Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Cabup Rudy Susmanto Bakal Realisasikan Aspirasi Warga Sukaraja Soal Infrastruktur dan Pendidikan

    Cabup Rudy Susmanto Bakal Realisasikan Aspirasi Warga Sukaraja Soal Infrastruktur dan Pendidikan

    JABAR EKSPRES – Calon Bupati (Cabup) Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto berjanji akan merealisasikan keluhan warga di Kecamatan Sukaraja terkait Infrastruktur jalan dan pendidikan.

    Hal itu diucapkan Cabup Bogor Rudy Susmanto saat menyapa warga Kecamatan Sukaraja sambil berolahraga senam sehat di Stadion Mini Desa Cikeas, pada Sabtu (9/11/24).

    “Kita sudah berolahraga dengan warga Kecamatan Sukaraja dan mendengar aspirasi menjadi bekal untuk kami apabila nanti diberi mandat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor 5 tahun kedepan,” katanya.

    BACA JUGA: Bongkar Jaringan Judi Online Internasional, Polresta Bogor Ciduk Pemuda Perancang 35 Situs Web

    “Aspirasi warga lebih banyak terkait infrastruktur, yang kedua infrastruktur pendidikan yang disampaikan tokoh masyarakat Sukaraja,” tambahnya.

    Segala aspirasi yang disampaikan warga, kata Rudy yang berpasangan dengan Ade Ruhandi atau Jaro Ade, akan menjadi bekal untuk menyusun postur APBD Kabupaten Bogor di tahun berikutnya.

    “Ini bekal untuk kami menyusun postur APBD di tahun berikutnya walaupun kami belum menjabat,” jelasnya.

    BACA JUGA: Daftar Aplikasi Pinjol Cepat Cair 2024, Apa Saja?

    Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, siapapun yang diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Bogor menjadi Bupati, namun dipastikan para wakil rakyat dari partai koalisi Rudy Susmanto-Jaro Ade akan mendorong semua aspirasi warga agar direalisasikan.

    “Tapi dari Fraksi Gerindra dan partai koalisi juga membantu program kami agar segera dapat direalisasikan dan dicanangkan siapapun nanti kepala daerah yang memimpin,” tuturnya. (**)

  • Gerindra Imbau Lagu Indonesia Raya Diputar di Gedung DPR dan Kantor BUMN

    Gerindra Imbau Lagu Indonesia Raya Diputar di Gedung DPR dan Kantor BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan pemutaran lagu Indonesia Raya berkumandang di lingkungan Gedung DPR RI.

    “Sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia di Lingkungan DPR RI, bersama ini saya Instruksikan pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari kerja pukul 10.00 WIB di Lingkungan Gedung DPR RI dan serentak berdiri sikap sempura untuk mendengarkan lag Indonesia Raya,” tulis Dasco dalam suratnya, Jumat (8/11/2024).

    Menurut dokumen yang diterima Bisnis, surat dengan nomor T/1375/OT/11/2024 perihal Instruksi Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu disampaikan untuk Sekretaris Jenderal DPR RI. 

    “Sehubungan dengan hal tersebut, saya minta Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI untuk dapat menindaklajuti mulai Hari Kamis tanggal 7 November 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih,” demikian isi surat tersebut. 

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Kawendra Lukistian juga menyampaikan imbauan agar seluruh kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya di seluruh kantor dan fasilitas BUMN setiap hari pukul 10 pagi.

    Dia mendorong Menteri BUMN Erick Thohir agar memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pekerja BUMN dan masyarakat. Erick dapat  mempertimbangkan penerbitan surat keputusan resmi yang mewajibkan pemutaran lagu Indonesia Raya di seluruh kantor dan fasilitas BUMN setiap pukul 10 pagi.

    “Kami di Partai Gerindra, sering digembleng oleh Pak Prabowo dengan nilai-nilai nasionalisme yang luar biasa, merasa penting untuk menjaga dan meningkatkan semangat nasionalisme di semua kalangan,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Erick yang digelar di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (4/11/2024).

  • Jangan Cuma Keras ke Sadbor

    Jangan Cuma Keras ke Sadbor

    GELORA.CO  – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin Tumbeleka, meminta aparat penegak hukum mengusut keterlibatan publik figur dalam kasus promosi judi online.

    Martin meminta agar penegak hukum tak hanya menangkap Tiktoker Gunawan alias Sadbor, warga Sukabumi, Jawa Barat, yang juga mempromosikan judi online.

