Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Ke Sawahlunto, Andre Rosiade Siap Fasilitasi Pemda di Sumbar Bertemu Menteri

    Ke Sawahlunto, Andre Rosiade Siap Fasilitasi Pemda di Sumbar Bertemu Menteri

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade siap memfasilitasi pemerintah daerah bertemu dengan para menteri Kabinet Merah Putih. Hal ini demi percepatan pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar).

    “Insyaallah kami akan fasilitasi Pak Wali dan jajaran untuk bertemu berbagai menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Andre Rosiade saat silaturahmi di rumah dinas Wali Kota Sawahlunto, Jumat (25/4/2025).

    Andre Rosiade ke Sawahlunto dalam agenda reses untuk meresmikan pengoperasian tower BTS di dua desa yakni Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi dan Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar.

    Andre juga menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Begitu juga dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebut berkomitmen membangun Sumbar.

    “Jadi kalau Bapak butuh Kementerian A, Kementerian B, insyaallah kami akan fasilitasi. Bukan hanya menteri-menteri yang di bawah Komisi VI, tapi meskipun ada di Komisi VI, Andre Rosiade bisa telepon seluruh menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo. Insyaallah Pak Prabowo komit membangun Sumbar,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Andre menjelaskan, dalam beberapa hari ke depan dirinya akan melakukan beberapa kegiatan di Sumbar. Selain meresmikan dua BTS di Sawahlunto, Andre akan kembali berkunjung ke Sawahlunto untuk melakukan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bersama Kementerian ATR/BPN pada tanggal 4 Mei 2025.

    Andre berharap, kedatangan Menteri PU dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah di Sumbar untuk menyampaikan proposal program pembangunan. “Jadi nanti bupati atau wali kota bisa koordinasi, nanti kita bawa ke Pak Menteri untuk bisa melakukan konsolidasi mengajukan permintaan kepada pak Menteri,” tutur Andre.

    Selain groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik kata Andre, Menteri PU juga bakal melihat langsung kondisi Jalan Air Dingin di Kabupaten Solok dan jalan Lintau-Payakumbuh.

    “Pak Wali tidak usah khawatir, Inpres Jalan Daerah (IJD) insyaallah turun, soal irigasi, sanitasi itu turun anggarannya. Jadi kalau masalah air, irigasi, sanitasi lalu jalan daerah yang rusak, sudah ada penambahan anggaran dari pak Presiden Prabowo untuk berbagai kementerian. Insyaallah kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, siap memfaslitasi dan memperjuangkan,” tutur Andre.

    Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengatakan Pemko Sawahlunto sekarang sedang melakukan beberapa pembangunan infrastruktur seperti jalan, lampu jalan, dan ketersediaan air. Dari tiga kegiatan itu progresnya sudah mencapai 80 persen.

    Riyanda mengaku komit membangun Kota Sawahlunto semakin maju ke depan. “Kami masih adaptasi dalam dua bulan ini, tapi kami sudah komitmen dengan wakil wali kota dan seluruh jajaran Pemko Sawahlunto akan membuat Kota Sawahlunto ini semakin maju nantinya,” ujar Riyanda.

    Bagi Riyanda, kehadiran anggota DPR RI Andre Rosiade ke Sawahlunto adalah hal yang sangat dinantikan. “Kedatangan bapak Andre Rosiade anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini merupakan sesuatu yang istimewa bagi kita. Karena mungkin nanti banyak hal yang ingin kita sampaikan dalam bentuk proposal yang nanti bisa kolaborasikan antara pemda dan pemerintah pusat,” tutur Riyanda.

    (gbr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sudah final dibahas dan segera diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu usai rapat tertutup bersama Komisi XII DPR RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Rabu (23/4/2025).

    Jisman mengungkapkan, dokumen RUPTL 2025-2034 selaras dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060.

    “Segera [terbit]. Targetnya, tanggal berapa sekarang? Ya, segera pokoknya. Yang jelas sudah final ya,” kata Jisman di Kompleks DPR RI.

    Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan, RUPTL 2025-2034 bakal dirilis pada April ini. Menurutnya, saat ini semua pihak masih menunggu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pulang dari dinas luar negeri.

