Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • Mulan Jameela Bangun Jalan di 3 Desa di Kabupaten Garut

    Mulan Jameela Bangun Jalan di 3 Desa di Kabupaten Garut

    Jakarta

    Warga Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini bisa bernapas lega. Harapan lama mereka akan akses jalan lingkungan yang layak akhirnya terwujud.

    Hal ini berkat Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Raden Terry Tantri Wulansari atau Mulan Jameela yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero), menginisiasi pembangunan jalan lingkungan di tiga desa sekaligus, yakni Desa Malangbong, Desa Cilampuyang, dan Desa Sakawayana.

    “Jalan merupakan sarana transportasi yang sangat penting untuk menghubungkan berbagai lokasi dan mendukung aktivitas masyarakat, khususnya dalam hal mobilitas dan aksesibilitas,” ujar Mulan, dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    Proyek ini merupakan hasil aspirasi masyarakat yang sejak lama disuarakan namun belum terealisasi hingga kini. Pembangunan jalan ini bukan hanya memberikan kemudahan akses, tapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mempercepat distribusi hasil pertanian dan usaha warga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan seperti yang menjadi harapan dan program Presiden Prabowo Subianto ekonomi tumbuh di akar rumput.

    Mulan berharap jalan yang telah dibangun ini dapat menjadi awal dari terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Ia menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kebutuhan rakyat, terutama mereka yang berada di pelosok.

    “Semoga pembangunan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung kelancaran transportasi, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Mulan.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Daftar Nama 24 Calon Dubes RI yang Menjalani Fit and Propet Test

    Daftar Nama 24 Calon Dubes RI yang Menjalani Fit and Propet Test

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 24 calon Duta Besar RI untuk negara-negara sahabat telah menjalani proses fit and proper test di Komisi I DPR RI.

    Hal tersebut diakui Komisi I DPR RI yang menyebut telah merampungkan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, terhadap 24 calon dubes yang diajukan pemerintah.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Budi Djiwandono menyampaikan, seluruh proses telah selesai dilakukan secara menyeluruh.

    “Kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti fit and proper test, 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti fit and proper test ini dan 6 yang terakhir baru selesai beberapa waktu lalu,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7).

    Ia menjelaskan, setelah proses uji kelayakan selesai, Komisi I langsung menggelar rapat internal untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada Pimpinan DPR.

    “Dan kami juga sudah menjalankan rapat internal Komisi, di mana dalam rapat tersebut kami akan memberikan tanggapan, jawaban kepada pimpinan DPR RI untuk seterusnya dan nanti akan melanjutkan proses,” ujar Budi.

    Legislator Fraksi Partai Gerindra itu memastikan, proses uji kelayakan ini melibatkan calon-calon yang memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman diplomatik yang luas.

    “Kalau saya meminjam kata Ketua Komisi I yang hadir 48 jam terakhir itu kelas berat atau heavyweight semua, antara punya pengalaman panjang di dunia diplomasi melalui karier ataupun sudah pernah ditempatkan bertugas sebagai Duta Besar di negara-negara sahabat ataupun mempunyai jaringan-jaringan yang kuat di negara-negara sahabat juga,” tegasnya.

