Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Golkar

  • DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mempertahankan ketentuan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri, meski dianggap pemerintah AS sebagai penghalang perdagangan.

    Misbhakun mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah meminta aturan TKDN direlaksasi. Kendati demikian, dia melihat arahan Prabowo tersebut bukan untuk menghapus ketentuan TKDN.

    “TKDN ini, Presiden menyampaikan fleksibel. Di mana kita kuat, itu yang kita pertahankan. Di mana yang kita kurang, ya kita fleksibel kan. Itu jangan dipukul rata, disamaratakan,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Legislator Fraksi Partai Golkar itu mencontohkan di bidang teknologi informasi pemerintah bisa mengalah karena belum bisa bersaing. Sementara di sektor-sektor yang sudah cukup kuat, pemerintah harus mempertahankan aturan TKDN yang ketat.

    Dengan begitu, sambungnya, rencana industrialisasi tidak terganggu. Misbhakun pun mewanti-wanti agar arahan Prabowo soal TKDN tidak dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok semata.

    “Jangan sampai kemudian pidato persiden disalahartikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai mentalitas hanya untuk dagang saja, tidak mengembangkan industri dalam negeri,” jelasnya.

    Sebagai informasi, ketentuan TKDN menjadi sorotan pemerintah AS di sejumlah laporannya—terbaru dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    Bahkan, secara spesifik TKDN menjadi alasan pemerintah AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang-barang asal Indonesia.

    Akibatnya, Prabowo sempat memberi arah kepada seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu khawatir jika TKDN dipaksakan maka berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

  • DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengakui penerimaan negara masih mengalami tekanan dalam tiga bulan pertama tahun ini. DPR pun akan memanggil otoritas fiskal, agar memastikan APBN siap menjadi bantalan hadapi dampak tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Misbakhun menilai penerimaan pajak yang anjlok beberapa bulan terakhir belum bisa menjadi patokan kinerja penerimaan negara ke depan. Dia meyakini, penerimaan pajak akan meningkat usai masa lapor SPT Tahunan berakhir pada akhir April 2025.

    Oleh sebab itu, sambungnya, Komisi XI DPR ingin mendalami perkembangan penerimaan negara dengan menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

    “Pada Mei nanti akan mengundang rapat mengenai penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, juga penerimaan PNBP. Kita rapatkan dulu, titik-titiknya di mana saja, kalau ada kelemahan di mana,” ungkap Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Memang, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak ‘hanya’ mencapai Rp322,6 triliun. Jumlah tersebut turun 18,1% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp393,9 triliun.

    Sementara itu dari sisi moneter, legislator Fraksi Partai Golkar itu melihat nilai tukar rupiah akan tertekan. Oleh karenanya, Misbakhun tidak heran apabila proyeksi pertumbuhan ekonomi juga menurun dari target pemerintah sebesar 5,2% pada tahun ini.

    Di samping itu, dia meyakini sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa meminimalisir dampak negatif penerapan tarif Trump ke perekonomian dalam negeri. Misbakhun mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Karena apa? MBG ini akan membentuk ekosistem penciptaan lapangan pekerjaan, supply chain [rantai pasok] terhadap kebutuhan-kebutuhan MBG akan menghidupkan perekonomian di tingkat bawah,” katanya.

    Lagi pula, sambungnya, dia tidak yakin Trump akan kukuh menerapkan tarif resiprokalnya dengan ketat. Trump sendiri menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.

    Menurutnya, Trump sendiri sudah menerima tekanan karena ketakutan masyarakat akan naiknya harga-harga barang akibat lonjakan tarif impor. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi AS pun diperkirakan akan turun drastis apabila tarif resiprokal tetap berlaku.

    “Trump ini kan baru mewacanakan,” jelas Misbakhun.

  • Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe, kembali mengajukan gagasan dalam hal Kepastian dan Keadilan bagi PPPK pada revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Taufan Pawe menjelaskan, maksud dari pada kepastian bagj PPPK tersebut diantaranya adanya jaminan hari tua bagi para PPPK, sehingga mereka betul-betul merasa tenang di masa pensiun.

