Kementrian Lembaga: Fraksi Demokrat

  • Fraksi Demokrat DPRD Jatim Optimistis Jakarta Lavani Juarai Proliga 2025

    Fraksi Demokrat DPRD Jatim Optimistis Jakarta Lavani Juarai Proliga 2025

  • Ibas Yudhoyono Dorong Hilirisasi dan Branding Kopi Indonesia, Ini Potensi dan Tantangannya – Halaman all

    Ibas Yudhoyono Dorong Hilirisasi dan Branding Kopi Indonesia, Ini Potensi dan Tantangannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendorong adanya hilirisasi dan branding kopi Indonesia agar bisa bersaing di panggung dunia. 

    Menurutnya, kopi bukan sekadar minuman, melainkan bagian ruang untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri agar perekonomian bisa menjadi lebih multiplier, baik budaya, ekonomi, bahkan diplomasi.

    Hal ini disampaikan Ibas saat membuka acara Audiensi Kebangsaan bertajuk “Kopi & Koneksi: Cerita Kita Tentang Hidup di Era Smart Society” di Gedung MPR RI, Senin (15/4/2025).

    “Kopi yang baik itu selalu mencari atau menemukan penikmatnya. Bagi mereka yang sangat mengerti, kenikmatan itu ya tentunya datang dari kita sendiri,” ungkap Ibas mengawali sambutannya. 

    “Saya pikir banyak dari kita, termasuk generasi muda, kopi itu konteksnya bukan hanya sekadar pergi menikmati minuman ke warung, tapi hari ini adalah tempat kita bercerita, tidak hanya tentang kehidupan, tapi juga segala hal. Apalagi kopi itu juga identik dengan pergaulan dan juga smart society yang semakin hari semakin kita rasakan,” lanjutnya. 

    Ibas kemudian memaparkan bagaimana kopi yang eksistensinya sudah ada sejak abad ke-9 di Afrika Timur dan terus bergerak hingga abad 15. 

    “Dan di Indonesia, kita tahu kopi ada sejak zaman penjajahan Belanda, ada dari para pejuang dahulu. Kopi seperti Arabika, Malabar, dan terus berkembang variannya. Peta kopi Indonesia juga menyebar,” papar Ibas. 

    Ibas yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menyoroti bagaimana Indonesia memiliki potensi geografis dan demografis yang beragam dan subur untuk dimanfaatkan pengembangan komoditas kopinya. 

    “Bersyukur Indonesia memiliki geografis, demografis yang ragam bagian dari kebangsaan kita juga. Tidak hanya suku tapi peta kita memiliki kesuburan yang meluas tidak hanya di tanah Sumatera, Jawa, Sulawesi, daerah Timur, dan seterusnya.”

    “Semua itu penting, kita punya komoditas kopi yang menjadi kebanggaan dari perdagangan kita. Nah, kopi itu juga penyumbang penerimaan negara kita. At some extend (sampai batas tertentu), kopi kita juga di ekspor. Tadi juga ada kawan-kawan kita, para petani yang sudah menikmati. Betapa hebat dan baiknya kopi kita ini digunakan, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Asia, Eropa, dan Amerika,” ungkapnya. 

    “Jadi, simply they are saying about kopi, it’s hard to stop drinking coffee (sulit untuk berhenti minum kopi). Setuju ya? Karena fun factnya, Indonesia adalah produsen keempat terbesar di dunia. Ada Brazil, ada Vietnam, ada Columbia,” terangnya lebih lanjut yang langsung ditanggapi peserta tepuk tangan. 

    Menurut Ibas, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, Indonesia tidak perlu takut untuk bersaing dalam produktivitas kopinya. “Bahkan negara yang tadi kita anggap empat besar selain Indonesia, juga tidak perlu kita takut untuk bersaing dalam menjadi champion of producing coffee (juara dalam memproduksi kopi).”

    Lebih lanjut Ibas mengajak dan meminta seluruh pihak untuk sama-sama memperhatikan komoditas kopi, agar produksinya meningkat dari tahun ke tahun. “ Alhamdulillah, walaupun sebagian besar kopi kita dimiliki perkebunan rakyat yang dari sifatnya 2-25 hektare. Tapi produksi kopi kita ini secara nominal sudah mencapai hampir 450 ribu ton per tahapan. Masih kecil kalau dihadapkan dengan luasnya wilayah Indonesia dan jumlah penduduk kita. Dan kalau dilihat dari volume kita hari ini, 1,4 miliar USD atau setara dengan 23 triliun itu belum optimal dalam penerimaan negara kita,” jelasnya. 