    “Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri itu sudah akan disahkan. Iya bulan ini [disahkan],” katanya. 

    Di satu sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menuturkan, RUPTL 2025-2034 akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku. Artinya, penyesuaian bisa terjadi di tengah jalan.

    “Kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demand-nya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana dari pada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” katanya.

    Bambang juga menuturkan, dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Pasalnya, RUPTL sudah disepakati oleh Komisi XII DPR RI bersama dengan pemerintah dan PLN.

    “Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara dirjen gatrik dengan dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” ucap Bambang.

    Adapun, dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah menetapkan akan ada tambahan pembangkit listrik dengan kapasitas 71 gigawatt (GW) dalam RUPTL 2025-2034. Sebanyak 70% dari tambahan kapasitas itu pun disebut akan berasal dari energi terbarukan (EBT). 

    Dalam rencana itu, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas tenaga surya sebesar 17 GW, termasuk sistem baterai pendukung. Kemudian, terdapat rencana penambahan kapasitas tenaga hidro sebesar 16 GW.

    Khusus panas bumi, alokasinya mencapai 5,2 GW pada RUPTL anyar itu. Panas bumi bakal mengejar kapasitas terpasang sebesar 1,1 GW sampai 2029.

    Sebelumnya, PLN memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas setrum terpasang sebesar 71 GW hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun. 

    Belakangan, Kementerian ESDM memberikan porsi sampai 60% untuk keterlibatan pengembang listrik swasta (IPP) dalam menggarap penambahan pembangkit listrik di RUPTL PLN tersebut. 

    RUPTL 2025-2034 sebelumnya direncanakan terbit pada kuartal pertama tahun ini. Namun, rencana itu molor. Pasalnya, para pemangku kepentingan disebut masih melakukan kajian.

  • Yayasan Bentukan Satori dan Heri Gunawan Terima Dana CSR BI, KPK Dalami Penggunaan Uangnya

    Yayasan Bentukan Satori dan Heri Gunawan Terima Dana CSR BI, KPK Dalami Penggunaan Uangnya

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI). Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan pemeriksaan anggota DPR dari Fraksi NasDem Satori lebih ditekankan pada penggunaan dana CSR.

    “Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025.

    Asep menjelaskan, dana CSR BI disalurkan ke sebuah yayasan. Menurut Asep, yayasan tersebut diajukan langsung oleh Satori dan menjadi penerima dana CSR.

    “Beliau (Satori) salah satu penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh bersangkutan,” tutur Asep.

    KPK mendalami soal penggunaan dana CSR yang diduga tidak sesuai peruntukan. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan rumah, penyediaan ambulans, atau beasiswa, diduga tidak sepenuhnya direalisasikan sesuai laporan.

    “Pada kenyataan yang kita temukan itu. Tidak semuanya 50 (rumah) dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya kemana? Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti, yang baru ketahuan baru seperti itu,” tutur Asep.

    Dimana Dana CSR Disalurkan?

    KPK menyebut adanya dua yayasan berbeda yang diajukan oleh Satori (S) dan anggota DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG). Dana CSR kemudian disalurkan ke yayasan sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif tersebut.

    “Jadi kita hari ini misalkan memanggil Bapak S, kita mendalami CSR yang digunakan oleh Pak S. Artinya digunakan oleh yayasan yang dibentuk oleh Pak S. Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” ujar Asep.

    Menanggapi isu pilih kasih dalam penanganan perkara karena ada dugaan keterlibatan Heri Gunawan selaku legislator dari Partai Gerindra, Asep menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai fakta.

    “Biasalah kalau dugaan-dugaan gitu. Kita concern, jadi masing-masing orang ini kan berbeda. Berbeda antara Pak S dengan Pak HG,” ujarnya.

    KPK Geledah Rumah Heri Gunawan

    Dalam proses penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    KPK masih terus mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ratusan Kader Gerindra Geruduk Polres Banggai

    Ratusan Kader Gerindra Geruduk Polres Banggai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ratusan kader Partai Gerindra Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menggeruduk kantor Polres Banggai pada Selasa (22/4/2025). Mereka menuntut Polres Banggai menegakkan keadilan atas insiden persekusi yang dialami oleh dua kader Gerindra oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

    Aksi unjuk rasa ratusan kader Gerindra ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPC Gerindra Banggai Wardani Murad Husain dan juga dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Banggai dari Fraksi Gerindra.

