Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Kritik Penyegelan Minimarket, DPRD Surabaya: Sudah Bayar Pajak, Kok Masih Harus Bayar Jukir Resmi?

    Kritik Penyegelan Minimarket, DPRD Surabaya: Sudah Bayar Pajak, Kok Masih Harus Bayar Jukir Resmi?

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo mengkritisi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang menyegel sejumlah lahan parkir minimarket karena tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi.

    Dia menilai kebijakan tersebut justru membebani pelaku usaha yang sudah patuh membayar pajak parkir. “Ada pajak parkir yang ditarik dari pelaku usaha, tapi yang harus nyediakan dan menggaji jukirnya juga pelaku usaha. Kalau enggak, tokonya bisa disegel. Ini kan membebani,” ujar Alif, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Alif, pelaku usaha seperti jaringan minimarket Alfamart dan Indomaret telah menjalankan kewajiban pajaknya kepada pemerintah kota Surabaya. Namun kini justru dibebani lagi untuk menggaji jukir resmi, padahal mereka tidak memiliki kendali penuh atas kondisi lapangan yang seringkali dikuasai oleh jukir liar.

    Alif menyebut, pengusaha tidak punya daya untuk melawan praktik jukir liar yang diduga kerap dilindungi oknum tertentu. Dalam kondisi seperti ini, justru pemerintah harus hadir, bukan malah memberikan tekanan lebih besar kepada pelaku usaha.

    “Tidak punya daya untuk melawan preman parkir. Jadi kebijakannya malah membebankan pengusaha. Jangan ditekan pengusahanya, mereka penyumbang PAD,” tegasnya.

    Alif menyatakan bahwa niat Pemkot untuk menertibkan parkir memang baik. Namun cara dan pendekatan yang diambil seharusnya lebih adil dan tidak kontraproduktif.

    “Tujuannya baik, tapi caranya ya ndak gitu lah. Harus ada kejelasan peran dan tanggung jawab. Ini menyangkut tiga hal sekaligus pemerintah kota, pemilik gerai, juru parkir (baik dari ormas atau warga setempat), dan juga masyarakat pengguna parkir,” katanya.

    Dia juga mendorong Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk segera turun ke lapangan untuk memverifikasi titik-titik pelaku usaha tidak hanya minimarket yang telah membayar pajak parkir namun tetap diganggu praktik jukir liar. Alif menyebut ini sebagai langkah penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

    “Dinas terkait harus turun, melakukan cek mana yang bayar pajak parkir tapi masih ada parkir liar. Jangan sampai pengusaha jadi korban kebijakan yang tidak konsisten,” tegas politisi muda dari Fraksi Gerindra itu.

    Komisi C DPRD Surabaya, lanjutnya, akan mengkaji lebih lanjut dasar kebijakan penyegelan tersebut dan mengundang dinas terkait untuk menjelaskan arah regulasi secara komprehensif. “Penataan sistem parkir di Surabaya harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya tegas, tapi juga berpihak dan berkeadilan,” tandas Alif.[asg/kun]

  • Seluruh Fraksi DPRD Tulungagung Sepakati Wacana Parkir Berlangganan

    Seluruh Fraksi DPRD Tulungagung Sepakati Wacana Parkir Berlangganan

    Tulungagung (beritajatim.com) – Rencana Pemkab Tulungagung untuk memberlakukan parkir berlangganan telah disepakati oleh DPRD setempat. Melalui rapat paripurna, mereka menyepakati perubahan Perda nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Parkir berlangganan sendiri telah dihapuskan sejak tahun 2024 lalu.

    Pemkab beralasan membutuhkan tambahan Pemasukan Asli Daerah (PAD) guna melakukan pembangunan infrastruktur. Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna ini menyatakan setuju atas perubahan Perda tersebut.

    Anggota Fraksi Gerindra, Eko Wijianto mengatakan, pihaknya menyetujui penetapan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi perda namun beberapa catatan perlu mendapatkan perhatian.