    Menurut Ibas, pengembangan komoditas kopi ini memiliki potensi besar. 

    “Gonjang ganjing terkait dengan perang tarif atau perang beneran di Ukraina dan Rusia. Nah kita nggak usah perang kopi, karena kopi kita bisa saja ada di mana-mana. Dan artinya komunitas kopi ini bisa menyasar semua masyarakat yang ada di dunia. The opportunity is there (peluangnya ada di sana).”

    Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat, Ibas akan terus mendorong dan mengawal agar komoditas kopi di Indonesia terus tumbuh berkembang. 

    “Nah, sehingga saya sebagai pimpinan dan wakil rakyat tentu mendorong, mengawal, dan memperjuangkan agar pertanian, perkebunan kopi kita terus berkembang. Tidak mengecil, tidak kemudian menurun produksinya di hulu. Di hilir pun kami berharap dan mendorong agar hilirisasi dari turunan pengembangan kopi ini terus dirasakan.”

    Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII itu kemudian menyampaikan bahwa Indonesia harus memandang kopi sebagai peluang untuk mendorong konsumsi dalam negeri demi menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. 

    “Kita melihat kopi ini adalah ruang untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri kita agar perekonomian kita bisa menjadi lebih multiplier.” 

    Di sisi lain, ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kopi ke pasar global agar citra Indonesia, yang diwakili oleh semangat merah putih, semakin dikenal. 

    “Sehingga kalau ada di benak orang lain di dunia, ini kopi dari mana? Nah kita yang harus membuat branding kopi itu menjadi satu kenyataan bahwa Indonesia bisa memasuki era penetrasi melalui produk kopi itu sendiri.” 

    Salah satu peserta audiensi, Satria, pemilik Kopi Wanoja, peraih penghargaan Cup of Excellence (COE) tahun 2021, sekaligus pengelola lebih dari 20 hektar perkebunan kopi menyampaikan beberapa aspirasinya pada acara ini. 

    “Pak Ibas, terima kasih atas undangannya, karena baru kali ini kami diundang langsung oleh MPR/DPR, apalagi oleh pimpinannya. Perlu kami ceritakan sedikit apa yang kami alami. Produktivitas kopi memiliki beberapa kendala seperti tidak daanya kepastian iklim, sehingga sulitnya perawatan bibit berkualitas. Selain itu, harga kopi juga tinggi disebabkan operasional yang tinggi tidak diimbangi dengan produktivitasnya. 

    Salah satu kesulitannya adalah akses ke kebun kopi yang sulit. Harus dipanggul atau paling memungkinkan memakai motor. Selama ini kita bisa ekspor, ada peningkatan, namun jika tidak diimbangi dengan produktivitas yang tinggi akan sangat disayangkan, sehingga tolong untuk menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

    Acara ini dihadiri oleh beberapa peserta di antaranya, Rani Mayasari pendiri Java Halu Coffee Farm; Ayi Sutedja petani kopi sekaligus Ketua Murbeng Puntang dan aktif dalam Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI); Adi Taroepratjeka Instruktur Q Grader Kopi Pertama di Asia Tenggara; dan masih banyak lagi.

  • Demokrat komitmen tuntaskan lima pansus untuk Jakarta lebih baik

    Demokrat komitmen tuntaskan lima pansus untuk Jakarta lebih baik

    Kita ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal paling mendasar

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungan penuh atas pembentukan lima Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk menyelami berbagai persoalan Ibu Kota yang tak kunjung selesai, mulai dari parkir liar, utilitas semrawut, hingga pengelolaan aset daerah yang terbengkalai.

    “Pansus bukan sekadar formalitas. Kami ingin melahirkan produk legislasi yang konkret, terutama dalam persoalan-persoalan klasik Jakarta,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan di Jakarta, Sabtu.

    Fraksi Partai Demokrat, kata Ali, menyatakan dukungan penuh atas pembentukan lima Pansus tersebut, yang dijadwalkan bekerja dalam beberapa bulan ke depan.