    “Kami semua kader Gerindra datang di Polres Banggai ini untuk meminta keadilan. Sebagai negara hukum, jika kasus persekusi ini dibiarkan, maka bisa ada persekusi-persekusi lainnya,” kata Wardani dalam orasinya.

    Wardani menyayangkan, tindakan persekusi terhadap anggota DPRD yang dilakukan sangat kecam. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan betapa rentannya masyarakat umum jika tidak ada penegakan hukum.

    “Bagaimana dengan rakyat biasa, anggota DPRD saja mereka persekusi. Ironisnya, persekusi itu terjadi di rumah mereka. Olehnya, kami menuntut keadilan kepada Polres Banggai,” tandas dia.

    Dia pun meminta agar para pelaku persekusi segera ditangkap dan diadili sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

    “Saya melihat video persekusi itu menangis, ini pesta demokrasi. Kenapa kader kami dipersekusi seperti binatang, apa salah mereka, apa salah Pak Suwardi dan Pak Lutpi. Tangkap pelaku persekusi dan hukum seadil-adilnya,” tegas dia.

    Salah satu korban persekusi, Suwardi Agis, yang juga anggota DPRD Banggai, menceritakan secara langsung kronologi peristiwa yang dialaminya.

    “Saya dan Pak Lutpi Samaduri hadir di Toili, bukan semata-mata kepentingan ketua DPC Gerindra Banggai, tetapi kami sebagai kader taat dan patuh atas instruksi DPD, bahkan DPP,” ungkap Suwardi.

    Dia juga menegaskan, bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk usaha memulihkan nama baik partai.

    “Saya sendiri sebagai korban merasa terzalimi, yang mana saya didobrak di kamar mandi dalam keadaan tanpa busana (telanjang),” pungkas dia.

    Menanggapi hal tersebut, Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari, memastikan bahwa kasus ini sedang dalam proses penanganan sesuai prosedur hukum.

    “Apa yang disampaikan, saat ini masih berjalan, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, terlapor dan kami melakukan pemanggilan terduga pelaku (persekusi),” tegas dia.

    Mendapat penjelasan dari kapolres, massa dari kader Gerindra memberikan tenggat waktu selama 2×24 jam kepada Polres Banggai untuk memberikan kejelasan atas kasus tersebut.

  • KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus CSR BI Dalam Waktu Dekat

    KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus CSR BI Dalam Waktu Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bakal segera menetapkan pihak tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility atau CSR Bank Indonesia (BI). 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah telah memulai proses penyidikan kasus tersebut pada 2025 lalu. Namun, berbeda dengan sebagian besar kasus-kasus yang ditangani KPK lainnya, penyidikan kasus CSR BI dimulai tanpa sudah menetapkan tersangka. 

    Kemarin, Senin (21/4/2025), KPK memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori. Politisi yang dulu menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada 2019–2024 telah diperiksa sebanyak tiga kali. 

    Saat ditanya mengenai status hukumnya, KPK tak memberikan respons lebih lanjut. Namun, lembaga itu memastikan tak lama lagi akan menetapkan tersangka pada kasus rasuah tersebut. 

    “Belum [berubah status hukum], sedang [proses]. Nanti sebentar lagi, sebentar lagi,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/4/2025). 

    Asep menyebut seorang saksi bisa berkali-kali diperiksa untuk pendalaman suatu kasus. Dalam hal ini Satori, pria yang kini kembali menjabat sebagai anggota DPR 2024–2029 itu kemarin diperiksa KPK terkait dengan penggunaan dana CSR. 

    Adapun Asep mengungkap, Satori merupakan salah satu penerima dan pengguna dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) melalui yayasan yang dimilikinya. 

    “Jadi, beliau kan salah satu yang penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh bersangkutan. Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil ke sini, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR, terangnya. 

