Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Malang (beritajatim.com) – Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun di tingkat daerah, implementasinya justru menuai sorotan tajam. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025-2026, Senin (2/6/2025), hampir seluruh fraksi menyuarakan kritik terhadap lemahnya kinerja Dinas Pertanian dalam menjaga stabilitas pangan.

    Fraksi Partai Gerindra menyoroti penurunan drastis capaian ketersediaan pangan. Jika pada tahun 2023 angka ketersediaan pangan mencapai 100,20 persen, maka tahun 2024 justru anjlok menjadi 37,82 persen. Penurunan ini disebut sebagai alarm serius atas lemahnya sistem penyediaan pangan daerah.

    “Selanjutnya kami berharap ada komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Malang dan dibuktikan dengan melakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kepentingan pertanian, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain yang tidak sesuai, menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai zona khusus yang dilindungi, pembangunan dan perbaikan irigasi, dan jalan usaha tani yang kokoh, serta ketersediaan pupuk yang adil,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Feri Andi Suseko.

    Penurunan ketersediaan pangan ini juga dikaitkan dengan berkurangnya luas panen padi akibat alih fungsi lahan. Tahun 2024 mencatat penurunan seluas 2.899 hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Lahan baku sawah pun menyusut signifikan, dari 44.375 hektare di 2019 menjadi hanya 37.398 hektare dalam usulan tata ruang 2024.

    Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja Dinas Pertanian. Mereka menilai bahwa pengelolaan hasil panen yang tidak terintegrasi dengan sistem pemasaran justru merugikan petani.

    “Hal ini diharapkan adanya keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil produksi, artinya ketika masuk panen raya petani yang harusnya untung malah buntung karena tidak tersedianya pasar untuk menampung produk yang dihasilkan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir.

    Fraksi gabungan PKB, Golkar, PKS, Hanura, dan Demokrat menambahkan bahwa isu swasembada pangan dan ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Mereka menuntut penegakan regulasi larangan pengembangan industri di lahan pertanian produktif serta mendorong pengembangan sektor peternakan dan perikanan.

    “Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh visi – misi Asta Cita yang kedua yaitu ‘Kemandirian Nasional di berbagai sektor’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakawuning Raka,” ujar Fakih Pilihan, Juru Bicara fraksi gabungan tersebut.

    Fraksi Partai NasDem turut menyampaikan pandangan bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan keadilan wilayah. Mereka menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian di daerah pinggiran serta pengembangan potensi lokal.

    “Daerah pinggiran perlu diberi afirmasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui fasilitasi legalitas, pembiayaan, sertifikasi, serta akses pasar digital,” tutur Agung Dwi Susanto.

    Pandangan seluruh fraksi DPRD ini menjadi sinyal keras bagi Pemerintah Kabupaten Malang agar tidak lagi mengesampingkan sektor pertanian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan datang. [yog/ian]

  • Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak

    Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 16:49 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempertanyakan komitmen Gubernur Sumbar dalam menyelesaikan urusan kontruksi karena masih ada proyek yang masih mangkrak. 

    Proyek yang masih mangkrak hingga hari ini mulai dari peninggalan zaman Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, juga di zaman Gubernur Sumbar, Mahyeldi periode 2019-2024.  

    “Fraksi Partai Gerindra meminta bagaimana sikap Gubernur terhadap hal ini,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Mukhlis Yusuf Abit dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rabu (28/5). 

    Mukhlis Yusuf Abit menyampaikan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumbar mendukung penuh program kegiatan dan kebijakan Gubernur yang pro untuk kepentingan Sumbar dan masyarakatnya. 

    “Namun sebaliknya, apabila kebijakan Gubernur berpotensi gaduh dan merugikan masyarakat serta daerah, maka, Fraksi Gerindra akan berada di barisan depan dalam melakukan kritikan sebagai bentuk kontrol yang konstruktif dan solutif,” tegas Mukhlis Yusuf Abit. 

    Fraksi Partai Gerindra juga meminta Gubernur Sumbar mengambil langkah tegas terhadap aktivitas di daerah rawan bencana, seperti di kawasan Lembah Anai. 

    Mukhlis Yusuf Abit menyebutkan, apabila aktivitas tersebut tidak dilarang, berpotensi menjadi musibah, yang dikhawatirkan menimbulkan banyak korban jiwa. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk memperbaiki persoalan pengendalian Tata Ruang di Harau, Danau Singkarak, Kelok 9 dan di Lembah Anai. 

