Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Golkar

  • Gugat Cerai Ridwan Kamil, Atalia “Bu Cinta” Siap Ikuti Sidang

    Gugat Cerai Ridwan Kamil, Atalia “Bu Cinta” Siap Ikuti Sidang

    Bandung, Beritasatu.com —  Kabar mengejutkan datang dari keluarga mantan gubernur Jawa Barat. Kuasa hukum Atalia Praratya akhirnya angkat bicara terkait gugatan cerai yang dilayangkan kliennya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Kota Bandung.

    Debi Agusfriansa, selaku ketua tim hukum Atalia Praratya, membenarkan adanya langkah hukum tersebut. Ia menegaskan bahwa wanita yang akrab disapa “Bu Cinta” ini telah memberikan mandat penuh kepada timnya untuk menangani perkara ini.

    “Pada prinsipnya saya, Debi Agusfriansa selaku ketua tim kuasa hukum Ibu Atalia Praratya atau biasa dikenal Bu Cinta,” ujarnya saat dihubungi Beritasatu.com melalui pesan singkat, Selasa (16/12/2025).

    Debi menjelaskan bahwa Atalia, yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, memercayakan sepenuhnya pendampingan hukum kepada timnya selama proses gugatan berlangsung.

    Menurut Debi, kliennya memiliki itikad baik untuk mengikuti seluruh prosedur yang berlaku di pengadilan.

    “Beliau menyampaikan bahwa beliau sangat menghormati proses hukum dan persidangan yang akan berlangsung besok,” ungkapnya.

    Terkait agenda sidang yang akan digelar pada Rabu (17/12/2025), Debi menyebutkan bahwa Atalia Praratya diagendakan untuk hadir secara langsung di Pengadilan Agama Kota Bandung. Namun, kehadiran tersebut masih bersifat tentatif menyesuaikan tugas kenegaraan.

    “Untuk sementara ini, terkait kehadiran Ibu Atalia besok masih teragendakan untuk hadir. Akan tetapi kita masih menunggu juga jadwal kedinasan beliau,” tuturnya.

    Sebagai informasi, keretakan rumah tangga pasangan tokoh publik ini menjadi sorotan setelah Atalia secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil. Publik kini menanti hasil sidang perdana yang akan menentukan nasib pernikahan mereka.

  • KPPG Dorong Perempuan Golkar Lebih Siap Bersaing di Dunia Politik

    KPPG Dorong Perempuan Golkar Lebih Siap Bersaing di Dunia Politik

    JAKARTA – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perempuan Partai Golkar pada Senin 15 Desember. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 1 DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, dan diikuti jajaran pengurus harian serta kader perempuan Golkar dari berbagai daerah.

    Ketua Umum PP KPPG Hetifah Sjaifudian menegaskan militansi dan loyalitas kader perempuan Partai Golkar tidak perlu diragukan. Ia menyebut keterlibatan kader KPPG selama ini selalu terlihat aktif dalam berbagai agenda dan kerja-kerja partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Namun demikian, Hetifah menilai semangat dan loyalitas saja belum cukup untuk menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan politik dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

    “Kader KPPG sudah memiliki semangat, keberanian, dan loyalitas. Namun itu saja tidak cukup, mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan politik agar mampu bertahan dan bersaing secara sehat,” kata Hetifah dalam sambutannya.

    Hetifah yang juga menjabat Ketua Komisi X DPR RI menuturkan bahwa dunia politik masih menyimpan banyak tantangan bagi perempuan. Meski demikian, ia optimistis perempuan mampu bertahan dan berkompetisi sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keberanian yang memadai.

    “Penguatan kapasitas menjadi kunci agar perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga punya pengaruh dalam pengambilan keputusan politik,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Hetifah menyampaikan KPPG akan terus diperkuat hingga ke tingkat kecamatan, bahkan desa dan kelurahan. Upaya tersebut bertujuan memperluas basis kader perempuan sekaligus memastikan proses kaderisasi berjalan dari tingkat akar rumput.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam partai politik. Ia mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai wajib memenuhi ketentuan minimal 30 persen, termasuk di lingkungan Partai Golkar.

    Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut, keterlibatan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota semata. Perempuan, kata dia, harus terlibat aktif dalam diskusi, rapat, dan proses pengambilan keputusan sehari-hari agar merasa nyaman dan percaya diri di dunia politik.

    “Dalam daftar calon legislatif juga berlaku ketentuan 30 persen perempuan. Artinya peluang bagi perempuan sebenarnya sudah terbuka,” kata Sarmuji.

    Meski Partai Golkar telah memenuhi ketentuan tersebut, Sarmuji mengakui masih terdapat tantangan dalam pengaderan perempuan, salah satunya terkait kepercayaan diri dalam proses pencalonan legislatif.

    “Sebetulnya pemahaman politik perempuan sudah sangat baik. Tantangannya lebih pada kemampuan negosiasi dan kerja sama politik yang biasanya terasah melalui pengalaman,” ujarnya.

    Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan Partai Golkar ini digelar selama tiga hari, pada 15–17 Desember 2025, di Jakarta dan Bogor. Sebanyak 196 peserta yang merupakan pengurus PP KPPG dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut.

    Sejumlah narasumber dari unsur pimpinan Partai Golkar serta kementerian terkait dihadirkan untuk menyampaikan materi penguatan organisasi, kepemimpinan, pengelolaan keuangan, literasi digital, kependudukan, serta peran sosial dan kemanusiaan. Seluruh peserta juga telah mengikuti need assessment sebagai dasar pemetaan kebutuhan penguatan kapasitas.

    Ketua Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan Partai Golkar, Ratu Dian Hatifa, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Partai Golkar serta para narasumber yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” kata Ratu Dian Hatifa.

  • Ditengah Kabar Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Kini Lisa Mariana Sibuk Mempercantik Diri

    Ditengah Kabar Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Kini Lisa Mariana Sibuk Mempercantik Diri

    GELORA.CO – Publik dikejutkan dengan kabar keretakan rumah tangga dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya.

    Kabarnya, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya telah resmi menggugat suaminya, Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

    Gugatan cerai ini telah dikonfirmasi oleh Panitera PA Bandung, Dede Supriadi.

    “Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede Supriadi, dikutip dari Antara News Jabar, Senin (15/12/2025).

    Sejak munculnya tudingan terhadap Ridwan Kamil, sosok Lisa Mariana kerap dihubungkan dengan rumah tangga Kang Emil dan Bu Cinta.

    Publik kini menyoroti Lisa Mariana sejak beredarnya kabar keretakan rumah tangga mantan Walikota Bandung itu.

    Disaat tersebarnya kabar gugatan cerai Atalia terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana justru sedang sibuk mempercantik diri.

    Lisa terlihat sedang perawatan tubuh di sebuah klinik kecantikan, Derma Pro. Unggahannya nyaris bersamaan dengan tersebarnya kabar perceraian tersebut.

    “Datang lebih berisi, pulang lebih langsung. After bariatrik bikin lengan kak Lisa jadi lebih kendur, langsung kita kencangkan dan kecilkan dengan All You Can Slimming,” tulis dalam keterangan unggahan di akun media sosial Instagram @lisamarianaaa.

    Selebgram ini menunjukkan bahwa lengannya kini semakin terlihat kecil setelah melakukan treatment slimming inject untuk menghancurkan lemak dan slimming machine untuk memaksimalkan pembakaran lemak.

    “Buat kalian ini udah pada tahu nih semuanya kalau aku habis Bariatrik, tadi aku treatment All You Can Slimming. Lengan aku langsung kelihatan lebih kecil,” ujar Lisa dalam unggahan video tersebut.

    Meski unggahan ini merupakan bagian dari endorsement yang dilakukan Lisa untuk klinik kecantikan tersebut, namun netizen menyerbu kolom komentarnya dengan kasus perceraian RK yang sedang beredar.

    “Udah di hubungi, nggak? Menang loh,” tulis seorang netizen.

    “Mbak Lis, Pak RK gabung duda,” kata netizen lain. 

