Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Demokrat

  • Banyaknya PAW anggota DPR oleh parpol dinilai mendegradasi demokrasi

    Banyaknya PAW anggota DPR oleh parpol dinilai mendegradasi demokrasi

    Partai bisa dengan kekuasaannya menentukan siapa yang duduk di parlemen.

    Jakarta (ANTARA) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pergantian antar-waktu (PAW) terhadap anggota DPR RI yang mengikuti pilkada atau yang diangkat menjadi pejabat negara merupakan hal yang mendegradasi demokrasi.

    Peneliti Formappi Lucius Karus menyebutkan 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW. Mereka di antaranya memilih mundur untuk maju pada Pilkada 2024, serta ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung di kabinet pemerintahan.

    “Bagaimana partai kemudian tidak konsisten menjaga muruah bahwa kader yang ingin didorong sebagai legislatif didorong sebagai eksekutif, sementara yang untuk eksekutif harus disiapkan sendiri,” kata Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu.

    Lucius menyebutkan 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW itu terdiri atas 10 orang dari Fraksi Golkar, 9 orang Fraksi PDI Perjuangan, 9 orang Fraksi Gerindra, 6 orang Fraksi NasDem, 6 orang Fraksi PKB, 4 orang Fraksi Demokrat, dan 1 orang Fraksi PKS.

    Dari jumlah tersebut, kata dia, 27 anggota memilih mundur karena ingin maju pada Pilkada 2024, 8 orang mundur karena ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto menjadi menteri, wakil menteri, atau pejabat lain, kemudian 6 lainnya yang mundur karena beragam alasan serta tiga orang meninggal dunia.

    Menurut dia, adanya PAW sebelum dan setelah pelantikan calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI seolah-olah menunjukkan pilihan menjadi legislator bukan prioritas utama. DPR hanya dianggap sebagai tempat transit untuk menunggu datangnya tawaran jabatan lain, khususnya di lembaga eksekutif.

    Dari PAW tersebut, menurut dia, pilihan rakyat dari pemilu justru terabaikan demi kader favorit partai dan mendegradasi makna suara rakyat melalui sistem pemilu secara langsung.

    “Buat Formappi itu mendegradasi makna DPR yang mestinya menjadi lembaga yang setara dengan eksekutif,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa partai politik harus menyiapkan arah kadernya secara jelas. Jangan sampai adanya puluhan PAW itu justru membuat anggota partai yang berpindah haluan menjadi tidak serius dalam menjalankan tugas barunya.

    Selain itu, dia menilai adanya PAW terhadap anggota DPR RI oleh partai politik itu seolah-olah merupakan praktik pemilu dengan sistem tertutup. Pasalnya, dia mengatakan bahwa partai bebas menentukan atau mengganti orang-orang yang duduk di parlemen.

    “Partai bisa dengan kekuasaannya menentukan siapa yang duduk di parlemen,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perpanjangan SIM Disebut Menyengsarakan Rakyat

    Perpanjangan SIM Disebut Menyengsarakan Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Korlantas Polri mengungkapkan proses perpanjangan SIM sangat menyengsarakan masyarakat. Hal ini tak lain karena pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

    Benny mencontohkan salah satu kasus yang ditemuinya, di mana warga salah satu kabupaten di NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh ke Kupang sebab mesin cetak SIM di daerahnya mengalami kerusakan.

    “Di daerah saya di NTT, provinsi kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang. Ada SIM tertentu yang di kabupaten lah. Di kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip dari YouTube.

    “Lalu mereka yang tidak bisa memperpanjang SIM akibat mesin rusak tetap membawa kendaraan kemudian ditangkap dengan alasan SIM sudah mati,” tambahnya.

    Menanggapi hal tersebut, Benny mengusulkan dua poin penting yang dapat dikaji oleh Korlantas Polri, yaitu berkaitan dengan penghapusan perpanjangan SIM mulai tahun depan dan penerapan audit terkait perpanjangan SIM, termasuk pada pengusaha yang mencetak kartu SIM.