    “Kami ingin rincian rencana dan langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Mukhlis seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (2/6). 

    Khusus untuk Kelok 9, sebut Mukhlis agar menjadi perhatian serius karena masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan. Solusi dan langkah penanganan terhadap keberadaan tiang-tiang yang dibuat oleh pemilik warung, perlu dilakukan dan keselamatan mereka. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Andre Rosiade Serahkan Bantuan Ambulans ke Masjid Al Iman di Padang

    Andre Rosiade Serahkan Bantuan Ambulans ke Masjid Al Iman di Padang

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyerahkan bantuan ambulans ke Masjid Al Iman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumbar, beberapa waktu lalu.

    “Bantuan ambulans ini patut kita syukuri. Ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, partainya pak Prabowo,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Minggu (1/6/2025).

    Hal ini disampaikannya di hadapan jamaah Masjid Al Iman, sebagaimana disampaikan pada Minggu (1/6/2025).

    Andre menegaskan, Partai Gerindra akan terus berupaya membangun Sumbar. Adapun upaya ini salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Pasar Raya Padang yang luluh lantah akibat gempa bumi 2009 silam.

    “Pasar Raya Fase VII hancur sejak 2009. Wali kota sudah berganti, gubernur juga sudah berganti. Yang bangun Partai Gerindra, yang bangun Andre Rosiade, anggarannya 100 miliar lebih,” sebut Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR.

    Selain itu, Andre juga telah merealisasikan sejumlah proyek pembangunan strategis di Sumbar, seperti pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.

    Andre mengatakan juga terus berupaya menyelesaikan permasalah banjir di kawasan Rawang, Mata Air, Kota Padang serta pembangunan Jalan Air Dingin, dan Jalan Lintau-Payakumbuh yang rusak.

    “Kemudian kawasan Rawang, Mata Air sejak tahun 1980 banjir, insya Allah dalam 1-2 tahun ini kita bereskan. Lalu jalan di Air Dingin kita akan bereskan anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebesar Rp296 miliar. Lalu kita juga akan siapkan ratusan miliar untuk pembangunan jalan Lintau-Payakumbuh,” tuturnya.

    “Jadi tolong 2029 jangan lupa, jangan sampai kena janji manis dan omon-omon lagi. Mari kita rasional, objektif, jangan mau terpengaruh hoaks. Pilihlah pemimpin sesuai kinerja dan rekam jejaknya,” imbuh Andre.

    Sementara itu, Ketua Masjid Al Iman Jayadisman mengaku salut dengan Andre yang selama ini bekerja nyata untuk masyarakat Sumbar. Menurutnya, Andre telah merealisasikan banyak aspirasi masyarakat, termasuk memperjuangkan proyek-proyek pembangunan skala besar di Sumbar.

    “Izinkan kami atas nama jamaah Masjid Al Iman dan warga Gunung Pangilun dan sekitarnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Andre Rosiade yang telah memberikan bantuan satu unit ambulans,” katanya.

    “Kinerja bapak Andre Rosiade tidak kita ragukan lagi, jangankan untuk memberi bantuan satu unit ambulans, ini masih masalah kecil. Masalah yang besar saja bisa beliau tangani, seperti pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. Warga Sumbar sudah tau bagaimana lacuik tangan (kinerja-red) bapak Andre Rosiade,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye menyatakan siap memperjuangkan pembangunan di Kelurahan Gunung Pangilun. “Nanti kumpulkan lagi RT/RW-nya, kita akan komunikasi ini apa yang bisa kita bantu untuk pembangunan Gunung Pangilun nanti,” ungkapnya.

    Ia juga mendorong agar ada anggaran pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang yang dialokasikan untuk proyek pembangunan di Kelurahan Gunung Pangilun.

    “Bagaimana kita bersama-sama komitmen dan konsisten bahwa apa yang dikerjakan pak Andre Rosiade terus kita tingkatkan. Kita juga komitmen untuk memasukkan pokir untuk Kelurahan Gunung Pangilun,” pungkasnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    Foto: Hamdani/Radio Elshinta

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 23:45 WIB

    Elshinta.com – Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh secara tegas menyatakan penolakan terhadap Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

    Pernyataan sikap ini disampaikan dalam rapat daring yang digelar Forbes Aceh pada Rabu pagi (28/5/2025), yang diikuti oleh sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. 

    Dalam rapat tersebut, Forbes menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai bentuk respons konkret terhadap keputusan yang dinilai sepihak dan mengabaikan prinsip kedaulatan wilayah Aceh.

