Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Demokrat

  • Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh masyarakat Pati bersatu pada Rabu (13/8) akhirnya membuahkan hasil. Dimana, DPRD Pati membuat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pansus yang diketuai Teguh Bandang dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Joni Kurnianto dari Fraksi Partai Demokrat dan sekretaris Pansus Muntamah dari Fraksi PKB.

    Saat pembentukan pansus semua sudah quorum yakni dari 50 anggota DPRD Pati yang hadir dan bertanda tangan ada 42 anggota. Pansus ini mulai mengelar sidang hari ini Kamis (14/8).

    Ketua Pansus, Teguh Bandang mengatakan pasca terbentuknya pansus pemakzulan bupati dalam setiap sidangnya akan dilakukan secara terbuka.

    “Masyarakat Pati bisa datang untuk menyaksikan langsung jalannya setiap persidangan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (15/8). 

    Dijelaskan dalam hasil sidang paripurna kemarin, pansus menyepakati untuk ada pendamping dari unsur ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara. Pansus akan mengidentifikasi masalah hukum. Dimana, hasil investigasi Pansus nantinya akan disahkan dalam Paripurna DPRD Pati yang dilanjutkan tahapan berikutnya yakni hak menyatakan pendapat.

    “Hasil paripurna hak menyatakan pendapat kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung (MA) dengan masa jawab paling lama 30 hari, Jika MA menyatakan terbukti, usul DPRD (Pemakzulan Bupati Pati) akan diteruskan kepada Presiden melalui Mendagri. Jika MA menyatakan tidak terbukti, maka usulan pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD dinyatakan batal,” imbuhnya.

    Sementara itu, pasca demonstrasi tanggal 13 Agustus kemarin, situasi aktivitas perekonomian warga kota Pati sudah berjalan normal. Tampak di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati juga terlihat warga yang bersantai di taman. Demikian juga PKL terlihat mengatakan dagangan di trotoar alun-alun. 

    Salah satu warga Kecamatan Kota Pati Anisa mengaku kondisi warga Pati sudah normal bahkan pasca demonstrasi warga sudah beraktivitas normal. Kawasan alun-alun Simpang Lima Pati juga sudah seperti biasa banyak warga yang bersantai ditaman.

    “Kami beraktivitas normal pertokoan dan perbankan sudah buka semua,” ucapnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bupati Sudewo Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD Pati Dengarkan Pidato Presiden

    Bupati Sudewo Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD Pati Dengarkan Pidato Presiden

    Liputan6.com, Pati – Bupati Pati Sudewo tidak hadir dalam rapat paripurna di DPRD Pati, Jumat (15/8/2025). Rapat itu diagendakan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-80 RI tahun 2025.

    Bupati Sudewo mewakilkan Wakil Bupati Pati Risma Ardi Candra dalam agenda kenegaraan di gedung DPRD Pati tersebut.

    Dalam sidang tahunan itu, Bupati Sudewo mengutus Wabup Risma Ardhi Chandra yang duduk disamping kiri ketua DPRD Pati Ali Badrudin

    Wabup Chandra pun terkesan enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait ketidakhadiran Bupati Sudewo dalam agenda paripurna tersebut. 

    Usai rapat selesai, Wabup Chandra justru menyebut bahwa Kabupaten Pati cinta damai sambil menunjukkan gestur jari sebagai tanda cinta ala Korea. Ia kemudian meninggalkan gedung DPRD Pati menuju ke Pendopo Pati.

    Sementara itu, Kabag Prokompim Setda Kabupaten Pati, Sugiharto menjelaskan, Bupati Sudewo absen dalam kegiatan paripurna di DPRD Pati itu. Kehadiran Bupati diwakilkan oleh Risma Ardi Chandra sebagai Wakil Bupati Pati.

    “Pak Wakil (hadir) paripurna DPRD, pagi ini dan siang,” jelasnya singkat.

    Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pati untuk membentuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo langsung bekerja pada Kamis (14/8/2025). Hak angket yang dimiliki DPRD Pati ini, langsung mengkaji desakan masyarakat yang meminta Bupati Sudewo dari diberhentikan dari jabatannya.

    Dalam kesempatan rapat di DPRD Pati, tim Pansus yang diketuai Teguh Bandang Waluyo dari Fraksi PDIP dan Wakil Ketua Joni Kurnianto dari Fraksi Demokrat, menyoroti 12 kebijakan Bupati Sudewo yang belum genap enam bulan menjabat dan memicu konflik di masyarakat.

    Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Joni Kurnianto menyebut, kebijakan itu salah satunya terkait rotasi jabatan di lingkup Pemkab Pati yang dinilai tidak jelas hingga rangkap jabatan.