    Salah satunnya proses pemungutan pajak harus mengedepankan digitalisasi, sehingga efisiensi dan tranparansi PAD bisa lebih terlihat. Pemkab juga diminta menyediakan kanal keluhan dari masyarakat, agar keluhan dari masyarakat tentang implementasi Perda ini bisa segera direspon.

    “Kami juga mendorong standarisasi pelayanan petugas Parkir, petugas parkir perlu mendapatkan pembekalan sehingga bisa lebih baik dan sopan dalam bertugas, kemudian lokasi parkir berlangganan yang masuk dalam data Pemkab harus dibenahi dan dipertegas sehingga ada Marka dan ditata dengan profesional,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).

    Sementara itu Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan parkir berlangganan ini tidak bersifat wajib. Namun pihaknya memohon kepada seluruh pemilik kendaraan untuk ikut serta program tersebut. Hal ini dikarenakan pemasukan dari parkir berlangganan ini akan digunakan untuk pembangunan Tulungagung.

    “Untuk parkir secara aturan tidak wajib tapi saya minta dengan hormat saya mengetuk pemilik kendaraan untuk nantinya pembangunan Tulungagung,” tuturnya.

    Sesuai Perda tersebut, besaran tarif parkir berlangganan untuk sepeda motor sebesar Rp 20 ribu, mobil Rp 40 ribu dan kendaraan roda 6 sebesar Rp 60 ribu per tahunnya. Dengan skema ini proyeksi kenaikan PAD diprediksi mencapai Rp 16- Rp 20 milyar per tahun.

    “Juru parkir akan kita kumpulkan agar mendapatkan hak haknya dan edukasi agar tidak ada crowded dilapangan serta rompi dikasih baru,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Anggota Komisi III DPR dukung langkah Polri wujudkan kedaulatan pangan nasional

    Anggota Komisi III DPR dukung langkah Polri wujudkan kedaulatan pangan nasional

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Anggota Komisi III DPR dukung langkah Polri wujudkan kedaulatan pangan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Juni 2025 – 18:15 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka mendukung langkah konkret Polri dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional. 

    Martin menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran turut aktif berkontribusi dalam agenda strategis nasional.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang ikut hadir dan aktif mengambil peran nyata dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Ini menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa,” ujar Martin, Sabtu (7/6/2025).

    Ia mengungkit kehadiran Kapolri mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam momentum panen raya jagung kuartal II di Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), belum lama ini. Menurutnya, hal itu menjadi bukti komitmen Polri dalam menjalankan peran sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional.

    “Ketika institusi kepolisian hadir di tengah-tengah petani, membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, itu bukan hal kecil. Itu transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Senin (9/6). 

    Martin menyebut langkah ini tidak hanya realistis, melainkan juga menggambarkan kemampuan institusi Polri dalam merespons persoalan riil yang dihadapi masyarakat. 

    “Ketahanan pangan adalah fondasi bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Ketika Polri berkontribusi di sektor ini, itu memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan bangsa, bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari aspek ekonomi rakyat,” tuturnya.

    Martin juga menyinggung bahwa Polri tercatat telah memberdayakan lebih dari 136.000 kelompok tani untuk mengelola lahan-lahan tersebut. Pada kuartal I 2025, panen jagung mencapai 118.975 ton dari 16.656 hektare lahan. 

    Sementara pada kuartal II, hasil panen meningkat signifikan, yaitu antara 1,78 hingga 2,54 juta ton. Martin menilai capaian ini bukan hanya soal angka, melainkan menunjukkan pola kerja lintas sektoral yang harus terus diperkuat ke depan.

    “Ini kerja konkret, bukan simbolik. Ini bentuk bahwa negara hadir, dan Polri menjadi bagian penting dari kehadiran itu,” ucapnya.

    Dalam mendukung produktivitas petani, Polri juga telah menyalurkan bantuan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 50 alat pemipil jagung, 100 alat penguji kadar air, dan 100 alat pengering berkapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di lima wilayah Polda, yakni Kalbar, Jatim, Sulsel, NTB, dan Bengkulu. 