    “Kalian pasti pada mau bahas pak RK yang digugat Bu Cinta yaa,” ujar salah satu netizen.

    “Puas nggak Lis, Bu Atalia jadi menggugat pak RK?” singgung seorang netizen.

    “Pak RK otewe duda,” kata netizen lainnya.

    Walaupun media sosialnya dipenuhi dengan netizen yang ingin mengetahui tanggapannya soal perceraian tersebut, tetapi Lisa enggan memberikan komentar mengenai hal itu.

    “Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media saya tidak bisa berkomentar apapun terkait issue ibu Cinta yang sedang beredar, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya, terima kasih,” ujar Lisa Mariana.

    Pernyataan singkat tersebut menjadi respons pertama Lisa Mariana sejak kabar gugatan cerai Atalia Praratya mencuat ke ruang publik.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

    Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini selama 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Sabtu (13/12/2025) hingga Minggu (14/12/2025) pagi menjadi perhatian pembaca.

    Beberapa di antaranya, yakni DPR yang menilai polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi dinilai tak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga Prof M Nuh resmi menjadi katib Aam PBNU.

    5 Isu Politik Hukum-Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Polemik Perpol 10/2025, DPR Nilai Tak Bertentangan Putusan MK

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Menurut Jamaludin, Perpol 10/2025 justru menjadi instrumen teknis untuk memastikan anggota Polri tetap menjalankan kewenangannya sesuai koridor hukum.

    “Perpol adalah instrumen teknis internal untuk menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang kepada Polri. Jadi, keliru jika langsung dinilai menabrak putusan MK,” ujar Jamaludin, Sabtu (13/12/2025).

    Ia menjelaskan, putusan MK berada pada tataran prinsip konstitusional, seperti due process of law dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu, Perpol 10/2025 berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan di lapangan.

    Jamaludin juga menegaskan setiap produk hukum memiliki asas presumptio iustae causa, yakni dianggap sah dan mengikat sejak diundangkan hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Oleh karena itu, keabsahan perpol tidak dapat digugurkan hanya melalui opini publik.

    2. Pakar Nilai Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Perparah Demokrasi

    Pakar Politik Kontemporer Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Caroline Paskarina menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD berpotensi memperparah persoalan demokrasi di Indonesia.

    Menurut Caroline, di tengah menurunnya kualitas demokrasi, melemahnya kepercayaan publik, serta menguatnya elitisme politik, pengalihan mekanisme pilkada dari rakyat ke DPRD justru berisiko mempersempit ruang partisipasi politik warga.

    “Dalam kondisi seperti ini, wacana pilkada oleh DPRD berpotensi memperdalam problem demokrasi, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.

    Ia menilai mekanisme pilkada tertutup dapat menggerus legitimasi kepala daerah karena semakin menjauh dari basis dukungan publik secara langsung.

    3. Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

    Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Utara.

    “Alhamdulillah, Sumatera Utara sudah lebih baik sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari,” ujar Prabowo saat meninjau pengungsian di Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).

    Prabowo menegaskan seluruh kekuatan negara, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian PUPR, akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

    4. Insiden Maut Kalibata, Polda Metro Kaji Ulang SOP Penarikan Kendaraan

    Polda Metro Jaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standard operating procedure (SOP) penarikan kendaraan oleh penagih utang menyusul insiden pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan, yang menewaskan dua orang.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan penarikan kendaraan seharusnya dilakukan melalui mekanisme administratif, bukan secara paksa di jalan.

    “Bukan mengambil atau memberhentikan secara paksa customer yang ada di jalanan,” tegasnya.

    5. Prof Mohammad Nuh Resmi Menjadi Katib Aam PBNU

    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Prof Dr Mohammad Nuh sebagai katib Aam PBNU menggantikan KH Akhmad Said Asrori. Keputusan tersebut diambil dalam rapat harian gabungan Syuriah dan Tanfiziah PBNU di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Prof Mohammad Mukri, penunjukan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta konsolidasi internal PBNU menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Muktamar NU mendatang.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

    Polemik Perpol 10/2025, DPR Nilai Tak Bertentangan Putusan MK

    Kudus, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, angkat bicara terkait polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri terus menuai polemik.