    “Penegakan hukum harus adil, termasuk terhadap publik figur yang terlibat pada aktivitas judi online. Kan banyak artis, influencer, selebgram yang kemarin diperiksa tapi kasusnya nggak jelas,” kata Martin dalam keterangannya pada Kamis (7/11/2024). 

    Dia mengingatkan penegak hukum untuk transparan dalam pengusutan kasus judi online dan menerapkan prinsip keadilan.

    “Usut dan tindak juga publik figur yang ikut mempromosikan dan terlibat pada aktivitas judi online, jangan cuma keras ke masyarakat kecil kaya Sadbor ini,” ujar Martin.

    Martin menjelaskan, tindakan Sadbor mempromosikan judi online merupakan suatu kesalahan besar.

    Namun, kata dia, aparat penegak hukum juga harus adil untuk menindak tegas para publik figur yang terlibat.

    “Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Masyarakat juga sudah teriak-teriak itu meminta hukum bisa adil bagi semua,” ucap Martin.

    Menurutnya, kasus promosi judi online yang dilakukan publik figur harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak.

    Sebab, mereka memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat untuk terjerumus dalam judi online.

    Martin mengungkapkan modus judi online saat ini, yakni dalam bentuk game online atau hiburan. 

    “Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban, bahkan sekarang semakin pintar mereka dengan menyamarkan sebagai game. Inilah pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait judol,” sebut Martin. 

    Sebagai informasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari Rp 600 triliun pada kuartal I-2024.

    Angka tersebut meningkat 83,5 persen dari tahun 2023 sebesar Rp327 triliun.

    Judi online juga meningkatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau 25,9 juta penduduk.

    “Masalah judol sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan bangsa. Pemberantasan judol harus dilakukan dengan maksimal, dan penindakan tegas tidak boleh pandang bulu,” imbuh Martin.

    Ada 27 Artis Pernah Diperiksa

    TikToker Gunawan Sadbor ditangkap polisi dan ditetapkan tersangka karena diduga mempromosikan judi online saat live di TikTok.

    Dia berjoget Patuk Ayam sambil live TikTok dan mendapat saweran dari penonton.

    Diduga penyawer adalah akun judi online.

    Itulah alasan polisi di Sukabumi, Jawa Barat, menangkap pria ini pada 31 Oktober 2024.

    Nah, ternyata ada 27 artis yang pernah mempromosikan judi online.

    Anggota Komisi X DPR RI dari PDIP, Denny Cagur, menuturkan bahwa ada 27 artis yang diajak kerja sama dalam promosikan judi online.

    Ke-27 artis itu di antaranya Denny Cagur, Gilang Dirga, Boy William hingga Arief Muhammad (Mak Beti)

    Namun ia mengaku tidak tahu menahu ternyata website yang dipromosikan itu adalah situs judi online.

    “Jadi prosesnya memang sudah berjalan semua, kita ada 27 artis waktu itu karena ketidak tahuan,” kata Denny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Denny sekaligus mengklarifikasi soal videonya ramai karena diduga promosi judi online (judol) lewat akun sosial media instagram pribadinya.

    Dia menyatakan video yang tersebar merupakan video lama.

    Denny pun mengatakan semua artis yang turut mempromosikan judi online itu sudah dipanggil Bareskrim Polri. Dia pun sudah menjelaskan ketidaktahuannya mengenai situs itu ternyata judi online.

    “Kita semua pun sudah dipanggil ke Bareskrim. Saya sudah datang mengikuti aturannya sebagai warga negara yang baik saya datang, setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian,” jelasnya

  • DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna, dan Estella Raquel Nasional 5 November 2024

    DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna, dan Estella Raquel Nasional 5 November 2024

    DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna, dan Estella Raquel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui
    naturalisasi
    terhadap pemain sepak bola
    Kevin Diks
    , Noa Johanna, dan Estella Raquel dalam rapat paripurna, Selasa (5/11/2024).
    Dengan demikian, ketiga pesepakbola itu akan mendapat status kewarganegaraan Indonesia atau WNI dan bakal bermain di Timnas Indonesia.
    Wakil Ketua
    DPR
    RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Komisi X dan XIII sebelumnya juga telah menyepakati persetujuan pemberian kewarganegaraan kepada 3 orang tersebut.
    “Komisi X dan Komisi XIII DPR RI memutuskan menyetujui pemberian kewarganegaraan RI kepada nama-nama yang sudah tertera di atas,” ujar Dasco selaku pimpinan rapat, Selasa (5/11/2024).
    Setelahnya, Dasco pun meminta persetujuan peserta rapat untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Kevin Diks, Noa Johanna, dan Estella Raquel.
    “Sehubungan itu kami meminta persetujuan apakah permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Johanna, Estella Raquel, dapat disetujui?” tanya Dasco.
    “Setuju,” jawab peserta rapat yang hadir.
    “Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Dasco.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi XIII DPR RI menyetujui naturalisasi tiga atlet sepakbola untuk memperkuat timnas Indonesia, salah satunya punggawa FC Kopenhagen (Denmark), Kevin Diks, Senin (4/11/2024)
    Kevin Diks yang berposisi sebagai bek memperoleh keturunan Indonesia dari kakek dan nenek jalur ibu. Kakeknya lahir di Morotai, Maluku Utara dan neneknya lahir di Ambon, Maluku.
    Sementara itu, Estella dan Noa akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas sepakbola perempuan Indonesia. Nenek dari pihak ayah Estella lahir di Larantuka, Nusa Tenggara Timur.

    Adapun Noa, mendapatkan darah Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang lahir di Tanah Merah, Papua.
    Estella keturunan Larantuka dari nenek pihak ayah Noa (nenek lahir di tanah merah, dari ayah)
    “Dengan disetujuinya pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada tiga nama yang disebutkan di atas, insya Allah memberikan dampak positif bagi kemajuan sepakbola Republik Indonesia yang kita cintai,” Ketua Komisi XIII, Willy Aditya dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Senin (4/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Hal itu disampaikan menanggapi kemelut industri tekstil Indonesia, khususnya PT Sritex.

    Dia menjelaskan, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

    Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

    “Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada,” kata Bambang Haryo, Sabtu (2/11/2024).

    Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

    “Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran,” ujarnya.

    Dia mencemari hingga 2014 lalu, gerai di mall seperti Mangga Dua dan ITC Jakarta masih banyak yang eksis. Demikian juga di Pasar Senen, Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun, masih diminati pembeli. Akan tetapi tidak dengan kondisi sekarang.

     

     

  • Legislator Gerindra Dorong Kementerian PU Tuntaskan Pekerjaan Tertunda 2024

    Legislator Gerindra Dorong Kementerian PU Tuntaskan Pekerjaan Tertunda 2024

    Jakarta –

    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menuntaskan pekerjaan yang belum selesai di 2024. Novita berharap proses lelang paket pekerjaan yang tertunda dapat segera diselesaikan sebelum akhir tahun.

    “Tadi lelang-lelang yang terakhir ini belum selesai. Saya berharap sekali segera dikejar karena waktunya sudah sedikit. Takutnya nggak bisa tercapai target pembangunan yang maksimal,” kata Novita dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip dari situs resmi DPR, Jumat (1/11/2024).

    Total, dari data per 25 Oktober 2024, ada 129 paket pekerjaan di Tahun Anggaran 2024 yang belum terlaksana.

    Novita mewanti-wanti agar pekerjaan yang menjadi target tidak dikerjakan buru-buru. Novita menegaskan pekerjaan yang dilakukan harus maksimal secara kualitas.

    “Keburu-buru pekerjaannya sehingga hasilnya pun kurang maksimal gitu. Apalagi nanti musim hujan, hasilnya nanti gampang jeblok seperti jalan, jembatan, jalan tol. Kalau hujan nanti baru dikerjain udah nyoplok lagi, ntar lobang lagi. Yang ada nanti duitnya turun tapi pekerjaannya kurang maksimal. Apalagi ditemuan juga ada masalah jalan tol yang prosesnya masih belum sesuai target,” jelasnya.

    Selain itu, Novita juga menyinggung capaian realisasi Program Padat Karya/Infrastruktur Berbasis Masyarakat tahun 2024. Dalam paparan Menteri PU, realisasi keuangan dari program tersebut baru mencapai 54,83% atau senilai Rp5,61 triliun dari Rp10,23 triliun yang dianggarkan. Sementara itu, target serapan tenaga kerja untuk program tersebut pun masih berada di level 73,09% atau 338.858 orang dari target 463.557 tenaga kerja.

