Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Demokrat

  • Sengkarut Kereta Cepat Whoosh, Didi Irawadi: Prabowo Bayar Warisan Utang Jokowi

    Sengkarut Kereta Cepat Whoosh, Didi Irawadi: Prabowo Bayar Warisan Utang Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal menguras kantong anak cucu.

    Perhatian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali mencuat setelah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ogah membayar utang senilai Rp 54 triliun menggunakan dana APBN.

    “Indonesia memang akhirnya punya kereta cepat. Sayangnya, yang cepat bukan cuma lajunya – tapi juga pembengkakan biayanya, utangnya, dan klaim keberhasilannya,” ujar Didi Irawadi dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (1/11/2025).

    Ia menyesalkan, awalnya proyek ini dijanjikan tanpa uang rakyat (APBN). Kini rakyat justru menanggung bunga dan cicilan. Dari USD 6 miliar naik jadi 8 miliar. Utang ke China Development Bank mencapai Rp116 triliun dan itu baru awal.

    Menurut Didi, harga tiket kereta cepat Whoosh Rp250-350 ribu adalah simbol gengsi, bukan efisiensi. Bagi banyak warga, kecepatan 350 km/jam bukan kebutuhan, tapi kemewahan.

    “Ironisnya, sementara itu di pelosok masih ada rakyat menyeberang sungai tanpa jembatan, juga ribuan jalan desa tak tersentuh pembangunan,” tandasnya.

    Ia menegaskan, sejak awal sudah diperingatkan bahwa proyek ini tidak visible. Tapi Jokowi ngotot. Walhasil sekarang utangnya sudah Rp116 triliun.

    “Bom waktu yang akan dibayar anak cucu kita. Prabowo bayar warisan utang Jokowi,” katanya.

    Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.

  • KPK Endus Dugaan Rasuah Kasus Jet Pribadi Ketua KPU Cs

    KPK Endus Dugaan Rasuah Kasus Jet Pribadi Ketua KPU Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan rasuah pada kasus penggunaan jet pribadi para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut untuk menemukan fakta-fakta lainnya, serta menindaklanjuti laporan masyarakat. 

    “Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Budi menjelaskan bahwa belum dapat menyampaikan secara detail pokok materi dan progres kepada publik karena masih dalam tahap analisis oleh tim lembaga antirasuah. 

    Namun, dirinya memastikan perkembangan laporan disampaikan langsung kepada pihak pelapor. Selain itu, upaya ini adalah bentuk dari menjaga kerahasiaan identitas pelapor sekaligus materi laporan.

    “Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, maka atas setiap laporan aduan masyarakat, KPK pasti selalu sampaikan update perkembangannya kepada pihak pelapor, dan itu sifatnya tertutup atau rahasia,” ujar Budi.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengungkapkan pihaknya akan memanggil Komisioner KPU ke DPR terkait penggunaan jet pribadi yang di luar kepentingan tugas dalam proses pemilu 2024 lalu. 

    “Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Dede merespon sanksi teguran keras Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU, Rabu (22/10/2025).

    Dia menjelaskan, bahwa setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya.

    Untuk itu, pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat hati-hati.

    “Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

    Sanksi Keras DKPP

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).

    Enam penyelenggara pemilu yang menerima sanksi peringatan keras itu adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta empat anggotanya, yaitu: Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Keenam nama tersebut menjadi teradu dalam perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada; Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI;  Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat;  Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz, masing masing selaku Anggota KPU RI. Beserta Teradu VII, Bernard Dermawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” demikian Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan putusan perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025.

    DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Dalam sidang pemeriksaan diketahui pengadaan jet pribadi dirancang untuk memantau dan memastikan distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

    “Pada faktanya berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passanger list sebanyak 59 kali perjalanan tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik. Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu: monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pascapemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur,” jelas Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

    DKPP menilai tindakan keenam teradu dalam penggunaan sewa pesawat jet pribadi tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Terlebih para teradu memilih jet pribadi yang eksklusif dan mewah. Tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan asas efisien dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan pada penggunaan penyewaan jet pribadi.

  • Keinginan KNKT Berubah Jadi Badan Keselamatan Nasional

    Keinginan KNKT Berubah Jadi Badan Keselamatan Nasional

    JAKARTA – Komite Nasional Transportasi Nasional (KNKT) tak ingin lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan. Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono mengusulkan, organisasinya ini berubah independen dan menjadi badan keselamatan nasional.

