Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, KPK Kembali Panggil 2 Anggota DPR

    Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, KPK Kembali Panggil 2 Anggota DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Satori dan Heri dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi, Rabu (18/6/2025). Berdasarkan informasi dari pihak KPK, baru Satori yang diketahui sudah memenuhi panggilan penyidik pagi ini.

    “Hari ini Rabu, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Satori dan Heri Gunawan, anggota Komisi XI DPR 2019-2024,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (18/6/2025). 

    Selain Satori dan Heri, penyidik turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya yakni Nita Ariesta Moelgeni (Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial), Puji Widodo (Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik 2) serta Pribadi Santoso (Kepala Departemen Keuangan Bank Indonesia).

    Untuk diketahui, Satori dan Heri merupakan mantan anggota Komisi XI DPR pada periode sebelumnya. Komisi XI merupakan Komisi Keuangan DPR yang bermitra kerja dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan hingga Kementerian Keuangan.

    Satori dan Heri sebelumnya sudah diperiksa oleh penyidik KPK. Rumah mereka pun sudah digeledah oleh penyidik beberapa waktu lalu. Beberapa lokasi lain yang sudah digeledah yakni kantor BI termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo serta kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    KPK menduga keduanya menerima dana PSBI melalui yayasan yang mereka miliki di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, pihaknya menduga yayasan penerima dana CSR dari bank sentral itu tidak digunakan dengan ketentuan yang benar serta tidak sesuai fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep. 

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Pemprov DKI terus lakukan penajaman prioritas belanja modal

    Pemprov DKI terus lakukan penajaman prioritas belanja modal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, permukiman, hingga pengendalian banjir.

    Hal itu disampaikan menyusul realisasi belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari total anggaran Rp12,98 triliun.

    “Pemprov DKI Jakarta telah dan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin.

    Di sektor transportasi, kata Rano, DKI tengah membangun sarana dan prasarana MRT fase 2A rute Bundaran HI-Kota yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2029. Sementara itu, LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai juga ditargetkan beroperasi pada tahun 2026.

    Selanjutnya di bidang pengendalian banjir, Pemprov DKI akan melakukan inventarisasi aset untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH), khususnya di kawasan permukiman padat.

    “Agar lokasi RTH dirasakan manfaatnya serta selaras dengan strategi adaptasi perubahan iklim,” katanya.

    Pemprov DKI, lanjut Rano, juga telah melakukan program peningkatan kualitas permukiman sebagai upaya revitalisasi kawasan kumuh.

    Pada tahun 2024, program tersebut telah terealisasi sebesar 92,34 persen atau setara Rp342,39 miliar di 63 RW seluruh kota/kabupaten administrasi.

    “Untuk memperkuat layanan publik dan akuntabilitas, anggaran integrasi layanan satu pintu ditingkatkan melalui platform Jak Evo dan super app JAKI serta penguatan infrastruktur TIK sebagai fondasi smart city,” katanya.

    Capaian realisasi belanja modal Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 84,72 persen menjadi perhatian sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta.

    Fraksi Partai Gerindra menilai capaian belanja modal 2024 belum maksimal. Padahal, belanja modal berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik.

    Fraksi Partai Golkar menilai serapan belanja modal itu menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

    Fraksi PKB menilai bahwa dominasi belanja operasional yang mencapai lebih dari 70 persen dari total belanja mencerminkan tingginya ketergantungan APBD pada pembiayaan birokrasi, dibanding belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

    Fraksi PKS menilai capaian tersebut disebabkan oleh masih terdapatnya sejumlah pengelolaan belanja yang lemah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran.

    Sementara itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pemerintah untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Gerindra DPRD Jakarta mempertimbangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bekerja sama dengan barak militer untuk pembinaan anak muda. Konsep tersebut sebelumnya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. 

    Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi Gerindra Ryan Kurnia Ar Rahman menyampaikan bahwa usulan tersebut muncul karena anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, terlalu berdampak kecil kepada pemuda Jakarta. 

    Hal tersebut disampaikan dalam dalam Rapat Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (16/6/2025). 