    “Padat Karya itu, capaiannya baru segitu. Padat Karya ini kan penting Pak untuk masyarakat. Jadi bisa mengangkat perekonomian bahkan kalau Padat Karya ini banyak orang-orang kita yang bisa ikut kerja. Dengan waktu yang singkat ini saya berharap sekali ini bisa dikejar supaya bisa terserap semuanya kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pembangunannya juga maksimal,” tutur Novita.

    (amw/gbr)

  • Survei Indikator: Raffi Ahmad, Kaesang, Taj Yasin dan Ahmad Luthfi Paling Populer Jelang Pilgub Jateng

    Survei Indikator: Raffi Ahmad, Kaesang, Taj Yasin dan Ahmad Luthfi Paling Populer Jelang Pilgub Jateng

    Jakarta, Gatra.com – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei terbaru mereka terkait elektabilitas nama-nama politisi atau tokoh yang berpotensial maju di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024.

    Lima bulan sebelum pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, dalam survei terkait tingkat keterkenalan atau popularitas, nama artis Raffi Ahmad dan Ketua PSI Kaesang Pangarep jadi yang tertinggi. Di mana 85,5 persen dan 84,8 persen responden mengetahui keduanya.

    “Faktor popularitas ini krusial, Kaesang sementara unggul karena tinggi popularitasnya hampir 85 persen, hanya satu nama yang menandingi hanya Raffi Ahmad, wajar ini artis. Tetapi Raffi, popularitas tinggi tapi elektabilitas rendah. Mungkin karena Raffi dianggap tidak pas menjadi calon kepala daerah karena dia selama ini branding-nya artis,” kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (7/7).

    Sementara populritas Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi 49 persen, diikuti eks Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen 45,9 persen, dan politisi PDIP Bambang Wuryanto 30,3 persen.

    “Kesimpulan saya, Belanda masih jauh. Meskipun Kaesang sementara ini unggul. Tapi lagi-lagi kalaupun dia maju tidak jaminan Kaesang menang mudah. Karena rival-rival lain masih sangat besar kemungkinann untuk menyalip bermodalkan menaikkan poluratiasnya yang sementara ini sangat kurang,” jelas Burhanuddin.

    Ia menambahkan bukan hanya popularitas agar lebih efektif menaikkan elektabilitas. Menurutnya sebaiknya nama-nama lain punya afeksi atau kualitas popularitas yang baik dari kenal jadi suka.

    “Dari beberapa nama positif Gus Yusuf dari PKB beliau kiai tinggal di sekitar Magelang. Tingkat dikenalnya rendah. Tetapi dari yang kenal umumnya sangat suka. Kemudian Gus Yasin, Abdul Wachid (Anggota DPR Fraksi Gerindra), Achmad Husain mantan Bupati Banyumas,” imbuhnya.

    Survei ini dilakukan pada 10-17 Juni 2024. Indikator melibatkan 800 orang responden yang dipilih menggunakan metode multi stage random sampling.

    Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Margin of error survei +/-3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    48

  • Prabowo Perang Terhadap Korupsi, KPK Langsung Gerak Cepat Usut TPPU SYL

    Prabowo Perang Terhadap Korupsi, KPK Langsung Gerak Cepat Usut TPPU SYL

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat menyambut semangat Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi dengan segera mengusut kasus pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Apalagi kasus dugaan suap senilai Rp12 miliar untuk status wajar tanpa pengecualian (WTP) diduga melibatkan anak buah anggota BPK RI Haerul Saleh. Dia sebelumnya adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan tim penyidik sudah memeriksa Auditor Utama Syamsudin.

    “Saksi didalami terkait dengan fakta persidangan terkait opini WTP Kementerian Pertanian,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

    Namun, Tessa tidak memberikan penjelasan lebih jauh terkait informasi dalam pemeriksaan tersebut.

    Termasuk belum menyebutkan kapan pemeriksaan akan dilakukan kepada Haerul Saleh yang namanya disebutkan dalam persidangan Tipikor dengan saksi Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Hermanto.

    Pemeriksaan terhadap Syamsudin adalah bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Menteri Pertanian SYL.

    Namun, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang didalami terkait pemeriksaan tersebut.

    Saat di persidangan Hermanto membenarkan pernyataan jaksa soal adanya permintaan dana Rp12 miliar yang diminta auditor bernama Victor menyusul adanya temuan BPK terkait food estate.

