Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Profil Sultan Sinergi Indonesia, Pengembang Bensin Baru Bobibos

    Profil Sultan Sinergi Indonesia, Pengembang Bensin Baru Bobibos

    Bisnis.com, JAKARTA — Bobibos, bensin jenis baru berasal dari tanaman, tengah menjadi perbincangan publik. Bahan bakar nabati yang diklaim ramah lingkungan itu merupakan besutan PT Inti Sinergi Formula, bagian dari Sultan Sinergi Indonesia Group.

    Bobibos merupakan singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! BBN ini diciptakan melalui riset panjang selama 1 dekade oleh M. Ikhlas Thamrin bersama tim. 

    Diluncurkan di Bumi Sultan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Minggu (2/11/2025), Bobibos juga telah diuji pada mobil Fortuner dan Alphard.

    Founder Bobibos M. Ikhlas Thamrin mengatakan, peluncuran tersebut menjadi simbol kolaborasi antara inovator muda, pelaku usaha nasional, dan masyarakat daerah dalam mendorong kemandirian energi Indonesia. Dia menuturkan, inovasi ini merupakan hasil perjalanan panjang yang berawal dari keresahan akan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.

    “Kami ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui ilmu pengetahuan. Setelah lebih dari 10 tahun riset mandiri, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas melalui keterangan resmi dikutip Kamis (6/11/2025).

    Profil Produsen Bobibos, Sultan Sinergi Indonesia Group

    Dilansir dari laman resmi perusahaan, Sultan Sinergi Indonesia Group dipimpin oleh Mulyadi sebagai direktur utama. Mulyadi juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra.

    Mulyadi juga hadir pada acara peluncuran Bobibos di Bogor pada pekan lalu. Saat itu, dia mengatakan bahwa peluncuran Bobibos merupakan langkah nyata menuju kedaulatan energi bangsa.

    “Dulu kita berjuang menolak kenaikan harga BBM, kini saatnya kita melahirkan solusi. Indonesia harus berani bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi produsen energi terbarukan,” ujarnya.

    Mulyadi juga mengungkapkan bahwa Bobibos telah melalui tahap uji sertifikasi dari lembaga resmi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, Bobibos juga siap dikembangkan lebih luas melalui kerja sama lintas sektor.

    Adapun, PT Sultan Sinergi Indonesia adalah holding company yang berfokus pada investasi di sektor strategis seperti energi, infrastruktur, perhotelan, pertambangan, perkebunan, properti, dan transportasi. 

    Dengan visi menciptakan investasi berkelanjutan yang berdampak positif bagi perekonomian, perusahaan ini mengedepankan integritas, inovasi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap proyeknya.

    Perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Jonggol, Kabupaten Bogor itu berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui proyek-proyek ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan kesejahteraan. 

    Sebagai mitra pembangunan masa depan, PT Sultan Sinergi Indonesia bekerja untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga keseimbangan lingkungan di Indonesia.

  • Fakta-fakta Bobibos, Bensin dari Tanaman yang Diklaim Punya RON 98

    Fakta-fakta Bobibos, Bensin dari Tanaman yang Diklaim Punya RON 98

    Bisnis.com, JAKARTA — Bensin jenis baru berasal dari tanaman yang diberi nama Bobibos tengah menjadi sorotan. Terdapat sejumlah fakta menarik dari bahan bakar nabati (BBN) yang dilahirkan di Bogor, Jawa Barat tersebut.

    Bobibos merupakan singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! BBN yang dikembangkan oleh PT Inti Sinergi Formula (Sultan Sinergi Indonesia Group) ini diciptakan melalui riset panjang selama 1 dekade oleh M. Ikhlas Thamrin bersama tim.

    Berikut fakta-fakta dari bensin baru Bobibos:

    Diluncurkan di Jonggol

    Bobibos diluncurkan di Bumi Sultan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Minggu (2/11/2025). Acara peluncuran dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Mulyadi, tokoh masyarakat sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, serta H. Amir Mahpud, pemilik PT Primajasa Perdanaraya Utama. 

    Founder Bobibos M. Ikhlas Thamrin mengatakan, peluncuran Bobibos juga sekaligus peresmian simbolis pengisian bahan bakar pada kendaraan yang telah diuji, termasuk mobil Fortuner dan Alphard.

    Menurutnya, peluncuran tersebut menjadi simbol kolaborasi antara inovator muda, pelaku usaha nasional, dan masyarakat daerah dalam mendorong kemandirian energi Indonesia. Dia menuturkan, inovasi ini merupakan hasil perjalanan panjang yang berawal dari keresahan akan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. 

    “Kami ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui ilmu pengetahuan. Setelah lebih dari 10 tahun riset mandiri, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas melalui keterangan resmi dikutip Kamis (6/11/2025).

    Berasal dari Tanaman dan Diklaim Setara RON 98

    Ikhlas menuturkan, Bobibos berasal dari tanaman yang mudah tumbuh di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di lahan persawahan. Dengan konsep tersebut, Bobibos tidak hanya berfokus pada ketahanan energi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional.

    Menurutnya, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa bahan bakar Bobibos memiliki RON mendekati 98, dengan performa yang mampu menempuh jarak lebih jauh dibandingkan bahan bakar solar konvensional.

    Harga Disebut Lebih Murah

    Berdasarkan keterangan di akun Instagram resmi @bobibos_, perusahaan mengatakan BBN itu dijual ke publik. Pasalnya, perusahaan masih mengurus perizinan dan uji coba dengan pihak pemerintah.

    “Karena ini menyangkut kepentingan banyak orang, Bobibos sedang dalam proses koordinasi dengan pemerintah agar sesuai regulasi sebelum diproduksi massal dan dijual bebas,” tulis perusahaan dikutip Sabtu (8/11/2025).

    Namun, perusahaan mengklaim Bobibos bakal dijual dengan harga lebih mudah dibanding BBM sejenis di pasaran. 

    “Kami berkomitmen menghadirkan solusi energi rakyat: harga terjangkau, kurangi polusi, kurangi impor, dan manfaat langsung untuk masyarakat Indonesia,” katanya.

    Belum Disertifikasi

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Bobibos harus melalui tahapan uji kelayakan laboratorium. Adapun, pengujian yang dilakukan mencakup uji oksidasi, uji mesin, dan lainnya yang memakan waktu 8 bulan.

    Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, Bobibos memang telah mengusulkan uji di laboratorium pemerintah. Namun, hasil ujinya masih tertutup sehingga belum dapat diumumkan.  

    “Kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Saya luruskan di sini bahwa ini belum disertifikasi,” jelas Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025). 

    Laode menegaskan bahwa meskipun dalam percobaan internal dinilai telah mumpuni, pengujian dari lembaga sertifikasi harus dilakukan serta melalui sejumlah proses evaluasi lanjutan. 

    Pelaku Industri Siap Bekerja Sama

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, pihaknya terbuka untuk bekerja sama jika produsen BBM baru yang menjadi alternatif bahan bakar existing, mau untuk melakukan uji coba. 

    “Ya silakan anggota, siapa yang mau apa enggak. Oh kita buka, alternatif kenapa enggak gitu kan?” tuturnya di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terperinci terkait asal usul atau spesifikasi dari bensin baru besutan PT Inti Sinergi Formula (Sultan Sinergi Indonesia Group) tersebut.

    Menurutnya, produsen dari BBM tersebut harus memberikan bukti sertifikasi dari lembaga-lembaga yang mengurus izin distribusi dan hasil uji kelayakan laboratorium. 

    Pihaknya akan meninjau lebih lanjut terkait kabar tersebut dan menunggu hasil uji dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM. Dia pun berharap produk bahan bakar baru dapat diproses sesuai standar dan ketentuan.  

    “Dalam hal ini paling enggak saringan pertamanya kan pemerintah, dalam hal ini bisa diuji di Lemigas. Apa bener seperti itu klaimnya kan? Karena nanti masing-masing orang bisa klaim, ‘saya mengeluarkan ini, mengeluarkan itu’,” ujarnya. 

  • DPC Gerindra Makassar Beri Syarat Wajib untuk Budi Arie Jika Mau Gabung Gerindra

    DPC Gerindra Makassar Beri Syarat Wajib untuk Budi Arie Jika Mau Gabung Gerindra

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Manuver Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi banting setir ke Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto menuai reaksi beragam dari berbagai pihak. Termasuk dari kader Gerindra sendiri.

    Ketua DPC Gerindra Kota Makassar Eric Horas, menyampaikan bahwa pada prinsipnya Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan secara umum yang berlaku yakni Warga Negara Indonesia dan berusia 17 tahun dan sudah terbukti loyalitas sebagai Kader.

    “Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang terpenting memenuhi syarat umum serta memahami arah perjuangan Partai Gerindra,” ujar Eric di Makassar, Kamis (6/11).

    “Apabila karena Pak Budi Arie mungkin merasa bahwa pernah berjuang untuk memenangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden, saya kira merupakan hal yang wajib bagi kader Parta Gerindra untuk bertarung memenangkan Bapak Prabowo tetapi tidak cukup sampai disitu, harus wajib memahami dan menjalankan apa yang menjadi arah perjuangan Partai Gerindra,” tuturnya lagi.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi menegaskan Gerindra adalah partai terbuka. Namun ia menggaribawahi bahwa partai ini juga akan melihat dan mempertimbangkan orang-orang yang ingin bergabung.

    “Harus jelas jangan sampai kedepannya malah membuat ketidak harmonisan dalam internal Partai,” ucap Kasrudi.

    Sebelumnya, Budi Arie Budi Arie secara terbuka menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra dalam Kongres III Projo di Jakarta pada Sabtu, 1 November 2025 lalu.

  • KPK Sita Ambulance hingga Sita Tanah dan Bangunan Bernilai Rp10 M Diduga Terkait Korupsi CSR BI-OJK  

    KPK Sita Ambulance hingga Sita Tanah dan Bangunan Bernilai Rp10 M Diduga Terkait Korupsi CSR BI-OJK  

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik salah satu tersangka tersangka kasus (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satori yang merupakan legislator Partai NasDem.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan upaya paksa dilakukan pada Selasa, 4 November. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan, ambulance hingga kursi roda.

    “Penyidik melakukan penyitaan atas dua bidang tanah dan bangunan, dua mobil ambulance, dua unit mobil berjenis Toyota ELP dan Toyota Kijang, 1 unit motor serta 18 kursi roda,” kata Budi kepada wartawan yang dikutip Kamis, 6 November.

    Budi mengatakan aset ini disita penyidik karena diduga berasal dari korupsi dana CSR BI-OJK. “Dimana total nilai aset-aset dimaksud sekitar Rp10 miliar,” tegasnya.

    “Penyitaan dilakukan di Cirebon dari tersangka ST. Upaya paksa ini sebagai langkah progresif penyidik untuk mendukung pembuktian perkara sekaligus langkah awal yang positif dalam asset recovery yang optimum,” sambung Budi.

    Diberitakan sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan legislator DPR Fraksi Partai NasDem Satori dan Heri Gunawan selaku legislator DPR Fraksi Partai Gerindra sebagai tersangka dugaan korupsi dana CSR BI-OJK. Keduanya diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar dalam kasus ini. Rinciannya Rp6,30 miliar dari BI; Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Uang tersebut diduga digunakan keperluan pribadinya, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.

    Sedangkan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dan menggunakannya juga untuk kepentingan pribadi. Rinciannya Rp6,26 miliar dari BI; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Duit itu kemudian ditampung dalam rekening. Heri Gunawan kemudian menggunakannya untuk membangun rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan hingga pembelian kendaraan roda empat.

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Hasil paripurna DPRD Pati pada Jumat lalu merekomendasikan perbaikan kinerja kepada Sudewo.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Fraksi Gerindra Desak Revitalisasi PT Aneka Usaha Jadi BUMD Pangan, Soroti Laba Delta Tirta

    Fraksi Gerindra Desak Revitalisasi PT Aneka Usaha Jadi BUMD Pangan, Soroti Laba Delta Tirta

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempercepat revitalisasi PT Aneka Usaha Sidoarjo Perseroda menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.

    Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

    Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Dari total PAD sebesar Rp2.719.387.926.931, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp48.717.618.695 atau naik tipis 1,87 persen dibanding tahun sebelumnya.

    “Pemerintah harus segera merevitalisasi PT Aneka Usaha menjadi BUMD Pangan yang mampu memperkuat rantai distribusi dan logistik pangan di Sidoarjo,” kata Muzayin, Sabtu (1/11/2025).

    Menurutnya, perubahan orientasi tersebut akan membuka peluang kerja sama dengan petani, UMKM, dan investor melalui skema business to business (B2B) tanpa ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti kebijakan laba bersih Perumda Delta Tirta Sidoarjo tahun buku 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor 01/SK/PERUMDA-DT/VII/2025. Dalam keputusan itu terdapat reklasifikasi utang usaha meragukan senilai Rp11.034.030.292 yang dimasukkan sebagai laba bersih perusahaan.

    “Klausul ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi BUMD. Laba bersih seharusnya berasal dari kinerja operasional nyata, bukan dari koreksi administrasi atau reklasifikasi utang,” jelas Muzayin.

    Fraksi Gerindra menegaskan, penataan ulang dua BUMD ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat fondasi fiskal daerah dalam RAPBD 2026. Di tengah tren menurunnya dana transfer dari pusat, langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

    “Revitalisasi BUMD Pangan akan menjadi simbol kemandirian fiskal Sidoarjo, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” pungkas Muzayin. [isa/ian]

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket. Sudewo lolos dari pemakzulan dewan.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya dilansir ANTARA, Jumat, 31 Oktober.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

    Ali menerangkan dalam forum paripurna, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan karena tugas DPRD untuk mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    Terkait kemungkinan munculnya reaksi publik atas keputusan DPRD, Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil tersebut.

    “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujarnya.

    Sementara di luar gedung DPRD Pati berlangsung demo yang dihadiri ribuan massa yang menginginkan pemakzulan Bupati Sudewo.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Kemudian hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil hak angket oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo.

    Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket pada Jumat.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna, Jumat (31/10) memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya seperti dilansir Antara.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

     

  • 10 Kenapa Pengunduran Diri Keponakan Prabowo dari DPR Ditolak? Nasional

    10 Kenapa Pengunduran Diri Keponakan Prabowo dari DPR Ditolak? Nasional

    Kenapa Pengunduran Diri Keponakan Prabowo dari DPR Ditolak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, dari DPR RI periode 2024-2029 ditolak.
    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam menyebutkan, Rahayu kini tetap berstatus anggota DPR RI.
    Keputusan diambil dalam rapat internal MKD yang digelar pada Rabu (29/10/2025).
    “MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029,” kata Dek Gam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (30/10/2025).
    Menurut Dek Gam, keputusan ini diketok sebagai respons atas surat Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-43/B.MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025.
    Sara sebelumnya menyatakan mengundurkan diri melalui akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati, pada Rabu (10/9/2025), setelah pernyataannya pada salah satu siniar dipotong dan dinilai kontroversial.
    Kader Gerindra itu mengaku mulanya berniat mendorong semangat anak muda untuk berwirausaha.
    Namun, ucapannya dinilai menyakiti sejumlah pihak.
    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara.
    Dek Gam tidak menyebut secara gamblang alasan pengunduran diri Sara ditolak.
    Melalui keterangan resminya, pihaknya mempertimbangkan beberapa ketentuan yang berlaku.
    “Mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan Tata Berencana MKD, serta putusan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra,” tutur Dek Gam.
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan Mahkamah Kehormatan partainya menolak pengunduran diri Sara.
    Dasco menyebutkan, pengunduran diri Sara tidak memenuhi syarat.
    “Mahkamah partai kemudian memutuskan bahwa memang pertama itu, pengunduran dirinya tak memenuhi syarat secara hukum, dan kemudian menetapkan Sara sebagai anggota DPR periode 2024-2029,” kata Dasco.
    Dasco menyebutkan, Sara juga tidak mengajukan pengunduran diri secara administratif.
    Namun, karena merasa tertekan lantaran pernyataannya dipotong dan menjadi konten media sosial, Sara akhirnya menyatakan mengundurkan diri secara lisan.
    “Karena tekanan, menurut ini, itu, Sara ini mengundurkan diri secara lisan. Kemudian, secara administrasinya, tidak ada surat tertulis pengunduran diri,” ujar Dasco saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).
    Sementara itu, MKD dan Mahkamah Kehormatan Gerindra tidak menerima aduan apa pun terkait dugaan pelanggaran etik Sara.
    Merespons pengunduran diri itu, sejumlah kader Gerindra menyampaikan penolakan.
    Bahkan, muncul petisi 30.000 dukungan yang meminta Sara tetap di parlemen.
    “Ada petisi dari berapa puluh ribu pendukungnya Sara itu, ke Mahkamah Partai, 30.000 kalau enggak salah itu, atau 15.000 petisi,” ujar Dasco.
    Menindaklanjuti situasi itu, Mahkamah Kehormatan Gerindra kemudian melakukan pemeriksaan.
    Mahkamah juga menelaah tuduhan yang dialamatkan kepada keponakan Presiden Prabowo itu.
    Hasilnya, Mahkamah menyimpulkan tidak ada laporan maupun bentuk pelanggaran etik dari Sara.
    “Konten yang sudah lama dan kemudian diedit-edit sehingga menimbulkan arti yang tidak sama dengan yang disampaikan,” jelas Dasco.
    Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra menyatakan pengunduran diri Sara tidak memenuhi aturan.
    Sara tetap berstatus anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.