    “Anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil berdampak kepada pemuda DKI Jakarta lebih memilih sibuk tawuran hingga memakan korban jiwa dari pada berkegiatan positif karena kurangnya dukungan anggaran,” jelasnya.  

    Sebab demikian, partainya menyarankan ide tersebut. Dikatakan bahwa pasca pelatihan juga perlu didukung anggaran agar mereka dapat melakukan kegiatan positif. 

    “Mohon Tanggapan,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, program serupa ini telah diimplementasikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa dengan KDM. 

    KDM menegaskan bahwa program barak militer untuk remaja bermasalah ini bertujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa. 

    Menurutnya, maraknya perilaku brutal hingga tindak kriminal di kalangan remaja menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara.  

    “Kita tidak boleh kehilangan satu generasi yang seharusnya memiliki sifat luhur sebagai manusia Indonesia,” ujar KDM, Selasa (29/4/2025). 

    Program barak militer ini mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. 

    Kegiatan dalam program ini meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat, mulai dari keteraturan makan, minum, hingga menjauhkan peserta dari rokok dan obat-obatan terlarang.

  • Menakar Janji Politik dalam RPJMD: Fraksi Gerindra Jombang Pasang Alarm

    Menakar Janji Politik dalam RPJMD: Fraksi Gerindra Jombang Pasang Alarm

    Jombang (beritajatim.com) – Di tengah dinamika penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2024–2029, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jombang muncul sebagai salah satu suara kritis yang mengingatkan esensi utama dari dokumen lima tahunan itu: mewujudkan janji politik kepala daerah.

    Bagi Fraksi Gerindra, RPJMD bukan sekadar kumpulan rencana teknokratik, tetapi seharusnya menjadi cerminan nyata dari janji yang pernah disampaikan Bupati Jombang H Warsubi dan Wakil Bupati Jombang, H Salmanudin Yazid saat kampanye.

    “Rakyat memilih bukan hanya karena program-program normatif, tapi karena janji yang menyentuh kebutuhan konkret. Maka 48 sub-program prioritas yang pernah dikampanyekan harus menjadi indikator utama kinerja,” tegas Novadonna Bilytha Puspythasari, Anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra.

    Fraksi Gerindra menilai, pembangunan daerah akan kehilangan arah jika tidak berangkat dari mandat rakyat. RPJMD, dalam pandangan Fraksi Gerindra, tidak boleh disusun di menara gading atau jauh dari suara konstituen.

    “Sudah saatnya kita membiasakan budaya politik yang akuntabel. Bupati dan Wakil Bupati harus siap untuk dinilai dari realisasi janji politiknya,” tambah Novadonna.

    Pernyataan tersebut muncul dalam sidang pemandangan umum fraksi DPRD Jombang, Senin (16/6/2025), yang kini menjadi arena penting dalam menakar arah dan konsistensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang lima tahun ke depan.

    Fraksi Gerindra juga mendorong agar penyusunan indikator kinerja utama dalam RPJMD tidak bersifat umum dan abstrak. Sebaliknya, mereka meminta indikator yang konkret, kuantitatif, dan bisa dievaluasi secara berkala.

    “Misalnya, kalau Bupati pernah menjanjikan pembenahan infrastruktur, maka indikatornya harus jelas: tahun berapa mulai dibangun, berapa kapasitasnya, dan sejauh mana progresnya per tahun,” katanya.

    Lebih dari sekadar kritik, suara Fraksi Gerindra ini mencerminkan harapan besar masyarakat akan perubahan nyata dan terukur. Akankah 48 janji prioritas itu benar-benar menjadi tolok ukur keberhasilan? Atau hanya akan menjadi bagian dari narasi kampanye yang dilupakan waktu?

    Yang jelas, Fraksi Gerindra telah menyalakan alarmnya. [suf]

  • Jatim Masih Butuh 4 Ribu Dapur MBG, 5 Ribu Peminat Ajukan Tawaran

    Jatim Masih Butuh 4 Ribu Dapur MBG, 5 Ribu Peminat Ajukan Tawaran

    Jember (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur masih membutuhkan empat ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kurang lebih lima ribu peminat mengajukan tawaran untuk mendirikan dapur. Tidak semuanya memenuhi syarat.

    “Setelah dievaluasi BGN (Badan Gizi Nasional), kebanyakan peminat dari perusahaan. Padahal perusahaan tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan untuk mendirikan dapur itu adalah yayasan,” kata Satib, anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerakan Indonesia Raya, usai acara ‘Sarasehan Peranan Pemuda dalam Menyongsong Indonesia Emas’, di Hotel Bintang Mulia, Minggu (15/6/2025).

    Kuota untuk setiap yayasan dibatasi maksimal sepuluh dapur. “Kita diberi kesempatan untuk membuat yayasan. Karena kebutuhan yayasan sangat mendesak, akhirnya Kementerian Hukum sangat memprioritaskan proses yayasan yang didirikan untuk menangani dapur MBG,” kata Satib. Sertifikat yayasan hanya memakan waktu satu pekan.

    Setiap yayasan akan mendapat keuntungan Rp 2 ribu per paket makanan. Pemerintah juga menyediakan anggaran Rp 3 ribu per paket makanan untuk operasional. Sementara anggaran untuk makanannya sendiri Rp 10 ribu per paket makanan.

    “Jadi total Rp 15 ribu. Namun yang Rp 10 ribu per paket makanan tidak bisa diutik-utik karena nanti ada pengawasan langsung dari BGN. BGN akan menempatkan orang di setiap dapur untuk mengontrol gizi,” kata Satib.

    Anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jatim didorong untuk membuka dapur-dapur untuk menunjang program Presiden Prabowo Subianto itu. “Di internal kami baru dibentuk tim yaitu Tim Tiga, salah satunya saya. Insyaallah kami baru mulai rapat Rabu yang akan datang,” kata Satib.

    Ini disambut antusias oleh Satib. Rencananya, dia akan mendirikan dua dapur di kawasan perdesaan. “Nanti untuk plotting pendistribusiannya, yang menetapkan BGN. Kami hanya menyiapkan dapur dan makanannya. Dikirim ke mana, BGN yang menentukan. Bukan kita cari sendiri,” katanya.

    Satib memandang program BGN ini akan menguntungkan warga perdesaan. “Dengan berdirinya dapur-dapur, otomatis yang dilayani mayoritas di desa. Kebutuhan bahan-bahannya dari desa. Ini nanti otomatis bisa menggerakkan perekonomian di desa,” katanya. [wir]

  • Profil Ahmad Dhani, Pendiri Dewa 19 yang Kini Berkiprah di DPR RI

    Profil Ahmad Dhani, Pendiri Dewa 19 yang Kini Berkiprah di DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi legendaris yang dikenal sebagai pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, kini resmi menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dari Fraksi Partai Gerindra.

    Sosok yang sebelumnya dikenal luas di dunia musik ini kini mengemban tugas legislatif di Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan riset. Pilihan ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak panjang Ahmad Dhani dalam industri kreatif Tanah Air.

    Profil Ahmad Dhani

    Lahir di Surabaya pada 26 Mei 1972, Ahmad Dhani Prasetyo menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Surabaya dan melanjutkan kuliah di Universitas Pancasila.

    Namanya melesat sejak mendirikan grup musik Dewa 19 pada akhir 1980-an, yang kemudian menjadi salah satu band paling berpengaruh di Indonesia.

    Tak hanya sebagai musisi, Dhani juga sukses sebagai produser dan pendiri Republik Cinta Management, yang menaungi banyak artis dan band ternama. Ia juga membentuk beberapa grup musik lainnya seperti Ahmad Band, The Rock, dan TRIAD.

    Awal Kiprah Politik

    Perjalanan Ahmad Dhani menuju Senayan tidaklah instan. Ia mulai menapaki dunia politik sejak lebih dari satu dekade lalu. Dukungan terbukanya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 menjadi titik awal keterlibatannya secara langsung dalam panggung politik nasional.

    Meski sempat gagal dalam beberapa pencalonan sebelumnya, akhirnya pada Pemilu 2024 Ahmad Dhani berhasil mengamankan kursi legislatif.

    Berbekal pengalamannya di industri musik dan manajemen hiburan, Dhani datang ke DPR RI dengan misi khusus. Ia menyuarakan perlunya pembaruan regulasi yang selama ini dianggap merugikan pelaku seni, termasuk isu penting seputar hak cipta dan tata kelola industri musik.

    Kiprah di Komisi X DPR RI

    Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani berfokus pada isu-isu strategis seperti pendidikan, kebudayaan, dan riset. Ia aktif dalam berbagai rapat kerja yang membahas rencana pendidikan nasional serta program pembinaan pemuda dan olahraga.

    Dhani juga menyoroti pentingnya memperkuat posisi pelaku seni dalam kebijakan pemerintah. Ia menyatakan akan memperjuangkan hak-hak seniman dan menjamin keberlangsungan industri kreatif yang sehat di Indonesia. Salah satu isu yang ia angkat adalah perlunya revisi undang-undang hak cipta agar lebih berpihak pada para kreator.

    Isu dan Dinamika di Parlemen

    Selama masa tugasnya, Ahmad Dhani sempat menjadi sorotan akibat pernyataannya dalam sebuah rapat kerja yang dianggap menyinggung kelompok tertentu.

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun memberikan sanksi teguran serta meminta klarifikasi dan permintaan maaf. Dhani telah menyampaikan klarifikasi dan menyatakan komitmennya untuk menjaga etika parlemen.

    Menariknya, keterlibatannya di Komisi X juga menjadi perbincangan publik karena ia berada satu komisi dengan Once Mekel, rekan sesama musisi yang pernah terlibat konflik soal hak cipta lagu Dewa 19.

    Namun kini keduanya menjalani peran sebagai legislator dalam forum yang sama, sebuah gambaran menarik tentang dinamika politik di tengah latar belakang industri kreatif.

    Keterlibatan Ahmad Dhani di DPR RI menandai babak baru dalam kariernya sekaligus membawa warna berbeda dalam komposisi anggota legislatif. Sebagai figur dari dunia seni yang kini berada di parlemen, ia membawa harapan baru bagi pelaku industri kreatif Indonesia.

  • KPK Buka Peluang Panggil Gubernur BI Terkait Kasus Dana CSR

    KPK Buka Peluang Panggil Gubernur BI Terkait Kasus Dana CSR

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  membuka peluang memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemanggilan Perry Warjiyo bisa saja dilakukan tergantung kebutuhan dari penyidik dalam menangani kasus tersebut.

    “Semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujar Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

    Setyo memastikan tidak ada kendala apa pun jika penyidik membutuhkan keterangan Perry Warjiyo untuk membuat terang kasus dana CSR BI. Dia menegaskan pemanggilan saksi atau pihak terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, sangat tergantung pada kebutuhan penyidik.

    “Enggak ada (kendala), sementara tidak ada, cuma kan nanti disesuaikan, perlu tidaknya itu pertimbangan penyidik, penyidik independen,” tandas Setyo.

    KPK terus memeriksa dan mendalami keterangan para saksi terkait kasus korupsi dana CSR BI ini, termasuk melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, seperti Gedung Bank Indonesia (BI) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kediaman rumah anggota DPR Heri Gunawan.

    Hanya saja, hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Bahkan, kasus ini sempat mendapat sorotan publik karena KPK dinilai lambat dalam menangani kasus dugaan korupsi ini.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Selain memiliki kompleksitas tersendiri, KPK juga mengaku sedang mendalami keterangan setiap informasi dan keterangan yang diperoleh penyidik untuk membuat terang kasus korupsi CSR BI.

    “Ya tentu setiap penanganan perkara punya kompleksitasnya masing-masing. KPK terus mempelajari dan mendalami setiap informasi dan keterangan yang diperoleh oleh tim penyidik sehingga membuat terang penanganan perkara ini,” ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

    Budi menegaskan KPK selalu berkomitmen melakukan penegakan hukum secara efektif agar bisa memberikan kepastian hukum termasuk dalam kasus korupsi CSR BI. 

    “KPK juga tentunya berharap proses penegakan hukum pada perkara CSR Bank Indonesia ini dapat dilakukan secara efektif sehingga bisa segera memberikan kepastian status hukum kepada pihak-pihak terkait dan tentunya juga dalam upaya optimalisasi asset recovery bisa dilakukan dengan optimal,” jelas dia.

    KPK, kata Budi, terus bekerja untuk membuat terang kasus CSR BI. Pada waktunya, kata dia, KPK akan mengumumkan konstruktif kasus CSR BI secara komprehensif serta para tersangka.

    “KPK pada waktunya tentu akan menyampaikan secara lengkap konstruksi perkaranya dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” tandas dia.

    Dalam kasus ini, KPK menduga adanya aliran dana suap ke anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024, yakni Satori dari Fraksi Nasdem dan Heri Gunawan atau Hergun dari Fraksi Partai Gerindra. 

    Aliran dana CSR tersebut masuk melalui yayasan yang dibangun oleh orang terdekat Satori dan Hergun, tidak langsung ke rekening pribadi Satori dan Hergun. Satori dan Hergun telah diperiksa KPK, namun hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik masih mendalami alat bukti.

  • Hadapi Jemaah Demensia-Kena Tonjok Lansia

    Hadapi Jemaah Demensia-Kena Tonjok Lansia

    Makkah

    Layanan safari wukuf bagi jemaah haji lanjut usia (lansia) dan disabilitas telah selesai. Petugas haji yang melayani jemaah lansia peserta safari wukuf pun berbagi cerita dan pengalaman mereka selama masa persiapan hingga pasca safari wukuf lansia.

    Sebagai informasi, ada 477 orang jemaah haji lansia yang menjadi peserta safari wukuf lansia dan disabilitas. Mereka merupakan jemaah haji yang mengalami masalah mobilitas atau keterbatasan gerak hingga kondisi lain yang berpotensi mempersulit wukuf, seperti demensia.

    Jemaah lansia tersebut diinapkan di hotel transit sekitar 10 hari. Mereka masuk ke hotel beberapa hari menjelang wukuf dan dipulangkan setelah seluruh jemaah haji menuntaskan prosesi lempar jumrah pada hari tasyrik.

    Para lansia ini diinapkan di sejumlah kamar yang berisi tiga hingga lima orang. Mereka dilayani sekitar 100 orang petugas di mana setiap orang petugas bertaggung jawab melayani lima orang jemaah.

    Foto: Petugas haji Tony Hartanto dan Yuni Puspita Sari. (Haris/detikcom)

    detikcom pernah mengunjungi hotel transit lansia jelang wukuf pada 3 Juni atau dua hari jelang wukuf. Saat itu, sebagian jemaah lansia terlihat hanya bisa duduk atau terbaring. Mayoritas jemaah lansia itu harus menggunakan kursi roda. Ada pula jemaah demensia yang sulit diajak komunikasi dan terus berjalan-jalan di lorong hotel.

    Salah seorang petugas safari wukuf, Yuni Puspita Sari, bercerita dia dan kelompoknya kebagian melayani dua jemaah haji lansia yang mengalami demensia. Yuni mengatakan satu jemaah, yang mereka sapa Nenek Rudi, merupakan orang yang sangat aktif dan sering melakukan hal-hal tak terduga.

    Tenaga ahli fraksi Gerindra DPR RI ini mengatakan jemaah itu disapa Nenek Rudi karena kerap memanggil orang sebagai ‘Rudi’ yang merupakan anaknya. Yuni menyebut dirinya dan petugas lain sempat menghadirkan orang yang seolah-olah Rudi agar lansia itu tenang.

    “Kami ada teman ngaku Rudi. Dia iya-iya aja. Pernah kami video call petugas, tapi itu lampunya dimatikan jadi gelap dia pegang HP kami bilang itu itu Rudi, biar tenang gitu. ‘Ini Rudi’. Oh iya katanya,” ucapnya.

    “Aktif banget. Dua kali turun mau kabur,” ucapnya.

