Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Demokrat

  • AHY Anggap Wajar Ada Pihak Tak Nyaman Kedekatan Prabowo-SBY: Mereka Bersahabat

    AHY Anggap Wajar Ada Pihak Tak Nyaman Kedekatan Prabowo-SBY: Mereka Bersahabat

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan jika hubungan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto, baik-baik saja bahkan keduanya bersahabat. Hal ini menindaklanjuti penilaian dari internal partai terkait adanya pihak yang ingin membenturkan kedua tokoh ini.

    “Beberapa minggu yang lalu tidak, saya tidak, tidak, merujuk kepada siapa, tetapi yang kami rasakan para kader rasakan juga kok beberapa saat yang lalu itu ada upaya seperti membentur-benturkan kemudian seolah-olah tidak sejalan, seolah-olah tidak dalam satu frekuensi yang sama, padahal kedua pemimpin tersebut kedua tokoh tersebut, Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, Pak SBY itu bersahabat,” kata AHY di kantor DPP Demokrat, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/3/2025).

    AHY mengatakan, SBY kerap memberikan masukan kepada Prabowo terkait pemerintahan. Ia menganggap wajar jika ada pihak yang tak suka dengan hubungan keduanya.

    “Saling berbagi, memberikan masukan-masukan karena Pak SBY sangat ingin Presiden Prabowo sukses memimpin negeri ini karena kalau beliau sukses, rakyat akan menikmati berbagai kemajuan dan kesejahteraan,” ujar AHY.

    “Nah kalau ada yang mungkin kurang begitu nyaman dengan dekatnya hubungan antara Presiden Prabowo dan Bapak SBY, saya rasa ya juga wajar-wajar saja sebetulnya. Cuma, saya hanya menyampaikan ketika itu dalam forum internal, Demokrat agar kita tidak ikut terpengaruh atau terpancing, justru kita mengademkan, mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah sama sekali,” sambungnya.

    Ia menilai Prabowo dan SBY saling mendukung untuk kemajuan Indonesia. AHY menyebut keduanya kerap bertukar pikiran.

    Sebelumnya, AHY menyebut ada yang mencoba membenturkan Presiden Prabowo Subianto dengan SBY. AHY menyampaikan pernyataan ini dalam acara Buka Bersama Fraksi Partai Demokrat di Hotel Fairmont, Minggu (16/3).

    AHY menyatakan hubungan Demokrat dengan Prabowo berjalan makin baik. Dia menyinggung saat ini ada yang tidak suka dengan jalinan hubungan mesra antara Prabowo dan Demokrat.

    “Ada yang mencoba membentur-benturkan orang tua kita, Pak SBY dengan Presiden Prabowo Subianto misalnya. Betul? Ada yang dipotong-potong kalimatnya, tidak kontekstual, tidak relevan, tapi hanya mungkin ingin mendapatkan perhatian masyarakat luas sehingga seolah-olah ada hal-hal yang tidak sinkron. Dan ini semua, saya bersyukur bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk Pak SBY, selalu membuka jalan komunikasi yang baik. Dan beliau menyampaikan bahwa kita tidak boleh dibentur-benturkan,” ujar AHY.

    (dwr/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Demokrat Dorong Koordinasi Lintas Sektor Jelang Mudik 2025: Momentum Kebangkitan Ekonomi Rakyat – Halaman all

    Demokrat Dorong Koordinasi Lintas Sektor Jelang Mudik 2025: Momentum Kebangkitan Ekonomi Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan, mendorong koordinasi lintas sektor di momentum mudik dalam menyambut hari raya Idulfitri 1446 Hijriah/’Lebaran 2025. 

    Dia menyatakan, Lebaran 2025 merupakan momentum kebangkitan ekonomi rakyat. 

    “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia dan stakeholder harus meningkatkan koordinasi agar agenda besar nasional ini sukses dan menjadi momentum kebangkitan ekonomi rakyat,” kata  Marwan kepada wartawan Minggu (23/3/2025).

    Marwan mengatakan, koordinasi lintas sektor harus dilakukan karena momentum mudik Lebaran bukan hanya soal konsumsi dan mobilitas, melainkan juga terkait pembuatan kebijakan ekonomi yang bisa dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

    “Kerja sama ini menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran arus mudik, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi,” ujar Marwan.