    Langkah pertama adalah melakukan survei langsung ke lapangan guna meninjau kondisi faktual empat pulau yang tengah dipersengketakan. Forbes juga akan segera menggelar rapat resmi dengan Gubernur Aceh dalam waktu dekat untuk menyatukan langkah dan strategi bersama Pemerintah Aceh. Selain itu, Forbes Meminta Presiden Prabowo Batalkan SK Mendagri Soal Empat Pulau Yang Diklaim Milik Sumut

    Rapat tersebut dihadiri oleh H. Sudirman (Haji Uma) dari DPD RI serta anggota DPR RI seperti Nasir Djamil, H. Ruslan Daud, Irmawan, Muslem Aiyub, H.T. Ibrahim, Teuku Zulkarnaini (Ampon Bang), dan T. Husni dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sumut, ikut pula Azhari Cage dan Tgk. Ahmada, Darwati Agani, tetap menyatakan dukungan terhadap sikap Forbes. 

    Dukungan serupa juga disampaikan oleh T.A. Khalid, Nazaruddin Dek Gam, Ilham Pangestu, Jamaluddin Idham, Ustadz Ghufran ,Irsan Sosiawan dan Samsul Bahri (Tiong), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani.

    Forbes menyoroti bahwa keputusan Mendagri tersebut tidak kolektif, tidak transparan, dan tidak menciptakan iklim kondusif di daerah. Keputusan diambil tanpa melibatkan Forbes atau meminta masukan dari para wakil rakyat Aceh, padahal keputusan tersebut berdampak langsung terhadap kedaulatan wilayah Aceh dan kepentingan masyarakat di empat pulau yang disengketakan.

    Gubernur Aceh sendiri diketahui telah enam kali menyurati Kemendagri sejak tahun 2018 terkait persoalan status empat pulau tersebut. Namun, dalam proses konsultasi dan pembahasan, hanya unsur pemerintah Aceh yang diundang, tanpa melibatkan Forbes sebagai representasi politik daerah di tingkat pusat.

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat wilayah Aceh diputuskan sepihak tanpa dasar hukum dan keterlibatan wakil rakyat. Ini soal harga diri dan kejelasan batas wilayah yang harus diperjuangkan,” tersebut.

    Forbes menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas melalui jalur hukum, politik, dan diplomasi kelembagaan. “Mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu menjaga kedaulatan wilayah serta mendorong pemerintah pusat agar lebih adil dan terbuka dalam mengambil keputusan yang menyangkut daerah,” pungkas Haji Uma yang bertindak sebagai Juru bicara dalam rapat tersebut.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fraksi Gerindra DPRD Jombang Apresiasi Keberhasilan Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wabup

    Fraksi Gerindra DPRD Jombang Apresiasi Keberhasilan Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wabup

    Jombang (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Jombang menyampaikan apresiasi tinggi terhadap capaian program 100 hari kerja Bupati H. Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid yang dinilai telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Pujian tersebut disampaikan dalam Pandangan Akhir Fraksi Gerindra terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Rabu (28/5/2025).

    Anggota Fraksi Gerindra, Machin, menyebut bahwa keberhasilan program 100 hari menjadi bukti nyata komitmen pimpinan daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan dengan cepat serta efektif.

    “Tercapainya program 100 hari yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, menunjukkan komitmen Abah Bupati dan Gus Wabub dalam melayani dan menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Jombang,” ujarnya.

    Pencapaian tersebut, lanjut Fraksi Gerindra, menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi-misi pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan. Fraksi pun menyampaikan harapan agar program-program prioritas yang telah dirintis dapat dilanjutkan secara konsisten dan berkesinambungan.

    Lebih jauh, Machin menyatakan bahwa Fraksi Gerindra akan terus berperan aktif sebagai bagian dari pemerintahan, sekaligus menjalankan fungsi kontrol yang melekat pada lembaga legislatif.
    “Kami siap mendukung, tapi juga akan tetap kritis demi kepentingan masyarakat Jombang,” tambahnya.

    Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal positif atas terbangunnya hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif di Jombang. Sinergi ini diharapkan menjadi modal kuat dalam menciptakan pemerintahan yang berakhlak, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

    Dalam rapat paripurna itu, turut dibahas pula penyampaian jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD serta pengambilan sikap terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Perda. [suf]

  • Wali Kota Salatiga minta aaaf atas ketidaknyamanan terkait hak interpelasi 

    Wali Kota Salatiga minta aaaf atas ketidaknyamanan terkait hak interpelasi 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Wali Kota Salatiga minta aaaf atas ketidaknyamanan terkait hak interpelasi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 16:06 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah Robby Hernawan menyampaikan jawaban atas pengajuan hak interpelasi yang digulirkan oleh DPRD Kota Salatiga. Dalam Rapat Paripurna Hak Interpelasi yang digelar DPRD Kota Salatiga, Senin (26/5/2025) itu Wali Kota Salatiga menjawab empat materi hak interpelasi yaitu, masalah pemindahan pedagang Pasar Pagi Salatiga ke Pasar Rejosari, soal laporan efisiensi pengurangan tenaga harian lepas (THL), pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan kerahasiaan Perda nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tentang sampah. 

    Atas jawaban hak interpelasi yang disampaikan Wali Kota Salatiga itu empat dari lima Fraksi DPRD Kota Salatiga menolak. 

    Wali Kota Salatiga Robby Hernawan selanjutnya menegaskan, pihaknya menerima dalam rapat paripurna kemudian DPRD Kota Salatiga memutuskan pengajuan hak angket. 

    “Saya juga meminta maaf atas ketidaknyamanan selama ini kepada masyarakat Salatiga khususnya kepada  DPRD Kota Salatiga terkait sejumlah wacana kebijakan. kedepan saya juga mengajak ada komunikasi yang yang harmonis antara  Pemkot Salatiga dan DPRD Kota Salatiga dan bahu-membahu membangun Kota Salatiga,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (27/5). 

    Sementara itu Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit sesuai rapat paripurna mengatakan, dalam Rapat Paripurna Hak Interpelasi DPRD Kota Salatiga ini 4 fraksi menolak jawaban dari Wali Kota Salatiga Robby Hernawan dan 1 fraksi menerima. 

    “Empat fraksi yang menolak jawaban wali kota  mengusulkan hak angket. Satu fraksi yang menerima jawaban dari wali kota  adalah Fraksi Gerindra, sedangkan empat fraksi yang menolak adalah Fraksi  PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Keempat fraksi selanjutnya akan mengusulkan hak angke,” jelas Dance.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono Setuju Larangan Merokok di Tempat Karaoke hingga Kafe Megapolitan 27 Mei 2025

    Pramono Setuju Larangan Merokok di Tempat Karaoke hingga Kafe Megapolitan 27 Mei 2025

    Pramono Setuju Larangan Merokok di Tempat Karaoke hingga Kafe
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta
    , Pramono Anung, menyatakan sepakat dengan usulan
    Fraksi Partai Gerindra
    yang mendorong penambahan tempat hiburan malam ke dalam cakupan
    Kawasan Tanpa Rokok
    (KTR).
    Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jakarta yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kawasan Tanpa Rokok, serta Penyelenggaraan Pendidikan, Selasa (27/5/2025).
    “Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Eksekutif sepakat bahwa tempat karaoke, klub malam, kafe live music masuk ke dalam definisi tempat hiburan dalam tatanan tempat umum di dalam Ranperda Kawasan Tanpa Rokok,” ujar Pramono, Selasa.
    Menurut Pramono, kota-kota global seperti Tokyo, Seoul, dan San Jose, melarang masyarakatnya merokok di tempat hiburan malam seperti bar dan diskotek.
    Tidak hanya itu, ketiga kota itu juga menerapkan denda bagi pelanggar yang merokok dalam jarak kurang dari 10 meter dari orang lain.
    Dalam pandangan umum Fraksi Partai Gerindra mengenai Ranperda KTR, disebutkan bahwa perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok harus diatur secara tegas agar tujuan
    kawasan tanpa rokok
    bisa tercapai. Fraksi Gerindra menyoroti tiga poin kawasan tanpa rokok:
    1. Penegasan Lokasi Kawasan Tanpa Rokok
    Gerindra mengusulkan agar Pasal 4 huruf h dan Pasal 14 dalam Ranperda diperkuat dengan menambahkan tempat hiburan malam sebagai bagian dari tempat umum yang termasuk dalam KTR.
    Menurut mereka, banyak insiden kebakaran di tempat hiburan yang disebabkan oleh puntung rokok.
    Negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa sudah lebih dulu menerapkan aturan serupa.
    2. Fasilitas Khusus Merokok
    Gerindra menekankan pentingnya penyediaan ruang khusus merokok di tempat kerja dan tempat umum, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-VIII/2010.
    Menurut mereka, pengaturan KTR harus proporsional dan adil bagi semua kelompok, baik perokok maupun non-perokok.
    Oleh karena itu, penyusunan regulasi harus tetap menjamin hak konstitusional perokok dengan menyediakan ruang merokok yang layak.
    3. Pengaturan Rokok Elektrik dan Vape
    Tak hanya rokok konvensional, Gerindra juga menyoroti pentingnya regulasi terhadap rokok elektrik dan produk tembakau alternatif.
    Mereka menilai vape tetap mengandung nikotin dan zat adiktif yang bisa berbahaya bagi pengguna maupun orang di sekitarnya.
    Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendesak agar penggunaan rokok elektrik diperlakukan sama seperti rokok biasa dalam konteks KTR, termasuk pelarangan di tempat umum dan keharusan menggunakan ruang merokok khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andre Rosiade terpilih jadi Ketua Umum IKM 2025-2030