    “Kami berpandangan kalau ASN ini diantaranya PPPK dan PNS itu sama saja dalam persoalan pengabdian kepada Negara, sehingga kami merasa mereka tidak boleh dipisahkan, mininal terkait kesejahteraan itu harus sama, termasuk soal dana pensiun. Ini lagi kita dorong di revisi UU ASN,” katanya.

    Wali Kota Parepare dua periode ini menjelaskan, kalau langkah itu dia suarakan mengingat para PPPK memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Peran PPPK untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ini sangat besar, ada para Guru dan Tenaga Kesehatan, juga sektor lainnya seperti Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Kebencanaan, semuanya itu memiliki resiko tinggi dalam bertugas, sehingga kita perlu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan,” tegasnya.

    Sebelumnya, DPR sedang menyiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya berfokus pada revisi UU ASN sesuai dengan Prolegnas 2025.

    UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebelumnya telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023. Zulfikar menuturkan proses revisi UU ASN sebenarnya sedang digodok oleh Badan Legislasi atau Baleg DPR RI. Namun, kata dia, Komisi II sedang berupaya agar pembahasan itu dikembalikan ke ranah Komisi II sebagai mitra langsung penyelenggara pemilu.

  • DPR Cecar Menpan-RB Soal Pemindahan ASN ke IKN: Jangan dari Jawa Saja

    DPR Cecar Menpan-RB Soal Pemindahan ASN ke IKN: Jangan dari Jawa Saja

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai sorotan tajam dari DPR. Dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini, Selasa (22/4/2025), sejumlah anggota DPR mengkritisi kebijakan tersebut yang dinilai terlalu Jawa-sentris.

    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus menegaskan agar pemindahan ASN ke IKN tidak hanya melibatkan pegawai dari Pulau Jawa, melainkan juga memberdayakan ASN dari wilayah Indonesia Timur.

    “Jangan dipindahin dari Jawa semua, Bu. Tolong lah. Kalau mereka belum siap, disiapkan, dilatih, diberdayakan. Kalau enggak, cuma pindahkan kantor,” tegas Deddy terkait pemindahan ASN ke IKN.

    Deddy juga meminta agar proses rekrutmen ASN di IKN tidak hanya berfokus pada Kalimantan Timur. Ia mengingatkan, pembangunan IKN dibiayai oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga peluang untuk ASN seharusnya terbuka lebar bagi seluruh daerah, termasuk Kalimantan Utara, Selatan, Barat, dan Tengah.

    Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Irawan menyoroti penundaan pemindahan ASN yang dinilai tidak mengacu pada aturan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN.

    Menurut Irawan, alasan teknis, seperti kesiapan infrastruktur bisa diterima, tetapi alasan lain, seperti penambahan struktur kementerian dinilai tidak sejalan dengan rencana induk IKN yang sudah disusun. Ia meminta Kemenpan-RB dan BKN lebih proaktif dalam menjalankan amanat undang-undang, terutama terkait pemindahan ASN ke IKN.

  • Bahlil Sapa Misbakhun yang Hadiri Pelantikan Pengurus KPPG: Sering-sering Saja Begitu Pak – Halaman all

    Bahlil Sapa Misbakhun yang Hadiri Pelantikan Pengurus KPPG: Sering-sering Saja Begitu Pak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan candaan kepada kader Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam acara pelantikan pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) periode 2024-2029.

    Misbakhun yang pada agenda Golkar sebelumnya, yakni halal bihalal dan silaturahmi Partai Golkar, tidak datang, kini hadir dalam acara pelantikan tersebut.

    Awalnya, Bahlil menyapa para kader KPPG yang hadir. Kemudian, Bahlil menyebut nama Misbakhun.

    “Kalau tidak salah ada Pak Misbakun tadi,” kata Bahlil di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Senin (21/4/2025).