    Ia menjelaskan, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seiring, dan tidak sekadar responsif terhadap kondisi pasar. 

    Menurut Marwan, kebijakan fiskal dan moneter harus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.

    Oleh karena itu, ia memandang, koordinasi antara Bank Indonesia atau BI dengan kementerian terkait, serta sektor swasta menjadi hal yang mutlak agar stabilitas harga dan kelancaran arus mudik dapat terwujud tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. 

    “Sinergi yang harmonis ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan stabil untuk masa depan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

    Marwan juga menyoroti, kesiapan arus mudik dan arus balik, serta ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok jelang Lebaran 2025.

    “Kami apresiasi berbagai kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini. Kami mendorong stakeholder terkait untuk terus berkoordinasi agar berbagai langkah strategis terkait dengan mudik dan bahan pokok jelang Lebaran dapat dioptimalkan,” ucapnya.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II itu pun mengingatkan kembali bahwa Lebaran merupakan momentum pergerakan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarkat yang melemah akhir-akhir ini.

    Ia mengatakan, terdapat tantangan ekonomi di momentum Lebaran 2025 yang memerlukan koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan stakeholder terkait.

    “Kerja sama ini menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran arus mudik, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi,” pungkas Marwan.

  • Kata Para Pentolan Partai Demokrat Soal Riuh Revisi UU TNI

    Kata Para Pentolan Partai Demokrat Soal Riuh Revisi UU TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perubahan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR mendapat beragam tanggapan dari para elit Partai Demokrat.

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan dalam proses revisi UU TNI tak hanya melibatkan DPR, tapi juga pemerintah, tentara dan sipil.

    “RUU TNI adalah produk yang kita revisi bersama, melibatkan pemerintahan, tentara, sipil, dan parlemen. Sudah banyak masukan dan perubahan terkait pasal-pasal tertentu. Kita ingin supresmasi sipil tetap dikedepakan, tetapi kita juga harus tahu, TNI juga penting dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan penugasannya. Karena TNI adalah pengawal kedaulatan negara,” kata Wakil Ketua MPR RI itu, dikutip dari akun X resmi Partai Demokrat, Sabtu (22/3/2025)

    Kemudian, tanggapan lain datang dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Rizky A.R. Natakusumah. Ia memastikan dalam proses penggodokan RUU TNI, Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu telah menyuarakan aspirasi publik.

    “Kami memastikan telah menyuarakan aspirasi publik terkait RUU TNI dan wejangan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi kekhawatiran yang selama ini disuarakan juga itu yang kami tampung dan kami suarakan dalam rapat panja,” ungkapnya.

    Selanjutnya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anton S. Suratto berharap RUU TNI bisa menghasilkan sebuah regulasi yang seimbang, menjaga profesionalisme TNI, dan pada saat yang sama mendukung sistem demokrasi dan meritokrasi yang sehat di Indonesia.

  • Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, Fathi, meminta masyarakat dan investor tidak panik berlebihan mengenai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025).

    Sebab, anjloknya IHSG disebut-sebut karena munculnya isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Kita imbau kepada masyarakat untuk tidak kemudian menerima informasi-informasi yang tidak utuh, yang kurang benar, khususnya para pelaku investor retail ataupun investor di pasar modal. Over Worried, kekhawatiran yang berlebihan yang kita sendiri tidak pernah mendengar itu sebetulnya,” kata Fathi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Fathi, jika memang Sri Mulyani mundur, maka Komisi XI sebagai mitra kerja pasti akan mengetahui lebih dulu.

    Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak terbawa opini negatif yang justru dapat memperburuk kondisi ekonomi.

    “Marilah kita batasi jangan terlalu banyak kita buat opini negatif. Kita harus saling bahu membahu, kita saling support, kita saling dorong untuk menuju Indonesia maju, menuju target ekonomi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Fathi.

    Terkait pergerakan IHSG yang anjlok, sementara bursa saham di Asia justru menguat, Fathi menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika pasar.

    Menurutnya, fluktuasi yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sentimen dalam negeri, tetapi juga oleh faktor eksternal yang telah berlangsung sejak lama.