    “Ini yang kami usulkan ke depan KNKT kalau bisa menjadi badan keselamatan nasional di mana (membawahi) keselamatan transportasi seperti KNKT sekarang. Keselamatan konstruksi, dan keselamatan indistri,” tutur Soerjanto dalam rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 November.

    Menurut Soerjanto, konsep investigasi dari badan keselamatan juga diperlukan untuk kecelakaan konstruksi dan industri. Soerjanto mencontohkan Badan Keselamatan di Belanda yakni Dutch Safety Board yang melakukan investigasi di tiga bidang tersebut.

    “Konsep investigasi keselamatan untuk mencari penyebab dengan asas no blame, no judicial, dan no liability oleh organisasi yang independen dipandang perlu untuk kecelakaan konstruksi maupun industri,” ujar Soerjanto.

    Menanggapi keingunan KNKT, Ketua Komisi V Lasarus mengatakan, terkait dengan usulan untuk perubahan organisasi ini perlu adanya pembahasan lebih mendalam.

    “Nanti kita mungkin perlu duduk satu meja dulu pak. Kalau dia berubah badan, ini perlu kita ikat dengan UU pak. Silakan saja nanti, kami dari komisi V sudah membuat prolegnas untuk program prioritas 2019-2024. Manakala ini nanti dipandang perlu untuk usul dari ketua KNKT ini, karena kerja badan ini saya liat melebar sesuai usulan,” tuturnya.

    Lasarus menilai, usulan perubahan badan dalam organisasi KNKT ini cangkupannya tidak hanya pada keselamatan transportasi tetapi juga keselamatan konstruksi dan industri di luar tugas pokok dari KNKT selama ini.

    “Kalau memang demikian nanti silakan saja pak inistaif dari pemerintah. Tentu kami akan siap untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan perubahan KNKT ini menjadi badan keselamatan nasional,” jelasnya.

    Rapat bersama KNKT dengan Komisi V DPR (Mery Handayani/VOI)

    Sementara itu, anggota Komisi V dari fraksi Demokrat Irwan menilai, sudah seharusnya KNKT berubah menjadi badan keselamatan nasional. Sebab, ketika menjadi badan posisi KNKT menjadi eksekutor tidak hanya mengelurkan rekomendasi.

    “Harus. Bagus jadi badan. Pertama, kewenangan yang sifatnya teknis mereka juga ada peningkatan. Kemudian dari sisi anggaran untuk kajian bisa meningkat,” tuturnya.

    Namun, menurut Irwan, yang paling penting adalah bisa ada penegakan. Salah satunya yakni penegakan hukum. Jadi tidak hanya rekomendasi hasil investigasi saja.

    “Dengan sendirinya ketika menjadi badan dia memiliki kewenangan. Kan (selama ini) KNKT itu dia hanya mengambil kajian rekomendasi. Kalau berubah jadi badan mereka kewenangan sampai pada tindak lanjut kajian-kajian itu,” kayanya.

    Irwan mengaku, akan mendukung keinginan KNKT untuk menjadi badan di dalam rapat selanjutnya. Sebab, hal ini berkaca pada banyaknya kejadian kecelakaan.

  • DPRD Jatim Luncurkan Platform Curhat “CUAN” di Pasar Rakyat Bojonegoro

    DPRD Jatim Luncurkan Platform Curhat “CUAN” di Pasar Rakyat Bojonegoro

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan kanal aspirasi masyarakat bertajuk “CUAN” atau Curhato Nang Dewan, sebagai inovasi komunikasi dua arah antara rakyat dan wakilnya. Peluncuran dilakukan di sela kegiatan Pasar Rakyat di Lapangan Bola Desa Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (3/10/2025) malam.

    Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni yang membuka acara menjelaskan, CUAN merupakan platform komunikasi tanpa jarak yang dapat diakses langsung melalui sambungan telepon di nomor 0813-3838-1388. Program ini diharapkan menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau masukan dengan mudah dan cepat.

    “Selama ini relatif masih ada hambatan komunikasi antara masyarakat dan Dewan dalam memperoleh perlindungan maupun solusi,” ujar Sri Wahyuni. Ia menegaskan, komunikasi yang intens sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.

