Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Kemensos Bakal Pugar Makam Mohammad Yamin di Sawahlunto

    Kemensos Bakal Pugar Makam Mohammad Yamin di Sawahlunto

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra RI, Andre Rosiade, menyebut Kementerian Sosial (Kemensos) akan memugar makam pahlawan nasional Mohammad Yamin di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Anggaran yang akan dikucurkan sekitar Rp 4 miliar.

    Andre mendapat kepastian itu saat bertemu dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada acara Dialog Pilar-Pilar Sosial bersama Gus Mensos di Kota Padang, Selasa (29/5).

    Andre hadir bersama Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA) Kota Sawahlunto untuk menyerahkan proposal pemugaran makam M. Yamin kepada Mensos.

    “Ini proposal pemugaran atau rehab kuburan makamnya pahlawan nasional kita Mohammad Yamin. Insyaallah Pak Menteri Sosial Gus Syaifullah Yusuf akan membantu Pemko Sawahlunto untuk menanggarkan renovasi kembali kuburan M. Yamin. Terima kasih Pak Menteri,” kata Andre Rosiade yang mendampingi Mensos pada acara di Auditorium Gubernuran Sumbar itu, seperti dalam rilis yang diberikan, Kamis (1/5/2025).

    Andre Rosiade mengatakan, Pemkot Sawahlunto sudah lama merencanakan pemugaran makam M. Yamin di Desa Talawi Mudik. Pemugaran penting dilakukan demi pendidikan sejarah kepada generasi muda.

    “Renovasi ini diharapkan dapat mengingatkan generasi muda tentang jasa-jasa Moh. Yamin dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perumusan teks Sumpah Pemuda dan kontribusinya dalam BPUPKI,” katanya.

    “Alhamdulillah, dengan telah diserahkannya proposal itu, kita berharap makam pahlawan nasional yang juga sastrawan dan mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia itu bisa segera direhab. Agar tokoh Sawahlunto ini bisa terus dikenang oleh masyarakat Sawahlunto, Sumbar, dan Indonesia,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Wakil Wali Kota Sawahlunto, Jeffry Hibatullah, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mensos merehab kembali makam pahlawan nasional dari Sawahlunto itu.

    (aik/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR Minta Polda Metro Dalami Kejanggalan Kematian Mahasiswa UKI Kenzha Ezra Walewangko – Halaman all

    DPR Minta Polda Metro Dalami Kejanggalan Kematian Mahasiswa UKI Kenzha Ezra Walewangko – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka berjanji akan mengawal secara serius kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Kenzha Ezra Walewangko. 

    Martin menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara ini yang ditangani Polres Jakarta Timur. 

    Martin mengungkapkan, sejak kasus ini mencuat, dirinya menerima banyak pesan dari masyarakat Sulawesi Utara yang meminta penjelasan dan perkembangan penanganan.

    “Jadi saya mewakili masyarakat Sulawesi Utara tentu berterima kasih kepada pimpinan Komisi III dan juga yang sudah melaksanakan RDPU ini sehingga nantinya kami harapkan bisa menjadi terang benderang permasalahan ini,” kata Martin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR bersama keluarga korban di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Martin menyayangkan pernyataan dini dari pihak Polres Jakarta Timur yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian Kenzha adalah konsumsi minuman keras. 

    Dia menilai, kesimpulan tersebut terlalu dini dan tidak mempertimbangkan keterangan dari sejumlah saksi kunci yang menyatakan hal berbeda.

    KEMATIAN MAHASISWA UKI – Keluarga Kenzha mahasiswa UKI yang tewas mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025) dengan membawa dua saksi baru ke penyidik Ditreskrimum. Pihaknya berharap kasus ini diusut tuntas. (Tribunnews.com/ Reynas Abdila)

    “Kami melihat di sini bahwa ini permasalahan ini adalah permasalahan yang cukup serius karena meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang. Jadi, saya sangat menyesalkan terlalu dini pihak Polres untuk menyatakan bahwa kasus ini karena disebabkan karena minuman keras,” ujar Martin.

    Dia menegaskan, pernyataan Polres Jakarta Timur berbeda dengan temuan yang ia terima. Di mana, banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.