  • Komisi I DPR Sebut Kapasitas 12 Calon Dubes Sangat Mumpuni

    Komisi I DPR Sebut Kapasitas 12 Calon Dubes Sangat Mumpuni

    Komisi I DPR Sebut Kapasitas 12 Calon Dubes Sangat Mumpuni
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I
    DPR
    RI dari Fraksi Gerindra,
    Budisatrio Djiwandono
    , mengatakan bahwa kapasitas 12
    calon duta besar
    yang ikut dalam uji kelayakan dan kepatutan atau
    fit and proper test
    sudah sangat mumpuni.
    Pria yang akrab disapa Budi ini menyebutkan bahwa kapasitas yang mumpuni tersebut bisa terlihat saat uji kelayakan berjalan secara tertutup bersama Komisi I DPR RI.
    “Kami menilai kalau rekan-rekan melihat, calon-calon dubes yang diajukan ini kapasitasnya itu sangat-sangat mumpuni,” kata dia saat ditemui usai acara fit and proper test calon dubes di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
    Menurut Budi, kapasitas yang mumpuni tersebut kemungkinan didapat karena banyak calon dubes sudah berkarier sebagai diplomat sejak lama di
    Kementerian Luar Negeri
    (Kemenlu).
    Selain itu, para dubes ini dinilai memiliki pemahaman situasi geopolitik kekinian.
    “Dan paham mengenai keperluan program prioritas pemerintah ke depan,” katanya.
    Salah satunya adalah sikap politik bebas aktif pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik global dan mengutamakan perdamaian ketimbang kekerasan.
    “Presiden Republik Indonesia selalu mengedepankan pertemanan, persahabatan; selalu beliau mengingatkan kita seribu kawan terlalu sedikit dan satu lawan terlalu banyak,” tandasnya.
    Sesi Pertama
    1. Calon Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    2. Calon Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    3. Calon PTRI New York, Umar Hadi
    4. Calon Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    5. Calon Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    6. Calon Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo
    Sesi Kedua
    1. Calon Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    2. Calon Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    3. Calon Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi), Judha Nugraha
    4. Calon Perwakilan Kantor PBB di Swiss (Jenewa), Sidharto Reza Suryodipuro
    5. Calon Dubes RI untuk Brasil (Brasilia), Andhika Chrisnayudhanto
    6. Calon Dubes RI untuk Qatar (Doha), Syahda Guruh Langkah Samudera.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Kembali Sita 2 Rumah Mewah Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim

    KPK Kembali Sita 2 Rumah Mewah Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita dua rumah mewah dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019-2022. 

    “KPK melakukan pemasangan tanda penyitaan pada dua bidang rumah yang berlokasi di Kota Surabaya terkait dengan penanganan perkara pokmas Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025).

    Budi mengatakan kedua rumah disita KPK pada Senin (30/6/2025) dan Selasa (1/7/2025) untuk menelusuri aliran dana korupsi hibah dari APBD Jatim. 

    Sebelumnya, KPK juga telah menyita beberapa bidang tanah dan bangunan di Sidoarjo yang pernah dijadikan peternakan sapi oleh tersangka kasus korupsi dana hibah Jatim pada Senin (30/6/2025).

    Selain itu, penyidik KPK juga menyita dua unit ruko di Surabaya yang statusnya disewakan oleh tersangka. KPK juga menyita satu rumah dan satu bidang tanah kosong di Surabaya milik tersangka.

    “Tim penyidik KPK menyita satu bidang tanah dan bangunan yang diatasnamakan sebuah Yayasan di Surabaya,” ungkap Budi.

    Diketahui, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka termasuk anggota DPR dari Fraksi Gerindra Anwar Sadad dalam kasus korupsi dana hibah Jatim.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak empat tersangka merupakan penerima suap dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi. Tiga tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu tersangka merupakan staf penyelenggara negara. Sementara itu, dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara.

    KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para tersangka serta konstruksi perkaranya dengan alasan masih berlangsung penyidikan.

    KPK juga mengeluarkan surat keputusan untuk melarang 21 orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur. Mereka dicegah ke luar negeri agar tetap berada di Indonesia demi kepentingan penyidikan.

  • Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.memaparkan target inflasi, nilai tukar (kurs) rupiah, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026.

    Pertama, dia menerangkan bahwa asumsi inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,5-3,5 persen mendapatkan masukan dari fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai perlu direvisi jadi 2-4 persen.

    Fraksi Gerindra berpendapat perlu memperkuat ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat, adapun fraksi PKB menganggap target pemerintah terlalu moderat.

    “Di dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” katanya.

    Menkeu menerangkan bahwa rentang target tersebut mempertimbangkan agar ekspektasi harga tetap terjangkau dan menjadi asas stabilitas di tengah volatilitas global, melindungi daya beli masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah karena inflasi tinggi akan menggerus daya beli rakyat, serta mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik.

    Pemerintah disebut tetap antisipatif agar masih terjadi ruang fleksibilitas. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat-Daerah dianggap telah berjalan sangat baik dan bakal terus ditingkatkan.

    “Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,” ujar dia.

    Terkait nilai tukar, pemerintah menargetkan rentang Rp16.500-Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk langkah antisipatif dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global.

    Fraksi Gerindra dinyatakan mengusulkan kurs pada level Rp16.200-Rp16.500 per dolar AS sebagai bentuk kehati-hatian terhadap berbagai risiko global dan kecenderungan suku bunga tinggi di Negeri Paman Sam. Adapun Fraksi PKB mempersempit rentang pada Rp16.300-Rp16.700 per dolar AS.

    “Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” ungkap Sri Mulyani.

