Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Hal itu ditetapkan setelah Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, dan Bahtra dari Fraksi Gerindra.

    Selanjutnya usai para pimpinan Komisi II DPR memperkenalkan diri, Rifqinizamy pun mempersilakan anggota fraksi-fraksi yang duduk di Komisi II DPR RI untuk memperkenalkan diri.

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,” kata Rifqinizamy di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Berikut nama-nama anggota fraksi yang duduk di Komisi II DPR:

    PDIP: Aria Bima, Deddy Yevri Sitorus, Arif Wibowo, Udin Watubun, Bob Andika, Mamana Sitepu, Romy Soekarno, Giri, Ramanda N. Kiemas, Shintya Sandra Kusuma.

    Golkar: Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe, Ade Ginanjar, Agustina Margande, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Gerindra: Bahtra, Ahmad Wazir Noviadi Heri Gunawan, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan.

    NasDem: Rifqinizamy Karsayuda, Ujang Bey, Saan Mustopa, Fauzaj Khalid, Muhammad Habibur Rohcman.

    PKB: Mohammad Toha, Indrajaya, Eko Widodo.

    PKS: Aus Hidayat Nur, Mardani Ali Sera, Ateng Sutisna, Rahmat Saleh.

    PAN: Sahidin, Wahyudin Noor Aly (Goyud), Edi Oloan Pasaribu.

    Demokrat: Dede Yusuf, Rusda Mahmud, Zulkifli Anwar.

    Rapat Paripurna juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Komisi II DPR RI ditetapkan membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Jakarta (ANTARA) –

    Pimpinan DPR RI bersama para Anggota Komisi III DPR RI menyetujui Anggota Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menjadi Ketua Komisi III DPR RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat internal yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Habiburokhman menjadi Pimpinan Komisi III bersama empat orang Wakil Ketua Komisi III DPR RI lainnya. Pada periode sebelumnya, Habiburokhman merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

     

    “Komposisi Pimpinan Komisi III DPR RI yaitu Fraksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan PKB,” kata Dasco.

     

    Adapun Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Dede Indra Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem, dan Rano Alfath daei Fraksi PKB.

     

    Namun dalam penetapan itu, Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI tak menghadiri rapat. Selanjutnya Habiburokhman pun langsung melanjutkan rapat internal, tetapi digelar secara tertutup.

     

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

     

    Pada rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut ditunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

    Baca juga: Said Abdullah kembali menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI
    Baca juga: DPR RI sepakati Utut Adianto jadi Ketua Komisi I
    Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ridwan Kamil ikut pengobatan gratis saat blusukan di Kebon Jeruk

    Ridwan Kamil ikut pengobatan gratis saat blusukan di Kebon Jeruk

    Kami ada program-program yang insyaAllah rutinJakarta (ANTARA) –

    Calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengikuti pengobatan gratis saat blusukan di RW 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis.

     

    Ridwan Kamil pun sempat naik bajaj dari lokasi blusukan ke tempat pengobatan gratis yang sudah disiapkan oleh Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Yudha Permana.

     

    Selain menjajal pengobatan gratis itu, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil pun mendengarkan curhat para ibu dan orang tua yang datang ke lokasi pengobatan gratis tersebut.

    “Kami ada program-program yang insyaAllah rutin. Ada pengobatan gratis, pasar murah, tadi ibu-ibu curhat kepingin juga, akan kami rutinkan. Sebulan sekali di kelurahan atau di kecamatan. Untuk lansia juga ada program dokter keliling. Untuk lansia dengan hambatan mobilitas, dokternya yang datang,” kata Kang Emil.

    Tidak hanya itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) juga punya program Anak Sekolah Sahabat Lansia.

     

    Bila menjadi gubernur terpilih, dia memastikan tidak akan ada lansia yang kesepian karena mereka akan punya sahabat dari anak-anak sekolah.

     

    “Anak-anak itu akan diberi tugas rutin untuk mengunjungi para lansia, membawakan mereka makanan dan mengajak mereka berkegiatan yang menyenangkan,” katanya.

