Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Gerindra

  • KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

    KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua orang anggota Komisi Keuangan atau XI DPR periode 2019-2024 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia (BI) dan Penyuluh Jasa Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Selain dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi terkait dengan pengelolaan dana CSR BI dan OJK, lembaga antirasuah juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus tersebut.

    Dua orang itu ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.52 dan No.53, dan diterbitkan pada. Sebelumnya, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan per Desember 2024.

    Adapun dua orang tersebut adalah Satori dari Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. “Penyidik telah menemukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST anggota Komisi XI periode 2019-2024,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Kamis (7/8/2025).

    Pada keterangan sebelumnya, Asep menyebut lembaganya juga tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya termasuk dari pihak BI, OJK, maupun anggota DPR lainnya.

    “Sedang kita dalami masing-masing. Yang sudah ada, sudah firm itu dua [tersangka] seperti itu. Yang lainnya kita akan dalami,” terang Asep.

    Lembaga antirasuah sebelumnya menduga terdapat modus penyelewengan hingga pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana Program Sosial BI dan OJK.

    Dana yang disalurkan itu dianggarkan secara resmi oleh bank sentral. Dana PSBI itu lalu diberikan ke yayasan-yayasan yang mengajukan untuk berbagai program kemasyarakatan, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan dan kesehatan.

    Asep menyebut suatu yayasan dalam satu proposal bisa mengajukan dana PSBI bisa senilai sekitar Rp250 juta. Bahkan, ada yang diduga menerima miliaran rupiah.

    “Ini untuk beberapa, karena di antaranya itu miliaran yang diterimanya, pengajuan itu,” terangnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

  • Penyaluran BSU di Purwakarta Disorot, Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima Bandung 4 Agustus 2025

    Penyaluran BSU di Purwakarta Disorot, Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima Bandung 4 Agustus 2025

    Penyaluran BSU di Purwakarta Disorot, Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima
    Editor
    PURWAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (
    BSU
    ) di Kabupaten
    Purwakarta
    menuai sorotan setelah muncul dugaan bahwa sejumlah penerima tidak sesuai kriteria.
    Salah satunya, tercatat ada 35 anggota DPRD yang diduga masuk dalam daftar penerima bantuan, yang semestinya ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan rendah.
    Kritik tersebut disampaikan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (PC SPAMK) FSPMI Purwakarta, Wahyu Hidayat. Ia menilai proses distribusi BSU belum optimal dan perlu evaluasi menyeluruh.
    “Kami meminta peninjauan ulang data penerima dengan mengajukan permintaan resmi ke BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker untuk mempublikasikan daftar
    penerima BSU
    di Purwakarta (tanpa melanggar privasi), guna memastikan tidak ada penyalahgunaan, seperti kasus anggota DPRD,” kata Wahyu dikutip dari Tribun Jabar, Senin (4/8/2025).
    Wahyu menyebut, dugaan masuknya nama-nama anggota legislatif ke dalam daftar penerima mencerminkan adanya kekosongan dalam proses validasi data.
    Padahal, berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, BSU seharusnya hanya diberikan kepada pekerja swasta, bukan aparatur negara seperti ASN, TNI, atau Polri.
    Namun, tidak ada ketentuan eksplisit yang menyebutkan anggota DPRD sebagai pihak yang dikecualikan. Hal ini membuka ruang interpretasi yang berbeda di publik.
    Salah satu
    anggota DPRD Purwakarta
    dari Fraksi Gerindra, Zusyef Gunawan, mengaku terkejut saat mengetahui namanya masuk dalam daftar penerima BSU.
    “Waduh enggak tahu itu, kok bisa ya terdaftar di BSU. BSU itu untuk yang berhak, saya harap ke depan jangan sampai terulang kembali,” ujar Zusyef.
    Sementara itu, Supervisor Enterprise Business Kantor Pos Purwakarta, Rani Destrianti Sari, menyampaikan bahwa hingga batas akhir pencairan awal pada Minggu (3/8/2025), masih ada 1.274 penerima yang belum mencairkan BSU, dengan total dana mencapai Rp764,4 juta.
    “Kami sudah mencoba berbagai upaya mulai dari penyebaran informasi di media sosial, koordinasi dengan RT/RW, hingga menyurati perusahaan melalui personalia, tapi pencairan belum maksimal,” ujar Rani.
    Pemerintah kemudian memutuskan untuk memperpanjang masa pencairan hingga Selasa (5/8/2025) demi mengoptimalkan penyaluran.
    16.951 Warga Terdaftar sebagai
    Penerima BSU
    di Purwakarta
    Program BSU tahun ini diberikan satu kali untuk periode Juni-Juli 2025, dengan total bantuan sebesar Rp600.000 per orang.
    Di Kabupaten Purwakarta, total penerima tercatat sebanyak 16.951 orang, dengan 15.677 di antaranya sudah mencairkan bantuan melalui Kantor Pos Purwakarta dan 14 kantor cabang pembantu lainnya.
    Proses pencairan mensyaratkan penerima membawa e-KTP asli, fotokopi, dan barcode pengambilan, serta dilakukan di beberapa titik pelayanan seperti MPP Bale Madukara.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 35 Angota DPRD Purwakarta Diduga Terdaftar Jadi Penerima BSU, Serikat Pekerja Desak Transparansi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinilai Pramono Aneh, DPRD Justru Anggap Usulan Kartu Janda Jakarta Bentuk Kepedulian

