Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Pastikan Pengangkatan CASN Dipercepat, Dasco: Kita Sudah Perjuangkan

    Pastikan Pengangkatan CASN Dipercepat, Dasco: Kita Sudah Perjuangkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akan dipercepat. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah setelah melalui serangkaian pertemuan intensif.

    “Kita sudah perjuangkan dan dipercepat,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

    Sebelumnya, Dasco bersama sejumlah anggota DPR telah melakukan dialog intensif dengan pihak pemerintah. Hasilnya, pemerintah akhirnya mengumumkan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK pada Senin (17/3/2025).

    “Saya sudah dapat konfirmasi pada hari ini pukul 13.00 atau 14.00 WIB, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian PANRB, mensesneg, dan kepala BKN akan mengumumkan kepada media terkait percepatan pengangkatan CASN,” kata Dasco di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sebelum ada kesepakatan, pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian PANRB sempat menetapkan pengangkatan CPNS dilakukan serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, Dasco meminta agar pendataan dan simulasi dipercepat sehingga proses pengangkatan dapat dimajukan.

    “Alhamdulillah, waktu itu pemerintah menyampaikan akan mengusahakan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan serentak pada 2025. Terkait bulan pastinya, pemerintah yang akan menentukan,” jelas Dasco yang juga merupakan politisi Fraksi Partai Gerindra.

    Dalam konferensi pers resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian PANRB, pemerintah menyatakan pengangkatan CPNS formasi 2024 ditargetkan selesai paling lambat pada Juni 2025, sementara PPPK diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

    Pemerintah juga menegaskan seluruh instansi wajib menerapkan prinsip meritokrasi, khususnya dalam pengangkatan PPPK 2024. Kebijakan afirmatif ini akan menjadi yang terakhir, selanjutnya rekrutmen CASN akan kembali dilakukan melalui mekanisme reguler, yakni seleksi ujian.

    “Pengangkatan (CASN) ini harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis dan simulasi perlu dilakukan agar jadwal percepatan dapat terlaksana sesuai target,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers tersebut.

  • Akademisi: Ekonomi kerakyatan kunci mengatasi deindustrialisasi

    Akademisi: Ekonomi kerakyatan kunci mengatasi deindustrialisasi

    Ekonomi kerakyatan dapat menjadi kunci untuk mengatasi deindustrialisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Akademisi Universitas Djuanda Dr Saepudin Muhtar menjelaskan penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan menjadi kunci dalam mengatasi deindustrialisasi yang terjadi saat ini.

    Dr Saepudin alias Gus Udin dalam sebuah forum diskusi yang membahas tantangan ekonomi nasional, berlangsung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, menyebutkan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi deindustrialisasi, yaitu proses penurunan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional.

    Menurut Dr Saepudin, tren Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2000 hingga 2024 menunjukkan penurunan kontribusi sektor manufaktur.

    Pada tahun 2000, kontribusi industri manufaktur mencapai 27 persen, namun mengalami penurunan bertahap hingga tahun 2020, dengan kontribusinya berada di kisaran 19 persen.

    “Penurunan ini tidak hanya mempengaruhi angka pengangguran yang semakin meningkat, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Dr Saepudin.

    Namun, ada harapan untuk mengatasi deindustrialisasi ini. Dr Saepudin menekankan pentingnya menguatkan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan melalui usaha rakyat dan pemberdayaan potensi lokal sebagai penggerak ekonomi.

    “Ekonomi kerakyatan dapat menjadi kunci untuk mengatasi deindustrialisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia lagi.

    Sedangkan, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Dr Endang S Thohari dalam forum diskusi yang sama, juga menekankan pentingnya fokus pada usaha rakyat sebagai solusi konkret.

    “Sebagai anggota Dewan, saya berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang memberdayakan usaha rakyat,” ujar Dr Endang.

    Dr Endang juga menekankan peran penting perempuan dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha rakyat.

    “Perempuan memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda ekonomi, baik melalui usaha kecil, pengelolaan sumber daya lokal, maupun inovasi yang lahir dari komunitas mereka,” ujarnya lagi.

    Dengan demikian, kata dia, ekonomi kerakyatan dapat menjadi kunci untuk mengatasi deindustrialisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator Gerindra bersama Masyarakat Resmikan Jalan Aspal Sumberbaru Jember, Jawa Timur – Halaman all

    Legislator Gerindra bersama Masyarakat Resmikan Jalan Aspal Sumberbaru Jember, Jawa Timur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian bersama PTPN I Regional 5 dan masyarakat Sumberbaru, Karangbayat, Jember, meresmikan jalan aspal yang telah lama dinantikan. 