    Bahlil mengatakan Misbakhun rela membatalkan kegiatan larinya di Amerika untuk kegiatan Partai Golkar.

    “Ini adalah sebagai wujud kader partai yang PDLT-nya lulus. Sering-sering saja begitu, Pak Misbakhun,” kata Bahlil.

    Adapun dalam acara pelantikan kepengurusan baru KPPG, Bahlil bertanya terlebih dahulu kepada para pengurus baru KPPG. “Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pengurus Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar Masa Bakti 2024-2029?”

    “Bersedia!” jawab para pengurus KPPG serentak.

    “Saya juga akan menanyakan, apakah saudara-saudara bersedia tunduk dan taat pada AD/ART Partai Golkar serta siap berjuang untuk kepentingan Partai Golkar?” susul Bahlil.

    “Bersedia!”  jawab para pengurus KPPG lagi.

    Adapun KPPG periode 2024-2029 dipimpin Hetifah Sjafudian. Sementara Bahlil didapuk sebagai Ketua Dewan Pembinan KPPG, dan Sarmuji yang merupakan Sekjen Golkar juga menduduki Sekretaris Dewan Pembina KPPG. 

    Diketahui, Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, memutuskan kembali ke Jakarta secara mendadak usai mendarat di Boston, Amerika Serikat. 

    Hal ini dilakukan setelah dirinya dicari oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, lantaran tidak hadir dalam acara halal bihalal partai pada Rabu (16/4/2025) malam.

    Misbakhun sebelumnya tengah dalam penerbangan ke AS untuk mengikuti ajang lari maraton. Dia mengaku sudah mengantongi izin dari Bahlil sebelum bertolak.

    “Bagi saya mau tanggal merah panjang, tetap saja kepentingan partai dan negara harus diutamakan,” kata Misbakhun saat dikonfirmasi, Kamis (17/4/2025).

    Dia menyebut, informasi bahwa dirinya dicari oleh Bahlil diterima saat masih berada di pesawat. Tanpa menunggu lama, Misbakhun pun memutuskan kembali ke Tanah Air saat mendarat di Boston.

    “Saat itu juga saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Begitu pesawat mendarat saya mengambil keputusan langsung kembali ke tanah air dengan penerbangan yang paling awal,” ujarnya.

    Bagi Misbakhun, pengabdian terhadap partai dan negara berada di atas kepentingan pribadi. “Memutuskan menjadi politisi artinya memutuskan untuk dapat mengabdi dengan sepenuh hati kepada negara dan partai,” tegasnya.

    Karenanya, Misbakhun memutuskan kembali ke Indonesia setelah mengetahui dirinya dicari Bahlil.

    “Perjalanan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tetap tidak bisa diteruskan jika Bapak Ketua Umum Partai dan Negara memanggil kembali,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bahlil menyinggung ketidakhadiran Misbakhun saat memberikan sambutan di acara Halal Bihalal DPP Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. 

    Bahlil mempertanyakan kehadiran Misbakhun di hadapan kader partai yang hadir.

    “Misbakhun ini mana misbakhun ya, Lagi lari? Bilang sama dia sekarang golkar tidak membutuhkan pelari. Yang golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu,” kata Bahlil dalam sambutannya di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil menegaskan, sebagai pimpinan Komisi XI DPR, Misbakhun seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap tugas dan fungsi komisinya yang berkaitan langsung dengan sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta moneter dan jasa keuangan.

    “Tetapi kalau masih ingin berlari tanyakan mana prioritas lari atau penugasan di komisi karena banyak anggota Komisi XI yang tunggu barang ini kira kira begitu ya kita fair-fair saja, enggak apa-apa,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil juga mengingatkan seluruh kader Golkar, termasuk Misbakhun, mengenai tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang mereka emban.