    Dinilai Pramono Aneh, DPRD Justru Anggap Usulan Kartu Janda Jakarta Bentuk Kepedulian

    JAKARTA – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin memandang usulan kartu janda Jakarta yang digulirkan DPRD merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat rentan.

    Usulan ini sebelumnya diungkapkan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Merespons, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai usulan kartu janda adalah hal aneh.

    “Gagasan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan kepala keluarga yang sering menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan psikologis pasca kehilangan pasangan,” kata Thamrin saat dihubungi, Senin, 4 Agustus.

    Jika Pemprov DKI berkenan dan ingin menjalankan program ini, Thamrin menyebut perlu disertai rancangan dan landasan hukum yang kuat.

    Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan anggaran yang matang tidak membebani APBD secara berlebihan dan tetap sesuai dengan prinsip efisiensi.

    “Kami juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek sosial dan martabat penerima, termasuk dalam pemilihan nama program agar tidak menimbulkan stigma. Pendekatan berbasis data tetap menjadi prinsip utama dalam merancang kebijakan publik,” jelas Thamrin.

    Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov DKI menerbitkan program bansos untuk para janda yang telah ditinggal suaminya.

    Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jamilah Abdul Gani dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program kartu janda Jakarta atau KJJ,” kata Jamilah di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli.

    Jamilah berujar, usulan ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota Fraksi Gerindra dalam kegiatan reses.

    Hanya saja, tidak semua janda diusulkan mendapat kartu janda. Jika Pemprov DKI setuju, warga penerima manfaat bantuan tersebut merupakan perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun.

    Menanggapi terpisah, Pramono Anung menilai hal tersebut usulan yang aneh. “Aneh-aneh aja. Enggak mau jawab, aku,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Juli.

  • Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra Sekaligus Menlu Berlatar Belakang Militer dan Politik

    Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra Sekaligus Menlu Berlatar Belakang Militer dan Politik

    Setelah kelulusannya dari Norwich University, Sugiono sempat bekerja di Amerika Serikat sebelum memutuskan kembali ke Tanah Air dan mengikuti pendidikan calon perwira TNI (Semapa PK) di Akademi Militer Magelang. Pada tahun 2002, Sugiono lulus dan dilantik sebagai perwira TNI AD berpangkat Letnan Dua korps Infanteri.

    Sugiono merupakan politikus Indonesia yang menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia sejak tahun 2024. Ia juga menjadi salah satu anggota pertama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan aktif sebagai kader sejak tahun 2008.