    Ia menyebut, pembentukan pansus itu sebagai bentuk keseriusan legislatif dalam mendorong perubahan yang nyata, bukan sekadar wacana musiman.

    Menurut dia, sorotan tajam tertuju pada Pansus Raperda Jaringan Utilitas. Penataan kabel dan utilitas bawah tanah selama ini dinilai hanya setengah hati. Kabel menjuntai seenaknya, tiang-tiang berdiri tanpa koordinasi, dan sistem jaringan tak kunjung terintegrasi.

    “Penataan utilitas bukan hanya menanam kabel ke bawah tanah. Ini soal membangun sistem yang saling terkoneksi dan tertata rapi. Kita ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal paling mendasar,” ujarnya.

    Ia berharap, keberadaan Pansus ini mampu mendorong sistem SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) yang tak hanya rapi, tapi juga mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

    Masalah lain yang tak kalah pelik dibidik oleh Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta terbengkalai, tak terurus, bahkan menjadi beban anggaran karena tak produktif.

    “Sudah saatnya pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan berbasis teknologi. Penerapan IoT (internet of things) bisa menjadi solusi untuk memantau kondisi aset secara real-time. Ini penting agar kita bisa tahu kapan kendaraan perlu diservis atau gedung perlu diperbaiki sebelum rusak parah,” kata Ali.

    Ironisnya, menurut data Bapenda, kendaraan operasional milik Pemprov DKI justru menjadi yang paling banyak menunggak pajak. Tidak sedikit pula kendaraan dinas yang tak layak jalan, termasuk armada Transjakarta.

    Sementara itu, Pansus Perparkiran akan menghadapi tantangan tak kalah kompleks: parkir liar yang sudah mengakar. Dari trotoar yang berubah fungsi, hingga pendapatan parkir yang “menghilang” entah ke mana.

    “Pansus ini harus mampu menginventarisasi semua penyebab penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan. Kita tidak bisa terus membiarkan pejalan kaki kehilangan haknya,” ujarnya.

    Ali juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain sebagai solusi jangka panjang, perbaikan sistem parkir juga diyakini bisa meningkatkan PAD.

    “Kalau parkir on the street dikelola dengan benar, bukan hanya tertib, tapi bisa jadi sumber pemasukan yang signifikan,” tambahnya.

    Adapun Kelima Pansus yang dibentuk mencakup Pansus Raperda Jaringan Utilitas, Pansus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Perparkiran, Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok, dan Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.

    Fraksi Demokrat menekankan bahwa kerja Pansus harus diarahkan untuk menghadirkan solusi jangka panjang dan meningkatkan fungsi pengawasan legislatif terhadap program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

    “Ini kesempatan kita membuktikan bahwa dewan tidak hanya bicara, tapi bekerja. Kita harus mampu menjawab masalah lama dengan pendekatan baru yang konkret dan terukur,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demokrat Nilai Pemerintah RI Lakukan Pendekatan Cerdas Respons Tarif Impor Trump – Halaman all

    Demokrat Nilai Pemerintah RI Lakukan Pendekatan Cerdas Respons Tarif Impor Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan, mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan kenaikan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Ia mengatakan, pendekatan yang dipakai oleh pemerintah cerdas. 

    Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan keseimbangan antara diplomasi perdagangan dan penguatan ekonomi dalam negeri. 

    “Langkah-langkah yang ditempuh, mulai dari negosiasi hingga insentif bagi industri nasional, merupakan pendekatan yang cerdas dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

    Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu mengatakan, kebijakan pemerintah dalam merespons tarif impor baru AS membuat Indonesia dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional tanpa harus terlibat dalam konflik dagang yang merugikan banyak pihak.

    Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah bijak dan strategis. 

    Bahkan, justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil.

    “Pendekatan ini tidak hanya menghindari konflik dagang yang dapat merugikan industri nasional, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil bagi Indonesia,” ujarnya.

    Marwan menilai, evaluasi terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor menjadi bagian penting dalam negosiasi tarif impor dengan AS di hari mendatang.

    Menurut Marwan, hal itu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan perdagangan yang lebih baik.