    “Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti mohon maaf ya mohon maaf sekali lagi ini barang bukan barang warisan jabatan ini. Ini fair saja. Jadi saya dalam kesempatan kali ini harus membuka ruang kompetisi yang sebesar besarnya,” ungkapnya. (*)

  • Gakkumdu Tangkap 2 Pelaku Politik Uang Jelang PSU Pilkada Serang

    Gakkumdu Tangkap 2 Pelaku Politik Uang Jelang PSU Pilkada Serang

    Serang –

    Tim Gakkumdu menangkap dua pelaku politik uang jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Kabupaten Serang. Uang jutaan rupiah disita dari tersangka inisial ND (30) dan MH (31) yang merupakan tim pemenangan salah satu calon.

    Keduanya diamankan di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikeusal. Mereka menggunakan modus meminta kartu keluarga ke masyarakat agar dimasukan pada daftar pemilih tertentu. Warga dijanjikan uang Rp 50 ribu dan meminta untuk memenangkan salah satu calon.

    “Tim Gakkumdu telah mengamankan dua orang pelaku sedang membawa uang sebesar Rp 9,5 juta yang diduga akan disebarkan kepada para pemilih sesuai dengan data nominatif dengan nilai nominal masing-masing calon penerima Rp 50 ribu hal ini dilakukan untuk kepentingan pemenangan paslon 01 dalam PSU Kabupaten Serang,” kata Koordinator Penyidik Gakkumdu Kompol Endang Sugiarto, Jumat (18/4/2025).

    Berdasarkan pengakuan pelaku money politik ini, mereka mendapatkan uang dari seseorang bernama Alex dan Andri dari Kecamatan Cikeusal. Mereka juga menurutnya adalah salah satu anak dari anggota DPRD Kabupaten Serang.

    “Keduanya merupakan anak kandung dari anggota DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Golkar,” paparnya.

    Selain menyita barang bukti uang Rp 9,5 juta, tim Gakkumdu juga menemukan 6 lembar daftar nominatif penerima calon uang di TPS Desa Panyabranga. Totalnya adalah sebanyak 189 DPT.

    (bri/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Profil Megawati Zebua, Viral Karena Cekcok dan Diduga Cekik Pramugari

    Profil Megawati Zebua, Viral Karena Cekcok dan Diduga Cekik Pramugari

    YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar, Megawati Zebua menjadi perbincangan setelah sebuah video viral. Dalam video tersebut, ia terlihat cekcok dan berujung dengan tindakan mendorong seorang pramugari maskapai Wings Air sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO), pada Minggu (13/4). Dalam artikel ini akan dibahas profil Megawati Zebua.

    Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beredar cuplikan video di media sosial, yang memperlihatkan Megawati sedang berdebat dengan nada tinggi dan mendorong seorang pramugari. Video yang diambil dari sisi belakang terlihat seperti akan mencekik pramugari tersebut, akan tetapi, hal tersebut dibantah sendiri oleh Megawati. Ia mengatakan saat itu ia memang mendorong tapi tidak berupaya mencekik.

    “Saya hanya menyuruh pramugarinya untuk bergeser, supaya penumpang yang lain bisa masuk pada saat itu,” jelas Megawati setelah menghadiri Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Pemprov Sumut di Gedung DPRD Sumut, Kota Medan, Selasa (15/4).

    Ia bahkan mengklaim, dirinya mencoba membantu penumpang lainnya. Megawati mengungkapkan dirinya meminta pramugari bergeser agar penumpang lain bisa masuk.

    Profil Megawati Zebua

    Politikus Partai Golkar ini diketahui terdaftar sebagai anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara. Megawati Zebua lahir di Gunung Sitoli, 31 Maret 1977. Pada Pemilu Legislatif 2024, Megawati meraih sebanyak 19.883 suara dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara VIII, yang meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli.

    Sebelumnya, Megawati Zebua juga sudah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut periode 2019-2024. Pada tahun 2020-2024, ia juga sempat menjadi wakil bendahara DPD Golkar Sumatera Utara.