    Menurut Martin, sinergi antara Polri dan sektor pertanian patut diapresiasi dan terus diperluas ke daerah-daerah lainnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia.

    “Program ini sangat baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Saya berharap sinergi seperti ini bisa terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak demi memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam kegiatan panen raya di Bengkayang, Kalbar, Kapolri menyampaikan komitmen Polri dalam mendukung program kedaulatan pangan. Ia menyebut Polri menargetkan penanaman jagung di lahan seluas 1 juta hektare selama tahun 2025.

    “Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, di tengah padatnya tugas kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk menyapa langsung para petani sekaligus memberikan semangat bagi kita semua untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia,” kata Kapolri.

    Ia menambahkan, saat ini terdapat 445.600 hektare lahan siap tanam serta 922.700 hektare lahan perhutanan sosial yang sedang dalam tahap verifikasi. Apabila seluruh lahan tersebut dapat dimanfaatkan, target 1 juta hektare bisa dilampaui.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPRD Malang Libatkan Penegak Hukum Telisik Dugaan Pelanggaran Perizinan Santerra Pujon

    DPRD Malang Libatkan Penegak Hukum Telisik Dugaan Pelanggaran Perizinan Santerra Pujon

    Malang (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang akan melibatkan aparat penegak hukum guna menelusuri potensi pelanggaran hukum dalam perkara alih fungsi lahan dan perizinan yang melibatkan Florawisata Santerra de Laponte, destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Pujon.

    Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai saran dari masyarakat dan sejumlah elemen penting lainnya. DPRD menilai, banyak kejanggalan yang harus diklarifikasi secara hukum.

    “Dari dokumen yang kami miliki, Santerra itu berdiri 2019, baru izin PKKPR Februari 2024, IMB tidak sesuai peruntukan, tidak punya NPWP, tidak punya izin alih fungsi lahan pertanian, membangun di atas jalur irigasi, sumur bor yang tidak berizin, PT tidak terdaftar di Dirjen AHU, dan yang paling parah tidak punya Amdal Lalin sampai menyebabkan kemacetan yang sempat viral itu,” ujar Zulham Akhmad Mubarrok, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Minggu (8/6/2025).

    Menurut Zulham, langkah pengawasan DPRD seharusnya didukung oleh semua pihak. Ia menyayangkan manuver pihak Santerra yang justru diduga melakukan perlawanan melalui media sosial.

    “Jangan hanya membentuk narasi negatif. Kalau memang salah ya akui saja salah, kenapa harus melawan dengan mengerahkan buzzer dan netizen bayaran. sudah salah kok melawan upaya penegakan hukum,” katanya.

    Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini bahkan mencurigai adanya keterlibatan oknum Pemkab Malang atau pejabat lain yang menjadi ‘beking’ Santerra, sehingga pelanggaran terus berlangsung tanpa penindakan berarti.

    “Kami cek nama PT Citra Pesona Alam Raya juga tidak ada di website AHU. Sudah, intinya kita beri kesempatan untuk buka semua data dan fakta di forum resmi DPRD saja. Kita juga undang penegak hukum agar ada saran masukan terkait ada tidaknya tindak pidana,” tegasnya.

    Zulham pun menanggapi isu yang beredar bahwa upaya DPRD ini digerakkan oleh motif tertentu. Ia mempersilakan siapa pun untuk melaporkan jika memang ada bukti suap yang menyertai proses beroperasinya Santerra.

    Dari perspektif hukum agraria, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Gerindra, Muhammad Ukasyah Ali Murtadlo, menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan tanpa izin adalah pelanggaran serius.

    “Pasal 72 UU ini menyatakan bahwa orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” paparnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Menurut Ukasya, DPRD sebenarnya telah berusaha mencari jalan tengah agar keberadaan Santerra tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa melanggar ketentuan. Namun, ia menyoroti manajemen Santerra yang terkesan menutupi kelalaian hukum dengan memainkan opini publik.

