Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Penuh Kehangatan, Gerindra Surabaya Gelar Tasyakuran Ultah ke-74 Presiden Prabowo

    Penuh Kehangatan, Gerindra Surabaya Gelar Tasyakuran Ultah ke-74 Presiden Prabowo

    Surabaya (beritajatim.com) – DPC Partai Gerindra Surabaya menggelar tasyakuran sederhana untuk memperingati ulang tahun ke-74 Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Acara tersebut diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta pesan kebangsaan dari para kader.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, mengatakan tasyakuran ini menjadi bentuk syukur dan penghormatan atas dedikasi Prabowo bagi bangsa dan negara.

    “Semoga Bapak Presiden Prabowo senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus menuntun bangsa ini menuju kejayaan. Beliau adalah cahaya yang menyatukan segenap potensi negeri untuk mewujudkan Indonesia Raya yang kuat dan berdaulat,” ujar Cahyo, Sabtu (18/10/2025).

    Suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Para kader, simpatisan, hingga anggota dewan dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya turut hadir dan bersama-sama menyanyikan lagu “Indonesia Raya” sebelum doa dipanjatkan untuk keselamatan serta keberhasilan Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia.

    Cahyo menyebut usia 74 tahun bagi Prabowo menjadi simbol keteguhan dan semangat pengabdian. “Di usia beliau yang ke-74, semangatnya justru makin membara. Kami melihat bagaimana beliau bekerja keras setiap hari, tidak hanya memimpin, tapi juga menginspirasi seluruh kader untuk terus berjuang bagi rakyat,” tutur anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

    Ia menegaskan, Gerindra Surabaya berkomitmen mendukung visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam bidang kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan. “Kami akan memastikan nilai-nilai perjuangan beliau benar-benar diterjemahkan ke dalam kerja nyata di lapangan. Gerindra Surabaya siap menjadi ujung tombak,” ujarnya.

    Tasyakuran tersebut juga menjadi ajang refleksi bagi kader Gerindra di Surabaya untuk memperkuat soliditas partai. Cahyo menilai, keberhasilan partai bukan hanya ditentukan oleh pemimpin di pusat, tetapi juga oleh kesungguhan kader di daerah dalam menjaga kepercayaan rakyat.

    “Pak Prabowo selalu menekankan pentingnya loyalitas dan kerja nyata. Itu yang terus kami pegang di Surabaya. Kami ingin Gerindra hadir bukan hanya saat pemilu, tapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” tegasnya.

    Menariknya, perayaan ulang tahun ke-74 Prabowo juga mendapat ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia, seperti Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Menteri Luar Negeri David Cameron, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Menlu Marco Rubio. Cahyo menilai, hal ini menunjukkan posisi Indonesia semakin disegani di kancah global.

    “Ucapan dari para pemimpin dunia itu bukti bahwa kepemimpinan Pak Prabowo membawa Indonesia ke panggung internasional dengan kehormatan dan kekuatan baru,” pungkas Cahyo Harjo Prakoso. [asg/beq]

  • Fraksi Gerindra Desak Pemkot Surabaya Segera Realisasikan Pokir Hasil Reses DPRD

    Fraksi Gerindra Desak Pemkot Surabaya Segera Realisasikan Pokir Hasil Reses DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam merealisasikan program Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan.

    Fraksi Gerindra menegaskan bahwa Pokir merupakan hasil langsung dari serapan aspirasi masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Surabaya.

    “Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan,” ujar Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, saat rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026 di Gedung DPRD Surabaya, Senin (13/10/2025).

    Fraksi Gerindra menyampaikan, banyak usulan masyarakat yang telah dicatat dalam reses, namun belum tampak hasil konkret di lapangan hingga menjelang akhir tahun. Menurut dia, Pokir merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan kota berjalan sesuai kebutuhan warga.

    “Pokir itu bukan daftar keinginan anggota dewan, tapi hasil langsung dari dialog dengan masyarakat. Kalau tidak direalisasikan, artinya suara warga diabaikan,” kata dia.

    Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai, pemerintah kota perlu memperkuat koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan Pokir tidak terhambat oleh proses administrasi. Dia mengingatkan bahwa penundaan realisasi Pokir berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pembangunan.

    “Kalau aspirasi masyarakat hanya berhenti di meja perencanaan, maka fungsi perwakilan rakyat menjadi tidak berarti. Kami ingin pemerintah kota menunjukkan keseriusannya,” tegas dia.

    Fraksi Gerindra juga meminta Pemkot untuk lebih transparan dalam menyampaikan progres pelaksanaan Pokir kepada DPRD dan publik. Menurut Cak Yebe, transparansi penting agar masyarakat tahu sejauh mana hasil usulan mereka benar-benar ditindaklanjuti.

    “Fraksi Gerindra berharap ada sistem pelaporan yang terbuka dan terukur. Masyarakat berhak tahu kapan jalan yang mereka usulkan diperbaiki, atau kapan fasilitas umum yang mereka minta dibangun,” ujar dia.

    Selain itu, Cak Yebe menyebut pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot untuk memastikan prioritas pembangunan tepat sasaran. Dia menegaskan bahwa pokir seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan panduan dari kebutuhan warga di tingkat bawah.

    “Pokir itu arah pembangunan yang lahir dari rakyat. Kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, ini bisa jadi tolok ukur sejauh mana pemerintah hadir di tengah masyarakat,” pungkas dia.[asg/ted]

  • Fraksi Gerindra Dorong Penguatan Mitigasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

    Fraksi Gerindra Dorong Penguatan Mitigasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya sinkronisasi dan penguatan kelembagaan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

    Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda perubahan tersebut di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (13/10/2025).

    “Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif mengajukan perubahan Perda ini. Langkah ini merupakan upaya strategis dan visioner untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan bencana di daerah,” kata Cahyo.

    Dia menyebut, perubahan Raperda ini bukan hanya penyesuaian administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga. Fraksi Gerindra menilai bahwa rakyat harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana.

    “Setiap kebijakan harus berangkat dari pandangan bahwa keselamatan manusia adalah hak asasi tertinggi yang wajib dijamin oleh negara. Raperda ini harus memastikan perlindungan rakyat sebagai mandat konstitusi,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menjelaskan, secara yuridis Raperda ini telah menyesuaikan perkembangan regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, lanjut dia, sinkronisasi antaraturan tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

    “Kami mengingatkan agar sinkronisasi vertikal dan horizontal dilakukan secara cermat, supaya tidak ada duplikasi norma dan kewenangan antara provinsi, kabupaten/kota, maupun desa,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Secara sosiologis, dia menyebut revisi peraturan ini sangat relevan mengingat Jawa Timur merupakan daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Dari tujuh gunung api aktif, potensi tsunami di pesisir selatan, hingga ancaman kekeringan dan tanah longsor, seluruhnya menuntut kesiapan sistem tanggap bencana yang kuat.

    “Namun di balik risiko tersebut, kita juga memiliki kekuatan sosial dan kearifan lokal yang selama ini terbukti efektif dalam mitigasi bencana. Maka kebijakan baru harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi pentahelix benar-benar hidup di lapangan,” tegas politisi muda ini.

    Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyebutkan beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Seperti perlindungan terhadap kelompok rentan, pembentukan forum relawan kebencanaan, serta penguatan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Kami mengapresiasi adanya ketentuan baru yang memberi perhatian pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Tapi kami ingin memastikan bahwa perlindungan itu benar-benar operasional, bukan hanya formalitas di atas kertas,” jelas Cahyo.

    Selain itu, dia menyebut pentingnya keberlanjutan anggaran kebencanaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. Fraksi Gerindra juga mengusulkan adanya mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Raperda.

    “Kebijakan penanggulangan bencana tidak boleh berhenti di dokumen administratif. Harus ada pengawasan dan evaluasi kinerja secara periodik agar implementasinya benar-benar melindungi masyarakat,” pungkas Cahyo Harjo Prakoso.[asg/kun]

  • Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar sosialisasi Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan Penilaian Kesesuaian bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya penerapan SNI sebagai langkah memperkuat daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun internasional.

    Bambang Haryo menegaskan, UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, menyumbang 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 8.573,89 triliun, serta menyerap 97 persen tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja.

    “Dengan program SNI Bina UMKM, produk-produk lokal bisa semakin diakui dan dirasakan manfaatnya, tidak hanya di Surabaya dan Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar BHS, yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

    BHS menekankan bahwa sertifikasi SNI bukan sekadar label mutu, melainkan instrumen strategis untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi, dan memperluas akses pasar. Dengan demikian, SNI menjadi pondasi penting agar UMKM mampu bersaing di rantai pasok global.

    Namun, ia menyoroti masih minimnya anggaran nasional untuk program standardisasi, yang hanya sebesar Rp 144 miliar. BHS pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan dukungan, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia (SDM), agar penerapan SNI lebih masif.

    Sebagai langkah konkret, BHS mengaku telah berkolaborasi dengan dinas terkait di Surabaya dan Sidoarjo untuk mempercepat proses standardisasi bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyambut baik sinergi ini. Ia menyebutkan, dari 106 ribu UMKM di Surabaya, sudah sekitar 8.000 unit usaha yang terstandardisasi melalui program Bina UMKM.

    “Kami akan segera memperkuat koordinasi dengan BSN agar penerapan SNI bisa berjalan optimal. Dinas juga akan mendampingi UMKM agar memenuhi seluruh prasyarat sertifikasi,” ujar Febrina.

    Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, Faris, mengungkapkan bahwa sekitar 98.000 UMKM di Jatim telah terdaftar dalam program SNI Bina UMKM.

    BSN, lanjutnya, berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi dua prinsip utama SNI: mutu produk yang konsisten dan sistem produksi yang efisien dan tertata. “Kami ingin memastikan UMKM di Jawa Timur naik kelas dengan produk yang berkualitas dan memenuhi standar nasional,” pungkas Faris. (tok/kun)

  • Kritisi Belanja Modal Terancam, Fraksi Gerindra Sidoarjo Desak TPP Dipangkas 50 Persen untuk Rakyat

    Kritisi Belanja Modal Terancam, Fraksi Gerindra Sidoarjo Desak TPP Dipangkas 50 Persen untuk Rakyat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Rencana penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memicu pemangkasan Belanja Modal Sidoarjo untuk tahun 2026 mendapat kritik keras dari legislatif.

    Ketua Fraksi Gerindra yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, H Achmad Muzayin Syafrial, mendesak Pemerintah Kabupaten mengambil langkah ekstrem namun logis yakni pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50%.

    H. Achmad Muzayin menilai, opsi ini adalah bentuk tanggung jawab fiskal demi menambal defisit anggaran pembangunan yang secara langsung mengancam kebutuhan dasar warga Sidoarjo.

    Kritik ini bermula dari penurunan rasio pendapatan pajak daerah tahun 2026 jika dibandingkan dengan rasio pendapatan pajak tahun 2025. Disisi lain belanja Modal pada tahun anggaran 2026 dialokasikan “anjlok tajam” dari Rp 790 miliar tahun 2025 ini, menjadi hanya Rp 582 miliar di tahun 2026.

    “Pemangkasan ini menghilangkan sekitar Rp 208 miliar dana pembangunan. Dana ini seharusnya dialokasikan untuk proyek krusial seperti perbaikan jalan dan irigasi. Apalagi kita di daerah harus support pemerintah pusat yang lagi menggalakkan agenda ketahanan pangan. Keputusan memangkas belanja modal justru melawan semangat Permendagri yang menuntut efektivitas pelayanan publik. Jika PAD gagal digali optimal, jangan rakyat yang dikorbankan,” papar Muzayin.

    Muzayin juga menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 sebagai justifikasi perlunya langkah korektif.

    “LHP BPK sudah membuktikan bahwa masalah kita bukan hanya kurang uang, tapi juga manajemen yang buruk. Ada temuan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek infrastruktur. Artinya, pemotongan TPP adalah langkah etis karena kinerja birokrasi dipertanyakan,” tegasnya.

    Pemotongan TPP 50% sebagai Bukti Solidaritas ASN Sidoarjo terhadap Fiskal daerah yang lagi genting, Muzayin menegaskan bahwa TPP ASN harus menjadi solusi darurat.

    “TPP adalah insentif kinerja. Ketika Belanja Modal rakyat dipangkas, maka TPP harus dievaluasi. Kami mendesak pemotongan TPP 50% untuk sementara waktu. Dana ini harus segera dialihkan untuk menyelamatkan proyek-proyek irigasi dan jalan yang terancam mandek,” urainya menambahkan.

    Menurutnya, pilihan ini akan menunjukkan solidaritas fiskal dari aparatur sipil negara dan membuktikan bahwa pemerintah memprioritaskan fungsi pelayanan publik di atas kenyamanan birokrasi. (isa/ian)

  • Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Jakarta –

    Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak rencana merger anak usaha PT Pertamina (Persero), Pelita Air, dengan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) karena dianggap akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Tak hanya itu, kekhawatiran merger ini juga disebut akan merusak reputasi Pelita Air.

    Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menekankan merger ini tidak akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Ia juga menilai, kritik DPR adalah sebuah pengingat tentang kinerja konsolidasian maskapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “DPR mengingatkan kepada kami bahwa proses merger dan konsolidasi airlines business ini jangan sampai kemudian menurunkan kualitas daripada Pelita Indonesia. Itu sebetulnya menjadi concern bahwa kemudian kita pastikan ini, proses ini nanti untuk tidak mengganggu kinerja daripada Pelita,” jelas Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dony menjelaskan, yang akan diinbreng dari merger Pelita dan Garuda adalah memindahkan bisnis maskapai dari industri minyak dan gas di Pertamina. Melalui merger ini, Pertamina diharapkan bisa fokus pada bisnis utamanya.

    “Yang diinbreng itu adalah nanti kan kita melakukan proses konsolidasi seluruh perusahaan kita kan, sesuai dengan line bisnis masing-masing kan, ya kalau Pertamina nanti akan fokus kepada oil and gas,” ungkapnya.

    “Contohnya misalkan tadi, airline-nya akan diinbrengkan kepada Garuda Indonesia. Kemudian hotelnya diinbrengkan, sedang terjadi juga hotelnya sudah akan nanti diberikan kepada Hotel Indonesia Nature, rumah sakitnya akan keluar. Sehingga nanti perusahaan kita itu fokus kepada core bisnisnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, rencana merger antara Garuda Indonesia dengan Pelita sempat menuai kritik dari Komisi VI DPR RI, salah satunya Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam yang khawatir merger dengan Garuda akan berdampak buruk pada kinerja Pelita Air.

    Mufti menyebut kinerja Pelita Air tergolong bagus dan menjadi kebanggaan. Reputasi ini dikhawatirkan menjadi rusak setelah Pelita Air digabungkan dengan Garuda Indonesia.

    “Soal Pelita Air yang mau digabung Garuda saya sangat tidak setuju atas hal ini. Kami jujur ketika terdesak tidak percaya Garuda, naik Pelita Air. Tepat waktu juga luar biasa dan baik bersih pelayanan oke. Maka saya tidak mau Garuda membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita kemudian akhirnya rusak karena kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul,” tegas Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian memberikan catatan terhadap rencana merger Garuda Indonesia dan Pelita Air. Ia ingin Garuda Indonesia meyakinkan parlemen bahwa merger ini tidak akan berdampak buruk ke Pelita Air.

    “Kalau saya tidak ingin membahas setuju atau tidak, tapi apa pun arahan Presiden kami dukung sepenuhnya. Walaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami tidak akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini. Bahwa Garuda bertransformasi menjadi lebih baik,” tutur Kawendra.

    (fdl/fdl)

  • DPRD Jember Persoalkan Rendahnya Nominal Tawaran Pemenang Lelang Proyek

    DPRD Jember Persoalkan Rendahnya Nominal Tawaran Pemenang Lelang Proyek

    Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timut, mempersoalkan rendahnya nominal penawaran pemenang lelang proyek pemerintah daerah setempat. Rendahnya nominal ini berdampak terhadap kualitas pekerjaan.

    Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo mengatakan, dari 27 pemenang lelang, beberapa di antaranya memiliki nominal penawaran di bawah 80 persen dari harga perkiraan sendiri (HPS).

    “Padahal kami dari awal ingin (nominal penawaran) pemenang lelang minimal 80 persen, sehingga kualitas dan kuantitas pembangunan akan baik,” kata Ardi, usai rapat dengar pendapat di ruang Komisi C, Senin (6/10.2025).

    HPS adalah perkiraan harga yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran penyedia dan menjadi acuan anggaran pengadaan. Penyusunan HPS didasarkan pada analisis biaya seperti material, tenaga kerja, keuntungan, dan pajak, serta berbagai data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Ardi menekankan kepada Dinas PU Bina Marga untuk meninjau ulang pemenang tender yang menawarkan nominal di bawah 80 persen dari HPS. “Jadi kami tidak ingin main-main. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di Jember harus benar-benar bagus dan berkualitas,” katanya.

    Apalagi, lanjut Ardi, harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat Pemkab Jember lebih rendah daripada Kabupaten Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi. “Kami menekankan untuk minimal menyetarakan harga dengan tetangga sebelah untuk HPS, karena ini mempengaruhi kualitas kita. Kualitas kita harus benar-benar baik,” katanya.

    Ketua Fraksi Partai Gerindra Hanan Kukuh Ratmono juga berharap agar UKPBJ memperhatikan masalah ini dengan serius. “Kepentingan kami adalah kepentingan masyarakat agar mendapat manfaat berupa pekerjaan yang bagus, umur infrastruktur yang lama,” katanya.

    Pelaksana Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Jember Prima Kusuma Dewi mengatakan, evaluasi kewajaran harga dilakukan jika ada penawaran lelang di bawah 80 persen.

    “Jadi tidak bisa serta-merta kalau ada penawaran di bawah 80 persen dari HPS bisa digugurkan. Itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang atau Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi,” kata Prima.

    Menurut Prima, kelompok kerja (pokja) lelang akan mengirimkan undangan klarifikasi kewajaran harga, jika ada penawaran di bawah 80 persen. Rekanan akan diminta memberikan bukti pendukung berupa AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) minimal untuk MPU (Mata Pembayaran Utama).

    Tak cukup itu. Rekanan juga dimintai bukti dukung harga satuan dasar yang terdiri dari upah, bahan material, peralatan pada MPU. “Ketiga, bukti perhitungan kuantitas atau koefisien yang ditawarkan pada MPU, dan informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap mata pembayaran utama. Yang selanjutnya, MPU itu ditetapkan oleh PPK (Pejabatt Pembuat Komitmen),” kata Prima.

    Menurut Prima, evaluasi kewajaran harga (EKH) itu harus dihadiri direktur atau personel perusahaan yang memperoleh kuasa direktur. “Cara pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan dengan luring atau daring,” katanya.

    Prima mengaku sudah berupaya agar pemenang tender bisa memberikan tawaran minimal 80 persen dari HPS. “Keuntungan dan overhead itu sudah kita pisah. Dalam pelaksanaan EKH, pokja meminta peserta menyampaikan AHSP sekurang-kurangnya untuk MPU yang memisahkan nilai biaya umum dan keuntungan,” katanya.

    Prima mengatakan, pokja sudah melakukan klarifikasi lapangan hingga ke Pertamina dan distributor. “Ini kita membicarakan paket pembangunan jalan, bahan yang terbesar adalah AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course),” katanya. Sementara untuk penyediaan personel, pokha sudah melakukan klarifikasi hingga pemberi kerja. [wir]

  • Andre Rosiade Tinjau MAN 1 Sijunjung, Bantu Urus Status hingga Dana Pembangunan

    Andre Rosiade Tinjau MAN 1 Sijunjung, Bantu Urus Status hingga Dana Pembangunan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade meninjau kampus dua MAN 1 Sijunjung di Nagari Tamparungo, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Andre berjanji membantu pembangunan sekolah yang bakal dipersiapkan menjadi MAN 3 Sijunjung.

    “Nanti uangnya kita minta ke Menteri Agama. Ini tugas saya,” kata Andre dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

    Peninjauan didampingi Wakil Bupati Sijunjung Iraddatillah, Wakil Ketua DPRD Sijunjung Syahril Syamra, Kepala Kampus 2 MAN 1 Sijunjung Yasmikan, dan sejumlah tokoh masyarakat Sumpur Kudus. Sekolah ini sendiri dibangun pada 2022 lalu yang dikerjakan secara swadaya.

    Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mengaku bertanggung jawab membantu masyarakat di dapilnya, termasuk memperjuangkan bidang pendidikan. Dia menyebut akan bertemu dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terkait pembangunan sekolah tersebut.

    “Tugas saya sebagai duta besar mencarikan uangnya. Segera kami akan cari dan temui Pak Menteri Agama untuk menyelesaikan kampus dua MAN 1 Sijunjung ini. Karena anggota dewan ditugaskan untuk menyampaikan harapan masyarakat,” tuturnya.

    “Karena tuntutan masyarakat ini aliyahnya lokal jauh dari yang di Palangki dari MAN 1. Setelah fasilitas sudah mencukupi nanti kita usulkan jadi MAN 3,” ujarnya.

    Kepala Kampus dua MAN 1 Sijunjung Yasmikan berharap MAN 1 Sijunjung dapat segera berubah status menjadi MAN 3 Sijunjung. Dia juga berharap tenaga pengajar di sekolah itu bisa menjadi guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

    (wnv/idn)

  • Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan sejumlah penyegelan tempat wisata di Kawasan Puncak, Bogor. Hal ini memicu gelombang PHK dan pengangguran di Kawasan tersebut.

    Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mencatat, setidaknya sudah ada 2.300 karyawan yang terdampak akibat aksi Menteri Hanif tersebut.

    Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi geram dengan aksi Menteri Hanif yang main segel tempat wisata di Puncak. Menurut dia, segala bentuk keputusan pemerintah pusat harus melalui kajian mendalam.

    “Saya sangat menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian dan sewenang-wenang,” kata Mulyadi saat dihubungi, Sabtu (4/10/2025).

    Mulyadi menegaskan, Menteri Hanif adalah bagian dari pemerintah pusat. Sementara Kabupaten Bogor adalah tempat Presiden Prabowo Subianto tinggal. Dia tak ingin keputusan Menteri justru mencoreng nama baik presiden di mata rakyat kecil.

    “Puncak bukan seperti Kalimantan yang banyak hasil tambang dalam perut buminya, yang dinikmati warganya sebagai mata pencaharian, warga Bogor selatan ini banyak yang menjadi pekerja sektor wisata, jadi jangan membunuh mata pencaharian mereka,” tegas Anggota DPR dapil Kabupaten Bogor ini.

  • Legislator Gerindra Beri Bantuan ke Korban Ambruknya Ponpes di Sidoarjo

    Legislator Gerindra Beri Bantuan ke Korban Ambruknya Ponpes di Sidoarjo

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggandeng DLU Holding menyalurkan bantuan logistik bagi korban ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan darurat diberikan kepada wali santri, relawan, serta santri yang terdampak.

    Bambang menegaskan dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga melibatkan jejaring dunia usaha agar pasokan bantuan tetap berkelanjutan.

    “Saya ajak beberapa pengusaha untuk ikut berpartisipasi menyalurkan sembako kepada wali santri dan relawan,” kata katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10).

    Kapoksi Komisi VII DPR RI itu juga menekankan pentingnya keselamatan para santri. “Evakuasi harus sesuai SOP agar santri yang masih terjebak di runtuhan bisa diselamatkan,” tegasnya.

    Selain paket sembako, bantuan berupa bahan pokok juga disalurkan untuk menopang dapur umum. Setiap harinya, dapur umum menyiapkan 1.000-1.500 porsi makanan bagi keluarga korban dan relawan.

    (akn/ega)