    “Kami melihat ada beberapa kejanggalan tentunya di sini yang perlu didalami harusnya. Jangan sampai ini seperti disampaikan keluarga tadi, dibelokkan faktanya. Meninggal karena minuman keras. Tapi ternyata ada beberapa saksi yang lain, saksi kunci menyatakan hal yang berbeda, pak,” tegasnya.

    Martin menyoroti tiga nama yang disebut berada di lokasi kejadian, yakni Gery, Thomas, dan Delon, namun hingga kini belum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dia meminta agar ketiganya segera diperiksa guna memperjelas duduk perkara.

    “Jadi kami di sini meminta untuk dilakukan pendalaman lagi oleh pihak Polda Metro Jaya karena sudah dilaporkan ke Polda. Tentu, kami berharap Polda melakukan pendalaman lagi, pak,” ucapnya.

    “Jadi saya pasti akan terus mengawal proses ini sampai masalah ini terang benderang dan keluarga yang ditinggal juga mendapat informasi dan jelas, dan mereka bisa tenang juga atas peristiwa ini,” ungkap Martin.

    EH Happy Walewangko, ayah dari Kenzha, membantah keterangan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, mengenai kematian anaknya.

    Happy mengatakan, pada Selasa (4/3/2025) sekitar pukul 16.30 WIB, sejumlah mahasiswa, termasuk Kenzha, berkumpul di area payungan dua kampus UKI dan mengonsumsi minuman beralkohol. 

    Meskipun Kenzha mulai dalam kondisi mabuk, suasana saat itu disebut masih dalam keadaan kondusif.

    “Jam 18.30 WIB keributan mulai terjadi di sekitar area payungan, Kenzha dalam keadaan mabuk mulai berteriak-teriak, memicu perhatian petugas keamanan kampus dan mahasiswa lain,” kata Happy.

    Happy menuturkan, beberapa teman-temannya pun kemudian berupaya membawa Kenzha keluar dari area kampus untuk menghindari keributan.

    “Dan pukul 19.30 WIB ketika hujan mulai reda, mahasiswa lain bernama Thomas, Gery, dan Delon terlihat mendekati Kenzha yang masih berteriak sambil menggoyangkan pagar besi. Gery diduga memukul Kenzha hingga jatuh bersama pagar besi yang roboh bersamaan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa posisi jatuhnya Kenzha berada di atas pagar besi yang ambruk secara lurus, bukan miring.

    Happy membantah dugaan bahwa kepala anaknya membentur baut di dalam got, seperti disebutkan pihak kepolisian.

    “Jadi bersamaan robohnya, Kenzha adanya di atas pagar. Dan pagar jatuhnya bukan miring, itu lurus dan Kenzha di atas.”

    “Jadi tidak ada benturan sampai ada kepala sebelah kanan yang bocor yang dikatakan oleh Kapolres itu pernah kena di baut, baut yang ada di dalam got. Di situ tidak ada baut dan gotnya sebagai informasi tingginya hanya sekitar 40 cm,” ucapnya.

    Kasus kematian Kenzha Ezra Walewangko awalnya ditangani Polres Jakarta Timur. Namun, penyelidikan telah dihentikan karena dinilai tidak ditemukan unsur tindak pidana.

  • Anggota DPR Minta Polda Metro Jaya Dalami Kejanggalan terkait Kematian Mahasiswa UKI  – Halaman all

    Anggota DPR Minta Polda Metro Jaya Dalami Kejanggalan terkait Kematian Mahasiswa UKI  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menyatakan komitmennya untuk mengawal secara serius kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko. 

    Martin menilai, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara ini yang ditangani oleh Polres Jakarta Timur. 

    Martin mengungkapkan, sejak kasus ini mencuat, dirinya menerima banyak pesan dari masyarakat Sulawesi Utara yang meminta penjelasan dan perkembangan penanganan.