    Salah satu warga yang sempat berbincang dengan Ridwan Kamil, Ali Syakieb (56) menyebutkan Ridwan Kamil merupakan cagub yang pertama blusukan ke daerah tempat tinggalnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ancaman Pidana Mengintai Ribuan Anggota Dewan yang Main Judi Online

    Ancaman Pidana Mengintai Ribuan Anggota Dewan yang Main Judi Online

    TRIBUNNEWS.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan fakta mencengangkan terkait judi online.

    Yaitu adanya ribuan anggota dewan dari DPR hingga DPRD bermain judi online.

    Hal ini disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR pada Rabu (26/6/2024) kemarin.

    “Terkait dengan pertanyaaan apakah, profesi ini, kita bicara profesi ya, seperti Bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif di pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang. Datanya ada,” kata Ivan dikutip dari YouTube Parlemen TV.

    Ivan juga mengatakan total ada 63.000 transaksi yang dilakukan anggota dewan untuk bermain judi online.

    Dari puluhan ribu transaksi tersebut, dia menyebutkan total deposit mencapai Rp 25 miliar per satu orang anggota dewan.

    “Transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka tu. Dan angkanya bisa saya sampaikan? Angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar di masing-masing.”

    “Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar,” beber Ivan.

    Pasca pemaparan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman meminta Ivan untuk melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait anggota yang terlibat judi online.

    “Saya anggota MKD juga kebetulan, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti,” ujar Habiburokhman.

    Merespons itu, Ivan menyatakan bahwa PPATK akan mengirim surat kepada DPR mengenai anggota yang terlibat.

    “Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR-DPRD sama sekretariat sekjenan,” ucapnya.

    Tak Cukup Sanksi Etik tapi Pidana

    Menanggapi temuan PPATK ini, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Johan Budi menilai legislator yang terjerat judi online tidak cukup hanya disanksi etik.

    Dia mengatakan perlu adanya sanksi pidana bagi anggota dewan yang terbukti melakukan tindakan haram tersebut.

    “Saya pikir, penjudi bukan lagi sekedar masalah kode etik, tapi inisudah masuk ranah pidana. Menurut saya begitu, tidak tahu menurut yang lain,” ujarnya di raker tersebut.

    Senada, peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius juga mendukung adanya sanksi pidana bagi anggota dewan yang terbukti terlibat judi online.

    Kendati demikian, Lucius mengaku pesimis terkait penindakan secara pidana terhadap anggota dewan karena Polri selaku penegak hukum pun turut terlibat dalam judi online.

    “Betul (perlu adanya sanksi pidana bagi anggota dewan). Kalaupun agak sulit bicara judi online ketika semua lembaga terlibat judi online ini.”

    “Ya ini ibarat jeruk makan jeruk ini, tidak tahu siapa yang paling bersih untuk mengadili yang lain,” katanya di Sapa Indonesia Malam di Kompas TV dikutip pada Kamis (27/6/2024).

    Lucius pun turut mencurigai adanya anggota dewan yang tidak hanya sebagai pemain tetapi bandar judi online.

    Kecurigaan itu dilandasi dari temuan PPATK di mana per anggota dewan melakukan transaksi sebesar Rp 25 miliar.

    “Sebenarnya banyak yang ingin kita tahu seperti dari mana saja uang begitu besar yang digunakan anggota dewan untuk bermain judi online.”

    “Apakah (anggota) DPR ini adalah pemain judi saja atau mereka juga bandarnya? Saya curiga dengan dana sebesar itu, ada juga anggota yang juga merupakan bandar,” tutur Lucius.

    Dia pun berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) turut menyelidiki terkait dugaan adanya anggota dewan yang menjadi bandar judi online.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

    Artikel lain terkait Judi Online

  • 1.000 Lebih Anggota DPR Main Judi Online hingga Rp25 Miliar, PPATK Segera Surati MKD

    1.000 Lebih Anggota DPR Main Judi Online hingga Rp25 Miliar, PPATK Segera Surati MKD

    TRIBUNNEWS.COM – Ditemukan sebanyak lebih dari 1.000 Anggota DPR dan DPRD terlibat dalam judi online.