    “Solusi yang paling baik kita akan hadirkan semua pihak terkait dan duduk bareng, karena kalau isu ini dibiarkan terus berkembang maka semua pihak akan dirugikan, jadi saya sarankan manajemen Santerra tidak melakukan manuver-manuver pencitraan yang akan memicu tindakan hukum dan justru merugikan mereka,” pungkasnya. [yog/suf]

  • DPR Minta Evaluasi Total Operasi Tambang di Raja Ampat

    DPR Minta Evaluasi Total Operasi Tambang di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI mengingatkan operasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat harus mengedepankan aspek lingkungan dan sosial.

    Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyatakan, pihaknya mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat.

    Menurutnya, ini menyusul kekhawatiran publik terhadap potensi dampak kerusakan lingkungan di lima pulau kecil yang menjadi lokasi tambang nikel. Adapun lima pulau itu yakni, Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun.

    “Kami mendorong evaluasi menyeluruh mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, serta undang-undang yang berlaku,” ujar Budisatrio melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Dia menjelaskan, meskipun hilirisasi nikel merupakan salah satu industri strategis nasional, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek ekologi dan sosial. Ini terutama di wilayah konservasi seperti Raja Ampat. 

    Budisatrio menuturkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU PWP3K) memang membuka ruang pengecualian untuk kegiatan pertambangan di pulau kecil. Namun, hal itu harus memenuhi syarat ketat, termasuk pengelolaan lingkungan, pelestarian tata air, dan teknologi ramah lingkungan. 

    “Saat ini kami menunggu hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup yang tengah melakukan evaluasi teknis di area pertambangan di lima pulau tersebut,” imbuhnya.

    Budisatrio menegaskan bahwa Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis yang tidak tergantikan. Dia menggarisbawahi bahwa kawasan ini merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang, serta menjadi bagian dari Coral Triangle yang diakui secara global. 

    Selain menjadi pusat biodiversitas, menurut Budisatrio, Raja Ampat juga memiliki potensi luar biasa di sektor ekowisata berbasis masyarakat, penelitian kelautan, dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
     
    “Kami memahami pentingnya hilirisasi nikel sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Namun Raja Ampat juga tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif. Ada nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak. Nilai-nilai ini juga harus kita perjuangkan,” jelasnya.

    Terdapat Lima Izin Usaha Tambang Nikel di Raja Ampat

    Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI dari fraksi Golkar, Bambang Patijaya mengatakan terdapat lima izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat. Dia mengungkapkan bahwa ada lima IUP yang telah diterbitkan sejak beberapa tahun lalu, bahkan ada yang sejak 2017.

    Kendati, dari kelima IUP itu yang telah beroperasi hanya PT GAG Nikel di Pulau Gag. Sementara empat sisanya masih dalam tahap eksplorasi dan belum berproduksi.

    Sebagai tindak lanjut dari berbagai temuan ini, Bambang menekankan pentingnya verifikasi lapangan dan pemeriksaan regulatif terhadap semua IUP yang ada.

    “Silakan verifikasi situasi lapangannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan regulasi atas informasi yang beredar,” kata Bambang.

    Lebih lanjut, Bambang menyampaikan apresiasi atas kesediaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke lokasi guna mengecek kondisi faktual di lapangan.

    “Kami mendengar Pak Menteri akan meninjau langsung ke Raja Ampat. Tentu kami sangat mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk keseriusan dalam menangani isu lingkungan dan tata kelola pertambangan,” katanya.

    Dalam proses pengawasan ini, Komisi XII DPR RI juga merujuk pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    “Kami juga mendapat informasi tim Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah sempat memeriksa ke sana. Nantinya, hasil dari tim Gakkum KLHK tersebut tentu bisa menjadi bahan masukan penting bagi Menteri ESDM dalam mengambil langkah-langkah lanjutan,” pungkas Bambang.


    Izin Operasi PT GAG Nikel Ditangguhkan

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat itu. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    “Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN”, jelas Bahlil dalam konferensi pers Kamis (5/6/2025) lalu.

    Dia mengklaim izin tambang PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat terbit sebelum dirinya menjadi menteri.