    Dimana, jalan yang sebelumnya rusak parah kini bisa diakses oleh masyarakat untuk beraktivitas.

    “Perbaikan jalan ini hasil kolaborasi dan koordinasi bersama dengan PTPN. Alhamdulillah saat ini bisa terwujud,” kata Kawendra, Senin (24/3/2025).

    Diketahui beberapa waktu lalu Kawendra tengah melewati Jalan Sumberbaru dan harus berganti kendaraan karena kondisi jalan yang hancur. 

    Dari situ, dia langsung mencari tahu status jalan tersebut dan menemukan bahwa jalan ini adalah milik PTPN.

    Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PTPN, Abdul Ghani, Kawendra segera berkomunikasi dengan PTPN I untuk melakukan perbaikan jalan.

    “Alhamdulillah, karena hubungan saya baik dengan Dirut PTPN, Abdul Ghani, langsung saya komunikasikan, dan alhamdulillah bisa terwujud. Terima kasih PTPN, semoga ini menjadi amal jariyah kita bersama. Ketika jalan ini dilewati ada yang beribadah, ada yang cari nafkah, itu bagian dari pahala,” ujarnya.

    Dengan adanya jalan yang telah diperbaiki ini, masyarakat kini bisa lebih nyaman dalam beraktivitas. 

    Kawendra juga berharap perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terus berlanjut dengan doa dan dukungan bersama.

    “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, inshaAllah kebaikan itu untuk kita semua,” kata Kawendra.

    Dalam momen itu, Kawendra turun menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo yang selalu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci kemajuan daerah. 

    Dia menegaskan bahwa kepedulian terhadap akses jalan yang layak adalah bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

    “Saya dari sejak kampanye tidak pernah menjanjikan apa-apa, karena kalau tidak saya tepati takut dosa. Makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini, saya tidak janji, tapi saya akan memastikan saya banyak mendengarkan dan memperjuangkan,” terangnya.

  • Program Pulang Basamo: 150 Bus Bawa 7.500 Pemudik Gratis ke Sumbar

    Program Pulang Basamo: 150 Bus Bawa 7.500 Pemudik Gratis ke Sumbar

    Jakarta, Beritasatu.com – Rombongan pemudik program Pulang Basamo gelombang kedua resmi diberangkatkan dari gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (23/3/2025). Sebanyak 150 bus membawa 7.500 pemudik gratis menuju Sumatera Barat (Sumbar).

    “Hari ini diberangkatkan 7.500 pemudik dengan 150 bus. Di gelombang pertama 5.000 pemudik, sekitar 100 bus,” ujar Koordinator Pulang Basamo 2025, Muhammad Reza di gedung DPR.

    Reza mengungkapkan total bus mudik gratis yang digagas anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade untuk tahun 2025 sebanyak 250. Jumlah bus itu meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2023, program Pulang Basamo hanya menyiapkan 70 bus. Sedangkan 2024 bertambah menjadi 200 bus.

    “Alhamdulilah di tahun 2025 ini ada 250 bus yang diberangkatkan oleh panitia Pulang Basamo, itu ekuivalen dengan 12.500 kursi, pemudik,” jelas Reza.

    Reza juga mengatakan 250 bus yang diberangkatkan itu menuju dua kota besar di Sumbar, yakni Padang dan Kota Bukit Tinggi. Dari dua kota itu, para pemudik menyebar ke beberapa kabupaten atau kota yang ada di Sumbar.

    Di sisi lain, Reza mengatakan apabila pendaftaran peserta Pulang Basamo 2025 ini sepenuhnya menggunakan platform online. Dia mengamini kegiatan Pulang Basamo 2025 ini disambut positif oleh warga Sumbar. Bahkan, masyarakat antusias ingin mendaftar program mudik gratis tersebut.

    “Kegiatan Pulang Basamo Nasional mengalami banyak improvement. Begitu besarnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti agenda Program Pulang Basamo ini,” tutur dia.

  • Komisi V Ingatkan Pentingnya Kesiapan Infrastruktur Jelang Mudik Lebaran

    Komisi V Ingatkan Pentingnya Kesiapan Infrastruktur Jelang Mudik Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan transportasi publik demi kelancaran arus mudik lebaran 2025. Dengan prediksi lonjakan pemudik yang mencapai 146 juta orang, Iwan meminta ada mitigasi antisipatif agar masyarakat dapat mudik dengan aman, lancar, dan nyaman.