    Data tersebut dibeberkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1000 orang,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Dari jumlah tersebut, PPATK mencatat ada lebih dari 63 transaksi yang dilakukan, yakni mencapai Rp25 miliar.

    “Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” ujar Ivan.

    Setelah temuan itu, PPAT menyatakan akan segera menyurati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk menindak lanjuti temuan tersebut.

    “Ya nanti akan kami kirim surat (ke MKD),” kata Ivan.

    Sebelumnya, Wakil Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman juga meminta agar PPATK melaporkan anggota DPR yang bermain judi online tersebut.

    “Di DPR Ini kan ada MKD pak, Mahkamah Kehormatan Dewan bisa disampaikan itu, pak sehingga kita ada pendekatannya,” ujar Habiburokhman.

    Menurut Habiburokhman, judi online ini sangat meresahkan dan hampir terpapar di setiap institusi.

    Kendati demikian, dia meminta agar dilakukan pendekatan persuasif, mengingat permainan judi online melibatkan banyak pelaku.

     “Kalau semuanya represif tiba-tiba penjara kita enggak akan cukup pak gitu kan,” ungkap Habiburokhman.

    DPR Minta PPATK Juga Bongkar Eksekutif dan Yudikatif

    Setelah lebih 1.000 anggota DPR terciduk terlibat judi online, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil juga meminta PPATK untuk membongkar anggota eksekutif dan yudikatif yang terlibat permainan haram tersebut.

    Sebab, Nasir merasa tidak adil jika PPATK hanya mengungkapkan anggota DPR saja yang terlibat dalam judi online.

    Ia juga khawatir, permainan judi online sudah merambah ke semua cabang kekuasaan.

    “Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif,” kata Nasir di ruang rapat,” ujarnya, dalam rapat kerja dengan PPATK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Bagaimana perputaran di sana di eksekutif, yudikatif, jangan-jangan sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan,” ucapnya.

    Anggota Komisi III DPR fraksi Golkar, Supriansa juga setuju dengan Nasir.

    Ia meminta PPATK membongkar jika eksekutif dan yudikatif ada yang terlibat judi online.

    “Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan karena kita berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online,” ungkap Supriansa.

    Namun, dari pihak PPATK sendiri menyatakan, belum menentukan keterlibatan eksekutif dan yudikatif dalam permainan judi online.

    “Alhamdulillah enggak ada,” ungkap Ivan.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku)

  • Rais Aam PBNU Doakan Prabowo Bisa Amanah

    Rais Aam PBNU Doakan Prabowo Bisa Amanah

    Jakarta (beritajatim.com) – Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar mendoakan agar pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto agar sukses menjalankan amanat yang besar dan penuh tantangan selama lima tahun ke depan.

    “Kita doakan beliau bisa menjalankan amanat yang besar, berat, dan penuh tantangan ini sukses,” ucap Miftachul Akhyar saat acara halal bihalal PBNU di Jakarta, Minggu (29/4/2024).

    Prabowo juga didoakan menjadi seorang pemimpin yang mampu berlaku adil untuk rakyatnya selama lima tahun ke depan. Ia meyakini, langkah perjuangan yang dimulai dengan kebaikan akan mendapatkan keberkahan.

    “Dengan kekayaan yang dimiliki negara kita keberkahan akan merata. Orang yang memulai langkah perjuangannya dengan kebaikan, maka dia akan merasakan pada akhir amanahnya juga cemerlang. Semoga ini bisa didapatkan oleh Prabowo-Gibran,” ujar dia.

    Dia lalu mengungkapkan perkataan ulama Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah, betapa pentingnya mendoakan dan berharap pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan membawa keberkahan hidup dunia dan akhirat.