    Ia menegaskan aturan tersebut tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan justru menjadi instrumen pengaman agar anggota Polri tetap berada dalam koridor hukum.

    Jamaludin menilai kegaduhan yang berkembang di ruang publik lebih disebabkan oleh kesalahpahaman dalam memposisikan perpol dalam sistem hukum nasional. Menurutnya, perpol tidak bisa disamakan dengan undang-undang ataupun norma hukum yang berdiri sendiri.

    “Perpol adalah instrumen teknis internal untuk menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang kepada Polri. Jadi keliru jika langsung dinilai menabrak putusan MK,” ujar Jamaludin, Sabtu (13/12/2025).

    Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II (Demak, Kudus, dan Jepara) itu menjelaskan, putusan MK berada pada tataran prinsip konstitusional, seperti due process of law dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu, Perpol 10/2025 berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan di lapangan.

    Jamaludin juga menegaskan setiap produk hukum memiliki asas presumptio iustae causa, yakni dianggap sah dan mengikat sejak diundangkan hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Oleh karena itu, keabsahan perpol tidak bisa digugurkan hanya melalui perdebatan opini publik.

    “Keabsahan aturan tidak gugur karena opini, tetapi harus diuji melalui mekanisme hukum yang sah,” tegasnya.

    Secara formil maupun materiel, Jamaludin menilai Perpol 10/2025 telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mulai dari kejelasan tujuan hingga kepastian hukum.

    Ia juga membantah anggapan perpol tersebut memperluas kewenangan Polri. Menurutnya, aturan ini justru berfungsi sebagai pembatas agar anggota Polri tidak bertindak di luar kewenangan. “Kalau dibaca secara utuh, perpol ini justru menjadi pagar. Anggota Polri dipagari supaya tetap sejalan dengan semangat putusan MK,” jelas Jamaludin.

    Jamaludin menegaskan tidak ada konflik norma antara Perpol 10/2025 dan amar putusan MK. Perbedaan tafsir yang muncul, kata dia, hanya berkaitan dengan aspek teknis administratif, bukan substansi hak konstitusional.

    “Sering kali orang mencampuradukkan antara pengaturan tata cara dengan pembatasan hak. Padahal MK sendiri membedakan dua hal itu secara tegas,” pungkasnya.

  • Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Fajar.co.id, Jakarta — Partai Golkar telah mengumpulkan donasi sebanyak Rp3 miliar untuk membantu para korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa dana itu merupakan hasil gotong royong kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp3 miliar lebih untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” ujar Bahli di Jakarta, Rabu malam (10/12/2025).

    Sumbangan tersebut kini jadi perbincangan warganet di media sosial. Salah satunya dibahas pegiat media sosial bercentang biru di X, @BosPurwa.

    “Alhamdulillah.. Tapi just info kekayaan: Bahlil di atas 300 M, Agus Gumiwang sekitar 200 M, dan Bakrie group aset di atas 13 T, dan rerata politisi golkar kaya raya :), ” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (12/12/2025).

    Unggahan itu pun kini viral dan banyak dibagikan ulang dan dikomentari warganet.

    “sumbangan itu ke ikhlasan om…. mungkin ikhlasnya segitu…., ” tulis seorang warganet di kolom komentar.

    “Segede apa nanti banner yg ada foto bahlilnya…… Coba bagaimana kondisi psikologi korban banjir sumatra yg sudah kehilangan semuanya lalu harus disajikan foto bahlil tiap hari 🤮🤮,” sindir lainnya.

    “Donasi 10 milyar disindir sok paling Aceh,Kira2 Kalau 3 Milyar Disindir Apa.???, ” tanya warganet lainnya.

    Untuk diketahui, informasi terkait donasi Partai Golkar tersebut disampaikan Bahlil setelah menghadiri bimbingan teknis (bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 untuk membekali para legislator daerah dengan kemampuan mitigasi bencana.