    “Libur Idulfitri sudah tinggal sebentar lagi. Akhir minggu ini mungkin sebagian masyarakat ada yang sudah mulai mudik. Jadi kementerian/lembaga dan BUMN terkait harus segera memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya,” kata Iwan Aras, pada keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Iwan pun mengapresiasi upaya pemerintah yang memberikan insentif lebaran untuk masyarakat, terutama kebijakan diskon tarif tol dan potongan harga tiket pesawat. “Kebijakan diskon tarif tol dan diskon tiket pesawat merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat. Tentunya kita patut memberikan apresiasi,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

    Selain kebijakan pemberian insentif lebaran, saat ini pemerintah tengah melakukan sejumlah persiapan dalam menghadapi arus mudik lebaran 2025. Salah satunya adalah pengerjaan tol dan jalan nasional lintas utama di mana pemerintah memastikan jalan tol sepanjang 3.020,5 km serta jalan nasional non-tol sepanjang 47.604,34 km sudah dalam keadaan optimal. 

    Dengan hal ini, itu berarti 95,22 persen jalan nasional lintas utama sudah dalam kondisi layak untuk dilewati. Iwan meminta pemerintah dan stakeholder terkait mempercepat pengerjaan infrastruktur jalanan sehingga perjalanan mudik masyarakat akan aman dan nyaman.

    “Pastikan bahwa pengerjaan infrastruktur jalan tol dan jalan-jalan nasional sudah selesai sebelum memasuki masa libur lebaran. Dan karena saat ini juga kita masih berada di akhir musim penghujan, perhatikan infrastruktur drainase baik di jalan tol maupun jalan arteri,” jelas Iwan.

    “Langkah ini diperlukan untuk mencegah kerusakan jalan akibat genangan air yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan bagi pemudik. Dan penting juga bagi BMKG menyiapkan sistem informasi update cuaca yang mudah diakses saat masyarakat melakukan perjalanan mudik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Iwan mengingatkan soal penanganan truk ODOL (Over Dimension Over Load) selama arus mudik Lebaran agar tidak mengganggu perjalanan masyarakat. Ia meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap truk yang melebihi kapasitas.

    “Khususnya di jalur-jalur utama mudik dan jalur penyeberangan kapal, harus ada pembatasan dan penertiban untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas serta menjaga keselamatan para pemudik,” sebut Iwan.

    Pimpinan komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi tersebut juga meminta agar pemerintah memperhatikan titik-titik tempat beristirahat bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Iwan menegaskan, rest area harus dilengkapi dengan fasilitas memadai.

    “Termasuk toilet bersih, stasiun pengisian bahan bakar hingga layanan kesehatan. Kenyamanan dan keamanan masyarakat adalah hal utama yang perlu diperhatikan selama masa mudik lebaran,” tegasnya.

    “Perlu juga ditambah kantong-kantong tempat peristirahatan bagi pemudik, dan pengaturan sistem keluar masuk kendaraan di rest-rest area, khususnya rest area yang kerap sekali padat sehingga tidak terjadi penumpukan,” sambung Iwan.

    Di sisi lain, Iwan menyoroti pentingnya kesiapan moda transportasi umum dan fasilitas penunjangnya untuk bisa mengakomodasi jumlah pemudik yang sangat besar.

    “Moda transportasi perlu diperhatikan guna memastikan kelancaran arus mudik. Moda transportasi seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara harus dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi lonjakan pemudik yang diperkirakan mencapai 146 juta orang,” paparnya.

    Seperti diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang masa libur lebaran 1446 Hijriah/2025 bagi siswa sekolah. Libur lebaran 2025 diperpanjang menjadi 20 hari dengan memajukan jadwal libur sekolah dari yang awalnya dimulai pada 24 Maret menjadi 21 Maret 2025.

    Alasannya, pemerintah ingin memberikan waktu libur panjang bagi siswa sehingga bisa dimanfaatkan untuk lebih lama berkumpul dengan keluarga. Selain itu, masa libur sekolah kurang lebih selama 20 hari juga membuat rentang perjalanan mudik nantinya akan lebih panjang, sehingga diharapkan bisa mengurai kemacetan yang mungkin terjadi.

    “Dengan adanya penambahan waktu liburan anak sekolah ini, saya rasa penting juga diberlakukannya penambahan frekuensi dan kapasitas moda transportasi agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan jadwal perjalanan,” terang Iwan.