    “Kalau saya punya doa yang mustajab, doa itu akan saya hadiahkan kepada pejabat pemerintah, kepada penguasa, karena kalau didoakan, lalu melaksanakan tugas dengan baik yang merasakan adalah rakyat semuanya,” tutur Miftachul Akhyar.

    Dia pun mengatakan sangat bersyukur Prabowo terpilih menjadi pemimpin negeri. Ia mengaku sudah sangat mengenal sosok Prabowo sejak dirinya masih menjadi pengurus PBNU Jakarta Timur dan menjabat sebagai wakil Rais Aam.

    “Saya kenal lama dengan beliau sejak saya di PBNU Jakart Timur, masih wakil Rais Aam, mungkin pada 1996-1997 beliau datang memenuhi undangan seminar di PBNU. Saya mendengar betapa arahan-arahan luar biasa, cemerlang, dan sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang,” kata dia.

    Selain itu, Miftachul Akhyar megaku kagum dengan Prabowo yang selalu berkomitmen untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari NU.

    “Bahkan tahun 2013 saya pernah diundang di Hambalang bersama beliau. Saat itu beliau menyatakan semua anggota dewan dari fraksi Gerindra disuruh sowan ke PBNU, minta arahan dari PBNU,” kenang dia.

    “Ini saya nggak habis berpikir Gerindra partai yang tidak lahir dari PBNU, tapi begitu terasa rasa NU-nya dan rasa selalu ingin mendapat bimbingan arahan dari PBNU, Insha Allah sampai sekarang ini komitmennya,” imbuh dia.

    Wakil Rais ‘Aam PBNU K.H. Anwar Iskandar yang turut hadir pada kesempatan itu juga mendoakan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2024, Prabowo-Gibran diberikan kemudahan dan keselamatan dalam memimpin negeri untuk rakyat.

    “Marilah Pak Prabowo dan Gibran kita doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, diberi kesukseskan memimpin bangsa ini oleh Allah, diberi perlindungan dan rida dari Allah, aamiin,” kata dia. [hen/but]

  • PKB Bangga Gerindra Calonkan Gus Fawait dalam Pilkada Jember

    PKB Bangga Gerindra Calonkan Gus Fawait dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, bangga dengan keputusan Partai Gerakan Indonesia Raya untuk mencalonkan Muhammad ‘Gus’ Fawait’ menjadi bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

    “Saya bangga kalau sampai teman-teman Gerindra memajukan Gus Fawait. Gus Fawait kan kader Gerindra. Bagus itu. Sepakat saya. Malah seneng,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, dalam pertemuan Koalisi Perubahan, di Kafe Excelso, Jember, Minggu (7/4/2024) malam.

    Fawait adalah anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra. “Pemilih menginginkan ada kader yang bisa maju dalam pilkada. Tadi sudah mengarah. Kami sudah diperintah Dewan Pimpinan Pusat untuk mengajukan kader sendiri yaitu Gus Muhammad Fawait,” kata Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Jember Ahmad Halim, di Rumah Makan Lestari, Kabupaten Jember, Jumat (5/4/2024) petang.

    Sebagai bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden, PKB masih belum menentukan nama kandidat bupati Jember. Namun dalam pertemuan dengan sekutu koalisi Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, ada keinginan bersama untuk memunculkan kader partai sebagai kandidat bupati dan wakil bupati di Jember.

    “Partai politik ini pilar demokrasi. Saya bisik-bisik dengan teman-teman Nasdem dan PKS, bagaimana kalau yang dimunculkan adalah kader terbaik. Saya yakin kader terbaiknya banyak,” kata Ayub.

    Sejak 2005, belum pernah ada kader partai murni yang menjadi bupati. Posisi kader murni yang tumbuh dari rahim parpol hanya pada posisi wakil bupati, yakni Kusen Andalas dati PDI Perjuangan pada periode 2005-2015.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur membenarkan, jika sepakat memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat pemimpin daerah di Jember. “Tapi tidak menutup non kader. Terbuka. Cuma saran dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah, kader yang diutamakan,” katanya.