  • Bahlil Instruksikan Anggota DPRD F-Golkar Siapkan Mitigasi Bencana di Tiap Daerah

    Bahlil Instruksikan Anggota DPRD F-Golkar Siapkan Mitigasi Bencana di Tiap Daerah

    Jakarta –

    Partai Golkar menggelar bimbingan teknis (bimtek) anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berpesan kepada para kader agar merancang langkah-langkah mitigasi bencana di daerahnya.

    “Contoh, urusan bencana. Jadi, daerah-daerah ini mulai berpikir kalau ada langkah-langkah antisipatif, kalau kemudian itu terjadi, apa yang harus dilakukan,” ujar Bahlil usai bimtek tersebut di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Bahlil menekankan pentingnya pencegahan bagi bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia. Bahlil meminta kepada seluruh kader, khususnya di daerah untuk mengetahui langkah mitigasi bencana.

    “Jadi jangan sampai sudah hujan baru kita semua kelabakan. Jadi ini sebelum hujan kita siapkan payung. Karena ini kan sudah pengalaman nih, kita ingin daerah dan ini berpotensi untuk daerah mana saja. Tapi karena itu kita harus siap, ketika terjadi bencana, kita kader Golkar yang ada di parlemen maupun di eksekutif sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp 3 miliar lebih tambah, untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” katanya.

    (ial/fca)

  • Bahas Bencana di Indonesia, Ini Respon Golkar

    Bahas Bencana di Indonesia, Ini Respon Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golkar menegaskan komitmen barunya dalam memperkuat peran legislator daerah di tengah meningkatnya frekuensi bencana di berbagai wilayah Indonesia.

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut bahwa bencana beruntun di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lain menjadi alarm bagi seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD untuk meningkatkan kepekaan dan kemampuan tanggap darurat.

    Dia menegaskan bahwa Partai Golkar memandang penanggulangan bencana sebagai mandat strategis.

    “Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” katanya lewat rilisnya, Rabu (10/12/2025).

    Sebagai wujud empati atas kondisi masyarakat di daerah terdampak, Panitia Bimtek memutuskan untuk tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Golkar DPRD dari wilayah bencana, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Para legislator tersebut diwajibkan siaga di daerah masing-masing.

    “Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ujarnya.

    Zulfikar menjelaskan bahwa para legislator dari daerah lain akan dibekali peningkatan kapasitas penanganan bencana. Materinya mencakup penyusunan regulasi daerah tentang mitigasi dan respons bencana—mulai dari penyempurnaan Perda kebencanaan hingga tata ruang yang adaptif terhadap risiko. Legislator juga dilatih memahami koordinasi antar-level pemerintahan, termasuk sinergi dengan lembaga nasional dan masyarakat.

    Tak hanya itu, Golkar juga mendorong penguatan aspek penganggaran di tingkat daerah. Legislator didorong memastikan adanya alokasi kontingensi kebencanaan dalam APBD agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat tanpa terhambat birokrasi.

    Menurut Zulfikar, kesiapsiagaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga komitmen politik yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan daerah.

    Termasuk dengan menegaskan bahwa Golkar akan terus memastikan setiap kebijakan anggota Fraksi Golkar DPRD berpihak pada keselamatan warga serta memperkuat sistem perlindungan masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” tandas Zulfikar.

  • Usai Bencana Sumatera, Golkar Minta Legislator Susun Regulasi dan Anggaran Kebencanaan di Daerah

    Usai Bencana Sumatera, Golkar Minta Legislator Susun Regulasi dan Anggaran Kebencanaan di Daerah

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bencana hidrometeorologi di Sumatera dinilai membuat rakyat menderita.

    Menurut Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin, dirinya mendorong para legislator daerah dari partainya harus memiliki bekal terkait kesiapsiagaan penanganan bencana.

    Dia menjelaskan, rangkaian bencana yang terjadi menjadi pengingat bahwa anggota Fraksi Partai Golkar DPRD harus memiliki sensitivitas tinggi, baik secara kemanusiaan maupun kelembagaan.

    “Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujar Zulfikar saat bimbingan teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 di Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (9/12/2025).

    Dia mengatakan, legislator harus dibekali dengan penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko.