    Sugiono adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pertama dari partai politik sejak Alwi Shihab (menjabat 1999–2001) dan pertama yang berlatar belakang militer.

    Sebelum menjabat Menteri Luar Negeri, Sugiono pernah menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR-RI (2019-2024) setelah berhasil merebut satu kursi untuk Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga).

    Di Partai Gerindra, ia pernah menduduki sejumlah posisi, mulai dari Wakil Ketua Harian DPP Gerindra (2020-2025), Wakil Ketua Umum DPP Gerindra (2020-2025), dan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI (2021-2024).

    Pada Pemilu 2024, Sugiono kembali memenangkan kursi DPR-RI untuk periode 2024-2029 dari daerah pemilihan yang sama, yakni Jawa Tengah I.

    Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia membuka jalan bagi Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) Kabinet Merah Putih. Sebagai salah satu dewan pendiri Partai Gerindra, Sugiono kini dipercaya menggantikan Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. (*)

  • Profil Sugiono: dari Perwira TNI, Menlu, hingga Sekjen Partai Gerindra

    Profil Sugiono: dari Perwira TNI, Menlu, hingga Sekjen Partai Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tertanggal 1 Agustus 2025. Sugiono dipercaya untuk menggantikan Ahmad Muzani yang sebelumnya menjadi Sekjen Gerindra selama 17 tahun. 

    Kabar pergantian tersebut disampaikan oleh Muzani melalui akun Instagram pribadinya @ahmadmuzani2. Dalam postingannya, Muzani menyampaikan rotasi ini telah ditandatangani Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    “Pada hari ini, Jumat 1 Agustus 2025 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukan @sugiono_56 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” tulis Muzani di akun Instagram pribadinya, Jumat (1/8/2025).

    Muzani menyampaikan terima kasih dan ucapan permohonan maaf jika selama menjabat sebagai Sekjen Gerindra sejak 2008 terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kealpaan.

    Profil Sugiono

    Sebelum menorehkan nama di kancah politik dan dipercaya menduduki jabatan Menteri Luar Negeri Kabinet Merah Putih, Sugiono lebih dulu meniti karir di dunia militer sebagai anggota kopassus dengan jabatan terakhir Letnan Satu.

    Pria kelahiran Takengon, Aceh pada 11 Februari 1979 ini merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang tahun 1997 dan melanjutkan pendidikannya di Norwich Military Academy Amerika. Di sana, dia menyabet gelar sarjana studi teknik komputer di Norwich University.

    Setelah itu, dia menjadi perwira militer melalui jalur pendidikan calon perwira TNI (Semapa PK) atau saat ini dikenal Perwira Prajurit Karir (Pa PK) TNI. Dia lulus pads tahun 2002. 

    Setelahnya, dia direkrut oleh Prabowo sebagai sekretaris pribadi yang saat itu Partai Gerindra belum terbentuk. Seiring berjalannya waktu, Sugiono mulai menjajaki karirnya sebagai politikus sejak 2008, di mana dirinya salah satu anggota Dewan Pendiri Partai Gerindra.

    Kemudian, Sugiono berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2020-2024 dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I.

    Bahkan, dia pernah menduduki jabatan strategis di Gerindra. Dilansir laman resmi Gerindra, pria berusia 46 tahun ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Harian DPP Gerindra dan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra periode 2020-2025. Lalu menjadi Ketua Fraksi Gerindra MPR RI (2022-2024).