    “Jadi saya mewakili masyarakat Sulawesi Utara tentu berterima kasih kepada pimpinan Komisi III dan juga yang sudah melaksanakan RDPU ini sehingga nantinya kami harapkan bisa menjadi terang benderang permasalahan ini,” kata Martin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR bersama keluarga korban di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Martin menyayangkan pernyataan dini dari pihak Polres Jakarta Timur yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian Kenzha adalah konsumsi minuman keras. 

    Dia menilai, kesimpulan tersebut terlalu dini dan tidak mempertimbangkan keterangan dari sejumlah saksi kunci yang menyatakan hal berbeda.

    “Kami melihat di sini bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang cukup serius karena meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang. Jadi, saya sangat menyesalkan terlalu dini pihak Polres untuk menyatakan bahwa kasus ini karena disebabkan karena minuman keras,” ujar Martin.

    Dia menegaskan, pernyataan Polres Jakarta Timur berbeda dengan temuan yang ia terima. Di mana, banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.

    “Kami melihat ada beberapa kejanggalan tentunya di sini yang perlu didalami harusnya. Jangan sampai ini seperti disampaikan keluarga tadi, dibelokkan faktanya. Meninggal karena minuman keras. Tapi ternyata ada beberapa saksi yang lain, saksi kunci menyatakan hal yang berbeda, pak,” tegasnya.

    Martin menyoroti tiga nama yang disebut berada di lokasi kejadian, yakni Gery, Thomas, dan Delon, namun hingga kini belum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. 

    Dia meminta agar ketiganya segera diperiksa guna memperjelas duduk perkara.

    “Jadi kami di sini meminta untuk dilakukan pendalaman lagi oleh pihak Polda Metro Jaya karena sudah dilaporkan ke Polda. Tentu, kami berharap Polda melakukan pendalaman lagi, pak,” ucapnya.

    “Jadi saya pasti akan terus mengawal proses ini sampai masalah ini terang benderang dan keluarga yang ditinggal juga mendapat informasi dan jelas, dan mereka bisa tenang juga atas peristiwa ini,” ungkap Martin.

    EH Happy Walewangko, ayah dari Kenzha, membantah keterangan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, mengenai kematian anaknya.

    Happy mengatakan, pada Selasa (4/3/2025) sekitar pukul 16.30 WIB, sejumlah mahasiswa, termasuk Kenzha, berkumpul di area payungan dua kampus UKI dan mengonsumsi minuman beralkohol. 

    Meskipun Kenzha mulai dalam kondisi mabuk, suasana saat itu disebut masih dalam keadaan kondusif.

    “Jam 18.30 WIB keributan mulai terjadi di sekitar area payungan, Kenzha dalam keadaan mabuk mulai berteriak-teriak, memicu perhatian petugas keamanan kampus dan mahasiswa lain,” kata Happy.

    Happy menuturkan, beberapa teman-temannya pun kemudian berupaya membawa Kenzha keluar dari area kampus untuk menghindari keributan.

    “Dan pukul 19.30 WIB ketika hujan mulai reda, mahasiswa lain bernama Thomas, Gery, dan Delon terlihat mendekati Kenzha yang masih berteriak sambil menggoyangkan pagar besi. Gery diduga memukul Kenzha hingga jatuh bersama pagar besi yang roboh bersamaan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa posisi jatuhnya Kenzha berada di atas pagar besi yang ambruk secara lurus, bukan miring.

    Oleh karena itu, Happy membantah dugaan bahwa kepala anaknya membentur baut di dalam got, seperti disebutkan pihak kepolisian.

    “Jadi bersamaan robohnya, Kenzha adanya di atas pagar. Dan pagar jatuhnya bukan miring, itu lurus dan Kenzha di atas. Jadi tidak ada benturan sampai ada kepala sebelah kanan yang bocor yang dikatakan oleh Kapolres itu pernah kena di baut, baut yang ada di dalam got. Di situ tidak ada baut dan gotnya sebagai informasi tingginya hanya sekitar 40 cm,” ucapnya.

    Diketahui, kasus kematian Kenzha Ezra Walewangko awalnya ditangani oleh Polres Jakarta Timur. 

    Namun, penyelidikan telah dihentikan karena dinilai tidak ditemukan unsur tindak pidana.