    Mengenai Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, akan tetap dijaga terkendali dengan imbal hasil pada rentang 6,6-7,2 persen.

    Fraksi yang memberikan tanggapan hanya Golkar dengan target yield SBN diupayakan di bawah level 6,6 persen.

    Di tengah ketidakpastian global, lanjut Menkeu, SBN adalah instrumen yang masih tetap diminati investor. Investor global melakukan pembelian bersih sebesar Rp40,8 triliun year to date.

    Per 26 Juni, imbal hasil SBN 10 tahun telah turun dari 7,02 persen menjadi 6,62 persen.

    “Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas moneter dalam menjaga yield SBN yang kompetitif,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pada tahun 2026 dengan membutuhkan suntikan investasi baru minimal sebesar Rp7.500 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-21, Selasa 1 Juni 2025.

    Menurut Sri Mulyani, investasi menjadi motor utama dalam mendorong produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap total PDB nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,2–5,8 persen pada 2026, diperlukan peningkatan pertumbuhan investasi hingga 5,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    “Tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan, mustahil kita mencapai target ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

    Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai salah satu pilar utama dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Danantara difokuskan pada sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.

    Konsumsi Rumah Tangga Jadi Kunci Pendukung

    Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 55 persen terhadap PDB juga menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan konsumsi tumbuh hingga 5,5 persen pada 2026, sejalan dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    Program-program penguatan daya beli masyarakat terus digulirkan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menyerap 1,7 juta tenaga kerja dan membangun rantai pasok nasional.

    Selain itu, pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,3 juta debitur, serta berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, dan subsidi upah juga turut menyokong konsumsi.

    “Gabungan dari konsumsi dan investasi menyumbang 85 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Sri Mulyani.

    Menkeu mengingatkan bahwa target ini dihadapkan pada tantangan eksternal, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 hanya 2,4 persen menurut Bank Dunia dan 3 persen versi IMF. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dianggap krusial dalam membiayai pembangunan, termasuk di sektor infrastruktur, teknologi hijau, dan digitalisasi.

    Pemerintah pun terus berupaya menciptakan iklim regulasi yang kondusif dan kolaboratif antara pemerintah, BUMN, Danantara, dan pelaku usaha swasta.

    Hilirisasi dan Sektor Prioritas

    Untuk menopang ekspor dan memperkuat neraca perdagangan, pemerintah akan melanjutkan program hilirisasi industri. Target pertumbuhan ekspor ditetapkan sebesar 6,8 persen guna menciptakan efek ganda yang lebih luas.

    Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan yang menyumbang 19 persen PDB ditargetkan tumbuh 5,3 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 13,2 persen PDB diproyeksikan tumbuh 5,7 persen, sementara sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi 4,4 persen ditargetkan tetap tumbuh tinggi di angka 8,3 persen.

    Penguatan infrastruktur digital seperti data center turut menjadi tulang punggung dalam mendorong ekonomi digital nasional.

    Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI memberikan masukan. Fraksi Gerindra mendorong target pertumbuhan ekonomi 2026 hingga 6,3 persen, sementara Fraksi PKB mengusulkan 6 persen. Kedua fraksi menilai percepatan diperlukan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dapat tercapai. Fraksi Golkar juga memberikan catatan agar pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi pada batas atas yakni 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” tegas Sri Mulyani.***

  • Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membutuhkan investasi baru minimal Rp7.500 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026.

    “Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9 persen year on year (yoy). Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun. Komponen investasi berkontribusi 30 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” kata Menkeu dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Selasa.

    Salah satu andalan pemerintah guna meraup investasi domestik maupun luar negeri ialah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.

    Menurut dia, upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menghadapi berbagai tantangan.

    Pada sisi permintaan, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi mencapai 5,5 persen, sehingga berarti pemerintah wajib menciptakan lingkungan kesempatan kerja agar pendapatan masyarakat dapat meningkat.

    Mengingat konsumsi rumah tanggap berkontribusi 55 persen terhadap PDB, maka daya beli masyarakat perlu dijaga, tingkat inflasi rendah, kesempatan kerja tinggi, dan adanya berbagai intervensi pemerintah di bidang pangan dan energi.

    Program untuk mendorong konsumsi masyarakat juga terus ditingkatkan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikembangkan secara ekspansif agar dapat menciptakan efek ganda (multiplier effect) tinggi, menciptakan rantai pasok di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap secara langsung 1,7 juta tenaga kerja.