    Tidak tertutup kemungkinan Koalisi Perubahan mendukung Fawait, jika sesuai dengan kriteria yang diinginkan tokoh-tokoh kiai dan ulama. “Bisa saja kalau ternyata dari kriteria itu, chemistry-nya dapat. Yang penting kita kumpul dulu menyamakan kebersamaan menuju perubahan,” kata Ayub.

    Soal kriteria ini, Koalisi Perubahan akan mengunjungi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya di Kabupaten Jember, setelah lebaran bulan ini. Mereka ingin menyerap aspirasi para tokoh soal kriteria calon bupati dan wakil bupati Jember yang dikehendaki.

    Koalisi Perubahan juga siap mengundang dialog organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun profesi maupun akademisi untuk mendengarkan masukan soal kebutuhan sosok pemimpin di Jember. “Tidak usah sebut nama dulu, tapi kriterianya apa,” kata Ayub. [wir]

  • Disumbang Kambing Maju Pilkada Jember 2024, Gus Fawait Merinding

    Disumbang Kambing Maju Pilkada Jember 2024, Gus Fawait Merinding

    Surabaya (beritajatim.com) – Komunitas pedagang sapi dan kambing memiliki cara tersendiri untuk memberikan dukungannya kepada Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait (Gus Fawait) maju Pemilihan Bupati (Pilbup) Jember.

    Para pedagang ini memberikan domba kepada politikus Partai Gerindra tersebut sebagai dukungan secara simbolis.

    Ketua Pedagang Sapi dan Kambing Kecamatan Mayang Jember, Munasip mengatakan, domba ini merupakan dukungan kepada Gus Fawait, yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini.

    “Kami gotong royong menyerahkan kambing domba untuk membantu perjuangan Gus Fawait dalam pilkada. Kami hanya punya kambing yang disumbangkan sebagai bentuk komitmen kami memberikan dukungan,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (23/3/2024).

    Dia menyebut Gus Fawait memiliki kapasitas untuk memimpin Jember. Sosoknya yang masih muda diyakini dapat memajukan kabupaten yang berada di timur Jatim tersebut.

    “Di Jember, kesejahteraan masyarakat terutama kemiskinan belum merata. Oleh sebab itu, kami yakin di bawah kepemimpinan Gus Fawait dengan pemikirannya yang luas mampu membawa masyarakat Jember terentas dari kemiskinan,” katanya.

    Munasip mengaku siap memberikan dukungan penuh kepada Gus Fawait untuk maju di Pilbup Jember. Pihaknya berharap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan DPP memberikan restu dan rekomendasinya.

    “Kami selaku pedagang yang tergabung dalam komunitas pedagang sapi dan kambing di Jember, khususnya di Kecamatan Mayang memohon dengan sangat kepada Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto agar merekomendasikan kepada Gus Fawait maju di Pilkada Jember,” ungkapnya.

    Gus Fawait berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepada komunitas pedagang.

    “Saya merinding dan terharu atas dukungan tersebut. Masyarakat desa rela menyumbangkan kambingnya untuk perjuangan saya nantinya di pilkada Jember. Saya kaget sekali atas dukungan tersebut. Ini pertama kali bagi saya terjun dalam dunia politik atas dukungan masyarakat tersebut,” tuturnya.

    Dukungan tersebut menguatkannya untuk maju di Pilbup Jember. Gus Fawait akan melaporkan dukungan tersebut partai.

    “Saya akan terus keliling menyerap aspirasi masyarakat Jember. Atas dukungan pedagang sapi dan kambing tersebut inilah yang dinamakan The Power of Love (semua karena cinta), ojo lali moco sholawat,” pungkasnya. (tok/ted)

  • Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan: Potensi Korupsi dalam Program Kopi Kapiten

    Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan: Potensi Korupsi dalam Program Kopi Kapiten

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah melakukan dua kali rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Panitia Khusus (Pansus) Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan mengungkapkan adanya banyak kejanggalan yang berpotensi terkait dengan tindak pidana korupsi dalam program Kopi Kapiten.