    “Ada. Permintaan itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp12 miliar untuk Kementan,” papar Hermanto. “Iya, (diminta) Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi,” kata Hermanto.

    Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo Subianto terus mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi.

    Bahkan, Prabowo juga sempat melontarkan pribahasa ikan busuk berawal dari kepalanya.

    Pernyataan itu diulang kembali saat menyampaikan pengarahannya acara retreat Kabinet Merah Putih  di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada 25-27 Oktober 2024.

    Prabowo juga meminta para jajarannya untuk mundur apabila tidak memiliki visi dan misi antikorupsi yang sama.

    Menurut peneliti Akbar Tandjung Institute Tardjo Ragil dalam tulisannya di media nasional, sikap antikorupsi Prabowo ini sebagai bentuk ‘komitmen politik’ dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

  • Legislator Gerindra Dorong Pendirian BTS Khusus Desa di Lumajang-Jember

    Legislator Gerindra Dorong Pendirian BTS Khusus Desa di Lumajang-Jember

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, memperjuangkan pendirian BTS (Base Transceiver Station) di Kabupaten Lumajang dan Jember yang tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan internet. Hal ini dilakukan usai Kawendra blusukan di desa daratan tinggi di Dapil Jawa Timur IV itu.

    “Pagi ini saya bertemu dengan Dirut (Direktur Utama) Telkomsel Bapak Nugroho, menyampaikan aspirasi masyarakat untuk difasilitasi adanya jaringan telekomunikasi dan internet untuk masyarakat di daerah yang belum tersentuh, sehingga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas komunikasi masyarakat,” kata Kawendra dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

    Dia mengatakan ada beberapa desa yang saat ini jaringan seluler dan internetnya masih terbatas di Kabupaten Lumajang, yaitu Desa Sombo dan Desa Kenongo di Kecamatan Gucialit, yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Selain itu, Desa Suco Pangepok, Desa Jambersari, dan desa lainnya di Kabupaten Jember juga masuk ke dalam desa yang masih minim akses internet sehingga perlu kehadiran pemerintah agar manfaat positifnya dapat dirasakan oleh warga.

    Dia memastikan ini langkah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya. Dia juga menilai pemerataan akses komunikasi sebagai amanat Undang-Undang.

    “Ini adalah bagian dari langkah kita bersama bagaimana aspirasi dari warga masyarakat dapat kita serap dan perjuangkan, sehingga dengan adanya fasilitas ini dapat membuka berbagai peluang usaha dan lapangan kerja baru di daerah,” ujar Kawendra.

    “Pemerataan akses pendidikan dan ekonomi melalui ketersediaannya komunikasi yang handal adalah amanat undang-undang, dan sinergitas antara lembaga diperlukan agar kebermanfaatannya dapat dirasakan bukan hanya di perkotaan saja namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

    (maa/azh)