    Sementara itu, Satori bukan satu-satunya anggota DPR yang sudah pernah diperiksa KPK terkait dengan kasus tersebut. Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, yang juga kolega Satori di Komisi XI 2019–2024, sudah pernah diperiksa sebagai saksi. 

    Rumah Satori dan Heri pun telah digeledah penyidik KPK. Selain rumah keduanya, penyidik telah di antaranya menggeledah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo serta kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Asep menjelaskan, peran Heri dan Satori sama yakni sebagai pemilik yayasan yang menerima dan menggunakan dana CSR BI. Yayasan keduanya berbeda satu sama lain, dan berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing politisi tersebut. Ke depan, penyidik KPK bakal menjadwalkan pemeriksaan Heri. 

    “Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” terang perwira tinggi Polri bintang satu itu. 

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep. 

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori irit berbicara usai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), Senin (21/4/2025). 

    Pemeriksaan hari ini bukan pertama kalinya dijalani oleh Satori pada kasus tersebut. Dia telah beberapa kali diperiksa oleh KPK. 

    “Saya datang menghadiri undangan dan tadi pemeriksaannya juga sudah saya jelaskan semua ke penyidik,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). 

    Satori lalu ditanya apabila ada pertanyaan baru yang ditanyakan penyidik kepadanya, mengingat ini bukan pertama kali dia diperiksa dalam kasus CSR BI. Dia mengaku tak ada hal baru yang ditanyakan kepadanya. 

    “Masih, masih [sama, red] enggak ada. Belum ada,” kata pria yang kini menjabat sebagai anggota DPR 2024-2029. 

    Untuk diketahui, Satori diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi XI atau Komisi Keuangan periode 2019-2024.

    Komisi tersebut merupakan mitra kerja dari sejumlah lembaga seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Kolega Satori, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, juga pernah beberapa kali dipanggil dan telah diperiksa KPK juga dalam kasus yang sama.

    Keduanya pada periode lalu menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR. 

    Rumah keduanya pernah digeledah oleh KPK pada 2025 ketik kasus tersebut naik penyidikan. 

    Beberapa lokasi lain yang pernah digeledah, yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo, kantor OJK, dan lain-lain. 

    Adapun, KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan.

    KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara.

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Kasus CSR BI: KPK Kembali Periksa Anggota DPR Fraksi Nasdem Satori

    Kasus CSR BI: KPK Kembali Periksa Anggota DPR Fraksi Nasdem Satori

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Satori kembali diperiksa hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). Sebelumnya, politisi itu sudah beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus CSR BI dalam kapasitasnya sebagai saksi. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama S, Anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (21/4/2025). 

    Satori diketahui merupakan anggota DPR yang sebelumnya menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR. Komisi tersebut di antaranya bermitra dengan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    KPK tengah mendalami peran Satori serta rekannya, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, terkait dengan peran mereka sebagai mantan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. Seperti halnya Satori, Heri juga sudah pernah diperiksa KPK. 

    Rumah kedua politisi tersebut juga sudah pernah digeledah oleh penyidik beberapa waktu lalu. Beberapa lokasi lain yang pernah digeledah yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo, kantor OJK dan lain-lain. 

    Adapun, KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan.

    KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Ketiga Kalinya, Kader Nasdem Satori Diperiksa KPK

    Ketiga Kalinya, Kader Nasdem Satori Diperiksa KPK

    GELORA.CO – Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori untuk ketiga kalinya diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Pantauan RMOL, Satori didampingi beberapa orang tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 21 April 2025 sekitar pukul 08.50 WIB, 

    Selanjutnya pada pukul 09.21 WIB, Satori menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

    Dalam perkara ini, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 Nomor 9 RT04 RW07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam, 5 Februari 2025 hingga Kamis dini hari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Selain itu di hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori. Satori juga telah diperiksa KPK pada Selasa 18 Februari 2025.

    Pada Senin 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

  • Hadiri Halal Bihalal Cak Imin, Ahmad Dhani Kenang Pernah Jadi “Caleg Gagal” PKB – Halaman all

    Hadiri Halal Bihalal Cak Imin, Ahmad Dhani Kenang Pernah Jadi “Caleg Gagal” PKB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Komis X, Ahmad Dhani menghadiri acara halal bihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam.