    “Jadi sebetulnya secara umum, secara global, kalau kita berbicara global itu memang terjadi kontraksi, memang terjadi koreksi penurunan. Hanya kebetulan pas kemarin kita ada pergerakan ekstrem ke bawah itu memang di Asia sedang ada kenaikan. Tetapi tidak bisa dipandang kondisi pada satu hari dan satu sesi itu saja,” jelas Fathi.

    Dia juga mengaitkan kondisi pasar dengan kebijakan ekonomi global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ketegangan perdagangan internasional.

    “Ini kan sebuah rangkaian, dimulai dari awal tahun adanya kebijakan-kebijakan ekstrem dari Presiden Amerika, adanya trade war, ini yang kemudian menjadikan sebuah kekhawatiran daripada investor global. Berimbas kepada retail juga mungkin di Indonesia yang tentu tidak bisa menutup mata terkait dengan apa yang terjadi di dunia global,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menepis spekulasi mengenai pengunduran dirinya.

    Dia menegaskan bahwa dirinya tetap berada dalam Kabinet Merah Putih.

    “Saya di sini, berdiri teguh dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025). (*)

  • Duh, 2 Anggota DPRD Medan Baku Hantam di Kamar Mandi Gedung Dewan

    Duh, 2 Anggota DPRD Medan Baku Hantam di Kamar Mandi Gedung Dewan

    Perkelahian 2 anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat dan PDIP Perjuangan diklarifikasi oleh salah satu pihak, Dodi Robert Simangunsong (Demokrat).

    Anggota Komisi III DPRD Medan ini menjelaskan, insiden tersebut dipicu oleh persoalan lama, bukan masalah pembahasan dalam rapat komisi.

    “Yang viral bukan soal Komisi III, tapi masalah lama, bukan masalah yang ada di Komisi III. Di komisi enggak ada persoalan,” Dodi mengungkapkan.

    Dijelaskannya, pemicu perkelahian adalah kebiasaan David Roni Ganda Sinaga (PDIP) yang kerap memanggil nama staf komisi, Dodi Tambunan, dengan nada keras. Hal ini membuat Dodi merasa namanya dipermainkan.

    “Aku cuma menegur dia aja, jangan panggil Dodi, kalau bisa Tambunan saja. Karena kalau manggil Dodi dengan nada keras, kesannya negur aku. Baru kali ini kami ketemu langsung pas di toilet lantai 3,” bebernya.

  • Legislator Demokrat Fathi: Masyarakat Harus Merasakan Manfaat Maksimal dari Asuransi – Halaman all

    Legislator Demokrat Fathi: Masyarakat Harus Merasakan Manfaat Maksimal dari Asuransi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menekankan pentingnya peran industri jasa keuangan dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. 

    Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

    Dalam pertemuan tersebut, Fathi menyoroti implementasi edukasi keuangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta regulasi turunannya seperti POJK No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan.

    Fathi menekankan bahwa asuransi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar produk finansial yang sulit dipahami atau diakses.

    “Saya ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat tinggi dari asuransi. Bangun tidur pun, kita harus sudah berpikir tentang perlindungan finansial, baik untuk kesehatan, keselamatan, maupun aset berharga yang kita miliki. Jangan sampai masyarakat merasa asuransi hanya membebani, tanpa memahami keuntungannya,” ujar Fathi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Fathi mendorong agar industri asuransi lebih aktif dalam memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. 

    Menurutnya, masih banyak masyarakat yang ragu menggunakan produk asuransi karena kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap industri ini.

    “Saya minta asosiasi dan pelaku industri asuransi tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan transparan. Jangan sampai masih ada kasus-kasus klaim sulit cair yang membuat kepercayaan publik menurun,” kata dia.

    Komisi XI DPR RI, lanjut Fathi, akan terus mengawal kebijakan terkait literasi dan inklusi keuangan agar sejalan dengan kepentingan masyarakat.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pelaku industri asuransi dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat dan berkeadilan.

    Dengan meningkatnya pemahaman dan akses terhadap produk asuransi, diharapkan masyarakat bisa lebih terlindungi secara finansial dan memiliki jaminan perlindungan di berbagai aspek kehidupan.

  • Demokrat Tegaskan Tetap Kritis Dukung Pemerintahan Prabowo – Halaman all

    Demokrat Tegaskan Tetap Kritis Dukung Pemerintahan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat akan istiqomah mendukung Pemerintahan Prabowo. 