     

  • Kasus Kematian Kenzha Mahasiswa UKI, Anggota DPR Nilai Polisi Terlalu Cepat Ambil Kesimpulan

    Kasus Kematian Kenzha Mahasiswa UKI, Anggota DPR Nilai Polisi Terlalu Cepat Ambil Kesimpulan

    Kasus Kematian Kenzha Mahasiswa UKI, Anggota DPR Nilai Polisi Terlalu Cepat Ambil Kesimpulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menyoroti kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko, yang dinilai janggal.
    Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara ini yang perlu ditelusuri lebih dalam lagi.
    Hal tersebut disampaikan Martin dalam rapat antara Komisi III DPR, keluarga Kenzha, dan Kapolres Jakarta Timur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    “Jadi saya mewakili masyarakat Sulawesi Utara tentu berterima kasih kepada pimpinan Komisi III dan juga yang sudah melaksanakan RDPU ini, sehingga nantinya kami harapkan bisa menjadi terang benderang permasalahan ini,” ujar Martin.
    Martin menyayangkan pernyataan dini dari Polres Jakarta Timur yang menyimpulkan penyebab kematian Kenzha adalah konsumsi minuman keras.
    Dia menilai kesimpulan tersebut terlalu cepat dan tidak mempertimbangkan keterangan dari sejumlah saksi kunci yang menyatakan hal berbeda.
    “Kami melihat di sini bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang cukup serius, karena meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang. Jadi, saya sangat menyesalkan terlalu dini pihak Polres untuk menyatakan bahwa kasus ini disebabkan oleh minuman keras,” tuturnya.
    Lalu, kata Martin, pernyataan Polres Jakarta Timur berbeda dengan temuan yang ia terima.
    Sebab, sejumlah saksi memberikan keterangan yang berbeda terkait kematian korban.
    Martin pun berharap polisi bisa mendalami secara tuntas kasus kematian mahasiswa UKI itu agar keluarga korban bisa tenang.
    “Kami melihat ada beberapa kejanggalan yang tentunya perlu didalami. Jangan sampai ini seperti disampaikan keluarga tadi, dibelokkan faktanya. Meninggal karena minuman keras, tetapi ternyata ada beberapa saksi yang lain, saksi kunci, menyatakan hal yang berbeda,” kata Martin.
    “Jadi kami di sini meminta untuk dilakukan pendalaman lagi oleh pihak Polda Metro Jaya karena sudah dilaporkan ke Polda. Tentu, kami berharap Polda melakukan pendalaman lagi,” imbuhnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Kombes Nicolas Ary Lilipaly menjelaskan kronologi tewasnya Kenzha.
    Dia menegaskan, Kenzha bukan tewas karena pengeroyokan.
    Awalnya, kata Nicolas, Kenzha mengonsumsi vodka bersama dua rekannya di kampus HIPMI UKI.
    Setelah itu, Kenzha pindah ke area Payungan Tengah dan melanjutkan minum arak Bali.
    “Pada saat di Payungan Tengah itu, dia jatuh sendiri tanpa disentuh orang lain, jatuh dua kali. Nanti ada hasil CCTV-nya dan hasil keterangan saksi yang ada di TKP,” ujar Nicolas.
    Setelah terjatuh dua kali, Kenzha disebut sudah tidak mampu berjalan sendiri sampai dibantu dua orang saksi menuju pagar kampus.
    Kemudian, Kenzha berdiri sambil memegang dan menggoyangkan pagar sambil berteriak ujaran bernada rasial.
    Akibat guncangan tersebut, pagar besi pun roboh dan korban jatuh ke dalam selokan kering yang terdapat bebatuan di dalamnya.
    “Korbannya di atas, pagarnya di bawah, pagar besinya. Dan di situlah korban mulai luka, kepalanya mulai pecah, dan di situ mulai darah bercucuran,” ucap Nicolas.
    Kemudian, dua orang petugas keamanan berusaha membantu korban dengan membawanya ke IGD RSU UKI menggunakan sepeda motor.
    “Korban pada saat mau naik ke motor sudah tidak sadarkan diri, jadi dibopong. Korban di tengah, ada dua saksi yang membawa korban ke IGD,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Minta Kasus Kematian Mahasiswa UKI Ditelusuri Lebih Dalam

    Legislator Minta Kasus Kematian Mahasiswa UKI Ditelusuri Lebih Dalam

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menyoroti kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko. Martin meminta agar kasus tersebut dapat ditelusuri lebih dalam.