    Foto: Petugas haji yang melayani jemaah lansia. (Haris/detikcom)

    Dia mengatakan ada juga jemaah demensia lain yang dirawat para petugas. Dia mengatakan setiap jemaah punya karakter masing-masing sehingga harus diberi penanganan berbeda.

    “Mereka sadar. Tapi nggak sadar yang mereka lakukan,” ucapnya.

    Dia juga bercerita ada jemaah lansia yang merupakan hafiz Al-Qur’an dan setiap hari membacakan ayat-ayat untuk menenangkan jemaah lain. Yuni menyebut ada juga jemaah lansia yang kadang bicara dengan bahasa Inggris seolah lagi berpidato.

    “Meskipun kami diuji kesabaran. Tapi ya pas melepas mereka ke hotel Makkah ya nangis juga,” ujarnya.

    Petugas lainnya, Tony Hartanto, mengatakan dirinya pernah dipukul seorang jemaah lansia penyandang disabilitas netra. Dia mengatakan jemaah asal Lamongan itu sangat mudah marah dan merasa bangunan hotel itu gedung rumah sakit yang dia bangun.

    “Kalau ngamuk, pernah itu dia remas punya kita. Kalau dilarang sedikit jangan masuk kamar perempuan dia marah-marah. Kalau didiamin, dia juga ngamuk. Kita ditonjok,” ujar Tony.

    Dokter di Rumah Sakit Aisyiyah Kudus ini mengaku sempat heran kenapa jemaah tersebut bisa memukul meski tidak bisa melihat. Dia menyebut jemaah itu sebenarnya pergi dengan pendamping, yakni istrinya, namun dititipkan ke safari wukuf.

    Tony mengatakan temannya juga pernah ditonjok oleh jemaah itu. Namun, katanya, jemaah itu mendadak pendiam dan patuh pada petugas saat hari wukuf tiba pada Kamis, 5 Juni atau 9 Zulhijah.

    Dia mengatakan jemaah berinisial S itu bersikap tenang selama berihram dan wukuf. Tony mengatakan lansia itu mulai marah-marah lagi saat kain ihramnya diganti usai tahalul awal.

    “Dia selama ihram diam. Setelah ihramnya lepas ya muncul lah itu,” ucapnya.

    Tony mengatakan jemaah lansia itu akhirnya dipulangkan lebih cepat ke hotel saat nafar awal. Tony mengatakan dirinya sudah menyadari risiko melayani lansia. Dia mengaku tak ingin terbawa perasaan saat dipukul atau dimarahi lansia karena memahami kondisi mereka.

    “Saya itu sejak awal ditunjuk jelas di safari wukuf. Saya lihatnya bagian dari misi, ada tugas. Jadi saya tidak pernah bawa perasaan. Mau dihantam ya itu saya nggak libatkan perasaan,” ucapnya.

    Tony juga menyebut dirinya harus mengecek rutin kondisi kesehatan jemaah, terutama yang punya sakit bawaan seperti diabetes. Dia juga sempat melarikan jemaah ke rumah sakit karena mengalami henti jantung menjelang pemulangan.

    “Pas di jalan kolaps. Itu naik Fortuner. Nadinya hilang. Saya lompat ke belakang.Posisi saya cek nggak ada nadi. Saya lakukan RJP. Saya bilang ke sopiir ayo cepat pak. RJP terus. Sampai Saudi National Hospital. Alhamdulillah langsung ditangani Saudi itu bapak itu awalnya henti jantung balik ke berdetak lagi. Tapi recovery-nya nggak bisa cepat,” ucapnya.

    Petugas pembimbing ibadah safari wukuf lansia, Muntolib, mengatakan dirinya dan pembimbing ibadah lain juga harus bekerja ekstra. Dia mengatakan petugas bimbingan ibadah harus menggantikan popok para lansia jelang salat agar tidak ada najis di pakaian yang melekat.

    “Diaper itu kita lepas pas salat. Biar nggak terbebani najis. Itu untuk memastikan biar ibadahnya sesuai,” ucapnya.

    Kementerian Agama sendiri menginginkan jumlah jemaah haji peserta safari wukuf lansia di masa mendatang. Salah satunya dengan memperkuat istitaah kesehatan jemaah.

    “Justru kita ingin kurangi ya karena kita ingin meningkatkan istitaahnya jemaah jadi kalau tahun dari tahun ke tahun safari wukuf semakin bertambah, itu artinya istitaah jemaahnya juga kurang berhasil, kan justru kita ingin mengurangi jumlah safari wukuf,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief.

    (haf/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Ada Lagi Main Perkara!

    Tak Ada Lagi Main Perkara!

    Jakarta

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim bahkan ada yang hingga 280%. Martin mengatakan peningkatan kesejahteraan hakim merupakan fondasi penting dalam menciptakan peradilan yang bersih.

    “Kebijakan Pak Presiden Prabowo ini patut kita apresiasi. Semoga melalui kebijakan ini para hakim akan lebih kuat secara moral untuk menolak suap dan intervensi,” kata Martin kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Sebab itu, dia mengajak masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Dia mengatakan perlindungan dan kesejahteraan hakim perlu diperhatikan, jika ingin menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

    “Pak Prabowo mengambil langkah berani dan strategis. Kita harus dukung penuh. Kalau kita ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka hakim harus diberi perlindungan dan kesejahteraan yang memadai,” ujar Martin.

    Martin lantas berharap kenaikan gaji tersebut dapat diikuti dengan peningkatan kualitas SDM hakim serta pengawasan lebih ketat. Menurutnya, reformasi tak cukup hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sistem penilaian kinerja dan etika.

    “Kita tidak ingin ada lagi cerita soal hakim yang bermain mata dengan perkara. Setelah gaji dinaikkan, tidak boleh ada alasan lagi untuk main curang. Semua harus bekerja dengan jujur dan profesional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim. Nilai kenaikan gaji hakim hingga 280 persen.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim,” kata Prabowo saat menghadiri pengukuhan hakim di gedung Mahkamah Agung.

    “Dengan tingkat kebaikan bervariasi, sesuai golongan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen, dan golongan naik tertinggi adalah yang paling junior, paling bawah,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para hakim yang hadir.

    (amw/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Koalisi Ojol hingga DPR Tolak Konvensi ILO, Ini Alasannya

    Koalisi Ojol hingga DPR Tolak Konvensi ILO, Ini Alasannya

    Jakarta: Koalisi ojek online (ojol) bersama DPR menyampaikan sikap menolak intervensi lembaga internasional terhadap sistem kemitraan ojek online di Indonesia.

    Penolakan itu disampaikan sebagai respons atas pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan dalam forum ILO.

    Indonesia diketahui mendukung konvensi tersebut, yang dianggap KON bertentangan dengan realitas kemitraan ojol.

    “ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol bukan pekerja dan bukan buruh. Kami tolak intervensi ILO,” ujar Ketua Umum Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto dalam keterangan resminya, Rabu, 11 Juni 2025.

    Andi juga menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengarahkan opini publik agar ojol dianggap sebagai pekerja tetap. Ia meminta pemerintah dan DPR tidak terpengaruh oleh narasi yang dianggap ditunggangi kepentingan tertentu. 
     

    Dukungan terhadap posisi Koalisi Ojol juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, H. Obon Tabroni. Menurutnya, ojol bukan pekerja, melainkan mitra.

    “Awalnya saya ragu, tapi setelah mendengarkan masukan dari Koalisi Ojol, saya sadar bahwa benar mereka bukan buruh. Mereka mitra,” ujar Obon, yang kini tergabung dalam tim revisi UU Ketenagakerjaan.

    Koalisi Ojol Nasional juga membacakan petisi berisi empat poin penolakan, termasuk menolak politisasi isu ojol, keberatan atas pemotongan 10% tanpa kajian, serta menolak pengakuan ojol sebagai pekerja tetap.

    Sebelumnya, rencana penerapan Konvensi ILO untuk mereklasifikasi mitra ojek online menjadi pekerja tetap dinilai bisa memicu gejolak ekonomi. Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menyebut dampaknya bisa merembet ke UMKM, layanan publik, hingga meningkatnya angka pengangguran. 

    Menurut Agung, jika reklasifikasi dipaksakan hanya 10–30% mitra pengemudi yang bisa terserap sebagai karyawan. Sisanya, 70-90%, diprediksi akan kehilangan pekerjaan.

    “Pemaksaan kebijakan ini dapat menyebabkan efek domino berupa menurunnya pendapatan jutaan UMKM, meningkatnya pengangguran, dan hilangnya kepercayaan investor,” kata Agung.

    Industri pengantaran dan mobilitas digital disebut menyumbang hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika sistem kemitraan diganti total, kontribusi ini diperkirakan menurun drastis, dengan potensi kerugian mencapai Rp178 triliun.

    Beberapa temuan dampak serupa juga terjadi di negara lain. Di Spanyol, setelah reklasifikasi, Uber memutus kemitraan dan Deliveroo hengkang dari pasar. Di Inggris dan AS, harga layanan naik dan volume pemesanan menurun drastis. Penurunan pendapatan UMKM, gangguan layanan logistik, dan risiko krisis sosial menjadi kekhawatiran utama.

    Jakarta: Koalisi ojek online (ojol) bersama DPR menyampaikan sikap menolak intervensi lembaga internasional terhadap sistem kemitraan ojek online di Indonesia.
     
    Penolakan itu disampaikan sebagai respons atas pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan dalam forum ILO.
     
    Indonesia diketahui mendukung konvensi tersebut, yang dianggap KON bertentangan dengan realitas kemitraan ojol.

    “ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol bukan pekerja dan bukan buruh. Kami tolak intervensi ILO,” ujar Ketua Umum Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto dalam keterangan resminya, Rabu, 11 Juni 2025.
     
    Andi juga menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengarahkan opini publik agar ojol dianggap sebagai pekerja tetap. Ia meminta pemerintah dan DPR tidak terpengaruh oleh narasi yang dianggap ditunggangi kepentingan tertentu. 
     

     
    Dukungan terhadap posisi Koalisi Ojol juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, H. Obon Tabroni. Menurutnya, ojol bukan pekerja, melainkan mitra.
     
    “Awalnya saya ragu, tapi setelah mendengarkan masukan dari Koalisi Ojol, saya sadar bahwa benar mereka bukan buruh. Mereka mitra,” ujar Obon, yang kini tergabung dalam tim revisi UU Ketenagakerjaan.
     
    Koalisi Ojol Nasional juga membacakan petisi berisi empat poin penolakan, termasuk menolak politisasi isu ojol, keberatan atas pemotongan 10% tanpa kajian, serta menolak pengakuan ojol sebagai pekerja tetap.
     
    Sebelumnya, rencana penerapan Konvensi ILO untuk mereklasifikasi mitra ojek online menjadi pekerja tetap dinilai bisa memicu gejolak ekonomi. Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menyebut dampaknya bisa merembet ke UMKM, layanan publik, hingga meningkatnya angka pengangguran. 
     
    Menurut Agung, jika reklasifikasi dipaksakan hanya 10–30% mitra pengemudi yang bisa terserap sebagai karyawan. Sisanya, 70-90%, diprediksi akan kehilangan pekerjaan.
     
    “Pemaksaan kebijakan ini dapat menyebabkan efek domino berupa menurunnya pendapatan jutaan UMKM, meningkatnya pengangguran, dan hilangnya kepercayaan investor,” kata Agung.
     
    Industri pengantaran dan mobilitas digital disebut menyumbang hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika sistem kemitraan diganti total, kontribusi ini diperkirakan menurun drastis, dengan potensi kerugian mencapai Rp178 triliun.
     
    Beberapa temuan dampak serupa juga terjadi di negara lain. Di Spanyol, setelah reklasifikasi, Uber memutus kemitraan dan Deliveroo hengkang dari pasar. Di Inggris dan AS, harga layanan naik dan volume pemesanan menurun drastis. Penurunan pendapatan UMKM, gangguan layanan logistik, dan risiko krisis sosial menjadi kekhawatiran utama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)