TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyikapi rencana penutupan pabrik oleh PT Sanken Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas kejadian tersebut.
” Kementerian Industri dan Investasi harus meninjau dan mengevaluasi cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik? Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di Masyarakat? Ataukah kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misalnya karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif,” kata Bambang Haryo di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Ia menekankan jika merujuk pada alasan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semikonduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari PT Sanken ini tidak bisa diakomodir di Indonesia.
“Apakah perizinannya yang sulit untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Ataukah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Ataukah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” ujarnya.
Ia pun mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya.
Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia.
Ditambah Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah
Bambang Haryo mengingatkan sinyal penurunan kinerja industri ini sudah dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo dan diperparah dengan kejadian COVID 19.
Oleh karena itu, pemerintahan saat ini harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya.
Ia menegaskan kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, ESDM hingga Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha industri di Indonesia.
“Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga usaha industri yang ada bisa bertahan, dan malah industri baru berdatangan dari berbagai negara di dunia,” kata Bambang Haryo lebih lanjut.
Karena posisi Indonesia sangat strategis di tengah tengah antara Asia Timur dan Australia serta Eropa, dan bahkan menjadi jalur lewatnya sebagian besar transportasi laut di dunia.
Maka sangat bisa diminati oleh usaha industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena logistik hasil industri bisa dikirimkan dengan mudah dan murah dengan transportasi laut karena jaraknya sangat dekat dengan areal pemasaran.
Ini adalah peluang Indonesia untuk membuka selebar lebarnya usaha usaha industri di dunia untuk berinvestasi di negara kita. Apalagi Indonesia adalah juga merupakan tempat pemasaran yang besar karena penduduknya sangat banyak.
“Kita tidak bisa hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Tetapi kita harus pikirkan iklim usaha industri dan kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap hasil industrinya,” imbuhnya.
Kemampuan daya beli masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan ongkos ongkos biaya hidup yang lebih murah, misalnya pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang bila perlu gratis, serta harga energi yang saat ini sangat membebani masyarakat.
Harus dievaluasi secara total agar masyarakat mempunyai daya beli untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur.
“Terkait konflik PT Sanken Indonesia dengan karyawan yang akan di PHK sebanyak 400 pekerja, karena akan menghentikan operasi dan menutup usahanya di Indonesia pada bulan Juni 2025, itikad baik PT Sanken dengan menginformasikan kepada pekerja satu tahun sebelumnya dan menjanjikan pesangon sebesar 2.6 X gaji, yang disesuaikan dengan program pensiun dini,” katanya.
“Dan bahkan PT Sanken juga memberikan pelatihan untuk Wiraswasta baru bagi karyawannya, itikad ini cukup baik,” katanya.
Walaupun Bambang Haryo mengatakan keinginan dari serikat pekerja untuk dinaikkan 10 kali lipat gaji.
“Konflik tersebut seharusnya Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian segera memediasi agar terjadi win win solution yang bisa dirasakan oleh pekerja dan pengusaha,” kata dia.
Karena bila tidak, Bambang Haryo mengatakan dimediasi dengan campur tangan Pemerintah akan menjadi citra buruk bagi iklim usaha industri di Indonesia di mata Internasional.
“Dan bahkan pengusaha pengusaha industri yang mempunyai itikad baik akan berlaku curang dengan memilih jalur seakan akan mempailitkan usahanya. Sehingga pengusaha industri tersebut tidak perlu memberikan pesangon. Dan ini harus dihindari agar pekerja bisa terlindungi dari hal hal yang merugikan para pekerja industri di Indonesia,” ujarnya.