    “Sekali lagi saya mengusulkan untuk dimasukkan dalam kesimpulan (rapat), dua soal penting ini. Persoalan pertama hapus perpanjangan SIM dan STNK mulai tahun anggaran 2025. Kesimpulan yang kedua lagi, audit. Panggil itu pengusaha (cetak SIM)-nya,” jelasnya.

    Usulan SIM seumur hidup

    Sebelumnya dalam rapat yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengusulkan penerapan SIM, STNK, dan TNKB seumur hidup, seperti yang telah diberlakukan pada KTP.

    “Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali saja seumur hidup. Seperti KTP, supaya tidak membebani masyarakat,” ujar Sarifuddin, dikutip dari YouTube CNN Indonesia.

    “Karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa tapi biayanya sangat luar biasa, dan itu dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya lagi.

    Sarifuddin mengusulkan jika terjadi pelanggaran berkendara, SIM hanya perlu dilubangi sebagai tanda. Setelah mencapai limit tertentu kepemilikannya bisa dicabut.

    “Kalau terjadi pelanggaran cukup dibolongi aja, tiga kali dibolongi sudah. Tidak perlu lagi sekian tahun bisa mendapatkan lagi SIM,” tambahnya.

    Sarifuddin juga meminta pada Korlantas untuk mengkaji persoalan ini dan melakukan evaluasi.

    “Jadi jangan ada perpanjangan gitu lho, supaya meringankan beban masyarakat yang dalam kondisi yang sangat susah seperti saat ini,” tutupnya.

    (rac/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • KRONOLOGI Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Lecehkan SPG Rokok Elektrik, Korban Baru Kerja 4 Hari – Halaman all

    KRONOLOGI Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Lecehkan SPG Rokok Elektrik, Korban Baru Kerja 4 Hari – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

    TRIBUNNEWS.COM, CIREBON – Oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon berinisial MJ (51) diduga lakukan pelecehan seorang sales promotion girl rokok elektrik berinisial I.

    Kasus itu mencuat usai korban menceritakan dugaan pelecehan melalui di akun X miliknya, @Calliopealto pada Jumat (6/12/2024). 

    Ia pun melaporkan kejadian itu ke Polresta Cirebon. 

    Peristiwa itu terjadi setelah salat Jumat (6/12/2024) pukul 13.00 WIB. 

    Korban I awalnya menawarkan rokok elektrik kepada anggota DPRD Cirebon tersebut. 

    MJ lalu meminta korban dan dua rekannya ke gedung DPRD setempat. 

    Saat berada di ruangan fraksi tempat MJ bekerja, MJ mengajak korban karaoke. 

    Lalu, MJ menarik korban ke sebuah ruangan yang disekat dan di sana lah terjadi pelecehan seksual. 

    “Mereka diajak masuk gedung terhormat, perwakilan rakyat. Di situlah pelecehan terjadi. Saksi-saksinya ada, dari rekan klien kami,” kata salah satu kuasa hukum korban, Yudia Alamsyach. 

    Korban di akun media sosial X, korban menuding MJ telah mencium dirinya secara paksa.

    Unggahan korban langsung viral dengan lebih dari 3,5 juta tayangan dan ribuan komentar dukungan. 

    “Saya spontan menolak dan berontak, tapi nggak sempat merekam apapun,” tulis korban dalam unggahannya.

    Setelah melaporkan kejadian ini ke Polresta Cirebon, pihak korban juga akan melaporkan kasus ini ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Cirebon. 

    “Sambil berjalan pemeriksaan-pemeriksaan, nanti kami layangkan surat bukan hanya ke BK DPRD Kabupaten Cirebon, melainkan juga ke instansi terkait untuk minta perlindungan ke klien kami dan memohon keadilan,” kata Yudia. 

    Pihaknya memohon maaf apabila informasi yang beredar terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh MJ membuat kegaduhan di tengah masyarakat. 

    “Akan tetapi, izinkan kami memprosesnya terlebih dahulu secara obyektif dan bertanggung jawab,” kata Handarujati. 

    Hingga Sabtu (7/12/2024) malam, cuitan itu telah ditayangkan lebih dari 4,8 juta kali dengan lebih dari 10.000 cuitan ulang. 

    Unggahan ini pun meraup 47.000 simbol suka dari warganet. 

    Korban mengaku mendapatkan intimidasi dari sejumlah pihak termasuk salah satunya dari tempat kerjanya. 

    “Kalau kondisi klien kami ada intimidasi, karena tadi malam klien kami datang meminta bantuan dan perlindungan hukum,” ujar Yudia kepada awak media selepas melapor.

    Ia menjelaskan, intimidasi tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk EO tempat korban bekerja, yang meminta unggahan terkait insiden pelecehan tersebut dihapus.

    “Mereka minta masalah ini tidak di-blow up dan postingannya minta di-take down, lalu diedit karena membawa nama brand.”

    “Mereka ingin berupaya untuk tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

    Menurut Yudia, tekanan ini memengaruhi kondisi psikologis korban, terlebih karena kasus tersebut melibatkan anggota DPRD. 

     “Kami protect klien kami agar tidak berkomunikasi keluar karena ini berhubungan dengan pejabat, apalagi ada kepentingan politik di dalamnya,” jelas dia.

    I mengaku ada yang minta postingan  minta diedit (karena) terkait bawa nama brand.

    “Sejauh ini, ada yang minta (cuitan) diedit, di-take down (hapus),” ucap I. 

    Namun, I, yang diketahui baru bekerja empat hari, menolak permintaan itu. 

    Ia meyakini unggahannya sudah sesuai fakta. 

    Sejumlah pihak tak dikenal menghubunginya via media sosial dan telepon. 

    Namun, I enggan meresponnya lantaran tidak dikenal.

    Yudia Alamsyach menambahkan tidak merinci identitas pihak yang diduga mengintimidasi I. 

    “Kami memberikan perlindungan hukum karena korban berhadapannya dengan pejabat. Makanya, kami protect (melindungi) klien kami untuk tidak komunikasi keluar karena masalah ini,” pungkasnya. 

    Kasus ini mendapat sorotan luas, terutama karena pelaku diduga kader Partai Demokrat.

    Dalam unggahannya, korban menyebutkan inisial pelaku dan menunjukkan gambar pelaku mengenakan jas almamater partai tersebut.

    “Insyaallah, mudah-mudahan pihak kepolisian cepat tanggap agar perkara ini tidak menjadi bola liar.”

    “Perilaku anggota dewan ini sudah tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat,” ucap Yudia.

    Pihak kepolisian diharapkan segera menindaklanjuti laporan ini agar korban mendapatkan keadilan atas dugaan pelecehan yang dialaminya. 

    Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Kompol Siswo De Cuellar Tarigan akan menindaklanjuti laporan tersebut mamun ia belum bisa berkomentar banyak lantaran baru mendapatkan laporan. 

    Partai Demokrat angkat bicara terkait kabar kadernya yang diduga tersandung kasus pelecehan. 

    Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat M Handarujati Kalamullah mengakui bahwa MJ anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon. 

    Pihaknya akan menginvestigasi kasus dugaan pelecehan seksual itu oleh MJ agar mendapat informasi utuh. 

    “Kami memastikan, upaya investigasi yang akan kami lakukan bersifat obyektif dan hasil dari tindak lanjutnya akan kami sampaikan ke publik sebagai salah satu wujud transparansi,” katanya melalui keterangant tertulis. 

  • Legislator soroti soal rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada

    Legislator soroti soal rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada

    Kami minta penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan KPUD untuk meningkatkan partisipasi Pemilih di DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

    Ali menilai anjloknya partisipasi pemilih itu menjadi ancaman bagi demokrasi. Sehingga, dia mendorong Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta segera melakukan evaluasi secara komprehensif.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Oposisi Ancam Mulai Pemakzulan Jika Presiden Korsel Tak Mundur!

    Oposisi Ancam Mulai Pemakzulan Jika Presiden Korsel Tak Mundur!

    Seoul –

    Partai Demokrat Korea Selatan (Korsel), oposisi utama di negara itu, mengancam akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol jika dia tidak segera mengundurkan diri. Ancaman ini disampaikan setelah Yoon menetapkan darurat militer yang dicabut beberapa jam kemudian, usai ditolak parlemen Korsel.

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan CNN, Rabu (4/12/2024), Partai Demokrat Korsel mengecam penetapan darurat militer oleh Yoon itu sebagai aksi pemberontakan, dan menyebutnya sebagai alasan untuk pemakzulan.

    “Kami tidak akan berdiam diri dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi,” demikian pernyataan Partai Demokrat Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat.

    “Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela,” cetus pernyataan tersebut.

    “Jika Presiden Yoon tidak segera mengundurkan diri, Partai Demokrat akan segera memulai proses pemakzulan sesuai dengan keinginan rakyat,” tegas Partai Demokrat Korsel dalam pernyataannya.

    Sebelumnya, ketua fraksi Partai Demokrat dalam parlemen Korsel, Park Chan Dae, mengatakan Yoon “tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan” dan memintanya untuk “segera mundur” terkait deklarasi darurat militer yang kini telah dicabut.

    Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret. Belakangan terungkap bahwa darurat militer yang ditetapkan Yoon itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, tetapi oleh situasi politik internal.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

  • Anggota DPRD Sumbar, Benny Saswin Nasrun komitmen berdayakan UMKM

    Anggota DPRD Sumbar, Benny Saswin Nasrun komitmen berdayakan UMKM

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Anggota DPRD Sumbar, Benny Saswin Nasrun komitmen berdayakan UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:43 WIB

    Elshinta.com – Komitmen anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat H Benny Saswin Nasrun terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM dinilai sangat tinggi. 

    Komitmen tersebut ditunjukkan anggota Komisi III tersebut dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Perda atau Sosper nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di daerah pemilihannya di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu 1 Desember 2024.

    Kegiatan tersebut diikuti 200 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. 

    Bahkan Benny Saswin Nasrun berupaya membina UMKM yang ada di daerah pemilihan yang dimulai dari kegiatan Sosper bagi pelaku UMKM. Kemudian, dilanjutkan pembekalan melalui pelatihan hingga melengkapi peralatan dan permodalan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

    Melalui upaya tersebut, sebut Benny Saswin Nasrun, UMKM bisa berkembang secara terarah, terprogram, maju dan berdaya saing. Dengan demikian, pendapatan meningkat, pola pikir atau mindset dalam berusaha berubah sehingga bisa maju dan berkembang. 

    Lebih lanjut Benny Saswin Nasrun mengatakan, jenis usaha yang potensial adalah usaha kerupuk jengkol dikembangkan melalui koperasi. “Usaha ini potensial dikembangkan selain bahan bakunya mudah didapat, prosesnya juga lebih mudah,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (2/12). 

    Sosper anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dihadiri, camat, walinagari, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. 

    Pemateri atau narasumber, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Disperindag Sumbar, Hilma. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah anggota DPR Komisi I mempertanyakan sikap dan posisi Indonesia ke Menteri Luar Negeri Sugiono terkait pernyataan bersama yang menyinggung Laut China Selatan (LCS).

    Pernyataan bersama RI-China sempat menjadi sorotan karena membahas isu tumpang tindih (over claim) yang bisa merujuk ke nine dash line (Sembilan garis putus-putus) dan persepsi atau dugaan Indonesia mengarah untuk mengakui klaim itu.

    Para anggota DPR itu mengajukan pertanyaan ke Sugiono dalam rapat kerja Menlu dengan Komisi I di kompleks parlemen, Senin (2/12).

    Anggota DPR dari fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mempertanyakan posisi Indonesia.

    Dia mengatakan ada kebingungan di publik mengenai klaim teritorial China di LCS dan pernyataan bersama RI-China.

    “Ada dugaan yang mengacu ke pernyataan bersama bahwa Indonesia telah mengubah sikap dengan mengakui klaim China,” kata Amelia.

    Dia lalu berujar, “Padahal Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi tidak ada pengakuan tersebut. Namun pernyataan itu menimbulkan kegelisahan di kawasan.”

    Amelia lalu meminta Sugiono mengatasi masalah itu dan menyarankan Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

    “Dalam forum ini kami meminta Pak Menteri untuk memberi penjelasan antara pernyataan bersama Indonesia dengan China,” ungkap dia.

    Anggota DPR fraksi NasDem itu berharap tak ada perjanjian dalam perjanjian yang tak transparan.

    Senada, anggota DPR fraksi PDIP TB Hasanudin menyampaikan kekhawatiran serupa.

    Dia mengatakan Indonesia menolak mentah-mentah sembilan garis putus-putus sejak lama dan menghormati hukum internasional.

    “Dengan pernyataan itu seolah-olah di wilayah yang kita tolak itu, akan ada kerja sama,” ujar Hasanuddin.

    “Saya mohon penjelasan dari Bapak, apakah betul kita akan mengerjasamakan [bekerja sama di wilayah] nine dash line yang dulu kita tolak itu, atau apakah ada pandangan lain mohon dijelaskan,” imbuh dia.

    Tak beda jauh, anggota DPR fraksi Demokrat, Rizki Natakusumah, menyoroti code of conduct yang tertera dalam pernyataan bersama RI-China.

    Dia juga mengutip poin 9 yang menyinggung soal code of conduct, aturan atau kode etik yang mengatur tindakan di LCS.

    Poin itu berbunyi: Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap implementasi penuh dan efektif Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC), dan penyelesaian awal kode etik (COC) berdasarkan konsensus, sehingga bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

    “Ini surprising [mengejutkan] untuk saya ya, yang kita ketahui pihak China sendiri against skema CoC, mereka lebih suka bilateral,” kata Riski.

    “Pertanyaan saya, apakah prinsip dasar dan landasan pikiran CoC yang disebut di joint statement sama dengan yang selama ini kita usulkan,” imbuh dia.

    Respons Menlu

    Menlu Sugiono di kesempatan itu menegaskan Indonesia tetap pada posisinya terkait Sembilan garis putus-putus.

    “Di situ kita tidak disebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan kita akan bekerja sama di titik a koordinat b,” ujar dia.

    Sugiono juga menerangkan Indonesia menghormati hukum internasional dan konvensi hukum laut PBB, UNCLOS.

    Selain itu, dia mengatakan CoC yang disebut dalam pernyataan bersama sesuai dengan yang sedang diusulkan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Eks Ketua DPRD DKI Misan Samsuri Meninggal Dunia

    Eks Ketua DPRD DKI Misan Samsuri Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Ketua DPRD DKI Jakarta 2019-2024 Misan Samsuri meninggal dunia. Misan menghembuskan nafas terakhirnya di RS Siloam, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi.

    Berdasarkan keterangan resmi DPRD DKI Jakarta, Sabtu (30/11/2024), pria kelahiran 6 Maret 1968 itu kini terpilih lagi menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat.

    Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta dan juga Sekretaris Komisi A Mujiyono menyampaikan menyampaikan duka sedalam-dalamnya. Mujiyono mengenang sosok pribadi almarhum Misan Samsuri seseorang yang mudah bergaul dengan siapa saja dan sungkan memberikan ilmu kepada kader-kader.

    “Yang pasti kami sangat kehilangan, beliau orang yang sangat baik, bersahaja, mudah bergaul dengan siapapun. Bahkan termasuk yang kalau di Demokrat menjadi mentor senior kader-kader milenial. Termasuk di dewan sebagai wakil ketua terdahulu sangat akrab dengan fraksi yang lain,” ujar Mujiyono di kediaman rumah duka, Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu (30/11).

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta Ali Muhammad Johan juga menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya Almarhum Misan Samsuri. Ia mengenang semasa hidupnya memiliki semangat perjuangan yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.

    “Tentu banyak sekali kenangan bersama beliau. Wejangan-wejangan beliau selaku senior yang selalu mengayomi. Mudah-mudahan ajaran yang baik dari beliau, suri tauladan beliau, bisa kita lanjutkan dan kita terus perjuangkan,” ujar Ali usai prosesi pemakaman di TPU Bambu Apus, Setu, Jakarta Timur.

    Sementara itu, salah satu Putra Almarhum Misan Samsuri, Gilang Rahardian menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya apabila semasa hidup almarhum pernah ada perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan di hati.

    “Kami mewakili keluarga besar Almarhum Misan Samsuri mengucapkan bila ada kesalahan dari almarhum yang mungkin pernah terucap kata yang melukai hati sekali lagi kami keluarga memohon dibukakan pintu maafnya untuk Almarhum Ayahanda Tercinta Misan Samsuri,” tutur Gilang.

    (azh/azh)

  • Dokter Agung: Kemenangan Khofifah-Emil Bukti Masyarakat Jatim Rasakan Kesejahteraan

    Dokter Agung: Kemenangan Khofifah-Emil Bukti Masyarakat Jatim Rasakan Kesejahteraan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menggelar syukuran kemenangan dengan memotong tumpeng di Posko Pemenangan Jalan Diponegoro pada Rabu (27/11/2024) malam.

    Acara itu dihadiri sejumlah tokoh dan relawan yang ikut merayakan keunggulan Khofifah-Emil versi hitung cepat dari beberapa lembaga survey tersebut.

    Dalam sambutannya, Khofifah meminta agar para relawan mengawal penghitungan dan rekapitulasi suara dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

    “Di PPK siap? Kawal perhitungan kabupaten/kota siap? Dan tolong kawal sampai final perhitungan di tingkat provinsi,” ujar pidato Khofifah di hadapan para relawan.

    “Apa yang kita lihat hasil quick count adalah bagian kerja keras panjenengan semua, patut kita syukuri bersama. Saya harap jangan ada euforia, sebelum C1 final, PPK final, KPU kabupaten/kota final dan KPU provinsi final,” tambah dia.

    Seperti diketahui. hasil quick count Litbang Kompas hingga pukul 17.36 WIB, data yang masuk sudah 96,75 persen. Khofifah – Emil meraih 58,45 persen, paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta Gus Hans 33,05 persen dan paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Khakim 8,50 persen.

    Khofifah optimis bahwa hitungan cepat versi lembaga survey tidak akan jauh berbeda dengan dengan hasil real count oleh KPU nantinya. Sehingga Khofifah – Emil dapat menjadi gubernur dan wakil gubernur lagi untuk periode kedua.

    “Kita berharap proses akhirnya berjalan dengan baik. Bahwa Jawa Timur berkemajuan terus bisa meraih prestasi terbaiknya mewujudkan Gerbang Baru Nusantara,” tegas dia.

    Di depan ribuan pendukungnya, Cawagub Emil Dardak meminta agar para pendukung mengawal suara Khofifah-Emil sampai hasil resmi dari KPU Jatim diumumkan.

    “Untuk kita semua, yang kita cintai dan kita banggakan bersama mudah-mudahan ditakdirkan sebagai pemimpin Jawa Timur kembali 5 tahun Gubernur Khofifah Indar Parawansa, para masayikh, para Kiai, bu nyai, semuanya, dan tentunya kami banggakan seluruh rekan-rekan tim kemenangan dari seluruh unsur dan rekan-rekan media,” kata Emil di Kantor TPP Jatim Khofifah-Emil, Rabu (27/11/2024).

    Emil optimis bahwa hasil hitung cepat lembaga survey tidak akan banyak berubah dengan hitungan resmi yang akan diumumkan nantinya. Emil meminta kemenangan tersebut terus dikawal sampai nanti pengumuman resmi KPU Jatim.

    Emil menyampaikan terima kasih ke istrinya yakni Arumi Bachsin yang selalu mendampingi dirinya dalam berbagai kesempatan kampanye.

    “Terima kasih kepada istri tercinta atas kerjanya selama ini berkenan untuk mengisi karena Bu Khofifah ini luar biasa yang ingin ketemu beliau se-jawa Timur. Jadi belah duanya enggak cukup, maka akhirnya kita belah tiga (Arumi ikut kampanye),” jelasnya.