    Selain itu, program strategis lainnya ialah pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan target 80 ribu koperasi, lalu penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur. Kemudian juga program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan subsidi upah, hingga program lainnya yang akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

    “Apabila digabungkan dengan (investasi), maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85 persen terhadap perekonomian (PDB),” ujar Menkeu pula.

    Dalam rangka mencapai pertumbuhan tinggi seiring lingkungan global masih penuh dengan ketidakpastian, katanya lagi, tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

    Karena itu, kolaborasi pemerintah, BUMN, Danantara, dan swasta dinyatakan menjadi kewajiban. Pemerintah disebut terus mendukung dengan menciptakan regulasi yang kondusif demi menjaga stabilitas makro.

    Dia mengharapkan kolaborasi pemerintah dan swasta mampu memperkuat rantai pasok domestik, memperluas ekspor, dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi.

    Peranan swasta penting di dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, hingga digitalisasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pada sisi ekspor, hilirisasi yang dilakukan menopang kinerja surplus neraca perdagangan sejak pertama kali digulirkan. Ke depan, upaya penguatan hilirisasi dilakukan untuk menciptakan efek ganda lebih besar dengan ekspor tumbuh hingga 6,8 persen guna mencapai pertumbuhan lebih tinggi.

    “Ini merupakan target yang tidak mudah pada saat semua negara cenderung melakukan proteksi dan melihat ke dalam. Pertumbuhan ekonomi global sejalan dengan proyeksi IMF (International Monetary Fund) dan World Bank, yaitu yang hanya 2,4 persen untuk tahun 2026 atau 3 persen menurut IMF. Ini mengindikasikan tahun 2026 masih diproyeksikan perekonomian global tumbuh cukup lemah,” ungkap Sri Mulyani.

    Melihat dari sisi produksi, katanya lagi, pilihan sektor sangat penting terutama bagi Danantara untuk menggunakan leverage ekuitas dan aset.

    Output industri pengolahan yang berkontribusi 19 persen terhadap PDB perlu terus didorong melalui investasi inovasi dan produktivitas. Sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh 5,3 persen dan harus dijaga pada tingkat yang cukup tinggi di dalam rangka menciptakan kesempatan kerja.

    Sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi 13,2 persen dari PDB juga diasumsikan tumbuh 5,7 persen.

    Program-program nasional seperti MBG, subsidi kompensasi, hingga perlindungan sosial diharapkan semakin menopang kinerja sektor perdagangan dan eceran.

    Sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi 4,4 persen dari PDB ditargetkan tetap terjaga tumbuh tinggi di angka 8,3 persen, termasuk peningkatan kegiatan data center sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi digital.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2-5,8 persen yoy.

    Sementara Fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PBS) masing-masing memberikan pandangan, agar pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen dan 6 persen. Usulan Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029 dapat dicapai.

    Fraksi Golkar, memberikan catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Minta KAI Tegas Tindak Pembobol Tembok Pembatas Rel di Jatinegara

    Legislator Minta KAI Tegas Tindak Pembobol Tembok Pembatas Rel di Jatinegara

    Jakarta

    Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, menyebut pembobolan tembok pembatas rel kereta api di Jatinegara, Jakarta Timur, masuk tindakan unsur pidana. Dia meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) tegas menindak para perusak fasilitas KAI.

    “Saya kira terkait hal ini perlu tindakan tegas ya dari pihak PT. Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap para pelaku pengrusakan terhadap infrastruktur milik PT KAI tersebut, karena ini sudah masuk kepada tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yaitu setiap upaya perusakan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,” kata Ali kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    Ali juga mendorong PT KAI melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan seperti patroli dan menangkap pelaku.

    “Terkait tembok yang dirusak atau dijebol agar segera diperbaiki oleh PT KAI, apakah di pasang beton atau dipasang tiang-tiang besi sebagai penghalang agar tidak melebar lubang tersebut,” ucapnya.

    Lubang di Tembok Pembatas Rel di Jatinegara

    Sebelumnya, sejumlah lubang muncul pada tembok pembatas perlintasan kereta lintas Jatinegara-Bekasi. Lubang-lubang ini bisa ditemui mulai dari flyover dekat Stasiun Jatinegara hingga ke seberang Lapas Cipinang.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (28/6/2025), lubang-lubang ini memiliki ukuran yang beragam. Posisi lubang ini juga letaknya tidak seragam.

    Model atau bentuk dari lubang-lubang ini juga tidak sama. Ada yang menyamping, ada pula yang berbentuk vertikal atau ke atas.