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya, total keseluruhan harta kekayaan Megawati Zebua memiliki nilai lebih dari Rp2,5 miliar, tepatnya Rp2.585.500.000. Harta kekayaan Megawati Zebua ini terdiri dari sejumlah aset berupa tanah dan bangunan hingga kendaraan. Tanahnya berlokasi di wilayah Nias. Dalam LHKPN miliknya, Megawati Zebua juga tercatat mempunyai utang senilai Rp70.000.000.

    Wings Air: Megawati Cekik Pramugari

    Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro menyebutkan, pada insiden yang menjadi viral itu seorang pramugari sempat dicekik oleh anggota DPRD Sumut Megawati Zebua. Ia mengatakan peristiwa terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025.

    “Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang,” jelas Danang pada hari Selasa (15/4/2025).

    Danang mengatakan MZ dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak taat pada instruksi. Ketika awak pesawat hendak menegur, MZ justru mendorong dan mencekik pramugari.

    “Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasive,” katanya.

    Setelah itu MZ, lanjut dia, melakukan tindakan fisik kepada pramugari yang sedang menjalankan tugas.

    “Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari,” pungkasnya.

    Demikianlah penjelasan mengenai profil Megawati Zebua yang viral dan menjadi perhatian akhir-akhir ini. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. 

  • Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar Nasional 17 April 2025

    Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar Nasional 17 April 2025

    Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Misbakhun, buka suara usai dirinya disindir oleh Ketua Umum Partai Golkar,
    Bahlil Lahadalia
    , karena tidak hadir dalam acara
    halal bihalal Golkar
    pada Rabu (16/4/2025) kemarin.
    Misbakhun
    menyebut dirinya sedang mengikuti
    race marathon
    di akhir pekan, sehingga tak menghadiri halal bihalal Golkar.
    “Saya memang tidak hadir dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar yang dihadiri oleh Bapak Ketua Umum, Bahlil Lahadalia. Saya mengikuti kegiatan
    race marathon
    di akhir pekan,” ujar Misbakhun kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).
    Misbakhun mengatakan, dirinya sebenarnya sudah meminta izin kepada Bahlil bahwa tidak bisa menghadiri halal bihalal Golkar.
    Namun, Misbakhun mengakui sindiran Bahlil memang benar.
    Meski sedang tanggal merah, kepentingan partai dan negara harus tetap diutamakan.
    Misbakhun pun menganggap sindiran Bahlil ini sebagai isyarat panggilan untuk segera kembali ke Jakarta.
    “Saya mengetahui bahwa saya dicari oleh Bapak Ketum dari berita saat masih dalam penerbangan menggunakan Wi-Fi di penerbangan. Saat itu juga saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Begitu pesawat mendarat, saya mengambil keputusan langsung kembali ke Tanah Air dengan penerbangan yang paling awal,” paparnya.
    Misbakhun menekankan, sebagai politisi, tidak ada yang lebih berharga dari negara dan partai.
    Misbakhun menyebut, ketika dirinya memutuskan menjadi politisi, artinya dia harus mengabdi dengan sepenuh hati kepada negara dan partai.
    “Perjalanan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tetap tidak bisa diteruskan jika Bapak Ketua Umum Partai dan negara memanggil kembali,” imbuh Misbakhun.
    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan sindiran kepada Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang tidak menghadiri acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025).
    Bahlil menyindir Misbakhun yang disebut memilih mengikuti kegiatan lari, padahal menurutnya Golkar membutuhkan sosok pemikir ekonomi, bukan seorang pelari.
    “Pak Misbakhun di mana? Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu malam.
    “Yang Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya gitu. Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi?” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Jika Seluruh Fraksi Sepakat – Halaman all

    DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Jika Seluruh Fraksi Sepakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyambut positif rencana Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, terkait komunikasi dengan seluruh partai politik di parlemen untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 

    Menurut Soedeson, RUU ini merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

    “Ya, tentu kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh Menkum dalam hal ini mewakili pemerintah. Jadi, kalau itu (RUU Perampasan Aset) kemudian dibahas, dimasukkan ke dalam atau dibawa ke dalam DPR, tentu akan segera kita bahas,” kata Soedeson saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

    RUU Perampasan Aset sejatinya telah tercantum dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2025–2029, meskipun belum masuk dalam daftar prioritas tahun ini. 