  • 4 Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra yang Gantikan Ahmad Muzani Nasional

    4 Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra yang Gantikan Ahmad Muzani Nasional

    Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra yang Gantikan Ahmad Muzani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Ahmad Muzani
    resmi mengumumkan pergantian jabatan Sekretaris Jenderal Partai
    Gerindra
    melalui akun Instagram pribadinya, @ahmadmuzani2.
    Dalam unggahan pada Jumat (1/8/2025), Muzani menyampaikan bahwa
    Sugiono
    ditunjuk sebagai Sekjen baru Partai Gerindra menggantikan dirinya.
    Pengumuman ini disampaikan usai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan penunjukan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Jumat (1/8/2025).
    “Dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangani tersebut, maka jabatan Sekjen yang telah saya emban selama 17 tahun lebih sejak berdirinya partai pada 6 Februari 2008 sampai dengan 1 Agustus 2025 telah digantikan oleh Sugiono,” tulis Muzani, di akun Instagramnya.
    Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo dan seluruh kader Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selama hampir dua dekade menjabat sebagai Sekjen.
    “Saya menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalani jabatan sebagai Sekjen partai terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kealpaan yang menyebabkan tidak berkenan kepada kawan-kawan seperjuangan,” ungkap Ketua MPR RI ini.
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).
    Lantas, siapa Sugiono yang merupakan Menteri Luar Negeri (Menlu) yang kini juga ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra? Berikut profilnya:
    Sugiono lahir di Takengon, Aceh, pada 11 Februari 1979. Ia menempuh pendidikan di SDN 1 Takengon (1985-1991), SMPN 3 Banda Aceh (1991-1994), dan SMA Taruna Nusantara Magelang (1994-1997).
    Setelah itu, Sugiono Sugiono melanjutkan pendidikannya ke Norwich Military Academy-Amerika usai lulus dari SMA Taruna Nusantara.
    Sugiono meraih gelar sarjana dari program studi teknik komputer di Norwich University dan sempat tinggal serta bekerja di Rhode Island.
    Kemudian, Sugiono melanjutkan pendidikan calon perwira TNI (Semapa PK) di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 2002. Lalu, dilantik sebagai Letnan Dua korps Infanteri.
    Ia mengenal Prabowo saat menjadi sekretaris pribadinya sebelum pembentukan Partai Gerindra. Karenanya, banyak yang menyebut Sugiono sebagai salah satu “anak ideologis” Prabowo.
    Hingga akhirnya, Sugiono Sugiono menjadi bagian dari anggota Dewan Pendiri Partai Gerindra dan aktif sebagai kader sejak 2008.
    Di Partai Gerindra, ia pernah menduduki sejumlah posisi, mulai dari Wakil Ketua Harian DPP Gerindra (2020-2025), Wakil Ketua Umum DPP Gerindra (2020-2025), dan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI (2021-2024).
    Adapun di DPR, Sugiono terpilih sebagai anggota legislatif pada periode 2019-2024 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I. Ia menduduki posisi di Komisi I dan sempat memimpin alat kelengkapan dewan (AKD) tersebut.
    Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Sugiono ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Kabinet Merah Putih.
    Kini beberapa bulan setelahnya, Sugiono didapuk menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra untuk menggantikan Ahmad Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco: Muzani Bakal Jelaskan Isu Pergantian Sekjen Gerindra Nasional 31 Juli 2025

    Dasco: Muzani Bakal Jelaskan Isu Pergantian Sekjen Gerindra Nasional 31 Juli 2025

    Dasco: Muzani Bakal Jelaskan Isu Pergantian Sekjen Gerindra
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian
    Partai Gerindra
    ,
    Sufmi Dasco Ahmad
    , memastikan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, akan memberikan penjelasan resmi terkait isu pergantian posisi Sekjen yang santer diberitakan belakangan ini.
    Dasco mengatakan, dirinya sejak pagi menerima banyak pertanyaan terkait kabar pergantian Muzani dengan
    Sugiono
    .
    Namun, ia memilih menahan diri untuk menjawab karena penjelasan resmi akan disampaikan langsung oleh Muzani.
    “Saya dari pagi, itu banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya memang sengaja tidak menjawab karena pada waktunya mungkin besok, Sekjen Gerindra Pak
    Ahmad Muzani
    akan menyampaikan kepada publik tentang hal-hal yang akan ditanyakan,” kata Dasco, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.
    Lebih lanjut, Dasco meminta semua pihak bersabar menunggu konferensi pers resmi dari Muzani.
    Ia enggan mengonfirmasi apakah benar telah terjadi pergantian Sekjen, dan hanya menegaskan bahwa mekanisme administrasi di partai dan Kementerian Hukum dan HAM berjalan sebagaimana mestinya.
    “Kalau memang ada mungkin pergantian, kan bisa dimasukkan lagi (ke dalam SK). Nah itu mekanisme yang biasa di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini.
    Hari ini, telah muncul isu politik bahwa posisi Muzani sebagai Sekjen Gerindra akan digantikan oleh kader Partai Gerindra yang lain.
    Muzani Menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak 2008. Pada Pemilu 2009, Muzani mulai menjadi anggota DPR RI dan langsung mejadi Wakil Ketua Fraksi Gerindra.
    Dia kemudian lolos ke Senayan lewat Pemilu 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rahayu Saraswasti Buka Suara soal Sugiono Disebut Gantikan Muzani jadi Sekjen Gerindra