    “Misalnya jumlah perjalanan bus dan kereta api semakin diperbanyak, baik armada maupun perpanjangan durasi hari yang memiliki tambahan armada dan waktu perjalanan lebih banyak,” imbuh Legislator Dari Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.

    Iwan juga meminta instansi yang berkepentingan dan pengelola jasa transportasi untuk mengantisipasi lonjakan pemudik akibat mudik lebaran 2025 yang juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Sebab ada kemungkinan besarnya arus pemudik sebelum hari raya.

    “Optimalisasi armada kapal laut dan pesawat udara penting untuk mendukung pergerakan pemudik antarwilayah. Pemerintah juga harus mengawal operator agar tarif tiket perjalanan angkutan massal tetap terjangkau dan tidak mengalami lonjakan yang memberatkan masyarakat,” urai Iwan.

    Iwan pun berharap setiap kementerian/lembaga bisa berkerja dengan efektif sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing demi memastikan kelancaran mudik Lebaran.

    “Keberhasilan mudik yang aman dan lancar akan menjadi tolok ukur efektivitas Pemerintah dalam mengelola mobilitas masyarakat di masa-masa puncak perjalanan seperti Lebaran. Sinergi antar-instansi harus berjalan optimal,” tambahnya.

    Iwan menyatakan Komisi V DPR akan terus mengawal persiapan arus mudik lebaran 2025, dengan memastikan kementerian/lembaga mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mempersiapkan infrastruktur dan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    “Harapannya, masyarakat dapat ‘Mudik Aman Sampai Tujuan’ dan berkumpul dengan keluarga dan kerabat untuk merayakan hari kemenangan Idulfitri, sekaligus menikmati liburan dengan nyaman,” tutup Iwan. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Eks Anggota DPRD Palembang jadi Tersangka Penikaman Mantan Istri, Sempat Dipenjara Tahun 2022 – Halaman all

    Eks Anggota DPRD Palembang jadi Tersangka Penikaman Mantan Istri, Sempat Dipenjara Tahun 2022 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi menetapkan eks anggota DPRD Palembang, Sumatra Selatan, Syukri Zen sebagai tersangka kasus penikaman.

    Meski Syukri Zen masih buron, kasusnya telah dinaikkan menjadi penyidikan.

    Kasus penikaman dilakukan Syukri Zen ke mantan istrinya, Patmawati pada Rabu (19/3/2025).

    Nyawa korban dapat diselamatkan dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Jakabaring Palembang.

    “Iya, sudah kita tangani dan ditingkatkan ke penyidikan, serta penetapan tersangka sudah dilakukan,” ungkap Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono, Jumat (21/3/2025).

    Tersangka dan korban sudah bercerai sejak Januari 2024, namun Syukri Zen ingin rujuk.

    Permintaan tersebut ditolak korban sehingga Syukri Zen melakukan penikaman.

    “Ini masalah internal keluarga, dengan motif jengkel karena mantan istrinya diajak rujuk, tetapi tidak mau. Kekecewaan tersebut membuat pelaku berani melukai mantan istrinya,” imbuhnya.

    Tersangka belum mengikhlaskan perceraian dan ingin kembali berumah tangga dengan korban.

    “Mungkin cinta mati pak M Syukri Zen kepada mantan istrinya,” lanjutnya.

    Petugas kepolisian masih memburu tersangka yang langsung melarikan diri usai menikam korban.

    “Ini sudah jelas perkaranya, dan menjadi tanggung jawab penyidik untuk segera melakukan penangkapan terhadap tersangka. Beberapa hal sudah dilakukan,” tukasnya, dikutip dari Sripoku.com.

    Kerabat korban, Zainab, mengatakan kondisi FW perlahan mulai membaik.

    “Benar keadaan FW sudah mulai membaik pasca di rawat di UGD lantaran mengalami luka tusuk yang banyak.”

    “Namun sudah dijahit dokter dan kini korban sudah dirawat di ruangan rawat inap,” tuturnya.

    Pernah Dipenjara

    Sebelumnya, Syukri Zen pernah terlibat kasus penganiayaan terhadap perempuan berinisial T di sebuah SPBU di Palembang pada Agustus 2022 lalu.

    Syukri Zen ditetapkan sebagai tersangka dan divonis tujuh bulan penjara.

    Motif penganiayaan yakni korban tak memberi Syukri Zen jalan saat mengantre BBM.

    Saat kejadian Syukri Zen menjabat sebagai anggota DPRD Palembang dari fraksi Partai Gerindra.