    Sri Wahyuni juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang menyampaikan keluhan melalui media sosial tanpa solusi konkret. “Karenanya, agar tidak kalah oleh derasnya arus media sosial, perlu dihadirkan platform rumah curhat yang tepat bagi masyarakat dengan mekanisme kroscek sehingga solusi yang diberikan benar-benar akurat,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

    Melalui CUAN, DPRD Jatim menjamin setiap aspirasi yang masuk akan langsung ditindaklanjuti dan diteruskan ke komisi terkait untuk dicarikan solusi. “Lewat CUAN ini prosesnya akan lebih mudah dan lebih dekat. Kita pastikan bahwa curhatan yang disampaikan akan diproses,” tegasnya.

    Peluncuran program CUAN bertepatan dengan kemeriahan Pasar Rakyat yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur. Acara yang digelar gratis selama tiga hari, 3–5 Oktober 2025, ini dihadiri ribuan warga serta turut dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni juga menegaskan bahwa Pasar Rakyat merupakan wujud nyata komitmen DPRD untuk berpihak pada pelaku UMKM. “UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Lebih dari 90 persen aktivitas ekonomi kita digerakkan oleh pelaku UMKM,” ujarnya.

    “Pasar Rakyat ini bukan sekadar panggung perayaan, melainkan komitmen kita bersama untuk terus berpihak pada UMKM, petani, nelayan, pedagang kecil, dan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

    Acara pembukaan turut dimeriahkan oleh penampilan hiburan musik seperti Guyon Waton Mr Jono dan Joni, yang menambah semarak suasana malam peluncuran CUAN di Bojonegoro. [tok/beq]

  • Sekjen Herman Hadiri Dikpol, Dokter Agung: Inspirasi Soliditas Kader Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Hadiri Dikpol, Dokter Agung: Inspirasi Soliditas Kader Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, Jumat (3/10/2025).

    Acara yang dihadiri sekitar 250 kader ini dibuka langsung Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.

    ​Dalam sambutannya, Herman memberikan apresiasi tinggi kepada DPD Demokrat Jatim yang dinilai aktif dan konsisten menyelenggarakan Dikpol hingga ke tingkat DPC.

    ​”Pendidikan politik ini bukan hanya soal internal, tapi juga agar masyarakat luas memahami arti politik yang sesungguhnya. Politik bagi Demokrat adalah bagaimana kita hadir, peka, dan mampu berbuat baik bagi rakyat,” tegas Herman.

    ​Anggota DPR RI itu menekankan, Dikpol sangat penting untuk memperkuat kader dalam menjalankan kerja politik dengan menjunjung nilai utama partai: bersih, cerdas, dan santun.

    Ia juga mengingatkan kader agar senantiasa peduli terhadap persoalan sosial, mewujudkan artikulasi politik Demokrat, yaitu “berbuat baik untuk rakyat.”

    ​Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr. Agung Mulyono, mengaku bangga dan terinspirasi dengan kehadiran Sekjen Herman Khaeron di tengah-tengah kader Jatim.

    ​”Pak Sekjen ini selalu hadir kapan pun untuk Demokrat, bahkan waktunya sampai larut malam tetap dicurahkan untuk partai. Kehadiran beliau menjadi inspirasi bagi kami di Jatim,” kata dr. Agung.

    ​Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini menambahkan, soliditas yang ditunjukkan DPP — dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Sekjen Herman Khaeron — menjadi teladan dan motivasi bagi kader di daerah. “Formasi DPP sekarang ini luar biasa. Ketumnya Mas AHY top, Sekjennya Bang Herman total untuk partai. Ini semua memberi semangat setim,” imbuhnya.

    ​Sebagai wujud nyata kepedulian sosial, Demokrat Jatim pada kesempatan tersebut juga menyerahkan santunan kepada anak yatim.

    ​Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Mugianto, mengungkapkan bahwa Dikpol ini adalah yang kesembilan kali digelar. Setelah Surabaya, agenda tersebut akan dilanjutkan ke sejumlah daerah lain di Jatim.

    ​”Setelah Surabaya, Dikpol akan digelar di Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan beberapa daerah lain. Fokus kami adalah wilayah yang kursinya masih sedikit,” jelas Mugianto.