    Ditemui usai acara, Dhani mengenang masa lalunya yang punya hubungan erat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Seperti diketahui, Cak Imin merupakan Ketua Umum partai berlogo Ka’bah itu. 

    “Cak Imin sama saya kan sudah lama lah dari zamannya 98, 99,” ujar Dhani.

    Ia lalu mengungkap pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PKB pada awal reformasi.

    Meski gagal melenggang ke parlemen kala itu, Dhani menyebut dirinya tetap konsisten mendukung PKB selama bertahun-tahun.

    “PKB pertama ada kan saya juga ada. Saya dulu kan caleg PKB tahun 1999, caleg gagal. Tapi ya enggak apa-apa,” katanya.

    “Begitu gagal, tetap di musik sampai 2024 masih dukung PKB, 2009 masih dukung PKB, 2014 dulu PKB,” sambung Dhani.

    Kini, Dhani duduk berhasil duduk Senayan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.

  • Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok, tak hanya mempengaruhi aktivitas industri tapi akan berdampak pada masyarakat, sebagai pengguna produk.

    Ia menyatakan kemacetan itu terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025 lalu, yang terekspose ke dunia industri dan pelayaran terutama internasional, yang menuju manca negara, terbanyak ke Singapura.

    “Ini akibat pembatasan kemarin. Pabrik dan angkutan laut kan menyesuaikan pada kebijakan tersebut. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini, sehingga terjadi peningkatan signifikan. Baik dari pabrik yang secara serentak pengiriman produk dan juga kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainernya di Pelabuhan, hingga mencapai 4.300 Teus. Peningkatan ini dua kali lipat dari hari biasa,” kata Bambang Haryo.

    Ditambah, pabrik-pabrik di Jakarta Raya pun mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera maupun wilayah lainnya di Indonesia. 

    “Peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi oleh regulator. Apalagi ditambah dengan berakhirnya WFA, yang menyebabkan penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok. Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Kedepannya, pihak regulator harus lebih memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini,” ucapnya.

    Bambang Haryo kembali menyampaikan, apa yang kerap kali disuarakan olehnya, terkait penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol, dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan.

    “Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini. Bukan hanya berdasarkan jumlah, tapi juga berdasarkan waktu dan muatan. Dan pengaturan lintas ini harus secara masif diinformasikan kepada publik,” ucapnya lagi.

    Untuk penyebaran informasi ini, ia mendorong Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga publikasi pelat merah seperti Antara, RRI, dan TVRI.

    “Komdigi bisa melakukan blasting informasi melalui SMS. Antara, RRI, dan TVRI menyampaikan informasi juga. Sehingga publik bisa mengetahui lokasi kemacetan dan bisa mengetahui jalur alternatifnya lewat mana. Pihak regulator harus bersinergi untuk memberikan informasi terkini dan alternatif jalur. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak akan terjadi penumpukan di satu lintas,” kata Bambang Haryo. 

    Jika hal ini dilakukan, ia menyatakan tak perlu lagi dilakukan pembatasan, yang berpotensi akan menimbulkan lonjakan pergerakan secara bersamaan di akhir waktu libur. 

    “Kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tapi juga kapasitas angkut. Buntutnya, akan terjadi peningkatan harga produk yang membebani masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan biaya logistik. Pemilik industri dan pelaku logistik akan mengalami beban ganda, sudah mengalami rugi waktu karena kemacetan, terkena juga beban biaya tambahan,” ungkapnya.

    Kejadian kemacetan sektor transportasi logistik ini, lanjutnya, akan semakin memperburuk indeks logistik Indonesia (Logistics Performance Index-LPI), yang saat ini terburuk dibandingkan negara-negara ASEAN. Yaitu, menduduki posisi 63 dengan nilai indeks 3,0 pada laporan tahun 2023.

    “Kejadian ini harus menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait, agar tidak kembali terulang. Saya tekankan sekali lagi, harus ada koordinasi antara Kemenhub dan Kepolisian dengan Komdigi. Jangan sampai, saat Tanjung Priok mengalami peningkatan kapasitas, yang menurut data meningkat sekitar 11 persen per tahun, tidak ada perubahan pengaturan lintas, kemacetan yang terjadi pasti lebih parah,” ungkapnya lagi.