    Pria kelahiran tahun 1956 itu langsung dipecat dari Partai Gerindra.

    Kesaksian Keluarga

    Sementara itu, keluarga korban, FJ, mengatakan pelaku sudah membututi korban yang berkunjung ke rumah kerabat di wilayah Jakabaring.

    “Kakak sepupu saya ini (korban) lagi ke rumah orang tiba-tiba pelaku datang ternyata dia sudah membuntuti,” bebernya.

    Pelaku dan korban telah bercerai di pengadilan agama sejak Januari 2024.

    Namun, pelaku ingin mengajak korban rujuk.

    “Korban merasa tidak nyaman dengan kedatangan dia (pelaku) lalu korban pergi meninggalkan pelaku.”

    “Tapi pas mau masuk mobil, pelaku menahan sembari mengeluarkan pisau dari balik pakaian,” imbuhnya.

    Pelaku langsung melarikan diri meninggalkan korban bersimbah darah.

    “Masih dirawat (korban). Pelaku sudah dicari masih belum ketemu sampai sekarang. Semoga polisi bisa menangkap segera,” tuturnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Breaking News: Tusuk Mantan Istri, Eks Anggota DPRD Palembang Syukri Zen Ditetapkan Tersangka

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunSumsel.com/Rachmad Kurniawan/Andi Wijaya)

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

  • Diikuti 5.000 Pemudik, Dasco Didampingi Andre Lepas 100 Bus Pulang Basamo Gelombang Pertama – Halaman all

    Diikuti 5.000 Pemudik, Dasco Didampingi Andre Lepas 100 Bus Pulang Basamo Gelombang Pertama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melepas 100 bus Pulang Basamo yang akan mengantarkan ribuan warga pulang ke kampung halaman di Sumatera Barat (Sumbar). 

    Mudik gratis ini menjadi agenda rutin yang digagas anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade setiap tahunnya, atau masa mudik Lebaran. 

    “Iya ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR, yaitu Andre Rosiade yang kemudian didukung oleh BUMN untuk mengadakan Pulang Basamo atau mudik bersama gratis,” kata Dasco di lapangan tenis Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

    Dasco mengatakan jika pelepasan 100 bus Pulang Basamo ini merupakan keberangkatan gelombang pertama bagi peserta mudik gratis ke Sumbar. Terdata, ada 5.000 warga Minang yang ikut mudik pada gelombang pertama ini.

    “Hari ini ada 100 bus dengan 5.000 orang yang akan pulang ke kampung atau mudik angkatan pertama,” ujarnya.

    Dasco menjelaskan jika program Pulang Basamo ini sudah dilakukan tiga kali secara berturut-turut. Dia berharap fasilitas mudik gratis bagi masyarakat ini bisa kembali dilaksanakan tahun depan, terpenting kapasitas peserta juga bertambah.

    “Kegiatan ini sudah tiga kali dilakukan berturut-turut, dan kita harapkan setiap tahun akan ada dan mungkin kapasitasnya lebih bertambah. Kalau sekarang ini baru masyarakat Sumatra Barat,” tuturnya.

    Terakhir, Dasco menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada peserta mudik. Kepala Negara mengimbau para pemudik berhati-hati selama di perjalanan dan menyampaikan salam untuk keluarga di kampung halaman.

    “Pesannya Pak Prabowo Subianto semoga selamat sampai tujuan dan salamkan kepada keluarga,” kata Dasco.

    Sementara itu, anggota DPR RI dari Frakri Gerindra Andre Rosiade mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2023, dan tahun ini total pemudik

    “Kami sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra daerah Sumatera Barat harus bermanfaat oleh masyarakat. Untuk itu kami adakan tahun 2023 kita bekerja sama dengan ikatan keluarga minang,” kata Andre dalam sambutannya.

    “Tahun 2023 itu 70 bus, 2024 ada 200 bus berarti sekitar 10.000 orang. Nah alhamdulillah Pulang Basamo Nasional 2025 yang gratis ini, kita gelombang pertama hari ini 100 bus, insya Allah memberangkatkan 5.000 orang dan insya Allah 23 Maret nanti 150 bus sekitar 7.500 orang sehingga totalnya tahun ini 12.500,” imbuhnya.

    Dengan semakin banyaknya pemudik yang pulang setiap tahun, kata Andre, menunjukkan bahwa Presiden Prabowo selalu memperhatikan masyarakat Sumatera Barat.