    ​Ia menyatakan optimis, melalui rangkaian pendidikan politik ini, Demokrat Jatim mampu memperkuat kualitas kader dan mencapai target politik. “Targetnya, pada Pemilu 2029 nanti kursi Demokrat di setiap kabupaten/kota bisa bertambah,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Fraksi Demokrat-PKS Bondowoso: P-APBD 2025 Masih Minim Keberpihakan pada Rakyat

    Fraksi Demokrat-PKS Bondowoso: P-APBD 2025 Masih Minim Keberpihakan pada Rakyat

    Bondowoso (beritajatim.com) — Juru bicara Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketut Yudi Kartiko, menyoroti jawaban Pemerintah Daerah terkait Raperda APBD Perubahan 2025 yang dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan dan ruang perdebatan.

    Menurut Ketut, arah kebijakan keuangan daerah masih belum jelas dan belum menunjukkan keberpihakan nyata pada rakyat.

    “Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi aset yang dijawab pemerintah lewat kerja sama dengan UNEJ dan aplikasi pembayaran digital, ternyata belum menyentuh akar masalah,” kata Ketut Yudi.

    Ia menyebut bahwa inventarisasi aset yang disebutkan masih sebatas jargon. “Tanpa roadmap jelas kapan aset-aset tidur itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” sentilnya.

    Selain itu, Fraksi Demokrat-PKS juga menyoroti lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah menyebut kenaikan BTT sebagai urusan teknis penganggaran, namun fraksi menilai hal itu menyangkut prioritas politik anggaran.

    “Di tengah rakyat yang menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kemiskinan, justifikasi ‘teknis’ terasa sebagai pelepasan tanggung jawab moral,” kata Ketut.

    Dengan catatan tersebut, Fraksi Demokrat-PKS menerima Raperda APBD Perubahan 2025, namun menekankan perlunya anggaran benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar permainan teknokratis penuh justifikasi normatif.

    “Kami mengingatkan Pemerintah Daerah, legitimasi politik bukan hanya soal angka di neraca, tetapi soal bagaimana anggaran memberi manfaat nyata bagi rakyat kecil,” pungkas Ketut. (awi/ian)

  • Partai Demokrat Jatim Tanggap Bencana, 300 Paket Bantuan Disalurkan untuk Korban Gempa Situbondo

    Partai Demokrat Jatim Tanggap Bencana, 300 Paket Bantuan Disalurkan untuk Korban Gempa Situbondo

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur segera bergerak tanggap merespons bencana gempa bumi yang mengguncang Situbondo. Dengan kekuatan magnitudo 5,7, gempa yang terjadi pada 26 September 2025 ini cukup mengkhawatirkan warga, terutama di wilayah Kecamatan Banyuputih, Desa Sumberanyar.

    DPD Demokrat Jatim, atas instruksi langsung dari Ketua DPD, Emil Elestianto Dardak, segera menyalurkan bantuan darurat untuk korban terdampak. Bantuan sebanyak 300 paket ini diserahkan langsung oleh Bendahara DPD Demokrat Jatim yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, pada Jumat malam (26/9/2025).

    Dalam kunjungannya ke lokasi bencana, dr. Agung Mulyono didampingi oleh Ketua DPC Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda, serta perwakilan dari BPBD Jatim dan Situbondo. Dalam kesempatan tersebut, dr. Agung menegaskan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat-saat sulit seperti yang dihadapi korban gempa ini.

    “Mas Emil berpesan agar Demokrat selalu hadir di tengah masyarakat pada saat-saat sulit, bukan hanya dengan bantuan logistik, tapi juga ikut memastikan proses pemulihan berjalan cepat,” ungkap dr. Agung Mulyono, Minggu (28/9/2025).

    Bantuan darurat yang diserahkan meliputi berbagai kebutuhan dasar, seperti kit anak dan dewasa, selimut, terpal, perlengkapan mandi, serta kebutuhan pokok lainnya. Semua bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban warga terdampak hingga proses pemulihan dimulai.

    Fokus pada Rehabilitasi Rumah Korban

    Lebih lanjut, dr. Agung menekankan bahwa Demokrat Jatim tidak hanya fokus pada pemberian bantuan darurat, namun juga pada percepatan rehabilitasi rumah-rumah warga yang terdampak.

    Berdasarkan hasil inventarisasi awal, sejumlah rumah mengalami kerusakan yang cukup signifikan, seperti dinding roboh, genteng bergeser, dan beberapa kerusakan ringan lainnya. Namun, kerusakan tersebut cukup menimbulkan kecemasan bagi warga.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya Jatim sebagai mitra untuk membantu rehabilitasi rumah warga. Demokrat juga akan memberikan bantuan material bangunan untuk melengkapi penyaluran dari Pemkab, BPBD, maupun Dinas Sosial,” jelas dr. Agung.

    Sementara itu, dr. Agung juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya agar proses pemulihan bisa berjalan dengan lancar.

    Demokrat Jatim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab Situbondo dan BPBD, sehingga kebutuhan warga terdampak pascagempa dapat segera dipenuhi. [tok/suf]

  • Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD dalam P-APBD 2025

    Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD dalam P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah telah menempuh langkah efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat-PKS dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Abdul Hamid, meskipun penerimaan pembiayaan pada P-APBD 2025 hanya sebesar Rp96,56 miliar—turun tajam dibanding realisasi 2024 yang mencapai Rp207,23 miliar—pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal. “Kami melakukan rasionalisasi belanja dengan prinsip efisien dan efektif, meninjau kembali serta menukar sumber dana, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

    Ia menekankan kenaikan PAD tetap menjadi fokus utama. Meski target pajak daerah dalam P-APBD 2025 turun menjadi Rp91,18 miliar, jumlah itu masih jauh lebih tinggi dibanding realisasi 2024 sebesar Rp46,85 miliar. Penurunan target tersebut, kata Bupati, lebih disebabkan faktor teknis terkait opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

    Terkait kenaikan tajam pada pos Lain-lain PAD yang sah, Abdul Hamid menjelaskan bahwa hal tersebut bersifat insidentil, terutama berasal dari pengembalian sisa hibah Pilkada di KPU. “Karena sifatnya insidentil, kami tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan deviasi besar dalam realisasi,” jelasnya.

    Di sisi belanja, Bupati mengakui adanya pemangkasan pada sejumlah pos karena keterbatasan fiskal akibat kondisi perekonomian maupun regulasi pemerintah pusat. Belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ikut terdampak rasionalisasi. “Namun prinsip efisiensi dan efektivitas tetap kami pegang, dengan distribusi alokasi anggaran yang tepat,” tegasnya.

    Abdul Hamid juga menjelaskan alasan berkurangnya belanja transfer kepada desa. Hal itu dipicu turunnya target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi serta adanya moratorium Pilkades serentak, sehingga alokasi bantuan keuangan khusus untuk desa ikut berkurang. “Pada prinsipnya, APBD disusun untuk mencapai program prioritas pembangunan sesuai kapasitas fiskal, dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan,” kata Bupati.

    Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga terus diperkuat, salah satunya melalui publikasi APBD Kabupaten Bondowoso secara terbuka di website resmi pemerintah daerah.

    Sebelumnya, Fraksi Demokrat-PKS melalui Ketua Fraksi Subangkit Adi Putra mengkritisi P-APBD 2025 yang dinilai masih menyisakan persoalan fundamental, mulai dari penurunan pendapatan daerah hingga kebijakan belanja modal yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat.

    Bupati Abdul Hamid memastikan langkah korektif pemerintah daerah diarahkan agar P-APBD 2025 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka, melainkan instrumen nyata untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. [awi/beq]

  • Menko Yusril Sebut Polri Wajib Cari 3 Demonstran yang Masih Hilang Nasional 16 September 2025

    Menko Yusril Sebut Polri Wajib Cari 3 Demonstran yang Masih Hilang Nasional 16 September 2025

    Menko Yusril Sebut Polri Wajib Cari 3 Demonstran yang Masih Hilang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihak keluarga dari tiga orang yang hilang usai demonstrasi pada akhir Agustus 2025 belumlah melapor kepada kepolisian.
    Kendati demikian, pihak kepolisian tetap berkewajiban melakukan pencarian terhadap ketiga orang yang masih hilang tersebut.
    “Belum ada keluarga yang melapor kepada pos pelaporan yang dibentuk oleh kepolisian, tapi berdasarkan juga pemberitaan media, polisi sebenarnya sudah berkewajiban untuk mencari keberadaan yang bersangkutan,” ujar Yusril di Kantor Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Berdasarkan informasi tersebut, Yusril berharap pihak keluarga dari ketiga orang yang masih hilang itu melaporkannya kepada polisi.
    Jika ketiga orang tersebut sudah kembali atau ditemukan, ia juga meminta pihak keluarga juga melaporkan hal tersebut.
    “Kalau misalnya mereka betul-betul hilang tanpa jejak, keluarga juga melaporkan, polisi juga akan mencari keberadaan mereka dan kami sudah melakukan koordinasi hari ini untuk mem-follow up mereka yang sampai hari ini disangka hilang, itu mudah-mudahan bisa ditemukan segera,” ujar Yusril.
    Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menemukan tiga demonstran yang masih hilang hingga Selasa (16/9/2025).
    Ketiga orang tersebut adalah Bima Permana Putra, Muhammad Farhan Hamid, dan Reno Syaputradewo.
    “Menemukan sampai dapat orang-orang yang hingga sekarang ditengarai masih hilang,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2025).
    Berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ketiga orang tersebut hilang setelah mengikuti demo di Jakarta pada 31 Agustus 2025.
    Terkait hal tersebut, Benny pun mendukung tim pencari fakta independen yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Tim itu dinilainya dapat bekerja secara objektif dalam mengungkap pihak-pihak yang menunggangi unjuk rasa akhir Agustus 2025.
    “Tim Pencari Fakta harus mengungkapkan secara objektif apa yang memicu aksi kekerasan dan kelompok-kelompok yang menunggangi,” ujar Benny.
    Selain itu, politikus Partai Demokrat itu juga meminta Sigit untuk membebaskan demonstran yang masih ditahan setelah aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
    Tegasnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menjamin hak warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.
    Ia mengutip data dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut sebanyak 5.000 orang ditangkap terkait demo pada Agustus 2025.
    Dari 5.000 orang yang ditangkap, sebagian besar sudah dipulangkan dan 583 orang lainnya masih ditahan karena diduga melakukan tindak pidana.
    “Bebaskan semua tahanan yang terlibat dalam kasus aksi demonstrasi akhir Agustus lalu,” ujar Benny.
    Sebelumnya, KontraS melaporkan masih ada tiga orang yang dinyatakan hilang usai demonstrasi, per Jumat (12/9/2025).
    Dalam unggahan Instagram resmi KontraS, ketiganya adalah:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dikritik Bahkan Dituding untuk Melindungi Pihak Tertentu, KPU Pilih Batalkan Keputusan 731 Tahun 2025

    Dikritik Bahkan Dituding untuk Melindungi Pihak Tertentu, KPU Pilih Batalkan Keputusan 731 Tahun 2025

    Ray menilai Keputusan 731 tak sejalan dengan prinsip demokratis, yakni mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabel. “Aturan ini sangat bertentangan dengan prinsip pemilu demokratis,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengatakan data setiap calon pejabat negara sebenarnya perlu dibuka ke publik demi mewujudkan transparansi.

    “Setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, menteri, presiden, saya pikir itu sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang,” kata Dede ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

    Diketahui, Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekjen lembaga tersebut Novy Hasbhy Munnawar sebelumnya meneken Keputusan Nomor 731 pada 21 Agustus 2025.

    Keputusan itu mengatur tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang dikecualikan dibuka oleh KPU.

    Beberapa dokumen yang dikecualikan dibuka dalam lima tahun ke depan ialah fotokopi KTP, SKCK, surat keterangan kesehatan, hingga ijazah.

    Namun, dokumen bisa dibuka oleh KPU andai pihak terkait memberikan persetujuan dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

    Dede mengaku akan menanyakan alasan KPU ketika menerbitkan keputusan Nomor 731 yang akhirnya memunculkan kontroversi.

    “Nanti kami tanyakan, kenapa, argumentasinya apa? Kami baru tahu. Kalau enggak dikasih lihat, ya, kami enggak tahu,” ujar legislator fraksi Demokrat itu. (fajar)