    Lebih lanjut, ia mendukung Presiden Prabowo Subianto yang telah mengarahkan jajarannya meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah proses bagi para pelaku usaha. 

    Marwan memandang arahan itu akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat proses perdagangan internasional.

    “Dengan birokrasi yang lebih sederhana dan transparan, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa terbebani prosedur administratif yang berbelit,” ucapnya.

    Marwan juga menilai upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif. 

    Menurutnya, sinergi di antara negara-negara ASEAN akan memperkuat posisi tawar kawasan di kancah perdagangan global serta mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun solidaritas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

    Dia pun mendukung deregulasi beberapa aturan perdagangan, seperti mempermudah ekspor dan impor, relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, hingga rencana peningkatan impor dan investasi dari Amerika Serikat terutama di sektor minyak dan gas.

    Marwan juga menilai beberapa kebijakan lain sangat penting bagi industri nasional agar tetap kompetitif di pasar dan mempertahankan daya saing ekspor, seperti pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor.

    Dengan adanya insentif ini, diharapkan ekspor Indonesia tetap stabil dan terus berkembang, meskipun menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan AS.

    Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kebijakan Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru AS sudah tepat. 

    “Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32 persen tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” kata SBY dikutip dari akun X, @SBYudhoyono pada Selasa, 8 April 2025.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut strategi yang dilakukan Prabowo adalah dual track strategy. 

    Sebab, Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.

  • SBY Didampingi Ibas dan AHY Hadiri Open House Idulfitri Prabowo di Istana

    SBY Didampingi Ibas dan AHY Hadiri Open House Idulfitri Prabowo di Istana

    loading…

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri open house Idulfitri Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025). Foto/YouTube Setpres

    JAKARTA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) menghadiri open house Idulfitri Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025). SBY bersama anak-anaknya serta cucu-cucunya.

    SBY tiba di Istana bersama kedua anaknya yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

    Setelah tiba, SBY pun langsung bergegas menuju ruang Kredensial untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. SBY dan Prabowo pun saling bercengkerama ketika melakukan pertemuan tatap muka itu.

    Selanjutnya, AHY dan Ibas pun juga berlebaran dengan Prabowo. Pertemuan keluarga besar SBY pun akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama dengan Kepala Negara.

    Open house sendiri dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat.

    (rca)

  • Ibas Demokrat Pastikan CKG Merata Sampai Tingkat Desa – Page 3

    Ibas Demokrat Pastikan CKG Merata Sampai Tingkat Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memantau langsung Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagai wakil rakyat, Ibas hendak memastikan kebijakan tersbut benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di dusun hingga wilayah terpencil.

    “Kami (legislatif) berkomitmen terus mengawal program ini, agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Ibas di Desa Panggung, Kabupaten Magetan dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (26/3/2025).

    Ibas menjelaskan tinjauannya CKG dilakukan pasa masa reses. Hal ini sekaligus dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan warga sekitar.

    “Saya datang ke desa ini, ingin memastikan program di tingkat pusat, tidak hanya kami sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat, tapi juga teman-teman dari tingkat Kabupaten, bahwa masyarakat kita hari ini harus tetap sehat,“ jelas Ibas.

    Ibas meyakini, sehat adalah kunci. Maka, jika bisa menjaga sehat maka masyarakat akan mendapatkan usia yang lebih panjang dan berkualitas untuk terus membangun daerah dan negaranya.

    “Kami ingin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya juga terhindar dari penyakit-pernyakit seperti sakit gula atau diabetes, asam urat, dan penyakit hipertensi yang biasanya turunan, atau dari konsumsi garam yang berlebihan,” wanti Ibas.

    Ibas mengingatkan, investasi sektor kesehatan khususnya ibu dan anak akan berdampak jangka panjang. Sebab saat ibu sehat dan balita tercukupi gizinya, maka Indonesia sedang membangun fondasi SDM unggul untuk bisa lebih maju lagi.

    “Salah satunya adanya melalui Posyandu dan Puskesmas yang terdata dan dilaksanakan setiap bulan, seperti di Desa Panggung ini,” dia menandasi.

    Merespons kedatangan Ibas, Acik Maliyani selamu perawat sekaligus penanggung jawab puskesmas desa, mengaku senang atas kedatangan Ibas.

    Di sisi lain, Dokter Abdulah Karim ketika ditemui Ibas menjelaskan ada penyakit umum yang banyak dikeluhkan masyarakat desa setempat. Kebanyakan sakit yang diderita adalah hipertensi, dan diabetes.

    “Para pasien yang merupakan masyarakat disini, tiap bulan kami lakukan pengecekan dan terus kita melakukan sosialisasi, edukasi dan penanganannya untuk masyarakat,” papar Abdullah.

     

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Polemik UU TNI dan 31 Dubes Dilantik

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Polemik UU TNI dan 31 Dubes Dilantik

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com pada Selasa (25/3/2025), diisi dengan polemik UU TNI, perlukah seleksi transparan prajurit duduki jabatan sipil?

    Selain itu ada juga kegiatan Presiden Prabowo yang resmi mellantik 31 duta besar RI. Ada juga mengenai DPR yang mendukung Prabowo perintahkan para menteri perbaiki komunikasi ke rakyat.

    Berikut isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com:

    1.. Polemik UU TNI: Perlu Seleksi Transparan Prajurit Duduki Jabatan Sipil
     

    UU TNI harus diperkuat dengan peraturan teknis untuk memastikan seleksi prajurit aktif yang menduduki jabatan pada 14 kementerian/lembaga benar-benar dilakukan secara demokratis, transparan, dan ketat tanpa mengorbankan supremasi sipil.

    Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan seleksi yang ketat untuk TNI aktif menduduki jabatan sipil perlu diatur secara jelas dalam peraturan teknis.

    “Harus ada nominasi, proses penjaringan seseorang untuk bisa ditempatkan pada jabatan-jabatan sipil tertentu, terutama sebagai dirjen atau irjen, harus ada nominasi, ada prosesnya, tentu harus ada syaratnya, harus ada panitia seleksinya, harus ada pengumuman ke publik, proses seleksi seperti apa, tahapan seleksi seperti apa,” ujar Arya di kantor CSIS, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    2. Presiden Prabowo Subianto Resmi Lantik 31 Dubes RI, Ini Nama-namanya
     

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 31 duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Para dubes akan mewakili Indonesia di berbagai kawasan strategis di dunia, termasuk di sejumlah organisasi internasional.

    Pantauan Beritasatu.com, pelantikan dimulai sekitar pukul 17.20 WIB. Pelantikan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    3. DPR Dukung Prabowo Perintahkan Menteri Perbaiki Komunikasi ke Rakyat
     

    Isu politik dan hukum berikutnya mengenai anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mendukung ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan para menteri dan wakil menterinya agar memperbaiki cara komunikasi dengan rakyat.

    Menurut Hinca, komunikasi merupakan salah unsur penting yang bakal memengaruhi keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Pertama saya setuju dengan Presiden Prabowo dan imbauannya itu saya kira penting dan berlaku untuk tidak hanya kabinetnya atau pemerintahan eksekutif, itu juga kepada kita semualah untuk mengkomunikasikan secara baik, bijak dan terukur,” ujar Hinca di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

  • Komisi VI DPR Dukung Penuh Kepengurusan Danantara Harap Mampu Tingkatkan Investasi di Indonesia – Halaman all

    Komisi VI DPR Dukung Penuh Kepengurusan Danantara Harap Mampu Tingkatkan Investasi di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VI DPR RI mendukung penuh pembentukan struktur kepengurusan lengkap Badan Dana Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut, Danantara yang diisi oleh orang-orang profesional dan ahli di bidangnya dapat menjadi solusi dalam mengelola potensi sumber daya alam Indonesia serta meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Sejak awal, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa Danantara ini akan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya, dan ini sudah terbukti dengan pengumuman Pak Rosan Roeslani yang mengungkapkan bahwa posisi-posisi penting dalam Danantara diisi oleh orang-orang profesional, bahkan para ahli dari luar yang duduk di posisi-posisi tersebut,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Herman juga menanggapi kekhawatiran sebagian masyarakat terkait pengawasan terhadap lembaga ini. 

    Sekjen DPP Partai Demokrat itu menilai bahwa dengan adanya struktur yang jelas, seperti Dewan Pengarah yang melibatkan Presiden ke-6 dan ke-7 serta Dewan Penasehat, pengawasan terhadap Danantara dapat berjalan dengan baik.

    “Selain itu, ada juga Komite Pengawasan yang terdiri dari aparat penegak hukum dan PPATK, jadi menurut saya, sudah cukup untuk memastikan pengawasan yang ketat,” ujarnya.

    Herman menjelaskan bahwa Danantara ini dibentuk untuk mengelola investasi besar yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia secara optimal. 

    Dengan demikian, diharapkan Danantara dapat mendatangkan investasi luar biasa yang sesuai dengan harapan banyak pihak.

    “Kami juga sudah melakukan rapat dengan Pak Dony Oskaria Chief Operating Officer (COO) Danantara untuk menyimulasikan bagaimana BUMN yang terintegrasi ini bisa mendukung satu sama lain. Pendapatan BUMN lainnya akan bisa mendukung kebutuhan perusahaan yang membutuhkan dana,” ucap Herman. 

    Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dukungan dapat ditopang oleh kemampuan finansial dari korporasi BUMN lainnya. 

    Dengan struktur ini, Danantara diyakini akan menjadi lembaga investasi yang kuat yang dapat meningkatkan pembangunan di Indonesia.

    “Kami meyakini bahwa Danantara tidak hanya akan menjadi lembaga investasi yang besar, tetapi juga akan mampu memperbaiki pengelolaan BUMN, menghasilkan deviden yang masuk ke dalam Danantara, dan memberikan manfaat bagi perekonomian negara,” ujarnya.

    Dengan adanya Danantara, diharapkan ekosistem pengelolaan investasi di Indonesia semakin berkembang, menghasilkan pendapatan dan permodalan yang sangat besar untuk membangun negeri ini.

    Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani resmi mengumumkan kepengurusan lembaga pengelola investasi Danantara. 
    Pengumuman itu ia sampaikan di acara “Meet The Team Danantara Indonesia” di gedung Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Rosan memastikan pemilihan nama-nama ini tidak ada yang merupakan orang titipan, termasuk tidak yang dititipkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Hebatnya dari nama yang kami berikan pada presiden berikut cv-nya, tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau,” kata Rosan.

    Adapun Struktur Kepengurusan Danantara di antaranya yakni:

    Dewan Pengawas

    1. Erick Thohir
    2. Muliaman Haddad
    3. Jajaran kementrian yang ditunjuk oleh presiden

    Dewan Pengarah

    1. Mantan Presiden

    Dewan Penasihat

    1. Mantan Wakil Presiden
    2. Rey Dalio
    3. Helman Sitohang
    4. Jeffrey Sachs
    5. F. Chapman Taylor
    6. Thaksin Shinawatra

    KOMITEN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

    1. Kepala PPATK
    2. Ketua KPK
    3. Kepala BPK
    4. Kepala BPKP
    5. Kapolri
    6. Jaksa Agung

    MANAGING DIRECTORS

    CEO: Rosan Roeslani
    COO: Dony Oskaria
    CIO: Pandu Sjahrir

    Managing Director Legal: Robertus Bilitea

    Managing Director Risk and Sustainability: Lieng-Seng Wee

    Managing Director Finance (CFO): Arief Budiman

    Managing Director Treasury: Ali Setiawan

    Managing Director Global Relations and Governance: Mohamad Al-Arief

    Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas

    Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat

    Managing Director Human Resources: Sanjay Bharwani

    Managing Director/Chief Economist: Reza Yamora Siregar

    Managing Director Head of Office: Ivy Santoso

    KOMITE MANAJEMEN RISIKO

    Komiten Manajemen Risiko: John Prasetio

    KOMITE INVESTASI DAN PORTOFOLIO

    Komite Investasi dan Portofolio: Yup Kim

    HOLDING OPERASIONAL

    Managing Director: Agus Dwi Handaya

    Managing Director Non Financial: Febriani Eddy

    Managing Director Risk: Riko Banardi

    HOLDING INVESTASI

    Managing Director Finance: Djamal Attamimi

    Managing Director Legal: Bono Daru Adji

    Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja

  • Komisi III DPR Pastikan Bahas Revisi UU Polri secara Terbuka – Halaman all

    Komisi III DPR Pastikan Bahas Revisi UU Polri secara Terbuka – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, memastikan pihaknya akan membahas revisi UU Polri secara terbuka.