     

  • Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI dan pemerintah diduga tengah melakukan rapat untuk melanjutkan pembahasan terkait Revisi Undang-Undang TNI. Informasi tersebut didapatkan oleh unsur masyarakat sipil.

    Bahkan, rapat tersebut dilakukan di sebuah hotel mewah tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.

    “Menanggapi soal konsinyering panja ya, terkait dengan RUU TNI. Dan itu dilakukan di salah satu bilangan hotel mewah gitu ya,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra dalam pesan yang diterima, Sabtu (15/3/2025).

    Rapat tersebut berlangsung pada Jumat (14/3/2025) dan Sabtu (15/3/2025).

    “Kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu,” kata dia.

    “Dan kemudian memang yang kami dengar juga adalah kenapa kemudian konsinyering dilakukan dengan intensi atau dengan intensitas yang sangat tinggi gitu ya, dan sangat cepat dan terkesan terburu-buru,” kata Dimas.

    Dimas mendapatkan informasi bahwa DPR dan pemerintah memang ingin mengesahkan RUU TNI secepatnya.

    “Mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata dia.

    Hingga berita ini ditulis, sejumlah anggota Komisi I tengah dikonfirmasi terkait rapat di hotel mewah tersebut. Namun, belum ada yang merespons.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Selasa (11/3/2025).

    Dalam rapat perdana ini, pemerintah dan DPR RI menetapkan panitia kerja (Panja) RUU TNI. 

    Dimana, Ketua Komisi I Utut Adianto terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI yang juga disetujui oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili pemerintah.

    “Berdasarkan rapat interen Komisi I, 27 Februari, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri kami disepakati saya Utut Adianto menjadi ketua Panja, apakah ini bapak juga setuju?” kata Utut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    “Sangat setuju pak,” tegas Menha Sjafrie.

    Sementara itu, pimpinan Komisi I lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditetapkan sebagai wakil Ketua Panja RUU TNI.

    “Ya ibu bapak pimpinan terdiri dari lima orang ini kami semua akan menjadi Panja ini sudah menjadi Aturan tata tertib DPR,” kata Utut.

    Anggota Panja RUU TNI ini akan berisi 18 anggota yang terdiri dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.

    Adapun rinciannya 4 anggota dari fraksi PDIP, 3 anggota fraksi Golkar, 3 anggota fraksi Gerindra, 2 anggota fraksi NasDem, 2 anggora fraksi PKB, 2 fraksi PKS, dan 2 orang fraksi PAN.

    Selain menetapkan panja RUU TNI, dalam rapat ini juga pemerintah menyerahkan draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.

    Adapun DIM ini merupakan masukan dari pemerintah atas revisi UU TNI yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut.

    “Ibu bapak, pak menteri juga sudah menyerahkan sejumlah DIM. Apakah ini kita sepakati sebagai rujukan dalam pembahasan? Setuju ya?” tanya Utut.

    “Setuju,” jawab para fraksi di DPR.

  • KPK Panggil 2 Anggota DPR Fraksi Nasdem di Kasus CSR BI

    KPK Panggil 2 Anggota DPR Fraksi Nasdem di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 2 orang anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi corporate social responsibility Bank Indonesia atau CSR BI. 

    Dua orang anggota DPR Fraksi Nasdem yang dipanggil itu adalah Fauzi Amro dan Charles Meikyansah. Keduanya dipanggil oleh penyidik KPK untuk diperiksa hari ini, Kamis (13/3/2025). 

    “Hari ini Kamis (13/3) KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi terkait dengan dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama sebagai berikut: FA dan CM, Anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (13/3/2025). 

    Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Fauzi dan Charles merupakan anggota DPR Komisi XI DPR periode 2019–2024. Komisi tersebut merupakan Komisi Keuangan DPR yang merupakan mitra kerja dari BI. 

    Untuk diketahui, KPK menduga kasus dugaan korupsi pada pelaksaan program CSR BI, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), itu turut melibatkan sejumlah anggota DPR Komisi XI pada periode sebelumnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024 yang telah beberapa kali diperiksa adalah Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, dan Satori dari Fraksi Nasdem. Rumah keduanya juga telah digeledah oleh penyidik KPK. 

    Beberapa pihak terkait dengan Heri dan Satori juga telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah. Misalnya, tenaga ahli mereka di DPR, maupun pihak yayasan diduga penerima manfaat PSBI dari daerah pemilihan (dapil) mereka. 

    Di sisi lain, penyidik KPK juga telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Meski demikian, KPK sampai saat ini diketahui belum menetapkan tersangka. Surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum. 

    Adapun KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.