahan jadi untuk langsung didistribusikan ke konsumen,” kata Soedeson seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Dia melihat, terdapat dua modus utama penyimpangan dalam aktivitas impor. Modus pertama adalah importir API-P yang justru memasukkan bahan jadi, bukan bahan baku. Modus kedua adalah pengurangan pelaporan volume impor.

    “Misalnya mereka impor 100 unit, tetapi yang dilaporkan hanya 20 unit. Hal ini berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri,” ungkap Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

    Soedeson menegaskan, dampak dari praktik tersebut luas, mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat hingga menyebabkan kebangkrutan pelaku industri tekstil dalam negeri.

    “Ini merusak industri lokal, menghambat lapangan pekerjaan, bahkan berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran,” tegas Soedeson.

     

     

  • DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melakukan langkah efisiensi anggaran melalui terbitnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Efisiensi anggaran tak hanya berlaku pada lembaga eksekutif, namun juga lembaga legislatif, yaitu DPR RI. 

    Melalui surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025) terkait upaya efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), anggaran DPR RI mengalami pemotongan sebesar Rp1,305 triliun. Pemotongan ini berasal dari berbagai pos anggaran.

    Meski terdampak efisiensi, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi bermaksud baik untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Ini kan memang program dari Pak Presiden, jadi ya kita ikuti saja, kita dukung sepenuhnya program presiden. Maksudnya kan baik ini efisiensinya kan untuk masyarakat juga untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Adies Kadir dalam wawancara kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adapun pos yang akan dikurangi oleh DPR RI adalah anggaran untuk kunjungan kerja. Meskipun demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pengurangan anggaran kunjungan kerja tidak akan mengganggu kinerja dewan. Meski aktivitas yang menyentuh langsung kepada konstituen akan berkurang, ia memastikan DPR RI akan mencari cara agar tetap bisa turun menyapa langsung masyarakat.

    “Paling tidak kan aktivitas kita untuk masyarakat konstituen kan agak berkurang, tetapi kita harus carikan cara bagaimana supaya dengan efisiensi tersebut kita masih bisa turun menyapa langsung masyarakat, mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Karena kerja-kerja  Anggota DPR kan memang untuk masyarakat, jadi ya saya pikir tidak ada masalah,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut. 

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Partai Golkar DPR RI Tegaskan Terus Memperjuangkan Aspirasi Publik – Halaman all

    Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Partai Golkar DPR RI Tegaskan Terus Memperjuangkan Aspirasi Publik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI merayakan HUT ke 57 dengan tema besar memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menggelar agenda bakti sosial (baksos), hiburan rakyat, olahraga tradisional serta melibatkan usaha kecil dan mikro dalam penyediaan konsumsi. 

    “Jenis, kegiatan dan pendukung acara kami konsep dan selenggarakan untuk benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat sehingga makin mendekatkan Fraksi Partai Golkar dengan rakyat,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) Mukhtarudin dalam pidatonya saat membuka perayaan HUT Ke-57 FPG di Komplek DPR/MPR, Senayan Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Mukhtarudin, dalam penyelenggaraan agenda puncak HUT ini, Partai Golkar ingin menjadi bagian seutuhnya dari masyarakat Indonesia. 

    Tidak hanya ingin dekat, Fraksi Partai Golkar ingin memahami, mengerti dan melayani serta menjadi telinga, tangan dan hatinya rakyat. 

    “Sebagai kepanjangan tangan partai, kami ingin mengimplementasikan jargon suara rakyat, suara Golkar dalam setiap kegiatan dan program,” kata dia.

    “Lomba yang merakyat seperti balap karung, pasar rakyat yang menyajikan aneka makanan keseharian seperti ketoprak, bakso, jenis kue pasar seperti getuk, klepon, dan dawet merupakan bentuk dari menyatukan fraksi dengan rakyat,” ujarnya.

    Dalam rangkaian HUT ini, Fraksi Partai Golkar DPR RI juga menggelar agenda bakti sosial dengan memberikan sembako kepada petugas Pengaman Dalam di lingkungan DPR, petugas kebersihan (cleaning service), pegawai kesekretariatan. 

    “Sebagai komitmen fraksi terhadap penyediaan SDM unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas, kami juga menyediakan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi,” tambahnya.

    Dia melanjutkan, untuk agenda hiburan pada HUT ini, akan banyak artis ibukota yang turut memeriahkan HUT ini. 

    Tak hanya menyanyi, mereka akan menghibur kita semua dengan bermain “Mini Soccer” melawan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI. 

    “Para artis yang main bola diantaranya seperti Darius Sinathrya, Judika Sihotang, Syamsir Alam, dan Said Bajuri. Mereka akan melawan anggota DPR dari FPG,” tandas Mukhtarudin .

  • Golkar harap kadernya yang jadi kepala daerah solid dalam pemerintahan

    Golkar harap kadernya yang jadi kepala daerah solid dalam pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin berharap kader Partai Golkar yang ikut dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, solid dalam pemerintahan.

    “Semoga yang dilakukan dalam kebersamaan kemarin di Monas (gladi resik pelantikan kepala daerah) bisa terus membuat solid pemerintahan dan konstruktif, gitu ya. Jadi, kami (Golkar) memang punya tekad maju untuk Indonesia,” kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia lantas membeberkan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang sebelumnya menjadi anggota Fraksi Partai Golkar di DPR.

    “Dari Fraksi Partai Golkar sendiri ada beberapa, kayak Pak Melki Laka Lena untuk NTT (Nusa Tenggara Timur), kemudian Pak Rudy Mas’ud untuk Kalimantan Timur, dan yang lain,” ucapnya.

    Untuk itu, dia pun mengucapkan selamat bekerja kepada 961 kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik hari ini.

    “Kami mengucapkan selamat kepada semua kepala daerah yang terpilih tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dan selamat bekerja,” kata dia.

    Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa agenda pelantikan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pelantikan serentak menjadi momen bersejarah bagi Indonesia.

    “Ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah,” kata Presiden dalam pidatonya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Kepala Negara, pelantikan pejabat kali ini merupakan pertama kalinya ratusan pemimpin daerah dilantik secara bersamaan oleh Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puncak Demo Indonesia Gelap Hari Ini, Golkar: Lakukan dengan Konstruktif Tapi Tidak Anarkis – Halaman all

    Puncak Demo Indonesia Gelap Hari Ini, Golkar: Lakukan dengan Konstruktif Tapi Tidak Anarkis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin, menanggapi puncak aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Nurul Arifin menekankan pentingnya memahami keresahan yang disampaikan melalui demo tersebut.

    Ia juga mengingatkan agar aspirasi disampaikan dengan cara yang tidak merusak atau menimbulkan kerusuhan.

    “Saya pikir ini bagus ya untuk kemudian membuat alat waspada. Artinya kita betul-betul, oh ini yang diinginkan. Jadi jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini. Jadi kita saling mendengarkan, kemudian juga saling menghargai,” kata Nurul di sela-sela perayaan HUT Fraksi Partai Golkar ke-57 Tahun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Nurul menegaskan bahwa demonstrasi dalam bentuk apapun sah untuk dilakukan, tetapi harus tetap dijalankan dengan cara yang konstruktif.

    “Tidak apa-apa sih, buat saya demo itu ya wajar-wajar saja, kita juga jangan takut. Jangan takut juga menyalurkan aspirasi. Tapi lakukan itu dengan cara-cara yang konstruktif ya, tidak kemudian anarkis,” ujarnya.

    “Karena kalau sampai anarkis kan tidak hanya merusak segelintir, tapi juga negara ini. Artinya stabilitas politik kan berimbas pada stabilitas ekonomi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Golkar berharap agar demonstrasi tetap bisa menjadi sarana efektif dalam menyuarakan aspirasi, tanpa mengganggu ketertiban umum dan mengancam stabilitas negara.

    “Demo ini kan adalah saluran aspirasi ya, yang mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung. Oleh karena itu disampaikan melalui lapangan terbuka dengan jumlah tertentu. Dan kita menghargai juga karena dalam sistem demokrasi ya suara rakyat ini harus didengar,” tandasnya.

    Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar puncak demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Hal itu dikatakan setelah menggelar aksi serupa yang tergabung dari sejumlah universitas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) lalu.

    Aksi lanjutan ini akan berbarengan dengan agenda pelantikan ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

    Koordinator BEM SI Herianto menegaskan jumlah massa diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.

    “(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspons sama pihak pemerintah,” paparnya.

    Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:

    1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025 

    2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat 

    3. Evaluasi Besar – Besaran Makan Bergizi Gratis 

    4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah 

    5. Tolak Dwifungsi TNI 

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset 

    7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional 

    8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat 

    9. Tolak cawe – cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

  • Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR) dari Fraksi Partai Golkar Firnando Hadityo Ganinduto mengaku bersyukur atas pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/2/2025).

    Menurut Firnando, pengesahan RUU Minerba ini menjadi kado untuk rakyat Indonesia karena memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengelola tambang.

    “Ini kado buat rakyat saya kira karena melalui UU Minerba ini prinsip keadilan dapat kami hadirkan bagi semuanya. Jadi, bukan hanya para pemilik modal atau korporasi-korporasi besar saja yang bisa kelola tambang Minerba. Masyarakat pun sekarang bisa mengelola,” ujar Firnando kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Firnando mengaku sejak awal dirinya ditugaskan di Baleg, fraksinya menginstruksikan untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Termasuk, kata dia, fraksi Golkar memberikan perhatian lebih untuk memperjuangkan masyarakat bisa kelola tambang melalui revisi UU Minerba.