    Ia pun mengingatkan bahwa Tanjung Priok tidak hanya mengakomodir kontainer, tapi juga ada penumpang dan muatan curah, baik cair maupun kering. 

    “Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan untuk membangun akses jalan khusus angkutan barang. Jadi akan terpisah antara kendaraan pribadi dan kendaraan publik massal dengan angkutan barang. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya arus logistik harus lancar,” pungkasnya.

    Tanggapan Pelaku Usaha

    DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengajak seluruh pihak menahan diri agar tidak saling menyalahkan terkait kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis dan Jumat (17-18/4/2025).

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kemacetan terjadi karena peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana ini menjadi sinyal positif bahwa kegiatan ekspor Indonesia tetap menggeliat di tengah situasi tekanan situasi global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika.

    “Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan kedepan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri,” katanya Jumat (18/04/2025).

    Carmelita mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan yang terjadi. 

    Menurutnya, Pelindo sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantor parkir dan pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

    Menurut Carmelita, para pelaku usaha juga memahami, Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan kembali terjadi di masa mendatang.

    Salah satunya dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

    Hanya saja, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pembangunan jalan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

    “Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik kedepan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan.”

    Kemacetan terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok hingga ke jalan sekitar lokasi pelabuhan. Kemacetan ini terjadi ditengarai karena peningkatan aktivitas bongkar muat ekspor.

    Salah satu titik kemacetan terjadi di NPCT 1 yang disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas, dan dipastikan  kegiatan bongkar muat berjalan lancar serta tidak terjadi error sistem di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    Kompensasi

    Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Drajat Sulistyo, mengungkap sejumlah kompensasi yang diberikan imbas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Diketahui, kemacetan parah ini terjadi akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Beberapa kompensasi yang diberikan antara lain adalah penambahan waktu pembatalan Surat Penarikan Peti Kemas (SP2) atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/tila).

    “Kami tidak menarik cost, sehingga akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo,” kata Drajat dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (18/4/2025).

    Kompensasi berikutnya yang diberikan adalah melepas gate saat melakukan tapping dan juga kemudahan bagi sopir truk yang terjebak di jalan arteri.

    Lewat kerja sama dengan Polri, truk-truk yang terjebak di jalan arteri dibantu masuk ke jalan tol dan biayanya dibantu.

    “Teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol itu juga biaya tol kami bantu. Kami bersama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres bantu masukkan ke tol juga,” ujar Drajat.

    Lalu, ada juga kompensasi berupa konsumsi yang diberikan kepada sopir truk yang terjebak macet.

    “Itu sementara yang kami berikan di lapangan,” ucap Drajat.

    Sebelumnya, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, mengungkap kemacetan ini akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Peningkatan arus barang petikemas yang akan melakukan kegiatan receiving delivery petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Adi dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/4/2025).

    Peningkatan aktivitas bongkar muat ini bersamaan dengan selesainya masa arus mudik lebaran dan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Adi memastikan tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem, baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    “Kegiatan bongkar muat kapal berjalan lancar tanpa ada kendala,” ujar Adi.

    Terminal NPCT 1 menjadi satu dari sekian titik kemacetan.

    Hal itu dikarenakan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas.

    Berdasarkan data Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, ada peningkatan hampir 100 persen jumlah truck yang masuk kedalam terminal.

    Biasanya, jumlah rata–rata truk yang masuk kurang dari 2.500.

    Namun, pada Kamis ini, jumlahnya mencapai di atas 4.000 truk yang menuju NPCT 1.

    “Sistem operasi yang ada di terminal dan di Common Area pintu masuk menuju NPCT 1 dipastikan normal tanpa kendala,” ucap Adi.

    Ia pun menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, mitra, dan stakeholder yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Selain itu, ada juga yang mengejar sebelum libur bersama jatuh pada Jumat (18/4/2025) hingga Minggu (20/4/2025).

    “Kami terus berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi peningkatan volume logistik,” kata Adi.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.