  • 2 Babak Baru Pemecatan Rudy Soik, Polda NTT Akan Gelar Sidang Banding Nasional

    2 Babak Baru Pemecatan Rudy Soik, Polda NTT Akan Gelar Sidang Banding Nasional

    Babak Baru Pemecatan Rudy Soik, Polda NTT Akan Gelar Sidang Banding
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi III DPR
    meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga untuk meninjau ulang pemecatan anggota Polda NTT, Ipda
    Rudy Soik
    , yang dipecat karena membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM).
    Komisi III DPR meminta Polda NTT mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan itu dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.
    “Komisi III DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudy Soik,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati membacakan hasil rekomendasi rapat antara Komisi III DPR dan Polda NTT, Senin (28/10/2024).
    Pada rapat kemarin, anggota Komisi III DPR ramai-ramai mempertanyakan alasan pemecatan Rudy Soik.
    Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan NTT Benny K Harman menilai janggal Rudy dipecat gara-gara dianggap melanggar etik saat mengungkap kasus mafia BBM.
    “Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?” kata Benny.
    Politikus Partai Demokrat ini pun mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut.
    Oleh karena itu, Benny meminta
    Kapolda NTT
    untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam serta menangani lebih lanjut kasus mafia BBM yang diungkap Rudy.
    “Kami usulkan supaya kasus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang kita cintai,” ujar Benny.
    Senada, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo sangat menyayangkan polisi justru memecat Rudy,
    Menurut dia, Rudy merupakan polisi yang jujur dan telah membongkar kasus mafia BBM yang justru membuat pasokan BBM di NTT menjadi lancar.
    “Karena justru ini diangkat saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT dari masyarakat di sana rupanya sejak kasus ini diangkat tiba tiba BBM-nya jadi lancar,” kata Sara.
    Sidang banding
    Selepas mendapat banyak cecaran dari Komisi III DPR RI, Kapolda NTT menyatakan akan menggelar sidang banding terkait kelanjutan nasib karir Ipda Rudy.
    Daniel memastikan sidang banding akan digelar. Nantinya, komisi ini akan menggelar sidang banding soal Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sebelumnya memutuskan memberhentikan Rudy.
    Menurut Daniel, Komisi Sidang Banding ini akan lebih dahulu mempelajari berkas memori banding yang diajukan Rudy.
    “Saya akan menunjuk waktu 30 hari kepada saya untuk menunjuk komisi banding,” kata Daniel usai rapat.
    Ia menambahkan, hingga saat ini Rudy Soik masih berstatus sebagai anggota Polri meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota.
    “Loh kan prosesnya masih berjalan. Ya masih belum ada surat perintah untuk memecat dia. Kan baru sidang,” ucap Daniel.
    Banyak langgar etik
    Namun, Daniel menyebutkan bahwa ada banyak kasus pelanggaran etik yang menjerat Rudy Soik sebelum dipecat terkait kasus pengungkapan mafia BBM.
    Ia membeberkan, Rudy pernah ditangkap di tempat karaoke pada jam dinas dan kedapatan meminum alkohol. Ketika itu, Rudy beralasan menggelar karoke untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terkait penangkapan mafia BBM.
    “Menjadi lucu dalam penelitian para hakim (sidang etik) dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ipda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan di karaoke ini adalah dalam rangka anev kasus BBM,” ucap Daniel.
    Pelanggaran etik Rudy lainnya adalah memfitnah anggota Propam yang menangani perkara ini dengan mengeklaim bahwa anggota tersebut menerima setoran dari pelaku mafia BBM.
    Namun, saat hendak diperiksa, Rudy Soik justru meninggalkan tugas dan tidak berada di Kupang, NTT.
    Oleh karenanya, Rudy kembali mendapat sanksi perbuatan tercela setelah absen dari kantor selama tiga hari berturut-turut, yang menyulitkan pemeriksaan yang dijalankan Propam.
    Terakhir, Rudy mendapat sanksi pemecatan setelah ada laporan dari orang yang merasa namanya dicemarkan karena Rudy menyegel drum BBM.
    Rudy kembali disidang etik dan dituduh melakukan penyidikan kasus mafia BBM yang melanggar prosedur.
    “Dan itulah kasus yang kelima. Pelanggaran SOP yang dilakukan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur dikenakan tindakan KKEP. Itulah yang disidangkan dan diputuskan bahwa Ipda Rudy Soik tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri,” kata Daniel.
    Respons Rudy
    Ipda Rudy Soik sendiri mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang menggelar rapat untuk membahas kasus pemecatannya. Bahkan, ia menyebut Kapolda NTT Irjen Daniel sebagai sosok yang baik.
    Hanya saja, menurut dia, bisa saja Daniel menerima informasi yang tidak benar mengenai dirinya.
    “Mungkin Bapak Kapolda ini orang baik, (saya) hanya takut informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar,” ungkap Rudy di Kompleks Parlemen
    Rudy mencontohkan adanya pernyataan yang tidak akurat mengenai dirinya yang disampaikan oleh Kapolda.
    Ia menjelaskan, dalam persidangan etik, Rudy dituduh melawan Tuhan, meskipun ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal tersebut.
    “Itu tidak pernah saya bicara. Artinya, ketika beliau sudah menyampaikan ke publik, saya berpendapat bahwa itu informasi yang tidak benar sampai ke Pak Kapolda,” ujar dia.
    Rudy juga membantah tuduhan bahwa ia pernah terlibat dalam acara karaoke yang berujung pada penangkapan oleh Propam NTT.
    Kapolda NTT disebut-sebut menerima informasi bahwa Rudy terjerat pelanggaran etik terkait acara tersebut sebelum akhirnya dipecat.
    “Yang pasti kan tidak ada putusan yang mengatakan saya berkaraoke, tidak ada putusan itu. Coba nanti dilihat, bisa dikonfirmasi,” kata Rudy.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.