    “Alhamdulillah hasilnya dalam UU Minerba yang baru ini keterlibatan unsur masyarakat, seperti koperasi, UMKM, ormas keagamaan untuk berpartisipasi mengelola tambang minerba dapat kami perjuangkan dan disetujui oleh seluruh fraksi yang ada,” tandas politisi muda Partai Golkar ini.

    Firnando menegaskan, dengan hadirnya UU Minerba yang baru diharapkan ke depan dapat menggenjot roda perekonomian bangsa dan negara.

    “Semoga masyarakat perekonomiannya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan adanya UU Minerba ini,” ujar anggota Panja RUU Minerba itu.

    Sementara dalam proses pembahasan di tingkat satu, salah satu poin yang disepakati adalah mekanisme alias skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    Selain itu, kata dia, juga disepakati pemberian mandat ke BUMN, BUMD, dan swasta untuk membagi keuntungan mengelola tambang ke perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi.

    “Lelang tetap ke BUMN, BUMD atau swasta, namun perguruan tinggi mendapatkan keuntungan. Yang jelas, UU Minerba ini dapat kita katakan sebagai implementasi sila ke-5,” jelas Firnando.

    Diketahui, revisi UU Minerba menjadi usul inisiatif DPR melalui Baleg. Baleg kemudian membentuk panitia kerja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU Minerba yang diserahkan pemerintah dan DPD pada Rabu, 12 Februari 2025.

    “Saya salah satu anggota panja,” pungkas Firnando dalam menanggapi RUU Minerba.

  • Gelombang Demo di Lamongan, Aliansi BEM Geruduk Kantor DPRD dan Pemkab, Minta Tinjau Ulang Hal ini

    Gelombang Demo di Lamongan, Aliansi BEM Geruduk Kantor DPRD dan Pemkab, Minta Tinjau Ulang Hal ini

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

    TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN – Gelombang unjuk rasa oleh para mahasiswa dalam dua hari ini mewarnai Lamongan. 

    Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir di depan gedung DPRD Lamongan dan Kantor Pemkab, Rabu (19/2/2025) menyusul sehari sebelumnya yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan sasaran yang sama.

    BEM menolak kebijakan efisiensi anggaran disektor pendidikan karena akan  mengancam masa depan Indonesia. 

    Koordinator umum Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya mengungkapkan, unjuk rasa kali ini  menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan,  dan mendesak pemenuhan hak-hak dosen. 

    “Kami datang menyikapi kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dan menuntut pemenuhan hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan memastikan kesejahteraan pendidik,” ungkap Rizka. 

    Massa juga menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG), serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan rencana revisi KUHAP.

    “Tinjau ulang program MBG dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi,  agar tidak menjadi alat politik serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan KUHAP perampasan aset,” tambahnya 

    Suasana unjuk rasa oleh massa BEM sempat diwarnai aksi saling dorong ketika para pengunjuk rasa meminta Ketua DPRD Lamongan keluar untuk menemui mereka.

    Namun aksi tersebut berhenti ketika salah satu perwakilan anggota dewan berkenan keluar dan bertemu dengan pengunjuk rasa. 

    Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso  menemui para demonstran dan memastikan  akan menampung semua aspirasi para mahasiswa untuk dilanjutkan  ke pimpinan.

     “Nanti tuntutan akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus. 

    Setelah mendapat jawaban dari  anggota DPRD Lamongan, para demonstran dengan segera membubarkan diri dan berharap aspirasi mereka benar-benar direalisasikan

  • BEM Joko Tingkir Unjuk Rasa Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

    BEM Joko Tingkir Unjuk Rasa Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Lamongan (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Lamongan yang tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir menggelar unjuk rasa di depan gedung Pemkab dan DPRD setempat, Rabu (19/3/2025).

    Pendemo menolak kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran disektor pendidikan karena dirasa mengancam masa depan Indonesia.

    “Kami kesini menyikapi terkait efisiensi anggaran pendidikan dan pemenuhan hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan memastikan kesejahteraan pendidik,” kata Koordinator Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya.

    Selain soal anggaran pendidikan, mahasiswa juga menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan mendesak Pemerintah dan DPR RI mengesahkan rencana revisi KUHAP.

    “Kami juga meminta peninjauan ulang terkait program MBG dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi agar tidak sekedar menjadi alat politik semata serta mendesak Pemerintah dan DPR mengesahkan KUHAP perampasan aset,” tambahnya

    Massa pendemo ditemui Anggota DPRD Lamongan dari Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso. Di hadapan pendemo, Tulus menyampaikan akan menampung semua aspirasi para mahasiswa dan akan menyampaikannya ke pimpinan.

    “Nanti tuntutan akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus.

    Setelah mendapat penyampaian dari perwakilan anggota DPRD Lamongan, para demonstran dengan segera membubarkan diri. (fak/ian)