Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

Sudah Kantongi KTA Gerindra, Bobby Nasution dan Ahmad Luthfi Tunggu Keputusan Prabowo soal Jabatan di Partai – Page 3

Presiden Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Hal ini diputuskan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ke-7 Partai Gerindra yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

“Menetapkan kembali Pak Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, Jawa Barat, Kamis.

Dia mengatakan kongres ini dihadiri semua pengurus DPD Partai Gerindra tingkat provinsi, dan semua pengurus DPC Partai Gerindra tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemudian, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Pusat hingga anggota fraksi Partai Gerindra di DPR kabupaten/kota, provinsi, dan DPR RI.

Muzani menuturkan pengurus DPC dan DPD Partai Gerindra mengusulkan Prabowo kembali menjadi ketua umum. Prabowo pun langsung menyatakan kesediaannya kembali memimpin Partai Gerindra.

“DPC dan DPD meminta agar Pak Prabowo kembali menjadi Ketua Umum. Ketika ditanya, beliau menyatakan bahwa jika itu adalah permintaan kader, maka beliau siap menerima,” ujarnya.

Prabowo juga ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Muzani menyebut hal ini meripalam usulan DPD dan DPC Partai Gerindra selaku peserta kongres.

“Menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. DPD dan DPC peserta Kongres meminta agar Pak Prabowo tetap menjadi Ketua Dewan Pembina, yang bertanggung jawab atas arah kebijakan partai. Pak Prabowo menyatakan kesediaannya,” jelas Muzani.

16/02/2025 11:30
Usut Dugaan Korupsi CSR, KPK Akan Periksa Anggota Komisi XI DPR Usai Pengakuan Satori

PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah terus memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ada beberapa tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang bukti, baik itu dokumen maupun barang bukti lainnya. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada penetapan tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip Sabtu, 15 Februari 2025.

Terkait pernyataan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satori yang menyebut seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR dari BI, Tessa menyatakan jika penyidik memandang perlu, pihak-pihak penerima dana CSR termasuk anggota DPR akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” tutur Tessa.

Lebih lanjut Tessa mengaku belum mendapat informasi mengenai adakah pihak-pihak yang sudah dicegah ke luar negeri. Menurutnya, jika awak media juga belum mendapat informasi terkait hal tersebut kemungkinan besar lembaga antirasuah memang belum melakukan pencegahan.

“Kalau seandainya teman-teman belum mendapatkan info dari saya kemungkinan besar belum ada yang dilakukan pencekalan,” ucapnya.

KPK Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI.

“Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satorisebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

“Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

“Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

15/02/2025 22:10
Prabowo Diminta Nyapres Lagi di 2029, Seluruh Kader Gerindra Sepakat

PIKIRAN RAKYAT – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam acara peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra menyampaikan kepada Prabowo Subianto permintaan untuk mencalonkan kembali sebagai calon presiden Pilpres 2029 mendatang.

Muzani menyebut hasil itu merupakan permintaan seluruh partai kader Gerindra dari mulai tingkat pengurus ranting, PAC partai, DPC partai, DPD, hingga DPP Gerindra.

Dalam kesempatan itu, Muzzani juga menyampaikan bahwa saat kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung pada Kamis, 13 Februari silam, seluruh peserta kongres telah menetapkan Prabowo Subianto menjadi ketua umum sekaligus ketua dewan pembina Partai Gerindra.

Prabowo diberi kewenangan oleh Gerindra

Prabowo juga diberi kewenangan dalam menyusun penyempurnaan anggaran dasar dan kepengurusan Partai Gerindra sebagai formatur tunggal.

“Inilah hal-hal yang hendak kami sampaikan dalam ulang tahun partai Gerindra yang ke-17,” kata Muzzani di SICC, Bogor, Sabtu, 15 Februari 2025.

Puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra dihadiri tokoh partai politik hingga pejabat di kabinet merah putih. Muzzani berterima kasih karena meluangkan waktu untuk sebatas hadir dalam acara tersebut.

“Terima kasih atas semua kedatangan para menteri kabinet merah putih Terima kasih atas kedatangan semua tokoh-tokoh partai politik dalam koalisi ini,” ucapnya.

“Terima kasih atas kedatangan seluruh kader partai Gerindra anggota Fraksi DPRD Kabupaten provinsi kota dan DPR RI dari partai fraksi Gerindra dalam ulang tahun yang ke-17,” ujarnya.