    Wakil Ketua Tim Pemenangan Provinsi (TPP) Khofifah-Emil, dr Agung Mulyono mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

    Tidak hanya itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu apresiasi tinggi kepada Khofifah dan Emil Dardak serta sang istri, Arumi Bachsin, yang telah bekerja keras turun meyakinkan masyarakat dalam kampanye.

    Menurut dia, kemenangan tebal Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024, membuktikan masyarakat Jawa Timur sudah merasakan kesejahteraan selama periode kepemimpinan mereka.

    “Partai pengusung yang luar biasa telah menunjukkan komitmen tinggi. Kita semua bekerja keras untuk mendukung ibu Khofifah, mas Emil, dan Mbak Arumi. Kerja keras mereka tak ternilai, dan kami bangga bisa berada di garis depan bersama mereka,” ujar saat hadir dalam pemotongan tumpeng syukuran kemenangan Khofifah-Emil di Posko jalan Diponegoro Surabaya pada Rabu (27/11/2024).

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu juga memuji kekompakan partai pengusung dan relawan yang bekerja keras memastikan untuk memastikan kemenangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.

    Dijelaskan dia, selama ini, seluruh relawan dan tim pemenangan baik di tingkat provinsi dan kabupaten selalu kompak bergerak siang dan malam, meyakinkan masyarakat untuk mencoblos Paslon nomor urut 2 tersebut.

    “Semua tim pemenangan kompak bergerak. Relawan, TPP hingga TPD turun mengawal kemenangan,” jelas ketua relawan Sahabat Dokter Agung (SDA) tersebut.

    Putra kelahiran Banyuwangi itu mengajak para relawan dan tim pemenangan bekerja keras, mengamankan suara Khofifah-Emil hingga penghitungan manual di KPU Jatim. Dokter yang terjun ke dunia politik itu optimis, kemenangan Khofifah-Emil di periode kedua akan semakin membawa kesejahteraan bagi masyatakat Jawa Timur. [tok/aje]

  • Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Meskipun kenaikan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), DPR menilai pemerintah masih memiliki ruang hukum untuk menunda pemberlakuan PPN 12% tanpa perlu merevisi UU HPP.

    Penyebab utama DPR mendesak penundaan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih tertekan. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, mengungkapkan pemerintah tidak perlu ragu untuk menunda bahkan menurunkan PPN 12%, karena dalam UU HPP sudah diatur mekanisme penentuan tarif PPN dalam kisaran 5% hingga 15%.

    “Tidak perlu revisi UU HPP, karena sudah ada mekanisme di dalam undang-undang,” kata Dolfie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia menilai situasi ekonomi saat UU HPP disusun pada 2021 berbeda dengan keadaan ekonomi saat ini, yang tengah tertekan oleh inflasi dan daya beli masyarakat yang lesu.

    Senada dengan Dolfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PPN 12%. Menurut Hanif, kebijakan ini dirasa membebani masyarakat, terutama dunia usaha dan UMKM, yang saat ini sedang berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

    “Ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat terus tertekan. Tarif PPN ini akan dirasakan oleh semua orang, terutama kalangan UMKM dan masyarakat umum,” jelas Hanif.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, juga menilai kebijakan tersebut kontraproduktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama daya beli masyarakat, jika kenaikan PPN 12% tetap dilaksanakan.

    Beberapa anggota DPR lainnya, seperti Ahmad Najib Qodratullah dari Fraksi PAN, juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang kebijakan ini sebelum diputuskan. Ia menilai kebijakan kenaikan PPN tersebut bisa membebani masyarakat yang sudah menghadapi pelemahan ekonomi.

    Namun, Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengungkapkan keputusan terkait kenaikan PPN 12% sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan terkait kebijakan ini.

    Selain itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan perubahan atau penundaan kebijakan PPN harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, mengingat kebijakan ini sudah diatur dalam UU HPP.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat terkait kenaikan PPN ini. Sosialisasi yang jelas penting agar masyarakat tidak salah paham tentang kebijakan tersebut, dan mengetahui sektor-sektor mana saja yang akan terkena dampak, serta sektor mana yang dikecualikan seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

    Kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari UU HPP yang disahkan pada 2021 dengan tujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% dapat menambah pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.