    Hal itu disampaikan Martin dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolres Metro Jakarta Timur Nicolas Ary Lilipaly dan keluarga dari Kenzha di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Martin mengaku menerima banyak pesan dan permintaan penjelasan sejak kasus itu mencuat.

    “Jadi saya mewakili masyarakat Sulawesi Utara tentu berterima kasih kepada pimpinan Komisi III dan juga yang sudah melaksanakan RDPU ini sehingga nantinya kami harapkan bisa menjadi terang benderang permasalahan ini,” kata Martin.

    Martin menilai penyebab kematian Kenzha akibat minuman keras terlalu cepat disimpulkan. Dia pun meminta agar kasus tersebut dapat ditangani dengan serius.

    “Kami melihat ada beberapa kejanggalan tentunya di sini yang perlu didalami harusnya. Jangan sampai ini dibelokkan faktanya. Meninggal karena minuman keras, tapi ternyata ada beberapa saksi yang lain, saksi kunci menyatakan hal yang berbeda pak,” ujarnya.

    Martin meminta agar kepolisian memeriksa saksi yang belum dimintai keterangan. Dia meminta agar saksi segera diperiksa untuk memperjelas duduk perkara.

    (amw/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Komisi III DPR RI Minta Polda Metro Ambil Alih dan Tuntaskan Kasus Kematian Kenzha Ezra Walewangko – Halaman all

    Komisi III DPR RI Minta Polda Metro Ambil Alih dan Tuntaskan Kasus Kematian Kenzha Ezra Walewangko – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi III DPR RI meminta Polda Metro Jaya mengambil alih kasus kematian mahasiswa Fisipol UKI, Kenzha Ezra Walewangko, dari Polres Jakarta Timur (Jaktim). 

    Polda Metro Jaya juga diminta mengusut dugaan pengeroyokan yang menyebabkan Kenzha meninggal di lingkungan kampus hingga tuntas.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati saat membacakan poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum bersama jajaran Polres Jakarta Timur, Polda Metro Jaya, dan keluarga Kenzha.

    Dalam poin itu, Sari menekankan bila Komisi III DPR meminta Polda Metro Jaya mengusut kasus kematian Kenzha dengan profesional. Terpenting, terbuka ke publik dan memberi keadilan bagi korban.

    “Komisi III DPR RI meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas perkara nomor: LP/B/1904/III/2025/SPKT/Polda Metro Jaya terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atas nama Sdr. Kenzha Ezra Walewangko secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” kata Sari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Kesimpulan kedua, Sari menyatakan Komisi III DPR meminta Polda Metro Jaya menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

    Khususnya, dalam memberikan perlindungan terhadap para saksi yang memberika keterangan terkait ihwal pengeroyokan Kenzha.

    “Komisi III DPR RI meminta kepada Polda Metro Jaya bekerja sama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban dan saksi dalam kasus meninggalnya Sdr. Kenzha Ezra Walewangko,” ujar Sari.

    Sementara itu, dalam rapat tersebut juga anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menilai kasus kematian Kenzha merupakan masalah serius yang harus diselesaikan pihak Polda Metro Jaya.

    Legislator dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut) itu bahkan menyesalkan kinerja Kapolres Jakarta Timur (Jaktim) Kombes Nicolas Ary Lilipaly yang tidak profesional dalam mengusut tuntas kasus kematian Kenzha. 

    Apalagi, kata dia, Kapolres Nicolas dengan gegabah menyebut bahwa Kenzha meninggal karena meminum minuman keras.

    “Kami melihat di sini bahwa permasalahan ini cukup serius karena hilangnya nyawa seseorang, saya sangat menyesalkan terlalu dini pihak Polres Jakarta Timur untuk mengatakan bahwa kasus ini karena minuman keras, dengan apa yang kami lihat dan diskusi ada kejanggalan di sini yang perlu didalami, harus diungkap, jangan sampai faktanya dibelokkan, misalnya meninggal karena minuman keras tapi ada beberapa saksi yang lain menyatakan hal yang berbeda,” kata Martin.