    “Tim Pansus sudah mulai mendetailkan. Dari 22 tuntutan dari pengunjuk rasa, kita rangkum menjadi 12 titik yang segera kita pelajari,” ujar Joni Kurnianto, usai rapat di DPRD Pati, Kamis (14/8/2025).

    Joni mengaku bahwa saat ini tim Pansus Hak Angket DPRD Pati telah melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak. Di antaranya pertemuan dengan akademisi, manajemen RSUD RAA Soewondo Pati dan 200 mantan pegawai honorer di RSUD RAA Soewondo Pati.

    “Kita ingin lebih berhati-hati dan kita lebih rinci detail, karena dipantau seluruh Indonesia. Kita lihat betul saksi, korbannya secara detail,” tukas Jono.

    Politisi asal Partai Demokrat ini mengungkap ada sejumlah hal yang bisa memberatkan Bupati Pati Sudewo. Yakni banyaknya laporan terkait kebijakan Bupati Pati yang belum enam bulan menjabat, yang diduga memicu persoalan.

     

  • Demo Desak Bupati Pati Sudewo Dimakzulkan, Kemendagri Dorong Pemprov Jateng Pantau Pansus Angket di DPRD – Page 3

    Demo Desak Bupati Pati Sudewo Dimakzulkan, Kemendagri Dorong Pemprov Jateng Pantau Pansus Angket di DPRD – Page 3

    DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pati, Danu Iksan.

    “Sepakat (membentuk Pansus Hak Angket),” kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (13/8/2025).

    Dia pun menegaskan, semua fraksi DPRD Kabupaten Pati telah sepakat membentuk Pansus Angket. “(Semua) sepakat,” jelas Danu.

    Senada, Ketua DRPD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengatakan Bandang Waluyo dari PDIP akan memimpin Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo tersebut.

    “Untuk rapat paripurna yakni hak angket pembentukan pansus pemakzukan Bupati Pati dengan ketua Bandang Waluyo dari fraksi PDIP dan wakil ketua pansus Joni Kurnianto dari Fraksi Demokrat,” jelas dia.

    Menurutnya, mereka akan segera bekerja. “Mereka segera bekerja usai seminggu terbentuk,” pungkasnya.

  • Festival Budaya Dayak Kayan Menjaga Warisan dan Persatuan

    Festival Budaya Dayak Kayan Menjaga Warisan dan Persatuan

    Kutai Timur, Beritasatu.com – Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kutai Timur, seakan berubah menjadi panggung megah bagi kebudayaan Dayak Kayan. Festival budaya Dayak Kayan UFAH 2025 dibuka dengan gemerlap sembilan tarian otentik Umaq Lekan yang sarat filosofi, estetika, dan makna kehidupan.

    Sejak denting musik tradisional pertama menggema, sorak kagum dan tepuk tangan penonton tak henti mengiringi setiap gerak anggun para penari. Bukan sekadar hiburan, kesembilan tarian ini menjadi refleksi siklus kehidupan masyarakat Kayan, mulai dari rasa syukur atas panen, penghormatan kepada Dewi Padi, hingga doa untuk kemakmuran dan perlindungan tanaman dari hama.

    Tarian Hudoq Aruq atau Bateang Bueang membuka rangkaian, melambangkan rasa syukur atas kelimpahan hasil panen. Disusul Hudoq Kitaq yang menghadirkan simbol Dewi Padi, lalu Hifan Sau dan Hifan Seang, tarian pria dan wanita untuk merayakan kemenangan adat.

    Tarian Jat Alat menandai awal kehidupan baru pasca panen, sementara Hudoq Kap/Kusap Nga-eang menampilkan kesakralan topeng kulit kayu. Hudoq Kuhau hadir sebagai pengusir hama dan penyakit, sedangkan Tingeang Urip (Enggang) serta Manuk Inuq membawa pesan kebesaran, perdamaian, dan kemakmuran.

    Keindahan busana tradisional yang penuh warna, irama musik khas, dan gerak tari yang memikat menjadikan pertunjukan ini jauh melampaui definisi hiburan biasa. “Budaya ini adalah identitas kita. Tugas kita menjaganya, melestarikan, dan mewariskannya kepada generasi muda agar tidak hilang dimakan zaman,” ujar H Bahcok Riandi, anggota DPRD Kutim dari Fraksi Partai Demokrat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/8/2025).