    Selain itu, lanjut Zulfikar, legislator juga harus mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD. Tujuannya, agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika bencana melanda tanpa harus terhambat proses administratif yang panjang.

    “Legislator di daerah harus memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat. Partai Golkar memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang tidak bisa ditunda,” terang dia.

    “Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” sambung Zulfikar.

     

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pengungsian korban banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, sambil membawa berbagai mainan untuk anak-anak sebagai bentuk dukungan moral.

    Selain mengecek jembatan yang rusak, ia memastikan pemerintah terus menyalurkan bantuan tambahan dan mempercepat pemulihan pas…

  • AMPG gelar Diklat Satgas Tanggap Bencana bantu korban bencana Sumatera

    AMPG gelar Diklat Satgas Tanggap Bencana bantu korban bencana Sumatera

    “Pelatihan satgas ini sudah beberapa kali kita adakan. Namun dalam konteks sekarang, satgas juga dipersiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi-lokasi bencana. Nantinya akan diperkuat dan mungkin akan digantikan oleh tim yang baru, karena yang sebelumny

    Jakarta (ANTARA) – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Satgas Tanggap Bencana untuk mencetak relawan terampil yang siap diterjunkan langsung dalam misi kemanusiaan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra.

    Satgas yang telah digembleng dalam diklat ini dipersiapkan untuk melakukan rotasi personel di lapangan, menggantikan tim pendahulu yang telah bekerja keras sejak awal bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pelatihan satgas ini sudah beberapa kali kita adakan. Namun dalam konteks sekarang, satgas juga dipersiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi-lokasi bencana. Nantinya akan diperkuat dan mungkin akan digantikan oleh tim yang baru, karena yang sebelumnya sudah kelelahan dan perlu ditarik,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya usai membuka Diklat Satgas dan Tanggap Bencana PP AMPG di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat.

    Ia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan persiapan taktis untuk respons darurat.

    Kegiatan ini adalah langkah konkret menindaklanjuti instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Selain kesiapan sumber daya manusia melalui diklat, Partai Golkar juga memastikan dukungan logistik dan pendanaan yang kuat untuk operasi kemanusiaan ini.

    Bantuan miliaran rupiah telah disiapkan untuk tahap lanjutan, melengkapi inisiatif para kader di daerah yang telah bergerak mandiri mendirikan posko bantuan.

    “Untuk bantuan dari DPP saja, tahap pertama sebesar Rp 3 miliar sudah berjalan. Sekarang sudah terkumpul sekitar Rp 4,7 miliar lagi yang akan segera kita salurkan. Di luar itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI terutama dari dapil terdekat dan terdampak sudah membuka posko masing-masing, dan kita backup untuk penyaluran bantuannya,” ujar Sarmuji.

    Sementara itu, Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus menyatakan bahwa hasil dari diklat ini akan langsung diimplementasikan awal pekan depan. Sebanyak 150 personel satgas terlatih akan diberangkatkan untuk misi pemulihan hingga akhir Desember, dengan fokus khusus pada rehabilitasi fasilitas umum menjelang hari besar keagamaan.

    “Insyaallah hari Senin kita akan berangkatkan lagi sekitar 150 orang, dan mereka akan berada di lokasi sampai 20 Desember. Kami juga akan membersihkan rumah-rumah ibadah. Sebentar lagi masyarakat akan mempersiapkan Natal dan Tahun Baru, jadi kita akan membantu pembersihan gereja dan juga masjid,” kata Said Aldi.

    Dalam diklat tersebut, para peserta dibekali berbagai kemampuan teknis lapangan yang krusial. Materi pelatihan dirancang agar relawan tidak hanya hadir, tetapi mampu bekerja efektif membuka akses di daerah terisolir dan mendirikan fasilitas darurat bagi pengungsi sesuai arahan pimpinan partai.

    “Untuk pelatihan, sifatnya dasar: bagaimana membuka dapur umum, membersihkan puing, menyelamatkan diri dan orang lain, serta membantu di tempat-tempat yang masih berisiko runtuh. Ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar,” tuturnya

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.