    Tayang: Senin, 24 Maret 2025 23:34 WIB

    Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra

    HINCA PANJAITAN – Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) dan Waketum DPP Partai Gerindra Habiburokhman (kanan) saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, memastikan pihaknya akan membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara terbuka.

    Namun, Hinca menyebut saat ini Komisi III DPR belum membahas revisi UU Polri. Pihaknya tengah fokus membahas revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Setahu saya sampai hari ini di Komisi III belum ada (bahas revisi UU Polri), masih kita fokus di KUHAP,” kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Hinca memastikan pembahasan revisi UU Polri akan dilakukan secara terbuka kalaupun ditugaskan ke Komisi III DPR.

    Dia mencotohkan pembahasan KUHAP yang sedang berlangsung di Komisi III DPR. Dia mengklaim bahwa pembahasannya dilakukan secara terbuka dan mengundang banyak pihak.

    “Percayalah kalau RUU Polri itu juga masuk di kami, kami akan lakukan hal yang sama,” ungkap Hinca.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat presiden (Surpres) terkait revisi UU Polri.

    “Belum ada (Surpres RUU Polri),” kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • AHY Ungkap Alasan Teuku Riefky Jadi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Dampingi SBY

    AHY Ungkap Alasan Teuku Riefky Jadi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Dampingi SBY

    AHY Ungkap Alasan Teuku Riefky Jadi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Dampingi SBY
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai
    Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono (
    AHY
    ) mengungkapkan alasan penunjukan
    Teuku Riefky Harsya
    sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.
    Penunjukan dilakukan karena Riefky dianggap sudah menunjukan kinerja optimal dan saat ini dipercaya mengisi Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Ekonomi Kreatif.
    “Sekjen sebelumnya, Bung Teuku Riefky Harsya telah menjalankan tugas dengan sangat baik lima tahun terakhir,” ujar AHY di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Minggu (23/3/2025).
    Oleh karenanya, AHY mengaku telah berdiskusi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ), untuk memberikan tugas dan peran baru untuk Riefky di struktur DPP Demokrat 2025-2030.
    Selain itu, AHY menginginkan agar Riefky fokus untuk bekerja dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
    “Kami menilai, termasuk saya berkonsultasi dengan Pak SBY, ada baiknya kalau ketum dan sekjen tidak dua-duanya di pemerintahan, supaya bisa ada yang lebih fokus mengurus partai juga,” kata AHY.
    “Karena pasti menteri itu lebih fokus pada menjalankan portfolio kementerian agar sukses,” ujarnya lagi.
    Tetapi, AHY juga tetap meminta Riefky masuk dalam jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat 2025-2030 sebagai Wakil Ketua Umum.
    AHY mengaku, masih membutuhkan peran Riefky. Apalagi, politikus asal Aceh itu berperan penting membantu AHY menghadapi upaya perebutan kepemimpinan Demokrat yang dilakukan oleh mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan sejumlah mantan kader Demokrat pada 2021 silam.
    “Saya sangat terbantu, dalam suka dan duka, termasuk menghadapi KLB dan lain sebagainya,” kata AHY.
    Teuku Riefky sendiri saat ini diminta untuk menjadi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat menggantikan Andi Mallarangeng.
    Dia merupakan salah satu politisi senior Demokrat yang sudah terpilih lima kali sebagai anggota DPR RI.
    Sebenarnya, Riefky terpilih untuk kembali untuk duduk di Senayan periode 2024-2029 ini, namun dia akhirnya mundur karena diminta Prabowo untuk menjadi Menteri Ekonomi Kreatif.
    Di Senayan, Riefky pernah menjadi sekretaris Fraksi Demokrat mendampingi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
    Kemudian, dia didapuk menjadi Sekjen Demokrat saat AHY terpilih menjadi ketua umum di tahun 2020.
    Selama berkiprah sebagai anggota dewan, Riefky juga pernah menduduki berbagai posisi, di antaranya Ketua Komisi VII bidang Energi, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI ketika beranggotakan 148 orang, Ketua Komisi X bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Ketua Badan Anggaran (banggar), dan terakhir Wakil Ketua Komisi I DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.