    Meski begitu, dirinya mengatakan Partai Demokrat tetap kritis, objektif, agar dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik. 

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam acara Buka Bersama FPD DPR RI: “Silaturahmi Ramadan, Menggapai Keberhakan”, Minggu (16/3/2025). 

    “Sebagai partai yang berkoalisi dengan pemerintah, Fraksi Partai Demokrat akan tetap istiqomah menjadi mitra pendukung pemerintah Presiden Prabowo, tapi tetap kritis, objektif, agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan lebih baik, maju, dan selamat,” ungkap Ibas melalui keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

    “Kita Partai Demokrat sesungguhnya selalu bersama rakyat dalam perjuangan. Hati kita bersama rakyat,” tambah Ibas. 

    FPD DPR RI, kata Ibas, akan konsisten memastikan seluruh kebijakan berpihak pada rakyat dan selaras dengan asa cita serta 4 track strategies SBY. 

    “Kita ingin pastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah itu pro rakyat, pro pembangunan berkelanjutan. Selaras dengan Asta Cita dan 4 Track-Strategies Bapak SBY yang hingga hari ini masih relevan,” tutur Ibas. 

    Menurutnya hal tersebut masih sangat relavan karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara dan masyarakatnya. 

    Empat hal itu, kata Ibas, memiliki tujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. 

    “Pro pertumbuhan. Pro lapangan pekerjaan. Pro pengentasan kemiskinan. Pro bisnis dan usaha kerakyatan, dan Pro lingkungan hidup,” kata Ibas. 

    Dalam acara ini hadir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta anggota FPD beserta PIA FPD DPR RI. 

    Lalu Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/BPN Ossy Darmawan dan beberapa kader Partai Demokrat lainnya. 

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

  • Perkuat Silaturahmi, Nasdem Jakarta Gelar Buka Bersama dan Santunan

    Perkuat Silaturahmi, Nasdem Jakarta Gelar Buka Bersama dan Santunan

    Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jakarta menggelar buka puasa bersama serta santunan kepada ratusan anak yatim dan piatu di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Maret 2025.

    Mengambil tema “Menyambung Tali Silaturahmi, Menjaga Hubungan Persaudaraan” buka puasa tersebut dihadiri para Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem hingga lintas partai.

    Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Wamendes-PDT Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Perwakilan Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI dan Fraksi Partai Golkar.

    Ketua DPW NasDem Jakarta, Wibi Andrino mengajak peserta yang hadir untuk dapat lebih bersyukur dengan apa yang telah didapatkan. 

    “Kita boleh berekspektasi menginginkan lebih tetapi hari ini yang harus kita rawat. Saya mengajak temen-temen di DPC, DPD dan juga teman-teman yang kemarin berkonstentasi dalam pileg untuk merajut silaturahmi melalui kegiatan buka bersama ini,” ujar Wibi Andrino.

    Pada kesempatan yang sama, Wibi mengajak lintas partsi politik di Jakarta untuk bersama-sama dan berkolaborasi melahirkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat.

    Wakil Ketua DPRD Jakarta ini mengatakan, santunan yang dilakukan DPW NasDem merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. 

    “Santunan terhadap ratusan anak yatim dan piatu di wilayah Jakarta ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Mudah-mudahan dengan berbagai ini menjadikan partai yang lebih baik kedepannya,” imbuhnya. 

    Sementara itu, ketua panitia buka puasa bersama DPW NasDem Jakarta, Imamuddin menambahkan, dalam kegiatan setahun sekali yakni bulan Ramadan merupakan momentum para kader dan struktur untuk saling mempererat tali silaturahmi.

    “Dengan melibatkan ribuan kader dan pengurus tingkat kecamatan hingga tingkat kota ini diharapkan dapat lebih mempererat tali persaudaraan antar sesama,” imbuhnya.

    Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jakarta menggelar buka puasa bersama serta santunan kepada ratusan anak yatim dan piatu di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Maret 2025.
     
    Mengambil tema “Menyambung Tali Silaturahmi, Menjaga Hubungan Persaudaraan” buka puasa tersebut dihadiri para Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem hingga lintas partai.
     
    Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Wamendes-PDT Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Perwakilan Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI dan Fraksi Partai Golkar.

    Ketua DPW NasDem Jakarta, Wibi Andrino mengajak peserta yang hadir untuk dapat lebih bersyukur dengan apa yang telah didapatkan. 
     