    Untuk itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu meminta Polda Metro Jaya segera mengambil alih penanganan kasus kematian Kenzha. Polda Metro Jaya diharap benar-benar profesional menuntaskan kasus tersebut.

    Polda Metro Jaya diingatkan tidak ragu mendalami kesaksian para saksi kunci yang mengungkap ihwal kematian Kenzha. Terutama, dalam mengusut nama Thomas, Gery, dan Delon yang disebut-sebut sebagai pelaku pengeroyokan Kenzha.

    “Kami di sini meminta dilakukan pendalaman lagi oleh Polda Metro Jaya karena sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tentu kami berharap Polda Metro Jaya melakukan pendalaman lagi, karena ini ada 3 saksi yang berada di lokasi tidak ada yang dipanggil Polres Jakarta Timur, yakni Thomas, Gery, Delon, itu 3 nama di bap Polda Metro yang sudah berjalan belum pernah dipanggil,” ujarnya.

    Martin menegaskan bakal mengawal seluruh proses penanganan kasus kematian Kenzha. Dia berharap hasil penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya bisa membuat terang kasus, terpenting memberi rasa keadilan bagi keluarga Kenzha.

    “Dapil saya ini Pak yang meninggal, konstituen saya di Sulut, saya pasti mengawal kasus ini hingga terang benderang, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat informasi yang jelas dan mereka bisa tenang dengan peristiwa ini. Tolong dari pihak Polda Metro Jaya, kami berharap dilakukan pendalaman hingga terang,” pu

  • KPK Periksa Dua Anggota DPR dari NasDem, Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    KPK Periksa Dua Anggota DPR dari NasDem, Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua anggota DPR RI dari fraksi Partai NasDem yakni Fauzi Amro dan Charles Meikyansah, Rabu, 30 April 2025. Dua legislator tersebut akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 30 April 2025.

    Pemeriksaan terhadap kedua legislator ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda sebelumnya yang sedianya berlangsung pada Kamis, 13 Maret 2025. Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang akan dikonfirmasi penyidik kepada dua anggota dewan tersebut.

    Yayasan Bentukan Satori dan Heri Gunawan Terima Dana CSR BI

    KPK terus mendalami dugaan korupsi terkait dana CSR dari BI. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan pemeriksaan anggota DPR dari Fraksi NasDem Satori lebih ditekankan pada penggunaan dana CSR.

    “Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025.

    Asep menjelaskan, dana CSR BI disalurkan ke sebuah yayasan. Menurut Asep, yayasan tersebut diajukan langsung oleh Satori dan menjadi penerima dana CSR.

    “Beliau (Satori) salah satu penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh bersangkutan,” tutur Asep.

    KPK mendalami soal penggunaan dana CSR yang diduga tidak sesuai peruntukan. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan rumah, penyediaan ambulans, atau beasiswa, diduga tidak sepenuhnya direalisasikan sesuai laporan.

    “Pada kenyataan yang kita temukan itu. Tidak semuanya 50 (rumah) dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya kemana? Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti, yang baru ketahuan baru seperti itu,” tutur Asep.

    Di Mana Dana CSR Disalurkan?

    KPK menyebut adanya dua yayasan berbeda yang diajukan oleh Satori (S) dan anggota DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG). Dana CSR kemudian disalurkan ke yayasan sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif tersebut.

    “Jadi kita hari ini misalkan memanggil Bapak S, kita mendalami CSR yang digunakan oleh Pak S. Artinya digunakan oleh yayasan yang dibentuk oleh Pak S. Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” ujar Asep.

    Menanggapi isu pilih kasih dalam penanganan perkara karena ada dugaan keterlibatan Heri Gunawan selaku legislator dari Partai Gerindra, Asep menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai fakta.

    “Biasalah kalau dugaan-dugaan gitu. Kita concern, jadi masing-masing orang ini kan berbeda. Berbeda antara Pak S dengan Pak HG,” ujarnya.

    KPK Geledah Rumah Heri Gunawan

    Dalam proses penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    KPK masih terus mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Profil Prasetyo Hadi, Jubir Prabowo Usai Hasan Nasbi Mundur Nasional

    2 Profil Prasetyo Hadi, Jubir Prabowo Usai Hasan Nasbi Mundur Nasional

    Profil Prasetyo Hadi, Jubir Prabowo Usai Hasan Nasbi Mundur
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (
    Mensesneg
    )
    Prasetyo Hadi
    dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.
    Sebelum Hasan Nasbi menyatakan mundur, Prabowo telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai jubir.
    Namun saat penunjukkan Prasetyo tersebut, Hasan Nasbi masih menduduki posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
    Prasetyo Hadi sendiri merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang diboyong Prabowo ke Kabinet Merah Putih. Bagaimana profil Prasetyo Hadi sebelum ditunjuk menjadi jubir presiden? Berikut profil singkatnya
    Berdasarkan laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.
    Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.
    Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.
    Prasetyo Hadi kemudian dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020. Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.
    Di DPR, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.
    Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Mensesneg.
    Adapun pada Selasa (29/4/2025),
    Hasan Nasbi mundur
    dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fraksi Gerindra DPR ajak publik percaya kekuatan ekonomi Indonesia

    Fraksi Gerindra DPR ajak publik percaya kekuatan ekonomi Indonesia

    Ekonomi Indonesia memerlukan kepercayaan kolektif dari seluruh rakyatnya untuk terus tumbuh dan berkembang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengajak pelaku pasar, dunia usaha, dan masyarakat untuk percaya pada kekuatan ekonomi Indonesia dan menghindari pembentukan opini yang berdasarkan pada informasi parsial dan tidak objektif.

    “Fraksi Gerindra mengajak agar kita semua tetap percaya terhadap fundamental perekonomian nasional yang on the right track, bahkan di tengah ketidakpastian global. Situasi ini justru dapat menjadi momentum strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Budisatrio juga menekankan pentingnya agar masyarakat mengakses data dan informasi yang akurat, objektif, dan menyeluruh sehingga dapat menilai keadaan perekonomian nasional secara komprehensif dan berbasis fakta.

    Ia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus memperkuat perekonomian nasional dengan berbagai kebijakan.

    “Kami menilai kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk terus mendorong reformasi struktural dan meningkatkan kemudahan berinvestasi melalui langkah-langkah seperti deregulasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan industri nasional,” tegasnya.

    Selain itu, Budisatrio juga menyampaikan apresiasi atas capaian positif kinerja investasi nasional pada kuartal pertama 2025 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp465,2 triliun atau 24,4 persen dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.

    Capaian ini meningkat 16 persen secara tahunan (year-on-year) dan memberikan dampak nyata pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 594.104 orang.

    Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menjanjikan dan mampu menjaga tren pertumbuhan ekonominya.

    “Kami di Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga momentum ini,” kata dia

    Selain itu, Budisatrio juga menyoroti rebound positif pasar modal Indonesia dengan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 12 persen sampai hari ini dari titik terendah sebelumnya pascaeskalasi perang dagang Amerika Serikat.

    “Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemulihan pasar modal terbaik di dunia saat ini,” ujarnya.

    Budisatrio menegaskan bahwa langkah reformasi dan penguatan industri harus terus diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi semakin berkelanjutan.

    Dalam keterangannya, dia menekankan pentingnya menjaga optimisme kolektif di tengah ketidakpastian perekonomian global.

    “Optimisme harus terus dijaga dengan tetap waspada dan bekerja keras. Ekonomi Indonesia memerlukan kepercayaan kolektif dari seluruh rakyatnya untuk terus tumbuh dan berkembang,” tutur Budisatrio.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ahmad Dhani Dilaporkan Lagi ke MKD, Gerindra Ungkap Sudah Pernah Ingatkan Hati-hati Bicara – Halaman all

    Ahmad Dhani Dilaporkan Lagi ke MKD, Gerindra Ungkap Sudah Pernah Ingatkan Hati-hati Bicara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa partainya sudah memberikan peringatan kepada anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, terkait pernyataannya yang kontroversial. Muzani menyatakan bahwa Dhani sudah diingatkan untuk berhati-hati, terutama terkait hal-hal yang bisa menyinggung orang lain.

    Pernyataan ini disampaikan Muzani setelah Dhani kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, terkait dugaan penghinaan terhadap marga Pono.

    Muzani menjelaskan bahwa Fraksi Gerindra di DPR memang sudah memberikan arahan kepada anggota-anggotanya untuk berhati-hati dalam mengungkapkan pernyataan, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif yang bisa memicu ketersinggungan.

    “Dari sisi internal fraksi, Mas Dhani memang sudah diingatkan supaya ada beberapa hal, kita semua sudah diingatkan ada beberapa hal yang sensitif,” kata Muzani kepada awak media di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

    Menurut Muzani, ada wilayah-wilayah sensitif yang memang sebaiknya tidak dibahas, karena dapat menimbulkan konflik.

    “Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung. Karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang dan saya kira Mas Dhani memahami itu,” beber dia.

    Dia menambahkan bahwa Ahmad Dhani paham betul pentingnya menjaga perasaan orang lain, terutama dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

    Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani Ke MKD: Isu Penghinaan Marga

    AHMAD DHANI DIPOLISIKAN – Musisi Rayen Pono resmi melaporkan Ahmad Dhani terkait kasus diskriminasi ras dan etnis dan UU ITE di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (23/4/2025). (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah). (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah)

    Sebagai informasi, Ahmad Dhani sebelumnya telah dua kali dilaporkan ke MKD DPR.

    Laporan pertama datang dari Komnas Perempuan terkait pernyataan Dhani yang dianggap menyinggung status janda. Kali ini, Dhani kembali dilaporkan ke MKD oleh musisi Rayen Pono.

    Rayen melaporkan Dhani atas dugaan penghinaan terhadap marga Pono yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah Dhani menyebut nama Rayen sebagai “Rayen Porno” dalam sebuah debat.

    Rayen Pono, yang melaporkan Dhani bersama tim kuasa hukumnya pada Rabu (23/4/2025), menilai bahwa pernyataan Dhani mengandung unsur penghinaan terhadap marga Pono, yang merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat NTT.

    “Ini bukan hanya soal saya pribadi. Penghinaan ini menyangkut banyak orang di NTT, yang juga menggunakan marga Pono. Kami merasa perlu untuk serius menanggapi hal ini,” ujar Rayen di Gedung DPR, Senayan.

    Rayen juga menegaskan bahwa laporan ini terkait dengan tanggung jawab Dhani sebagai wakil rakyat, bukan sekadar sebagai musisi. Sebagai anggota DPR, Dhani seharusnya lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan, terutama yang menyangkut keberagaman budaya Indonesia.

    Rayen berharap, laporan ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota DPR, khususnya dalam hal etika dan tanggung jawab moral. Ia menekankan bahwa anggota DPR, yang mewakili rakyat, harus lebih bijaksana dalam menjaga martabat masyarakat yang diwakilinya.

    “Komisi X DPR yang membidangi seni, budaya, pendidikan, dan olahraga seharusnya paham betul tentang nilai-nilai budaya. Jika Mas Dhani bukan anggota DPR, mungkin ini tidak akan menjadi isu sebesar ini,” kata Rayen.

    Proses Verifikasi Laporan dan Tindak Lanjut

    Setelah berkas laporan diterima oleh MKD, proses verifikasi administrasi akan dilakukan. Rayen mengatakan bahwa dalam waktu 14 hari kerja, akan ada pemanggilan untuk klarifikasi dan audiensi dengan perwakilan dari MKD.

    Dengan adanya laporan ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menghormati keberagaman budaya dan menjaga etika dalam pernyataan publik, terutama bagi para pejabat publik yang memiliki pengaruh besar.

    Untuk update lebih lanjut tentang permasalahan Ahmad Dhani ini dan berita-berita terkini, kunjungi Tribunnews.com dan tetap ikuti kami untuk perkembangan lebih lanjut.