    Rahayu Saraswasti Buka Suara soal Sugiono Disebut Gantikan Muzani jadi Sekjen Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati buka suara soal kabar adanya perombakan struktur Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, terkhusus perubahan posisi sekretaris jenderal.

    Menurutnya, hingga sejauh ini masih belum ada Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra. Bahkan, SK Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra saja masih belum keluar. Rahayu juga membantah adanya isu internal dalam partai. 

    “Enggak ada SK. SK KLB juga belum keluar. Nggak ada isu internal,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025).

    Meski demikian, wanita yang juga menjadi pimpinan Komisi VII DPR RI ini menyebut dirinya tidak mengetahui pasti apakah posisi Ahmad Muzani tergantikan dengan Menteri Luar Negeri, Sugiono sebagai Sekjen Gerindra.

    “Enggak tahu juga. Karena itu prerogatif ketua umum yang formatur tunggal,” tegasnya.

    Sebagai informasi, KLB yang disebut Rahayu membuahkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030. 

    Kemudian, KLB juga turut menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing DPP Partai Gerindra periode 2020—2025.

    Ketiga, kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, tak hanya menjadi Ketua Umum tetapi partai juga turut menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra.

    Lebih lanjut, Muzani menyebut kongres memandatkan Prabowo menjadi formatur tunggal, termasuk menentukan kepengurusan baru. Terakhir, katanya, Prabowo juga diminta kembali menjadi calon presiden (capres) pada 2029. 

    Siapa Ahmad Muzani?

    Melansir dari laman resmi Partai Gerindra, Ahmad Muzani lahir di Tegal pada 15 Juli 1968 (56 tahun), dia adalah seorang pengusaha yang juga politisi dari Gerindra. 

    Sebelum berkiprah dalam dunia politik, Muzani dulunya adalah seorang wartawan majalah Amanah pada 1989. Kemudian, pada 1995 Sekjen Gerindra ini menjadi redaktur redaksi Radio Ramako FM. Karier kewartawanannya terus berlanjut hingga menjadi pimpinan redaksi Berpolitik.com pada 1999.

    Adapun, karier politiknya di Gerindra dimulai sejak menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada 2009 – 2012, berlanjut menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada 2012 – 2014. Selanjutnya menjadi Sekjen Partai Gerindra pada 2015 – 2020, dan Ketua Fraksi Partai Gerindra, 2014 – 2019. 

    Pria yang juga pernah memimpin Pelajar Islam Indonesia (PII) ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung I dan akhirnya mulus melenggang ke Senayan untuk periode 2009-2014. Pada saat itu, dia tergabung dalam Komisi I.  

    Kemudian, pada periode 2014 – 2019 ia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dan ditunjuk menadi Ketua Fraksi dari Partai Gerindra di DPR RI.

  • 11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal aliran uang dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI ke yayasan milik penyelenggara negara.

    Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 11 orang sebagai saksi pada Kamis, 24 Juli 2025.

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025.

    Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Abdul Mukti selaku Ketua Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Mohamad Mumin selaku Ketua Yayasan Abhinaya Dua Lima, Ida Khaerunnisah selaku Ketua Yayasan Al Fairuz Panongan Palimanan tahun 2020-sekarang, Sudiono selaku Ketua Yayasan Alkamali Arya Salingsinhan, Jadi selaku Ketua Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan tahun 2022-sekarang, Nia Nurrohman selaku Ketua Yayasan Al Fadila Panongan Palimanan.

    Selanjutnya, Deddy Sumedi selaku Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda kabupaten Cirebon, Ali Jahidin selaku Ketua Pengurus Yayasan As Sukiny dan Guru SMPN 2 Palimanan Kabupaten Cirebon, Eka Kartika selaku ibu rumah tangga, Sundari Meina Shinta selaku Notaris, dan Debby Puspita Ariestya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

    “Para saksi didalami terkait aliran uang yang mengalir ke yayasan milik penyelenggara negara,” terang Budi.

    Sedangkan 9 orang saksi lainnya mangkir, yakni Soedjoko Bin Soekendra selaku wiraswasta, Yeti Rusyati selaku mengurus rumah tangga, Sri Rezeki selaku PPAT, Akhmad Sugianto selaku pensiunan, Hevy Haviyanti selaku mengurus rumah tangga, Dedi Selamet selaku karyawan swasta, Suyati selaku karyawan swasta, Panji Haidwiguno selaku wiraswasta, dan Leni Djamaludin selaku mengurus rumah tangga.

    Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. 

    Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

    Selanjutnya, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam, 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Namun, Heri Gunawan mangkir saat dipanggil pada Rabu, 18 Juni 2025.

    Selain itu, penyidik juga telah memeriksa seorang lainnya yang merupakan calon tersangka, yakni Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem. Satori telah diperiksa sebanyak 4 kali, yakni pada Jumat 27 Desember 2024, Selasa 18 Februari 2025, Senin 21 April 2025, dan Rabu, 18 Juni 2025

  • Legislator Novita Soroti Kecelakaan Kapal di Selat Bali: Evaluasi

    Legislator Novita Soroti Kecelakaan Kapal di Selat Bali: Evaluasi

    Jakarta –

    Angota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti menyoroti dua kecelakaan kapal di Selat Bali yakni kebakaran KM Barcelona V-A dan kandasnya KMP Tunu Jaya. Menurutnya, dua tragedi itu buka sekadar persoalan teknis, namun juga tragedi kemanusian yang perlu ditindaklanjuti dengan serius.

    “Kecelakaan kapal bukan hanya tragedi teknis, tetapi tragedi kemanusiaan. Ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk memperkuat pengawasan dan mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran, terutama di jalur-jalur padat seperti Selat Bali,” kata Novita kepada wartawan, Minggu (27/7/2025).

    Baca juga: Puan Minta Tata Kelola Transportasi Diperbaiki Usai KMP Tunu Jaya Tenggelam

    Kader dari partai yang diketuai oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan pelayaran nasional. Evaluasi mencakup sistem inspeksi, kelaikan kapal, hingga peningkatan kompetensi awak, terutama pada kapal penyeberangan yang mengangkut penumpang dan kendaraan dalam jumlah besar.

    Ia juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam evakuasi dan respon darurat. Menurutnya, meski seluruh penumpang KM Barcelona V-A berhasil diselamatkan, keberhasilan tersebut tidak boleh hanya bergantung pada faktor keberuntungan atau cuaca yang bersahabat.

    “Ini soal nyawa manusia. Kapal angkutan rakyat tidak boleh hanya dilihat dari sisi logistik dan ekonomi semata, tetapi dari nilai-nilai keselamatan dan perlindungan publik yang menyeluruh,” ujarnya.

    “Kita tidak boleh menunggu insiden serupa terjadi lagi. Transportasi laut adalah urat nadi bagi banyak daerah, dan sudah saatnya keselamatan menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas,” katanya.

    (dek/gbr)