    Kendati, pihaknya tetap memastikan bahwa Kementerian ESDM memiliki kewenangan pengawasan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice).

    Adapun aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat itu tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Aktivitas tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat.

    Bahlil menjelaskan pentingnya verifikasi langsung ke lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Dia menyebut, PT GAG Nikel resmi berdiri pada 19 Januari 1998.

    Perusahaan itu merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII Nomor B53/Pres/I/1998. Awalnya, struktur kepemilikan saham perusahaan ini terdiri dari Asia Pacific Nickel Pty Ltd (APN Pty. Ltd) sebesar 75% dan PT ANTAM Tbk atau ANTM sebesar 25%. 

    Namun sejak 2008, ANTM berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd, sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan perusahaan pelat merah tersebut.

    Adapun Kontrak Karya (KK) perusahaan anak usaha ANTM itu terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

    Dalam catatan Bisnis, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipimpin oleh Ignasius Jonan. Dia adalah menteri di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    PT GAG Nikel memiliki jenis perizinan berupa Kontrak Karya yang terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akte perizinan 430.K/30/DJB/2017, dengan luas wilayah izin pertambangan 13.136,00 hektare (ha).

  • Abdul Qodir Terpilih sebagai Ketua Pansus RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029

    Abdul Qodir Terpilih sebagai Ketua Pansus RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029 dalam sidang paripurna yang berlangsung sejak 3 Juni dan disahkan pada Jumat, 6 Juni 2025.

    Proses pemilihan berlangsung nyaris tanpa gesekan. Nama Abdul Qodir, yang akrab disapa Adeng, pertama kali diusulkan oleh Fraksi Golkar. Dukungan pun menguat saat Fraksi PKB menyatakan dukungan penuh, sementara internal PDI Perjuangan langsung mengunci arah suara.

    Hanya Fraksi Gerindra yang sempat mengajukan kandidat lain, yakni Zia Ulhaq. Namun, suara dari internal Gerindra dan dua anggota Fraksi NasDem tak cukup menandingi dukungan mayoritas untuk Adeng, yang dikenal vokal dan kritis dalam mengawal pelayanan publik dan pengawasan anggaran.

    “RPJMD bukan sekadar dokumen. Ini pedoman ideologis. Kita bicara arah pembangunan, bukan hanya target indikator,” tegas Adeng, Sabtu (7/6/2025).

    Adeng menyatakan akan memimpin Pansus dengan pendekatan progresif dan inklusif. Ia menekankan bahwa jabatan ini bukan sekadar kebanggaan, melainkan tanggung jawab besar yang memerlukan keberpihakan nyata kepada rakyat.

    “Kalau dihitung, tanggung jawab itu terdiri dari 70 persen keteguhan memanggul amanah, 25 persen keprihatinan, dan 5 persen kebanggaan. Kebanggaan itu baru pantas jika diikuti kerja nyata yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa proses penyusunan RPJMD tidak akan hanya menjadi urusan birokrasi dan narasi indah semata. “Kita akan menyerap langsung aspirasi warga. Pansus ini akan mendatangi titik-titik terdampak pembangunan, bukan hanya memoles angka dan narasi indah,” lanjutnya.

    Dukungan kepada Adeng dari Fraksi Golkar dan PKB disebut sejumlah pengamat sebagai sinyal terbentuknya poros strategis baru di legislatif. Sebaliknya, Fraksi Gerindra dinilai belum sigap membaca arah koalisi dan manuver internal.

    RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029 akan menjadi dokumen sentral yang menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Adeng menyebut akan memfokuskan kebijakan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Jangan sampai arah pembangunan hanya ideal di atas kertas, tetapi juga harus bisa menjawab kebutuhan rakyat secara nyata hingga ke tapal batas desa,” pungkasnya. [yog/beq]

  • Legislator Gerindra Dukung Peran Polri Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

    Legislator Gerindra Dukung Peran Polri Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka mendukung langkah konkret Polri dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Martin menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran turut aktif berkontribusi dalam agenda strategis nasional.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang ikut hadir dan aktif mengambil peran nyata dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Ini menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa,” kata Martin kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Martin mengungkit kehadiran Kapolri mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam momentum panen raya jagung kuartal II di Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), belum lama ini. Menurutnya, hal itu menjadi bukti komitmen Polri dalam menjalankan peran sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional.

    “Ketika institusi kepolisian hadir di tengah-tengah petani, membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, itu bukan hal kecil. Itu transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan,” ujarnya.

    Martin menyebut langkah ini tidak hanya realistis, melainkan juga menggambarkan kemampuan institusi Polri dalam merespons persoalan riil yang dihadapi masyarakat. “Ketahanan pangan adalah fondasi bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Ketika Polri berkontribusi di sektor ini, itu memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan bangsa, bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari aspek ekonomi rakyat,” tuturnya.

    Martin juga menyinggung bahwa Polri tercatat telah memberdayakan lebih dari 136.000 kelompok tani untuk mengelola lahan-lahan tersebut. Pada kuartal I 2025, panen jagung mencapai 118.975 ton dari 16.656 hektare lahan. Sementara pada kuartal II, hasil panen meningkat signifikan, yaitu antara 1,78 hingga 2,54 juta ton. Martin menilai capaian ini bukan hanya soal angka, melainkan menunjukkan pola kerja lintas sektoral yang harus terus diperkuat ke depan.

    Dalam mendukung produktivitas petani, Polri juga telah menyalurkan bantuan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 50 alat pemipil jagung, 100 alat penguji kadar air, dan 100 alat pengering berkapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di lima wilayah Polda, yakni Kalbar, Jatim, Sulsel, NTB, dan Bengkulu. Menurut Martin, sinergi antara Polri dan sektor pertanian patut diapresiasi dan terus diperluas ke daerah-daerah lainnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia.

    “Program ini sangat baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Saya berharap sinergi seperti ini bisa terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak demi memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    “Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, di tengah padatnya tugas kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk menyapa langsung para petani sekaligus memberikan semangat bagi kita semua untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia,” kata Jenderal Sigit.

    Ia menambahkan, saat ini terdapat 445.600 hektare lahan siap tanam serta 922.700 hektare lahan perhutanan sosial yang sedang dalam tahap verifikasi. Apabila seluruh lahan tersebut dapat dimanfaatkan, target 1 juta hektare bisa dilampaui.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kebahagiaan Iduladha 2025, Gerindra Jatim Bagikan Ratusan Hewan Kurban

    Kebahagiaan Iduladha 2025, Gerindra Jatim Bagikan Ratusan Hewan Kurban

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Gerindra Jawa Timur membagikan ratusan hewan kurban ke di 38 kabupaten/kota di Jatim. Gerindra Jatim ingin berbagi kebahagiaan dengan warga di momen Idul Adha 2025 ini.

    Bendahara DPD Gerindra Jatim, Ferdian Reza Alvisa mengatakan ratusan hewan kurban telah didistribusikan secara merata ke sejumlah titik mulai dari masjid hingga ormas Islam di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah momen Idul Adha tahun ini teman-teman Fraksi dan pengurus Gerindra Jatim bersama-sama membagikan ratusan hewan kurban ke masyarakat melalui masjid-masjid,” kata Alvis panggilan akrabnya, Kamis (5/6/2025).

    Alvis mengatakan setiap tahun kader Gerindra Jatim selalu berinisiatif untuk membagikan hewan kurban ke masyarakat. Khusus tahun ini, jumlahnya lebih banyak daripada tahun lalu.

    “Ini juga sebagai bentuk syukur dan berbagi dari kader Gerindra kepada seluruh masyarakat,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini menyampaikan salam ke masyarakat dari Presiden Prabowo untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan dalam momen Idul Adha 2025.

    “Pak Prabowo titip pesan ke masyarakat untuk terus bersama menjaga kondusifitas di daerah, dan di momen Idul Adha ini, Pak Prabowo titip salam ke warga Jatim. Semoga Idul Adha ini menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dan saling berbagi untuk masyarakat,” tandasnya.

    Diketahui, Gerindra Jatim membagikan lebih dari 100 ekor sapi dan 300 kambing ke sejumlah titik masjid dan yayasan di daerah. Selain itu, Gerindra Jatim juga menyalurkan hewan kurban sapi ke PWNU Jatim serta PW Muhammadiyah Jatim. (tok/ian)

  • Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR RI adalah salah satu dari 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang peranan penting dalam bidang pendidikan, olahraga, kebudayaan, riset, dan teknologi.

    Komisi ini juga terlibat dalam isu-isu nasional strategis seperti naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia, hingga polemik kebijakan Dedi Mulyadi soal masuk sekolah pukul 06.00 pagi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

    Dalam hal ini, Komisi X turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan peserta didik dan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, serta efektivitas proses belajar mengajar.

    Apa Saja Tugas dan Lingkup Kerja Komisi X DPR RI?

    Komisi X DPR RI bertugas di empat sektor utama:

    1. Pendidikan

    Bertanggung jawab atas pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga tinggi, termasuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

    2. Olahraga

    Mengembangkan kebijakan olahraga nasional, termasuk dukungan terhadap prestasi atlet dan pembinaan olahraga di semua level.

    3. Sains dan Teknologi

    Mendorong inovasi dan penguatan kapasitas riset nasional melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti BRIN.

    Siapa Saja Mitra Strategis Komisi X?

    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi X bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara:

    Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian KebudayaanKementerian Pemuda dan OlahragaPerpustakaan Nasional (Perpusnas)Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Badan Pusat Statistik (BPS)Inilah Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI (2024-2029)

    Komisi X terdiri dari para anggota legislatif dari berbagai fraksi:

    Pimpinan Komisi X

    Ketua: Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar)Wakil ketua: Maria Yohana Esti Wijayati (Fraksi PDIP)Wakil ketua: Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra)Wakil ketua: Lalu Hadrian Irfani (Fraksi PKB)

    Daftar Anggota Komisi X DPR RI

    Fraksi PDIPSofyan Tan (Sumatera Utara I)Nyoman Parta (Bali)Puti Guntur Soekarno (Jawa Timur I)Mercy Chriesty Barends (Maluku)Bonnie Triyana (Banten I)Once Mekel (DKI Jakarta II)Denny ‘Cagur’ Wahyudi (Jawa Barat II)Fraksi GolkarMuhamad Nur Purnamasidi (Jawa Timur IV)Ferdiansyah (Jawa Barat XI)Karmila Sari (Riau I)Adde Rosi Khoerunnisa (Banten I)Agung Widyantoro (Jawa Tengah IX)Juliyatmono (Jawa Tengah IV)Fraksi Partai GerindraAli Zamroni (Banten I)La Tinro La Tunrung (Sulawesi Selatan III)Ruby Chairani Syiffadia (Lampung I)Melliana Cessy Goeslaw (Jawa Barat I)Ahmad Dhani Prasetyo (Jawa Timur I)Muhammad Kadafi (Lampung I)Andi Muawiyah Ramly (Sulawesi Selatan II)Syarief Muhammad (Jawa Barat I)Dedi Wahidi (Jawa Barat VIII)Fraksi Partai NasDemRatih Megasari Singkarru (Sulawesi Barat)Lestari Moerdijat (Jawa Tengah II)Eva Stevany Rataba (Sulawesi Selatan III)Furtasan Ali Yusuf (Banten II)Lita Machfud Arifin (Jawa Timur I)Nilam Sari Lawira (Sulawesi Tengah)Fraksi PKSLedia Hanifa (Jawa Barat I)Gamal Albinsaid (Jawa Timur V)Mohd Iqbal Romzi (Sumatera Selatan I)Fraksi PANDewi Coryati (Bengkulu)Muslimin Bando (Sulawesi Selatan III)Verrell Bramasta (Jawa Barat VII)Hoerudin Amin (Jawa Barat XI)Fraksi Partai DemokratAnita Jacoba Gah (Nusa Tenggara Timur II)Bramantyo Suwondo (Jawa Tengah VI)Sabam Sinaga (Sumatera Utara II)

    Keberagaman latar belakang para anggota Komisi X menunjukkan representasi masyarakat dari berbagai profesi dan daerah pemilihan di Indonesia.

    Apa Saja yang Diperjuangkan Komisi X?

    Naturalisasi Pemain Timnas: Fokus Baru Komisi X

    Komisi X turut andil dalam proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, mereka menyetujui naturalisasi tiga pemain baru, yakni: Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James.

    Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan ketiganya memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Namun, anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, mengingatkan agar naturalisasi dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan potensi dari wilayah Asia atau Afrika.

    Isu Pendidikan Terkini: Jam Masuk Sekolah dan Pendidikan Gratis

    Komisi X menanggapi wacana masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa dan harus dikaji secara akademik.

    Komisi ini juga mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hak pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri dan swasta, demi pemerataan akses pendidikan.

    Komisi X DPR RI memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan, olahraga, riset, dan kebudayaan. Keterlibatannya dalam isu-isu seperti naturalisasi pemain timnas dan kebijakan pendidikan menunjukkan komitmen mereka dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

  • Seleksi Sekda Surabaya Disiarkan Langsung, DPRD: Transparansi Bukan Sekadar Tontonan

    Seleksi Sekda Surabaya Disiarkan Langsung, DPRD: Transparansi Bukan Sekadar Tontonan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak Yebe, menyebut rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan menyiarkan secara langsung proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) bukan satu-satunya jaminan transparansi.

    Namun, lanjutnya, harus diikuti dengan proses seleksi yang benar-benar objektif dan bebas dari intervensi politik.

    “Kami apresiasi niat Pemkot menyiarkan langsung proses seleksi Sekda. Tapi yang perlu diawasi bersama adalah agar keterbukaan ini tidak hanya jadi tontonan tanpa kontrol. Transparansi tidak berhenti di layar, tapi menyentuh substansi seleksi yang objektif dan bebas dari kepentingan,” ujar Cak YeBe, Selasa (4/6/2025).

    Menurutnya, jabatan Sekda merupakan posisi kunci dalam struktur birokrasi Kota Surabaya karena berperan sebagai motor utama dalam memastikan sinkronisasi program antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, integritas, kapasitas manajerial, serta rekam jejak calon harus menjadi indikator utama dalam penilaian.

    “Jangan sampai posisi Sekda hanya diisi oleh orang yang dekat secara politik, tapi tidak cukup kuat secara teknokratik dan organisatorik ini bukan jabatan politis, tapi jabatan profesional birokrasi yang menuntut kredibilitas tinggi,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.

    Cak Yebe juga meminta agar panitia seleksi benar-benar memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, agar proses seleksi berlangsung adil dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

    Dia menyarankan adanya keterlibatan lembaga pengawasan independen untuk memverifikasi proses dan hasil seleksi.

    “Komisi A tentu akan melakukan pengawasan penuh terhadap proses ini. Kami ingin memastikan bahwa hasil akhir seleksi ini memang benar-benar menghasilkan sosok Sekda yang bisa menjaga netralitas ASN dan memperkuat kinerja birokrasi Pemkot,” ucapnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan kota ke depan akan semakin kompleks. Mulai dari percepatan pelayanan publik berbasis digital, penguatan integritas birokrasi, hingga kolaborasi dengan stakeholder dalam dan luar negeri.

    Maka dari itu, seleksi Sekda harus memunculkan pemimpin birokrasi yang visioner dan eksekutorial.

    “Sekda adalah wajah dari profesionalitas Pemkot. Harus mampu jadi jembatan antara visi wali kota dan realisasi di lapangan. Jangan sampai pemilihan ini hanya melanggengkan zona nyaman atau loyalitas sempit,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Pemkot Surabaya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengumumkan bahwa proses seleksi terbuka calon Sekda akan disiarkan secara langsung agar publik dapat memantau. [ADV]