    Andre Rosiade terpilih jadi Ketua Umum IKM 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) periode 2025-2030.

    Andre terpilih menjadi ketua umum lewat mekanisme konstitusi dari IKM yaitu melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 IKM yang digelar di Jakarta, Jumat. Sebelum ditetapkan secara aklamasi, mekanisme pemilihan tersebut telah melalui persetujuan dari seluruh peserta munas.

    Selain didapuk jadi Ketum IKM, Andre Rosiade juga menjadi formatur tunggal penyusunan kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030.

    Andre resmi menjadi Ketua perantau Minang se dunia, dia menggantikan Fadli Zon yang kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan .

    “Apakah dapat pemilihan Ketua Umum IKM ini kita lakukan secara aklamasi, secara langsung untuk kemudian menetapkan ketua umum terpilih periode 2025-2030 tanpa melalui mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara?” kata Arteria Dahlan selaku pimpinan sidang Munas ke-1 IKM.

    “Setuju,” jawab para peserta munas.

    Arteria kemudian mengetok palu dan meminta tanggapan dari peserta munas terkait calon tunggal yakni Andre Rosiade yang akan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030.

    “Apakah bapak ibu semua peserta yang hadir sepakat, setuju aklamasi tanpa voting untuk memilih menjadikan Pak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030, sepakat?” tanya Arteria Dahlan lagi.

    “Sepakat,” jawab peserta Munas.

    “Pimpinan sidang menetapkan melalui forum Munas pertama IKM bahwa Bapak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030,” kata Arteria Dahlan yang disambut tepuk tangan peserta Munas.

    Ketua DPP IKM periode 2025-2030 Andre Rosiade mengatakan, ke depan dirinya akan memaksimalkan pembentukan DPW di seluruh Indonesia.

    “Saat ini kita sudah ada 30 DPW, Insya Allah di munas kedua kita akan maksimalkan 3 DPW lagi, kita akan ada di seluruh Indonesia targetnya atau 38 DPW. Lalu sekarang ada 157 DPD, target kita di munas kedua 350 DPD. Kemudian, sekarang ada 165 DPC, minimal kita wujudkan 1.650 DPC,” kata Andre.

    Andre Rosiade bertekad mengajak semua orang Minang di seluruh lembaga pemerintah, termasuk DPR RI dan lainnya untuk bergabung di kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030.

    “Untuk kepengurusan kita akan ajak juga menteri aktif, pimpinan lembaga tinggi negara termasuk anggota DPR RI dari seluruh partai bergabung di kepengurusan periode 2025-2030 ini sesuai tagline kita ‘basamo mako manjadi’,” tutur Andre Rosiade.

    Andre mengatakan proses pengukuhan kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030 rencananya akan dilakukan secara langsung di Istora Senayan dengan menghadirkan ribuan orang Minang.

    “Saya punya mimpi insya Allah paling lambat bulan Desember 2025 kita akan melaksanakan pengukuhan kepengurusan di Istora Senayan. Kita akan akan hadirkan 10 ribu orang Minang, istilahnya ‘urang minang baralek gadang’. Nanti kita lobi Presiden Prabowo untuk bisa mengukuhkan,” terang Andre.

    Ketua Umum DPP IKM periode 2016-2025 Fadli Zon mendukung terpilihnya Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM yang baru.

    Menurut Fadli, kepimpinan dalam suatu organisasi harus berlangsung secara estafet. Seorang pimpinan tidak boleh berlama-lama memimpin dan harus sadar diri kapan harus berhenti.

    “Saya sangat mendukung DPP IKM dipimpin oleh Andre Rosiade karena memang harus ada estafet. Kita ini tidak boleh terlalu lama-lama. Kita tahu kapan harus turun dan harus ada yang melanjutkan. Kita pindah ke perahu yang lain dan meneruskan,” tuturnya.

    Kendati tak lagi menjadi Ketum DPP IKM, Fadli Zon menegaskan dirinya selalu siap mendukung kepengurusan DPP IKM yang baru dan bersama-sama bekerja membawa organisasi ini lebih baik lagi ke depan.

    “Insya Allah saya akan selalu bersama-sama dengan IKM, kalau diberi tanggung jawab mungkin sebagai Pembina atau yang lainnya. Artinya bisa tetap ikut mengawal IKM ke depan ini supaya bisa menjadi organisasi perantau Minang yang selalu bermanfaat. Saya juga memohon maaf selama ini jika ada kata-kata yang salah, perilaku yang salah atau hal-hal yang tidak sesuai keinginan atau mengecewakan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Pucang Banjir, PD Pasar Surya Bergerak Cepat

    Pasar Pucang Banjir, PD Pasar Surya Bergerak Cepat

    Surabaya (beritajatim.com) – Banjir yang terjadi di area Pasar Pucang Surabaya usai hujan deras beberapa hari terakhir memicu keluhan dari pedagang. Banyak yang mengeluhkan air masuk ke dalam area jualan, membuat aktivitas perdagangan lumpuh sementara, terutama di pintu utama dekat Toko Emas Gunung Mas dan area buah-buahan.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Dia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kerja bakti dan pembersihan menyeluruh di saluran air pasar.

    “Saya langsung kerahkan pembersihan atau kerja bakti di selokan-selokan supaya lancar airnya,” kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (15/5/2025).

    Selain itu, PD Pasar Surya juga mulai menyusun langkah jangka menengah dengan melakukan pengecekan dan perbaikan talang air pasar yang sudah tidak optimal dalam mengalirkan air hujan. Talang yang bocor di area teras pasar disebut menjadi salah satu penyebab banjir lokal. “Dan akhir minggu depan sudah mulai menyasar ke perbaikan talang,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengapresiasi gerak cepat PD Pasar Surya menanggapi aduan pedagang. Dia menilai peran aktif perusahaan daerah sangat diperlukan untuk mengintervensi kondisi pasar yang sudah memprihatinkan. “Alhamdulillah respons cepat PD Pasar Surya untuk mengatasi aduan pedagang cukup sat set. Ini patut diapresiasi,” tandas Kahfi.[asg/kun]

  • DPRD Malang Soroti Kesiapan Venue dan Promosi Porprov Jatim IX 2025

    DPRD Malang Soroti Kesiapan Venue dan Promosi Porprov Jatim IX 2025

    Malang (beritajatim.com) – Komisi IV DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX tahun 2025.

    Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, mengungkapkan bahwa kesiapan venue pertandingan yang tersebar di Kabupaten Malang telah mencapai 90 persen. Total ada 31 venue yang disiapkan untuk digunakan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

    “Ada 31 venue yang ada di Kabupaten Malang. Itu nanti akan kita cek kesiapannya di lapangan. Dari 31 venue itu tadi disampaikan sudah 90 persen kesiapannya,” ujar Zia, Kamis (15/5/2025).

    Zia yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa anggaran dan bonus bagi atlet berprestasi telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Ia menekankan pentingnya kemudahan dalam proses pencairan bonus, agar tidak mengganggu konsentrasi atlet.

    “Tadi kita sampaikan untuk Cabor-Cabor jangan disibukkan dengan administrasi, biar mereka bertanding. Siapkan SDM yang mendampingi Cabor untuk urusan administrasi,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti minimnya promosi dan sosialisasi terkait Porprov Jatim IX 2025. Untuk itu, pihaknya mendorong Dispora dan KONI agar menggandeng pihak swasta, termasuk pengelola hotel dan penyedia akomodasi, untuk turut menyemarakkan ajang olahraga ini.

    “Kita berharap kerjasama dengan pihak hotel, agar jingle atau spanduk Porprov itu dipasang, biar Kabupaten Malang itu jadi tuan rumah beneran. Mulai masuk Kabupaten Malang pun harus tahu bahwa ada Porprov,” tegas Zia.

    Sebagai informasi, Porprov Jatim IX 2025 akan digelar pada 28 Juni hingga 5 Juli. Opening ceremony akan berlangsung di Stadion Gajayana Kota Malang, sementara closing ceremony dijadwalkan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang akan menjadi tuan rumah bersama Kota Malang dan Kota Batu. [yog/beq]