Muzzani memohon doa agar perjuangan yang dilakukan kepada bangsa dimudahkan sekaligus mendoakan yang terbaik kepada Prabowo Subianto.

“Inilah ucap peringatan 17 tahun partai Gerindra Jika ada hal-hal yang kurang kami mohon dimaafkan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha esa selalu menyertai perjuangan kita,” kata Muzzani.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

15/02/2025 18:24
Efisiensi Anggaran Bersifat Fleksibel, Ekonom Wanti-Wanti K/L Harus Satu Persepsi

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti pentingnya pemerintah menyatakan persepsi apabila efisiensi anggaran belanja pemerintah bersifat fleksibel.

Yusuf mendukung efisiensi anggaran yang bersifat fleksibel. Artinya, meski kini dilakukan efisiensi namun kementerian/lembaga nantinya bisa meminta tambahan anggaran kekurangan pembiayaan program kerja.

Kendati demikian, akan ada evaluasi terlebih dahulu. Jika program kerjanya berjalan baik maka penambahan anggarannya akan disetujui—begitu juga sebaliknya.

“Kebijakan anggaran yang lebih fleksibel lebih baik dibandingkan kebijakan anggaran yang sifatnya rigid atau kaku, mengingat fungsi dari anggaran itu sendiri berguna untuk berbagai tujuan pembangunan ataupun instrumen stimulasi perekonomian,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/2/2025).

Hanya saja, sambungnya, presiden sebagai kepala pemerintahan perlu menetapkan definisi program kerja yang dikategorikan berjalan baik. Dengan demikian, evaluasi program kerja nantinya bisa bersifat objektif.

“Hal ini penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan juga kementerian dan lembaga yang akan melakukan penyesuaian anggaran di kemudian hari,” ujar Yusuf.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran kementerian/lembaga bersifat fleksibel.

Wihadi menjelaskan pemerintah ingin memblokir terlebih dahulu semua anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dianggap tidak efisien. Nantinya setiap K/L bisa meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk biaya program kerjanya.

Atas permintaan itu, Sri Mulyani akan melakukan evaluasi terhadap program kerja K/L tersebut. Jika dirasa telah program memberi output atau hasil yang memuaskan maka Kementerian Keuangan akan menerima permintaan tambahan anggaran tersebut.

“Dengan efisiensi ini kan kita mau melihat dulu, program ini berjalan dengan baik atau tidak gitu loh. Ini harus jelas dulu,” ujar Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akhirnya putuskan memotong hampir semua anggaran kementerian/lembaga. Misalnya TNI dan Polri, yang awalnya tidak ingin dipotong namun pada akhirnya diputuskan dipangkas.

Wakil ketua Badan Anggaran DPR itu menjelaskan notabenenya kebijakan efisien anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sama dengan kebijakan automatic adjusment pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Hanya sekarang ini secara keseluruhan dilakukan efisiensi semua yang menyentuh kepada belanja barang dan belanja modal,” jelasnya.

Dia merincikan total efisien anggaran akan tetap sebesar Rp306,69 triliun seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025. Nantinya, hasil efisiensi tersebut akan masuk ke alokasi dana Bendahara Umum Negara (BUN) di APBN 2025 terlebih dahulu.

“Statusnya blokir sementara,” kata Wihadi.

Setelahnya, Sri Mulyani sebagai BUN akan mendistribusikan hasil efisien tersebut ke K/L yang menjalankan program-program unggulan Presiden Prabowo.

15/02/2025 16:37
KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk kembali memanggil para anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau program sosial Bank Indonesia (PSBI).

Sebabnya,berdasarkan penjelasan anggota DPR, Satori, yang pernah diperiksa, disebutkan seluruh anggota Komisi Keuangan DPR kecipratan dana CSR Bank Indonesia.

“Kalau memang penyidik menilai bahwa pihak-pihak yang menerima akan dipanggil dan dimintai keterangan, maka itu akan dilakukan. Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Sabtu (15/2/2025).

KPK sebelumnya sempat menyatakan bahwa angka dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

“Triliunan lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah,” kata Asep dalam keterangannya dikutip Rabu (22/1/2025).

Asep menyebut salah satu anggota DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

“Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut.

Menurut dia, ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

“Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon.

Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

“Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029.

Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen.

“Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

Satori menyampaikan dana PSBI digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil).

“Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

15/02/2025 14:29
Zulhas soal Gerindra Usung Prabowo jadi Capres 2029: Teman Setia Pasti Dukung Penuh – Page 3

Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) ke-7 di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (13/2/2025). Dalam kongres itu, Prabowo Subianto kembali diminta menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029.

“Kongres meminta kepada beliau (Prabowo) agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai capres dari Partai Gerindra untuk periode (2029-2034),” kata Muzani kepada wartawan di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

Menurut dia, Prabowo menjawab ‘Insya Allah’ saat diminta kesediannya diusung kembali menjadi capres pada Pilpres 2029. Muzani menyampaikan Prabowo meminta waktu untuk menyelesaikan tugas sebagai Presiden RI periode 2024-2029.

“Terhadap hal ini, beliau menyatakan, “Insya Allah,”. Namun, beliau meminta waktu untuk menyelesaikan tugas kepresidenannya dan memenuhi janjinya kepada rakyat. Tapi beliau (Prabowo) mengatakan Insya Allah,” jelas Muzani.

Kongres ini dihadiri semua pengurus DPD Partai Gerindra tingkat provinsi, dan semua pengurus DPC Partai Gerindra tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemudian, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Pusat hingga anggota fraksi Partai Gerindra di DPR kabupaten.

15/02/2025 12:50
Profil Viman Alfarizi, Keponakan Bos PO Primajasa Jadi Wali Kota Tasikmalaya Terpilih Bandung 15 Februari 2025

Profil Viman Alfarizi, Keponakan Bos PO Primajasa Jadi Wali Kota Tasikmalaya Terpilih
Tim Redaksi
TASIKMALAYA, KOMPAS.com
–
Viman Alfarizi Ramadhan
, pria berusia 37 tahun asal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan cucu pemilik perusahaan bus ternama di Jakarta, yaitu Mayasari Grup, Engkud Mahfud.
Viman juga merupakan keponakan pemilik bus Primajasa, Amir Mahfud, yang saat ini menjabat sebagai Ketua
Partai Gerindra
Jawa Barat.
Viman Alfarizi, salah satu kader Gerindra, menjadi pemenang di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 berpasangan dengan Dicky Candra, meraih 193.225 suara sesuai hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Viman menjadi
Wali Kota Tasikmalaya
termuda, sekaligus Partai Gerindra menjadi penguasa pemerintahan legislatif dan eksekutif di Kota Tasikmalaya.
Seperti diketahui, para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik pertama kalinya bersamaan dengan gubernur oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Momen ini pernah diakui Viman sebagai kebanggaan tersendiri karena bisa dilantik langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.
“Yang jelas sangat senang sekali, karena saat ada momen pelantikan pertama kalinya kepala daerah bupati/wali kota langsung oleh Presiden RI, saya salah satu nantinya di Kota Tasikmalaya,” jelas Viman kepada Kompas.com di Kota Tasikmalaya, Selasa (3/2/2025).
Alumni UGM dan satu periode menjabat sebagai anggota DPRD Jabar, Viman selama ini dikenal sebagai aktivis sosial di samping dikenal sebagai pengusaha dengan terjun langsung di bisnis beberapa perusahaan otobus terkenal naungan Mayasari Grup.
Viman sendiri membentuk dan menjabat langsung sebagai Presiden Direktur Primajasa Foundation yang memberikan beasiswa penuh sampai perguruan tinggi bagi anak-anak karyawan PO Primajasa.
Sosok
wali kota Tasikmalaya
terpilih yang muda ini merupakan lulusan sarjana teknik Universitas Telkom Bandung dan Magister Ekonomi Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Ayah Viman ialah Arief Rahman Hakim Mahpud, putra dari pemilik PO Mayasari, Engkud Mahpud, dan ibunya Evi Silviani yang kini terpilih sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi Gerindra periode 2024-2029.
Viman sudah memiliki istri, yakni Dokter Elvira Kammarov Putri, dan tinggal di Kota Tasikmalaya di kawasan perumahan elite milik keluarga besarnya, yaitu Grand Mayasari Estate di Jalan BKR, Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan laporan LHKPN terhitung pada 30 Maret 2024, Viman memiliki total kekayaan sebesar Rp 10,6 miliar.
Kekayaan ini berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 9,1 miliar, kendaraan bermotor Rp 826 juta, serta kas dan surat berharga.
Selain menjabat sebagai politisi Gerindra, Viman juga merupakan petinggi manajemen perusahaan PO Primajasa Grup, anak perusahaan Mayasari Grup.
Sederet Pengalaman Wali Kota Tasikmalaya Terpilih Viman Alfarizi Ramadhan:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/02/2025 10:24
Seluruh Kader Mendukung Keberlanjutan Kepemimpinan Prabowo

GELORA.CO -Ada 3 agenda penting yang digelar Partai Gerindra dalam 3 hari terakhir. Pertama, Rapimnas yang atas persetujuan seluruh unsur peserta Rapimnas dan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum, diubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) pada Kamis, 13 Februari 2025.

Kedua, Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju pada Jumat, 14 Februari 2025. Keduanya diselenggarakan di di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dan ketiga, HUT Partai Gerindra ke-17 yang rencananya akan diselenggarakan pada Sabtu, 15 Februari 2025 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat.

KLB Partai Gerindra pun telah memutuskan 4 poin penting. Pertama, menerima seluruh laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2020-2025.

Kedua, menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra periode 2025-2030. Ketiga, menetapkan Prabowo sebagai formatur tunggal untuk menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan susunan kepengurusan Partai Gerindra.

Dan keempat, KLB memberi mandat kepada Prabowo untuk kembali diusung sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029. Terhadap hal ini, Prabowo menjawab Insya Allah.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan menyatakan, keputusan dalam KLB merupakan kehendak seluruh kader Partai Gerindra yang menginginkan untuk tetap dipimpin oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

Legislator yang biasa disapa Hergun itu menambahkan, Prabowo merupakan sosok pemimpin yang dihormati oleh seluruh kader. Keberadaanya merupakan pemersatu dan penggerak partai. Sehingga, keberlanjutan kepemimpinannya juga diyakini akan menjadikan Partai Gerindra semakin besar serta semakin dicintai rakyat.

“Kehendak menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk periode 2025-2030 disampaikan setelah mendengarkan LPJ DPP Partai Gerindra periode 2020-2025, yang semua catatannya adalah sangat bagus sekali, baik dalam prestasi politik, kepercayaan rakyat, maupun perihal keuangan,” kata Heri Gunawan kepada awak media di Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.

Hergun melanjutkan, kepemimpinan Prabowo telah berhasil mewujudkan kemenangan dalam Pilpres 2024 dan menambah jumlah kader Partai Gerindra di DPR RI.

“Pada Pilpres 2024, Partai Gerindra berhasil mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia yang ke-8 dengan memperoleh suara tertinggi sepanjang sejarah Pilpres, yaitu meraih 96,21 juta suara atau 58,6 persen dari total suara sah nasional,” tutur Hergun.

“Sementara itu, dalam Pemilu Legislatif, Partai Gerindra juga berhasil menambah anggota yang duduk di DPR RI yaitu mencapai 86 orang. Penambahan anggota di DPR akan semakin memperkuat Partai Gerindra untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Hergun menegaskan, mayoritas rakyat Indonesia juga sangat puas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam 100 hari kepemimpinannya.

“Survei Kompas merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80,9 persen. Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo juga tinggi yakni 89,4 persen,” paparnya.

Tingkat kepuasan rakyat yang sangat tinggi, lanjut Hergun, semakin meneguhkan keyakinan seluruh kader Partai Gerindra untuk tetap dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Dalam hal ini, kader Partai Gerindra dan rakyat Indonesia memiliki keinginan yang sama, yaitu sama-sama ingin dipimpin oleh figur yang hebat, merakyat, dan memiliki visi yang besar. Hal itu terdapat dalam diri Pak Prabowo,” tutur Hergun.

Politikus asal Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menambahkan, saatnya memperkuat soliditas untuk menyukseskan program-program kerakyatan Presiden Prabowo.

“Rakyat puas dengan kinerja Presiden Prabowo terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), menaikkan upah pekerja 6,5 persen, menurunkan biaya haji, memberlakukan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, memberi diskon listrik sebesar 50 persen, membatasi impor bahan pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya,” tutur Hergun.

“Tantangan ke depan tentunya tidak ringan. Tidak semua pihak setuju dengan program Pak Prabowo. Misalnya, ada ‘raja kecil’ yang menolak program efisiensi anggaran yang sedang dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu, seluruh kader harus solid dan konsisten mengawal program-program Pak Prabowo agar bisa berjalan dengan sukses,” imbuhnya.

Hergun juga menegaskan, keinginan para kader untuk mencalonkan kembali Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 perlu diikuti dengan semangat berjuang tiada akhir sebagaimana tema HUT Partai Gerindra ke-17.

“Perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo 2024-2029 masih cukup panjang. 100 hari telah dilewati dengan penuh keberhasilan. Hari-hari berikutnya dan tahun-tahun berikutnya, perlu dioptimalkan untuk semakin dekat dengan rakyat,” katanya.

“Seluruh kader partai juga harus konsisten menjadi solusi untuk rakyat, hidup di tengah-tengah rakyat, mendengar aspirasi rakyat, dan membantu rakyat yang membutuhkan. Sehingga, Pak Prabowo dan Partai Gerindra akan semakin dicintai rakyat,” demikian Heri Gunawan.

15/02/2025 06:22
Menkeu: Efisiensi Anggaran Pemerintah bakal Jadi Budaya Baru

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran yang telah dijalankan pada 2025. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025.

Efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemangkasan anggaran yang saat ini dilakukan pemerintah untuk menciptakan budaya baru di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L).

“Kami juga menyetujui bahwa dari efisiensi-efisiensi kementerian lembaga di 2025, akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L. Sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” katanya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, dikutip Jumat (14/2).

Menurut dia, efisiensi anggaran itu selain menjadikan budaya baru juga sebagai penekanan pada pelaksanaan tugas secara efisien, cepat, dan baik.

Sri Mulyani berpendapat, efisiensi anggaran itu bertujuan untuk mempertajam Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami juga menyetujui bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, out come, dan target, kami juga akan fokus kepada hal itu,” ucapnya.

Ia pun memastikan target kerja yang ada tetap berjalan tanpa ada efisiensi program, dan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

“Pelayanan publik tidak dikorbankan, dan tentu berbagai target-target tidak akan kami lakukan pengurangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wijanto berujar, kebijakan efisiensi anggaran perlu dilanjutkan di 2026 agar alokasi dana negara dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Efisiensi tetap harus dilakukan. Bagaimanapun juga kita harus memberikan suatu efisiensi. Karena dengan efisiensi itu program-program uang yang ada di efisiensi itu bisa untuk kepentingan rakyat. Ini kan langsung kepada rakyat,” tuturnya, saat ditemui usai rapat.

Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memerintah penghematan anggaran belanja hingga Rp 306,70 triliun. Dari jumlah itu, penghematan anggaran K/L di antaranya mencapai Rp 256,1 triliun.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto membahas efisiensi dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2).

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, yang turut hadir di pertemuan tersebut.

“Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu,” tukasnya.
Menurut dia, seluruh menteri di Kabinet Merah Putih sepakat tentang efisiensi anggaran tersebut. “Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu,” bebernya.

Supratman menyatakan, mereka juga membahas bagaimana Indonesia bisa bersatu demi kemakmuran.

“Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa,” jelasnya. (Tribunnews/Nitis Hawaroh/Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

14/02/2025 22:37
Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Bonceng Tiga Usai Silaturahmi KIM

Bisnis.com, HAMBALANG – Pasangan suami istri yang juga anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, terlihat menaiki sepeda motor dengan bonceng bertiga saat turun dari kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, usai menghadiri acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Dalam perjalanan menuju area parkir kendaraan, Dhani duduk di tengah sementara Mulan duduk di jok paling belakang. Sementara itu, pengendara motor matic yang mengemudikan motor tersebut berada di depan mereka.

Keduanya tidak memberikan komentar banyak mengenai hasil pertemuan, dan motor yang mereka tumpangi pun terus melaju menuju ke bawah.

Acara silaturahmi KIM Plus yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan selesai sekitar pukul 16.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kader, menteri, serta kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

Meski tidak banyak bicara tentang hasil pertemuan, kehadiran pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela dengan cara yang cukup unik, menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut.

Ahmad Dhani hanya memastikan bahwa pemerintah memang berfokus untuk efisiensi anggaran.

“Pokoknya puasa dulu selama 3 tahun. Puasa menghambur-hamburkan uang,” pungkas Ahmad Dhani.

14/02/2025 18:29