    Bahcok menegaskan pentingnya dukungan terhadap kegiatan seperti ini. “Festival UFAH bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga modal sosial dan ekonomi. Dengan promosi yang tepat, acara ini bisa menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

    Penyelenggaraan festival budaya Dayak Kayan UFAH 2025 diharapkan mampu mempererat persatuan di kalangan masyarakat Kayan, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya mereka kepada publik yang lebih luas.

    Bagi Kutai Timur, UFAH adalah perayaan warisan leluhur dan langkah strategis untuk menjaga identitas, memupuk kebersamaan, dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

  • Demokrat Kalbar siap sukseskan program pemerintahan Prabowo

    Demokrat Kalbar siap sukseskan program pemerintahan Prabowo

    “Komitmen ini kami sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalbar yang dilaksanakan hari ini. Forum ini dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC se-Kalimantan Barat, serta anggota legislatif dari Fraksi Demokrat di tingkat provins

    Pontianak (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Barat menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan program-program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melalui konsolidasi dan penguatan struktur partai di seluruh tingkatan.

    “Komitmen ini kami sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalbar yang dilaksanakan hari ini. Forum ini dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC se-Kalimantan Barat, serta anggota legislatif dari Fraksi Demokrat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Ermin Elviani, di Pontianak, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa Rakerda kali ini mengusung tema “Demokrat Kalbar Bangkit, Menang untuk Rakyat, dan Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”. Tema tersebut, menurutnya, mencerminkan arah baru partai untuk aktif mendukung pemerintahan nasional yang baru, sekaligus tetap menjaga identitas sebagai partai yang kritis dan konstruktif.

    “Tema ini lahir dari kesadaran bahwa ke depan kita perlu memperkuat soliditas, mengambil peran strategis, dan hadir nyata memperjuangkan kepentingan rakyat di dalam pemerintahan,” tuturnya.

    Ermin juga memaparkan evaluasi hasil Pemilu 2024. Meski jumlah kursi Demokrat di DPRD Provinsi Kalbar turun dari tujuh menjadi enam, suara partai justru meningkat dari 270.646 menjadi 284.969 suara. Untuk DPR RI, Demokrat Kalbar nyaris merebut kursi terakhir dari petahana.

    “Ini membuktikan bahwa kerja-kerja kader sudah di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana kita menjaga semangat ini untuk Pilkada dan konsolidasi pemerintahan ke depan,” katanya.

    Dalam Pilkada serentak, Demokrat juga mencatat keberhasilan dengan memenangkan sembilan dari 15 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Di antaranya, Aron terpilih kembali sebagai Bupati Sekadau dan Juli Suryadi Burdadi sebagai Wakil Bupati Mempawah.

    Ermin menekankan pentingnya etika dalam berpolitik. “Menang tidak terbang, kalah tidak patah. Pesan Ketua Umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai, Bapak SBY, selalu kami pegang: Negara dulu, baru partai,” tuturnya.

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh struktur partai harus aktif menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, sembari tetap menjalankan fungsi kontrol yang sehat dan proporsional.

    “Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Maka tugas kita mendukung program-program strategis di semua tingkatan, sambil tetap kritis dan membangun. Rakyat menanti bukti nyata, bukan sekadar slogan,” katanya.

    Herman juga mendorong percepatan penyesuaian struktur partai sesuai amanah Kongres 2025, termasuk pembentukan badan logistik dan badan saksi hingga ke akar rumput.

    Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa kehadiran Demokrat dalam pemerintahan harus memberi dampak langsung bagi masyarakat.

    “Kader Demokrat kini tidak hanya membawa bendera partai, tetapi juga program strategis negara. Peran kita ganda menggerakkan partai dan melayani rakyat,” kata Herzaki.

    Herzaky juga mencontohkan keterlibatannya dalam menyerap aspirasi petani di Kabupaten Sambas sebagai bagian dari kerja pemerintahan, dan mendorong sinergi antara kader Demokrat dengan program kementerian/lembaga.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hinca Sentil PPATK Soal Blokir Rekening Nganggur 3 Bulan: Jangan Intimidasi Masyarakat Umum

    Hinca Sentil PPATK Soal Blokir Rekening Nganggur 3 Bulan: Jangan Intimidasi Masyarakat Umum

    GELORA.CO  – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengkritik kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan memblokir rekening pasif atau tidak aktif selama tiga bulan. 

    Dia menilai kebijakan itu menunjukkan cara berpikir PPATK yang lebih mengedepankan pemantauan ketimbang pemahaman terhadap realitas sosial masyarakat.

    “Ini menunjukkan satu hal, PPATK masih berpikir dari kaca mata pemantauan, bukan dari pemahaman. Seolah-olah rakyat kecil tak boleh pasif, harus kelihatan sibuk, harus aktif transaksi,” kata Hinca dalam kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu mempertanyakan siapa sosok di balik penyusunan kebijakan tersebut. 

    Dia menduga pembuat kebijakan belum memahami kondisi masyarakat di luar ibu kota, khususnya di daerah-daerah pelosok.

    “Di kampungku masih banyak omak-omak (ibu-ibu) yang rekeningnya bukan dijadikan alat transaksi harian tapi tempat menyimpan harapan. Tidak ada QRIS, tak ada mobile banking, kadang bahkan tak ada ATM. Ini bukan revolusi keuangan digital, ini kekeliruan membaca kenyataan sosial,” ucapnya.

    Hinca menyatakan bahwa negara tidak boleh menjadikan rekening pasif sebagai alasan untuk mengintervensi harta masyarakat, terutama yang tidak bersalah. 

    Ia menilai kebijakan itu justru menyasar masyarakat umum ketimbang pelaku kejahatan seperti sindikat judi online.

    “Kalau mau memberantas judi online, ya kejar sindikatnya, jangan intimidasi masyarakat umum. Jangan balas dendam ke rakyat karena tak mampu menembus yang besar,” ujarnya.

    Hinca menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan turunnya kepercayaan publik terhadap sistem finansial nasional jika kebijakan itu diterapkan. 

    Hinca mengingatkan bahwa masyarakat bisa saja enggan lagi menyimpan uang di bank.

    “Lalu di mana mereka harus menaruh harapan? Di bawah bantal? Jangan sampai niat baik memberantas kejahatan berubah jadi kegaduhan nasional,” katanya.

    Sebagai tindak lanjut, Hinca memastikan Komisi III DPR RI akan memanggil pihak PPATK guna meminta penjelasan utuh mengenai kebijakan tersebut.

    “Sebab negara, dalam bentuk apa pun, tak boleh gegabah menaruh curiga ke rakyatnya sendiri, apalagi yang hanya sedang diam, bukan menghilang,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, PPATK membekukan rekening bank milik masyarakat maupun perusahaan yang tidak ada transaksi dalam waktu 3 bulan, atau biasa disebut rekening dormant.

    Hal tersebut sempat disampaikan PPATK melalui akun media sosialnya Instagram @ppatk_indonesia.

    “Informasi penghentian sementara transaksi rekening dormant. PPATK melakukan penghentian sementara transaksi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” tulis pengumuman PPTAK dikutip Tribunnews.com, Senin (28/7/2025).

    Rekening dormant ialah jenis rekening tabungan atau giro milik nasabah (perorangan maupun perusahaan) di bank yang tidak digunakan untuk transaksi apapun dalam waktu tertentu.

    Setiap bank memiliki aturan yang berbeda.

    Ada bank yang menyatakan rekening nasabahnya sebagai dormant bila tak ada transaksi dalam 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.

    Tindakan pembekuan rekening bank dilakukan karena PPATK menemukan banyak rekening dormant yang disalahgunakan, seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.

    “Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010,” tulis PPATK.

    PPATK juga menjamin dana nasabah akan tetap aman jika terkena pembekuan.

    “Tenang, dana nasabah tetap aman dan tidak hilang,” kata PPATK.

    Tindakan ini, disampaikan PPTAK juga menjadi pemberitahuan bagi nasabah, ahli waris, atau perusahaan bahwa rekening tersebut masih tercatat aktif, meskipun lama tidak digunakan.

    “Langkah ini diambil demi menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia,” kata PPATK.

  • Legislator Minta Pemerintah Sediakan Jalur Pembiayaan yang Berpihak ke UMKM

    Legislator Minta Pemerintah Sediakan Jalur Pembiayaan yang Berpihak ke UMKM

    Jakarta –

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menyoroti pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang masih rendah. Marwan mengatakan UMKM harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

    “Perlu langkah tegas dari pemerintah yang mendorong transmisi kredit produktif. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan semata soal bunga atau target angka kredit. Ini soal keadilan dan komitmen,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (30/7/2024).

    Marwan mengatakan UMKM menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi hingga 60 persen terhadap PDB Indonesia. Dia meminta pemerintah menyediakan jalur pembiayaan yang berpihak ke UMKM.

    “Ketika negara meminta UMKM menjadi motor pemulihan ekonomi, maka negara juga harus hadir menyediakan jalur pembiayaan yang berpihak,” ucapnya.

    Marwan mengatakan pihaknya mendukung arah pembangunan nasional. Dia menyebut UMKM membutuhkan akses, modal dan kemudahan.

    “Dari situ, mereka akan berjalan sendiri, menghidupkan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menjadi lokomotif ekonomi bangsa,” imbuhnya.

    (whn/whn)

  • Trauma, Ratusan Siswa SMP Negeri 5 Kupang Ogah Konsumsi MBG

    Trauma, Ratusan Siswa SMP Negeri 5 Kupang Ogah Konsumsi MBG

    Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacobah Gah mengunjungi SMP Negeri 8 Kota Kupang, NTT pasca-keracunan massal di sekolah itu.

    Usai mendengar kronologi yang diceritakan kepala sekolah SMPN 8 Maria Th. Roslin S. Lana, Anita Gah mendesak agar pihak vendor atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertanggungjawab.

    Anita menuntut vendor atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait agar dapat bertanggung jawab secara terbuka kepada publik.

    Ia mengatakan, kasus di NTT ini bisa berdampak pada keraguan publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya minta pemerintah buka ke publik vendornya siapa, laporlah, ini kan uang rakyat, tidak boleh tutup-tutupi. Kalau warga menilai program ini jelek kan kasihan, padahal pengawasannya yang kurang hati-hati,” ujarnya.

    Ia mendesak Pemerintah Kota Kupang untuk transparan dan mengevaluasi vendor terkait. Ia ingin program ini berjalan lebih baik lagi sehingga para siswa dan orang tua yakin program ini bermanfaat.

    Kurangnya pengawasan terhadap program unggulan di lapangan, membuat kasus seperti ini terjadi. Karena itu, ia mendorong orang tua melaporkan kasus ini untuk proses secara hukum.

    “Vendor harus diungkap, ini menyangkut nyawa anak-anak. Pemerintah jangan tutup-tutupi, ini uang rakyat. Saya akan bawa ini ke rapat di DPR RI biar dievaluasi,” tutup Anita.

  • Raperda LGBT di Lampung: DPRD Tegaskan Penolakan pada Perbuatan, Bukan Orang

    Raperda LGBT di Lampung: DPRD Tegaskan Penolakan pada Perbuatan, Bukan Orang

    Liputan6.com, Lampung – Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Lampung resmi mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur soal perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Usulan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk kepedulian terhadap moralitas generasi muda.

    Fraksi yang mendorong wacana itu antara lain berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar. Mereka menilai perlunya regulasi yang bisa mengatur dan membatasi perilaku seksual menyimpang yang dinilai mulai mengkhawatirkan.

    Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS dari Fraksi Demokrat mengatakan, langkah itu muncul sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena LGBT yang dinilai meresahkan. “Regulasi ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda. Perda dapat menjadi dasar hukum yang memberi sanksi bagi perilaku menyimpang,” ujar Budiman, Kamis (10/7/2025).

    Dia menilai, fenomena LGBT kini makin terbuka dan kerap menjadi sorotan di media sosial, terutama setelah beberapa pengungkapan kasus yang melibatkan komunitas tersebut oleh aparat penegak hukum di Lampung.

  • SBY jadi narasumber gelar wicara di KBRI Kuala Lumpur

    SBY jadi narasumber gelar wicara di KBRI Kuala Lumpur

    Kuala Lumpur (ANTARA) – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi narasumber utama dalam gelar wicara (talkshow) yang diselenggarakan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur dan komunitas mahasiswa RI Mantra Talks, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.

    Gelar wicara yang mengambil tema “Dari Dunia ke Nusantara: Kontribusi Mahasiswa untuk Ekonomi dan Masa Depan Indonesia” itu digelar di KBRI Kuala Lumpur.

    Acara dibuka dengan kata sambutan dari Rasyad Zuhair selaku ketua acara dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono.

    Lebih dari 300 peserta hadir dalam gelar wicara itu terdiri atas Homestaff KBRI KL, Rombongan Presiden SBY seperti Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, Syarief Hasan, Chairul Tanjung, Andi Alifian Mallarangeng beserta Istri, serta anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan DPRD RI.

    Selain itu hadir juga 70 orang murid dan guru Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, serta pengelola Sanggar Bimbingan, dan 155 orang mahasiswa Indonesia dari Xiamen University Malaysia, dan PPIM.

    Melalui kegiatan ini, SBY secara garis besar berharap melalui gelar wicara tersebut, generasi muda diaspora Indonesia dapat lebih memahami potensi diri dan peran mereka untuk menciptakan Indonesia Emas 2045.

    Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (batik biru tengah) beserta rombongan berfoto bersama dengan Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono (jas hitam tengah) dan peserta gelar wicara yang diselenggarakan di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (11/7/2025). (ANTARA/HO-KBRI Kuala Lumpur)

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.