    “Kita boleh berekspektasi menginginkan lebih tetapi hari ini yang harus kita rawat. Saya mengajak temen-temen di DPC, DPD dan juga teman-teman yang kemarin berkonstentasi dalam pileg untuk merajut silaturahmi melalui kegiatan buka bersama ini,” ujar Wibi Andrino.
     
    Pada kesempatan yang sama, Wibi mengajak lintas partsi politik di Jakarta untuk bersama-sama dan berkolaborasi melahirkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat.
     
    Wakil Ketua DPRD Jakarta ini mengatakan, santunan yang dilakukan DPW NasDem merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. 
     
    “Santunan terhadap ratusan anak yatim dan piatu di wilayah Jakarta ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Mudah-mudahan dengan berbagai ini menjadikan partai yang lebih baik kedepannya,” imbuhnya. 
     
    Sementara itu, ketua panitia buka puasa bersama DPW NasDem Jakarta, Imamuddin menambahkan, dalam kegiatan setahun sekali yakni bulan Ramadan merupakan momentum para kader dan struktur untuk saling mempererat tali silaturahmi.
     
    “Dengan melibatkan ribuan kader dan pengurus tingkat kecamatan hingga tingkat kota ini diharapkan dapat lebih mempererat tali persaudaraan antar sesama,” imbuhnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI dan pemerintah diduga tengah melakukan rapat untuk melanjutkan pembahasan terkait Revisi Undang-Undang TNI. Informasi tersebut didapatkan oleh unsur masyarakat sipil.

    Bahkan, rapat tersebut dilakukan di sebuah hotel mewah tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.

    “Menanggapi soal konsinyering panja ya, terkait dengan RUU TNI. Dan itu dilakukan di salah satu bilangan hotel mewah gitu ya,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra dalam pesan yang diterima, Sabtu (15/3/2025).

    Rapat tersebut berlangsung pada Jumat (14/3/2025) dan Sabtu (15/3/2025).

    “Kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu,” kata dia.

    “Dan kemudian memang yang kami dengar juga adalah kenapa kemudian konsinyering dilakukan dengan intensi atau dengan intensitas yang sangat tinggi gitu ya, dan sangat cepat dan terkesan terburu-buru,” kata Dimas.

    Dimas mendapatkan informasi bahwa DPR dan pemerintah memang ingin mengesahkan RUU TNI secepatnya.

    “Mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata dia.

    Hingga berita ini ditulis, sejumlah anggota Komisi I tengah dikonfirmasi terkait rapat di hotel mewah tersebut. Namun, belum ada yang merespons.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Selasa (11/3/2025).

    Dalam rapat perdana ini, pemerintah dan DPR RI menetapkan panitia kerja (Panja) RUU TNI. 

    Dimana, Ketua Komisi I Utut Adianto terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI yang juga disetujui oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili pemerintah.

    “Berdasarkan rapat interen Komisi I, 27 Februari, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri kami disepakati saya Utut Adianto menjadi ketua Panja, apakah ini bapak juga setuju?” kata Utut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    “Sangat setuju pak,” tegas Menha Sjafrie.

    Sementara itu, pimpinan Komisi I lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditetapkan sebagai wakil Ketua Panja RUU TNI.

    “Ya ibu bapak pimpinan terdiri dari lima orang ini kami semua akan menjadi Panja ini sudah menjadi Aturan tata tertib DPR,” kata Utut.

    Anggota Panja RUU TNI ini akan berisi 18 anggota yang terdiri dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.

    Adapun rinciannya 4 anggota dari fraksi PDIP, 3 anggota fraksi Golkar, 3 anggota fraksi Gerindra, 2 anggota fraksi NasDem, 2 anggora fraksi PKB, 2 fraksi PKS, dan 2 orang fraksi PAN.

    Selain menetapkan panja RUU TNI, dalam rapat ini juga pemerintah menyerahkan draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.

    Adapun DIM ini merupakan masukan dari pemerintah atas revisi UU TNI yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut.

    “Ibu bapak, pak menteri juga sudah menyerahkan sejumlah DIM. Apakah ini kita sepakati sebagai rujukan dalam pembahasan? Setuju ya?” tanya Utut.

    “Setuju,” jawab para fraksi di DPR.