    Hal tersebut terungkap saat rapat Pansus Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan bersama tiga instansi di lingkup Pemkab Pasuruan pada Kamis (21/3/2024) di gedung dewan setempat.

    Ketua Pansus Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan, bersama anggota pansus lainnya, mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan, mulai dari dasar hukum hingga fasilitas yang terkait dengan program Kapiten. Mereka menyayangkan bahwa Pemkab Pasuruan secara rutin menganggarkan program tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.

    “Dasar hukum dan regulasi apa yang mengatur program Kapiten? Mengapa Pemkab Pasuruan terus menganggarkan program ini tanpa dasar yang jelas?” tanya Najib Setiawan.

    Ia juga menyoroti bahwa program Kopi Kapiten terkesan diutamakan dibandingkan dengan program lain oleh Pemkab Pasuruan.

    “Semua fasilitas untuk program Kopi Kapiten disediakan oleh Pemkab. Namun, mengapa petani lain di Pasuruan tidak mendapatkan perhatian yang sama?” tanya Najib lagi.

    Kasiman, anggota Pansus Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi Gerindra, juga mengkritik program tersebut, menyatakan bahwa tidak ada manfaat yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi petani kopi, dan menganggap program ini berpotensi merugikan keuangan negara.

    “Saya rasa program ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Apakah program ini hanya untuk kepentingan branding semata?” ujarnya.

    Namun, Kepala Baperida Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, menegaskan bahwa regulasi program Kapiten sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 kebijakan pertanian. Ia juga menyebut bahwa program ini telah melalui kajian akademik dan riset sebelum diluncurkan.

    “Saya ingin menegaskan bahwa regulasi program Kapiten sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Program ini telah melalui proses kajian dan riset sebelumnya,” jelasnya.

    Program Kopi Kapiten sendiri merupakan salah satu program andalan mantan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi petani kopi di Pasuruan. Meskipun program ini mendapat kritik tajam dari beberapa pihak, Pemkab Pasuruan tetap berkomitmen untuk melanjutkan program ini. [ada/aje]

  • Kedai Kopi Kapiten di Pandaan Pasuruan Tunggak Pajak

    Kedai Kopi Kapiten di Pandaan Pasuruan Tunggak Pajak

    Pasuruan (beritajatim.com) – Selama rapat pansus kopi kapiten, terungkap beberapa fakta baru. Selain besaran anggaran sebanyak Rp10 miliar selama 8 tahun, Kedai Kopi Kapiten yang berada di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan menunggak pajak mulai 2023.

    Anggota Pansus dari fraksi Gerindra, Kasiman mengatakan, selama ini sarana promosi kopi Kapiten menggunakan gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun sampai saat ini, sewa pembinaan tidak mampu dibayar hingga menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Disperindag harus mampu menagih sewa yang dikelola oleh pihak ketiga, yakni gedung atau kedai kopi Kapiten yang ada di Kecamatan Pandaan. Tagihan tersebut harus sesuai appraisal awal dan harus dibayarkan,” katanya.

    Kasiman juga mengatakan jika kopi Kapiten tidak mampu membayar sewa gedung, maka pihaknya harus menyerahkan ke Disperindag. Sehingga nantinya akan kembali diolah oleh Pemda Pasuruan untuk kepentingan lainnya.

    “Kalau sudah, gedungnya harus diserahkan kembali ke Pemda biar tidak mangkrak. Toh kopi Kapiten terhadap masyarakat juga tidak ada manfaatnya, malah yang berkembang di masyarakat kopi sachet,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita mengatakan, sejak 2023 telah mengundurkan diri dari jabatannya. Meski begitu, Disperindag mengklaim bahwa telah menagih pembayaran pajak tersebut.

    “Gedung tersebut disewa sama APEKI, sejak tahun 2023 sudah mengundurkan diri. Tapi kami tetap menagih untuk membayar pemanfaatan aset,” jelas Diana singkat. [ada/beq]