    Namun, menurut Soedeson, peluang pembahasan RUU tersebut tetap terbuka pada masa sidang kali ini, selama seluruh fraksi di parlemen sepakat.

    “Kalau itu, enggak bisa saya pastikan, tetapi kemungkinan itu terbuka saja. Kalau semua partai politik yang ada di parlemen itu sepakat, ya tentu kita akan segera membahasnya,” ujarnya.

    Dia menambahkan, RUU tersebut sejalan dengan arah politik hukum nasional yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.

    “Jadi, saya tegaskan lagi bahwa Undang-undang mengenai Perampasan Aset ini salah satu cara, tentu ada banyak cara yang lain untuk memberantas korupsi,” tegas Soedeson.

    Meski Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Soedeson menilai regulasi yang ada belum mengatur secara rinci tentang perampasan aset.

    “Nah, dengan adanya Undang-undang Perampasan Aset ini, tentu diatur mengenai masalah ini. Di satu sisi, aset-aset yang dirampas itu yang mana saja. Itu kan harus diatur, tidak main hajar sembarangan, lalu dirampas. Tetapi juga harus ada aturan-aturan yang jelas, sehingga memenuhi unsur kepastian sekaligus memenuhi unsur keadilan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset perlu berkomunikasi dengan partai politik.

    “Komunikasi dengan seluruh partai politik sangat diperlukan untuk menentukan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset. Pemerintah akan melakukan komunikasi itu,” kata Supratman di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Supratman berharap, RUU itu bisa segera dibahas secara menyeluruh bersama DPR dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, akan kembali mengajukan RUU tersebut dalam revisi prolegnas yang akan datang.

    “Pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia, saya yakin ini akan sesegera mungkin diajukan dalam revisi prolegnas yang akan datang,” ungkapnya.

  • Anggota DPRD Tersangka Penipuan Rp350 Juta, Golkar Siapkan Bantuan Hukum

    Anggota DPRD Tersangka Penipuan Rp350 Juta, Golkar Siapkan Bantuan Hukum

    SERANG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai (DPD) Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah siap memberikan pendampingan hukum terhadap anggota DPRD Banten RFB (44) terkait statusnya sebagai tersangka pada kasus penipuan dan penggelapan.

    “Pastinya ada bantuan hukum, karena apa yang disampaikan oleh teman-teman saya belum dapat informasi lengkapnya berkaitan dengan anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi Banten,” kata Tatu dikutip ANTARA, Rabu 16 April.

    Tatu juga mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

    “Kami sangat menyayangkan, ikut prihatin dan jajaran keluarga besar Partai Golkar akan mengikuti tahap-tahap yang dilakukan oleh penegak hukum,” katanya.

    Pihaknya juga menegaskan anggota fraksi akan menyiapkan bantuan hukum karena itu memang sudah menjadi kewajiban dari partai untuk mendampingi anggotanya.

    “Anggota fraksi kami akan menyiapkan batuan hukum karena itu memang kewajiban kami dari partai untuk mendampingi anggotanya,” ujarnya.

    Sedangkan untuk pergantian anggota, pihaknya mengaku akan menunggu informasi lebih lengkap dan inkrah keputusan hukum nya baru dapat dilakukan pergantian.

    Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten menangkap RFB atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

    RFB yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Prisma Kencana, dilaporkan telah menyerahkan cek senilai Rp350 juta kepada PT. Sinar Dinamika Beton sebagai alat pembayaran untuk beton ready mix. Namun, saat dicairkan, cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak mencukupi.

    “Sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. Sinar Dinamika Cilegon mengalami kerugian yang hingga saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh RF,” kata Dirreskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.