    Bukan cuma lubang, ada juga tembok yang tampak sudah tidak terpasang sebagai pembatas ke jalur rel kereta api. Namun, bagian yang tidak ada temboknya tersebut sudah dipasang pagar besi.

    (fas/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator Dukung MoU Penyadapan Kejagung-4 Provider, tapi Harus Diawasi Ketat

    Legislator Dukung MoU Penyadapan Kejagung-4 Provider, tapi Harus Diawasi Ketat

    Jakarta

    Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menyampaikan pandangan kritis terkait penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan empat provider telekomunikasi tentang mekanisme penyadapan untuk penegakan hukum. Ia meminta adanya pengawasan ketat terkait penyadapan tersebut.

    “Sebagai anggota Komisi III, kami mendukung MoU penyadapan dalam konteks penegakan hukum. Namun, kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tuduhan berbagai pihak terkait privasi data warga negara,” kata Martin kepada wartawan lewat pesannya, Jumat (27/6/2025).

    Tumbelaka menggarisbawahi beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan. Salah satunya terkait perlindungan hak privasi

    “Penyadapan harus benar-benar terbatas pada kasus-kasus pidana berat dan korupsi melalui proses perizinan yang jelas. untuk memastikan tidak terjadi penyadapan sewenang-wenang. Tetapi kita tahu kondisi kejahatan era sekarang itu terutama pencucian uang dan pelacakan buronan itu sangat dinamis, sementara penegak hukum kita berkejaran agar pelaku tidak membawa kabur uang negara,” kata Martin.

    Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya Kejagung menjaga akuntabilitas prosedural.

    “MoU ini perlu menjelaskan secara rinci prosedur penyadapan, termasuk mekanisme pelaporan dan evaluasi. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Martin.

    “Kami mendorong adanya sinergi dengan Komnas HAM dan Komisi Informasi untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak sipil,” lanjut dia.

    “Komisi III DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi MoU ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” sambung dia.

    Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan penyedia layanan telekomunikasi terkemuka, yakni dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk.

    “Saat ini, business core intelijen Kejaksaan berpusat pada pengumpulan data dan/atau informasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk dianalisis, diolah, dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujar Reda melalui keterangannya, Selasa (24/6).

    Karena itu, dia mengungkap kolaborasi dengan penyedia jasa telekomunikasi menjadi hal yang krusial dan urgen agar kualitas dan validitas data dan/atau informasi tidak terbantahkan serta memiliki kualifikasi nilai A1.

    “Data dan/atau informasi dengan kualifikasi A1 tersebut tentunya memiliki berbagai manfaat, diantaranya dalam tataran praktis seperti pencarian buron atau daftar pencarian orang, pengumpulan data dalam rangka mendukung penegakan hukum, atau dalam tataran global yang akan digunakan sebagai penyusunan analisis holistik terhadap suatu topik tertentu dan khusus,” pungkas Reda.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Andre Rosiade Terima Kasih ke Menhut Sudah Teken IPPKH Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik

    Andre Rosiade Terima Kasih ke Menhut Sudah Teken IPPKH Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berterima kasih kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang sudah menandatangani izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Andre mengatakan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bisa segera dimulai.

    “Menyampaikan terima kasih pada Menhut yang telah menandatangani persetujuan IPPKH untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik,” kata Andre Rosiade, kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).

    Andre mengatakan setelah pertemuan pada 8 Mei lalu, Menhut Raja Juli menelepon dan menginformasikan IPPKH untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik sudah ditandatangani. Dengan penandatanganan itu, Andre mengatakan pembangunan bisa dieksekusi.

    “Setelah ditemui beberapa waktu lalu, barusan pihak Kemenhut, Pak Menhut menelepon langsung dan menginformasikan bahwa beliau sudah meneken PPKH sehingga pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bisa dieksekusi oleh Hutama Karya,” ucapnya.

    Andre berterima kasih atas gerak cepat Menhut Raja Juli sehingga pembangunan bisa segera dimulai. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI mengatakan hal ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius membantu percepatan pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar).

    “Ini bukti bahwa pemerintah Presiden Prabowo betul-betuk serius membantu percepatan pembangunan sumbar sehingga para menteri dan seluruh aparatur pemerintah yang ada di pusat memberikan pelayanan terbaik pada Sumatera Barat,” ucapnya.

    (idn/fjp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini