Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Golkar

  • Profil Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI dengan Latar Belakang Hukum

    Profil Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI dengan Latar Belakang Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Adies Kadir adalah salah satu tokoh dalam dunia politik Indonesia yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPR RI untuk periode 2024-2029.

    Sebagai politisi senior dari Partai Golkar, Adies Kadir telah dikenal luas atas kiprahnya dalam bidang legislasi dan hukum di parlemen. Dengan pengalaman panjang dan dedikasi tinggi, ia menjadi sosok sentral dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di DPR RI.

    Profil Adies Kadir

    Lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968, Adies Kadir memulai karier akademiknya di bidang teknik sipil, di mana ia meraih gelar insinyur dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

    Namun, ketertarikan kuat terhadap bidang hukum membawanya melanjutkan studi dan meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Merdeka Surabaya, dilanjutkan dengan gelar magister humaniora bidang hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

    Tak berhenti sampai di situ, Adies juga berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari universitas yang sama.

    Jejak Politik dan Pengabdian di DPR RI

    Karier politik Adies Kadir dimulai sebagai anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Namanya semakin dikenal ketika ia terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2014, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo).

    Sejak saat itu, Adies terus memperoleh kepercayaan publik dan kembali terpilih untuk periode 2019–2024 serta 2024-2029.

    Selama bertugas di DPR, Adies Kadir aktif di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi III dan ketua Fraksi Partai Golkar.

    Puncak karier legislatifnya terjadi pada 1 Oktober 2024, ketika ia resmi dilantik sebagai wakil ketua DPR RI dalam sidang paripurna ke-2 masa sidang 2024-2025.

    Aktivitas di Luar Politik dan Organisasi

    Selain aktif di parlemen, Adies Kadir juga memiliki latar belakang profesional di sektor swasta. Ia pernah menjabat sebagai direktur utama PT Adi Jayatek dan general manager PT Lamicitra Nusantara Tbk.

    Keterlibatannya dalam organisasi sosial dan politik, seperti sebagai ketua ormas MKGR Kota Surabaya dan sekretaris pengurus daerah AMPG, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan masyarakat dan jaringan politik yang luas.

    Peran Strategis di Parlemen

    Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal agenda-agenda strategis nasional. Pengalaman panjang dan kepiawaiannya dalam bidang hukum menjadi modal penting untuk memastikan fungsi DPR berjalan dengan optimal. 

    Sosoknya diharapkan mampu mendorong kinerja parlemen yang responsif terhadap aspirasi rakyat dan dinamis terhadap tantangan zaman.

    Dengan pengalaman akademik dan karier politik yang solid, Adies Kadir menjadi figur sentral dalam kepemimpinan DPR RI periode 2024-2029. Kiprahnya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik dan reformasi legislatif.

  • DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP – Page 3

    DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta dinilai akan berdampak pada keuangan negara.

    Hal ini disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/6/2025).

    Adde Rosi menekankan pentingnya menyeimbangkan semangat afirmasi untuk kesetaraan akses pendidikan dengan realitas partisipasi masyarakat dan kemampuan fiskal negara.

    Adde Rosi menyatakan pemahamannya atas semangat konstitusional putusan MK guna menghapus diskriminasi dan hambatan ekonomi, khususnya bagi peserta didik yang terpaksa ke sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

    “Kami mengapresiasi penegasan MK bahwa negara wajib memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat akses pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi atau sarana,” ujar Adde.

    Ia menekankan bahwa putusan MK tetap memberikan ruang bagi sekolah swasta mandiri untuk membiayai operasionalnya selama memenuhi kriteria, tanpa dipaksa gratis tanpa dukungan anggaran negara.

    Adde Rosi juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap partisipasi masyarakat. “Partisipasi aktif ormas seperti NU dan Muhammadiyah melalui ribuan sekolah swasta mereka adalah tulang punggung pendidikan Indonesia sejak pra-kemerdekaan,” ucap Adde.

    Legislator Golkar Dapil Banten I itu khawatir, jika tidak dirancang dengan hati-hati, kebijakan pendidikan gratis ini berpotensi mengurangi semangat gotong royong dan membebani negara secara finansial. Adde menambahkan, sekolah berbasis masyarakat ini turut memperkaya khazanah pendidikan nasional dengan kearifan lokal dan nilai keagamaan.

    Pada aspek pembiayaan pendidikan dasar gratis, Adde mempertanyakan kesiapan anggaran pemerintah. Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan alokasi pendidikan APBN 2025 mencapai 20% (Rp724 triliun), namun sebagian besar terserap untuk gaji guru, BOS, dan infrastruktur sekolah negeri.

    “Jika harus menanggung biaya operasional penuh sekolah swasta dasar-menengah juga, dari mana sumber tambahan anggarannya? Apakah pemerintah siap realokasi atau naikkan defisit di tengah program efisiensi?” ucap Adde.

    Aspek lain dari kesiapan anggaran adalah perlunya penataan alokasi anggaran, sebagai salah satu contohnya adalah pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL), yang menghabiskan 39% dari total anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2025, sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22% dari anggaran tersebut.

    Ironisnya, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200 ribu, jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di PTN (3,9 juta) dan PTS (4,4 juta). Penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga dengan total 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.

    Perlu penyederhanaan dan penataan sistem PTKL untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kebijakan, agar hanya fokus pada pendidikan kedinasan. Program studi umum yang tidak sesuai dengan mandat Undang-undang harus dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-undang.

    Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian pembangunan fisik tahap pertama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memutus rantai kemiskinan. Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat …

  • Profil Ahmad Irawan, Anggota DPR Komisi II Soroti Peran MK pada Pemilu

    Profil Ahmad Irawan, Anggota DPR Komisi II Soroti Peran MK pada Pemilu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahmad Irawan menjadi salah satu wajah baru di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029. Mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V (Malang Raya) dari Fraksi Partai Golkar, ia aktif di Komisi II dan Badan Legislasi (Baleg).

    Sebagai politisi muda berlatar belakang hukum, Ahmad Irawan vokal dalam isu reformasi birokrasi, aparatur negara, dan kepemiluan. Bagaimana sosok anggota DPR Ahmad Irawan? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Anggota DPR Ahmad Irawan

    Ahmad Irawan memiliki fondasi pendidikan hukum yang kuat. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Timur.

    Untuk memperdalam keahliannya, ia melanjutkan studi di program magister ilmu hukum Universitas Indonesia (UI), dengan fokus pada hukum tata negara dan administrasi publik. Pendidikan ini memperkuat kemampuannya dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Ahmad Irawan dikenal sebagai pengacara profesional. Ia menjabat sebagai managing partner di kantor hukum Ahmad Irawan & Associates, menangani berbagai perkara strategis. Pengalaman ini membentuk sudut pandang kritisnya dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan merumuskan regulasi yang berpihak pada rakyat.

    Kiprah di Komisi II dan Badan Legislasi

    Di Komisi II DPR, Ahmad Irawan aktif menyuarakan penguatan partai politik dan transparansi pembiayaan. Ia juga menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilu, merujuk putusan diskualifikasi menyeluruh di Pilkada Barito Utara sebagai terobosan demokrasi. Sebagai anggota Baleg, dia mendorong penyusunan undang-undang yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

    Ahmad Irawan juga dikenal sebagai figur muda yang menjunjung integritas, transparansi, dan pelayanan publik berbasis keadilan hukum. Dedikasinya dalam memperjuangkan reformasi birokrasi dan kepemiluan menjadikannya sosok yang diperhitungkan di parlemen.

    Anggota DPR Ahmad Irawan membawa warna baru di DPR dengan latar belakang hukum dan pengalaman profesionalnya. Aktif di Komisi II dan Baleg, dia fokus pada reformasi birokrasi, transparansi pemilu, dan undang-undang yang berpihak pada rakyat.

  • DPR Dorong Subsidi Sekolah Swasta dan Revisi Dana BOS

    DPR Dorong Subsidi Sekolah Swasta dan Revisi Dana BOS

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah agar segera merumuskan kebijakan subsidi untuk sekolah swasta tingkat SD dan SMP.

    Langkah tersebut dinilai krusial menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta harus diselenggarakan secara gratis sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.

    “Harus ada mekanisme yang transparan dan adil agar sekolah swasta juga mendapatkan subsidi yang memadai tanpa mengorbankan kualitas serta kemandirian dalam pengelolaan,” ujar Hetifah saat dihubungi pada Kamis (29/5/2025).

    Hetifah mengapresiasi langkah MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

    Namun dia menegaskan, pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis tersebut memerlukan dukungan anggaran negara (APBN) yang kuat dan terencana.

    Menurutnya, beban pembiayaan pendidikan gratis untuk seluruh siswa di tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, akan menambah tekanan fiskal jika tidak diantisipasi dengan skema pendanaan yang terukur.

    “Mengingat skala pembiayaan yang akan ditanggung negara, saya mendorong agar subsidi untuk sekolah swasta dapat dimasukkan ke dalam skema dana bantuan operasional sekolah (BOS),” jelasnya.

    Hetifah juga mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap kebijakan dan regulasi teknis dana BOS, agar mencakup secara menyeluruh seluruh satuan pendidikan, termasuk swasta.

    “Revisi BOS sangat diperlukan agar dana tersebut bisa menjangkau semua sekolah tanpa diskriminasi. Ini penting untuk mewujudkan keadilan pendidikan,” tegas legislator dari fraksi Partai Golkar itu.

    Lebih lanjut, Hetifah berharap semua pemangku kepentingan, baik dari sekolah negeri, swasta, hingga kementerian terkait duduk bersama merumuskan strategi implementasi yang konkret dan terukur atas putusan MK tersebut.

  • Anggota DPRD Tuban Terekam Hisap Rokok Elektrik Saat Sidang Paripurna

    Anggota DPRD Tuban Terekam Hisap Rokok Elektrik Saat Sidang Paripurna

    Tuban (beritajatim.com) – Seorang anggota DPRD Kabupaten Tuban dari Fraksi Partai Golkar, Munir, kedapatan menghisap rokok elektrik (vape) saat berlangsungnya sidang paripurna, Rabu (28/5/2025). Aksi tersebut terjadi di tengah pembahasan empat agenda penting yang digelar di ruang sidang DPRD Tuban.

    Adapun agenda sidang mencakup Laporan Pansus Raperda RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029, Laporan Banggar tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, serta Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas dua Raperda tersebut.

    Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menegaskan bahwa ruang paripurna merupakan area bebas asap rokok, termasuk rokok elektrik. “Area rokok telah kita sediakan sendiri, supaya kita harapkan area paripurna tidak ada asap rokok agar tidak mengganggu yang tidak merokok,” ujarnya, Kamis (29/5/2025).

    Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan yang bersangkutan untuk menindaklanjuti insiden ini. “Akan kita komunikasikan dulu,” ungkapnya.

    Munir pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya yang dinilai kurang pantas. Ia mengaku baru pertama kali menggunakan rokok elektrik. “Belum pernah pakai vape, baru tadi. Saya minta maaf atas kesalahan yang kita buat, insyaallah tidak terulang,” ucapnya. [dya/beq]

  • RPJMD Gresik 2025-2029 Diusulkan Fokus Pengembangan SDM dan Kesra

    RPJMD Gresik 2025-2029 Diusulkan Fokus Pengembangan SDM dan Kesra

    Gresik (beritajatim.com)- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 difokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra. Penegasan ini disampaikan oleh F-PDIP dan Fraksi Golkar.

    Salah satu yang didorong F-PDIP adalah adanya perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, perusahaan perseroan daerah seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Gresik didorong lebih pro masyarakat khususnya pelaku UMKM.

    “Kami menekankan pembangunan daerah harus memperhatikan aspek keadilan ekologis. Serta berkelanjutan dan berkeadilan sosial bagi generasi mendatang,” ujar Noto Utomo dari F-PDIP, Rabu (28/5/2025).

    RPJMD ke depan, lanjut dia, juga harus mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta keagamaan (Religi) sebagai prioritas pembangunan.

    “Saya minta tolong kepada Pemkab Gresik lebih komprehensif menempatkan SDM menjadi prioritas RPJMD selama lima tahun kedepan,” ungkapnya.

    Meski ada pembangunan berkelanjutan kata Noto, tidak lupa tetap memperhatikan soal isu lingkungan. Ini karena masih banyak pencemaran lingkungan serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH).

    Usulan RPJMD yang diusulkan F-PDIP berbeda dengan Fraksi Golkar. Melalui perwakilannya Atek Ridwan. Partai ini mengusulkan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis data, dan efisiensi anggaran.

    “Kami menekankan pentingnya strategi baru untuk meningkatkan PAD. Sebab, kenaikan PAD selama lima tahun terakhir cenderung melambat. Mendorong agar RPJMD 2025–2029 mencakup gebrakan untuk mendongkrak PAD sebagai salah satu instrumen kemandirian keuangan daerah,” paparnya.

    Fraksi Partai Golkar juga menekankan agar RPJMD 2025-2029 menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “Program-program dalam RPJMD didasarkan pada data valid dengan target yang jelas dan terukur. Fokus utamanya pengembangan ekonomi daerah melalui sektor lokal seperti pertanian, perikanan, jasa, perdagangan, industri kreatif, dan pengembangan UMKM,” pungkas Atek. [dny/but]

  • Golkar Gowa: IAS yang Paling Duluan Keliling

    Golkar Gowa: IAS yang Paling Duluan Keliling

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan akan digelar tahun ini. Agenda utamanya adalah pemilihan ketua DPD I Golkar Sulsel masa bakti 2025-2030.

    Kandidat bakal calon ketua Golkar Sulsel, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mulai memanaskan mesin dengan melakukan roadshow ke sejumlah daerah.

    IAS memulai roadshow dengan mengunjungi Kantor DPD II Golkar Gowa, Jalan Syekh Yusuf, Sungguminasa, Rabu 28 Mei 2025. IAS disambut sejumlah pengurus Golkar dan anggota fraksi Golkar.

    Ketua Golkar Gowa, HM Ambas Syam menegaskan IAS sebagai salah satu bakal calon ketua Golkar yang paling duluan melakukan sosialisasi. Hanya kali ini, IAS baru melakukan roadshow secara terbuka.

    “Kalau yang paling duluan berkeliling memang Pak Ilham kemudian disusul para kandidat calon lain. Dan kedatangan kembali ke kantor Golkar Gowa ini adalah kehormatan untuk kami selaku pengurus di daerah,” tegas Ambas Syam.

    Ambas juga mengaku gembira dengan dinamika Musda Golkar Sulsel yang bergeliat. Selain IAS, sejumlah bakal calon lain seperti Munafri Arifuddin, Adnan IYL, serta Taufan Pawe juga disebut-sebut siap bertarung pada Musda mendatang.

    “Dinamika ini insya Allah akan mengangkat citra positif Partai Golkar,” tegas Ambas lagi.

    Hanya saja, DPD II Golkar Gowa mengaku tidak akan terburu-buru menggelar rapat pleno dukungan musda sebelum panitia pelaksana Musda dibentuk oleh DPD I Golkar Sulsel.

    Pembentukan panitia penyelenggara Musda ini sendiri baru akan dilakukan setelah DPP mengeluarkan jadwal resmi pelaksanaan Musda. Setelah itu, barulah panitia pelaksana mengumumkan dimulainya tahapan Musda.

  • IAS Pastikan Maju di Musda Golkar Sulsel 2025, Singgung Kesantunan dalam Berorganisasi

    IAS Pastikan Maju di Musda Golkar Sulsel 2025, Singgung Kesantunan dalam Berorganisasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kandidat bakal calon ketua Golkar Sulsel, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) melakukan roadshow ke sejumlah daerah menatap agenda suksesi ketua Golkar Sulsel 2025-2030.

    Uniknya, kunjungan IAS kali ini diakuinya seizin Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe.

    “Alhamdulillah, roadshow kami kali ini memang sepengetahuan Ketua Golkar Sulsel. Saya meminta izin langsung kepada beliau dalam dua kesempatan. Meski tidak sempat bertemu langsung, beliau memberi izin dan restu selaku ketua Golkar Sulsel,” ujar IAS saat tiba di Kantor DPD II Golkar Gowa, Jalan Syekh Yusuf, Sungguminasa, Rabu 28 Mei 2025.

    IAS melanjutkan, sebagai kader partai Golkar, dirinya merasa wajib menunjukkan penghormatan yang layak kepada siapapun yang sedang memimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini.

    “Golkar ini partai yang sangat matang. Sebagai kader partai, menunjukkan kesantunan dalam berorganisasi bagi kami insya Allah bukan sesuatu yang sulit. Apalagi, di situlah kunci soliditas organisasi,” sambung mantan Ketua DPD I Golkar Sulsel era HM Jusuf Kalla itu.

    IAS tiba di Kantor Golkar Gowa ditemani pengurus Golkar Sulsel di antaranya Hoist Bachtiar dan Andi Iskandar Zulkarnain Latief. Turut hadir dalam pertemuan tersebut senior Golkar, HM Roem.

    IAS disambut sejumlah pengurus Golkar dan anggota fraksi Golkar. Ada Ketua DPD II Golkar Gowa, HM Ambas Syam, Sekretaris Golkar Gowa Kaswandi, Bendahara Golkar Gowa, TB Hendrawan, serta Pimcam Bontomarannu, Nur Amin.

    Hadir juga Ketua Fraksi Golkar sekaligus Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Gowa, Wardana, anggota fraksi Golkar, Furqon Naim dan Nur Rahmat Sirajuddin.

  • Reformasi Sistem Lebih Urgen Dibanding Usul ASN Pensiun 70 Tahun

    Reformasi Sistem Lebih Urgen Dibanding Usul ASN Pensiun 70 Tahun

    Jakarta –

    Muncul usulan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun. Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan menilai lebih baik yang dipersiapkan konsep pensiun ASN dibandikan batas usia pensiunnya.

    “Menurut saya, lebih baik kita menyiapkan konsep dan sistem pensiun ASN dibanding memperpanjang usia pensiun ASN. Saat ini design pensiun ASN tidak cukup memadai memberikan perlindungan hari tua bagi ASN. Nilai manfaat pensiun yang diterima ASN relatif sangat rendah dibandingkan dengan penghasilan aktif saat bekerja,” kata Irawan kepada wartawan, rabu (26/5/2025).

    Menurutnya, reformasi terhadap sistem pensiun ASN lebih mendesak. Dia menilai hal itu lebih relevan daripada mengubah batas usia pensiun ASN.

    “Reformasi sistem pensiun bagi ASN lebih urgen dan relevan untuk dilakukan daripada perpanjangan usia pensiun. Kalau survei BPS kan, usia harapan hidup penduduk Indonesia 72 tahun, kalau pensiunnya 70 tahun, kapan mereka sama anak dan cucunya istirahat menikmati hari tua,” ujarnya.

    Lebih lanjut Irawan mengatakan usulan tersebut perlu dikaji. Sebab ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, baik mengenai karir ASN hingga anggaran jika usia pensiun diperpanjang.

    “Data kepegawaian, manajemen ASN, usia rekrutmen, jenjang karir dan kepangkatan dan peningkatan kompetensi belum rapi kalau Korpri membandingkan dengan kenaikan usia pensiun TNI-Polri,” ucapnya.

    Korpri diketahui mengusulkan kenaikan Batas Usia Pensiun (BUP) ASN. Ketum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengatakan usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widiyantini.

    Usulan diberikan untuk mendorong keahlian dan karier pegawai ASN. Menurutnya juga bila tingkat pensiun makin tinggi, maka harapan hidup ASN semakin baik.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Taufan Pawe: Perempuan Golkar adalah Lokomotif Kemenangan Partai

    Taufan Pawe: Perempuan Golkar adalah Lokomotif Kemenangan Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sulsel memperingati ulang tahunnya yang ke-23, Minggu (25/5/2025).

    Peringatan ini dikemas dalam acara tasyakuran yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Golkar Sulsel, mengusung tema “Perempuan Golkar Bergerak, Indonesia Maju”.

    Momentum ini menjadi bentuk nyata kontribusi KPPG dalam memperkuat peran strategis perempuan, baik dalam pembangunan nasional maupun konsolidasi internal partai.

    Sejumlah tokoh Partai Golkar turut hadir, di antaranya Ketua DPD Golkar Sulsel sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, Sekretaris DPD I Andi Marsuki Wadeng; Ketua AMPG Sulsel Rahman Pina, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel Lukman B. Kasi, Wakil Ketua Bapilu Lakama Wiyaka, dan Ketua KPPG Sulsel dr. Shalwa Mochtar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan.

    Selain kader dan pengurus, sejumlah anggota DPRD dari berbagai tingkatan serta perwakilan KPPG dari kabupaten/kota di Sulsel turut memeriahkan kegiatan.

    Kehadiran Majelis Taklim menambah nuansa religius dalam acara tersebut.

    Dokter Shalwa Mochtar menegaskan bahwa perempuan tidak sekadar pelengkap, melainkan pilar utama dalam menentukan arah perjuangan partai.

    “Mari kita, para kader perempuan Golkar, terus memperkuat konsolidasi internal. KPPG harus menjadi garda terdepan dalam mendukung kepemimpinan partai di Sulsel dan di tingkat nasional,” kata Dokter Shalwa.

    “Kami optimis, keterwakilan perempuan di legislatif akan terus meningkat sebagai hasil nyata dari kerja kolektif dan militansi kader KPPG,” tambahnya.