Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Demokrat

  • Demokrat Dukung Asta Cita Prabowo di Sektor Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

    Demokrat Dukung Asta Cita Prabowo di Sektor Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan dukungan partainya terhadap program Asta Cita dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor hilirisasi kelautan dan perikanan.

    Menurut Herman, Indonesia mempunyai banyak potensi kelautan yang masih perlu digali dan dikembangkan. 

    “Tentu sebetulnya potensi-potensi besar kita keniscayaannya ada di laut, ada di perairan karena 2/3 kawasan Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu ke depan harus menjadi prioritas,” ujar Khaeron saat membuka dan memberi sambutan dalam diskusi bertajuk “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Asta Cita”yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara atau MPN, di Jakarta, Jumat (14/2/2025). 

    Anggota DPR Fraksi Demokrat itu juga mengapresiasi langkah-langkah yang saat ini sudah dilakukan Presiden Prabowo dalam sektor perikanan dan kelautan. Menurutnya, hal ini semakin memperjelas arah kemajuan Indonesia dalam sektor tersebut.  

    “Kami juga merasa ada prospek besar pada kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Sebelumnya, presiden kita semua ini mencanangkan hilirisasi di sektor-sektor tertentu yang salah satunya di sektor kelautan perikanan, bisa hilirisasi di sektor garam atau komoditas budidaya,” tandas Herman.

    Menurut Khaeron, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang belum tergali sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menilai perlunya pemerintah yang proaktif agar  berbagai potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. 

    “Bahkan kalau bicara energi, ada energi arus laut yang ini juga belum dikembangkan. Bagaimana ke depan potensi ini tentu menjadi domain negara, pemerintah,” tutur ketua umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) ini.

    Herman menegaskan pihaknya juga siap memberi kontribusi positif kepada negara guna mendukung terwujudnya program Asta Cita Prabowo-Gibran dalam hilirisasi perikanan dan kelautan.

  • 9 Profil Renville Antonio, Bendum Demokrat yang Meninggal Kecelakaan di Situbondo Surabaya

    9 Profil Renville Antonio, Bendum Demokrat yang Meninggal Kecelakaan di Situbondo Surabaya

    Profil Renville Antonio, Bendum Demokrat yang Meninggal Kecelakaan di Situbondo
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    –
    Renville Antonio
    , Bendahara Umum
    Partai Demokrat
    , meninggal dunia usai terlibat
    kecelakaan
    di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025) pagi.
    Sebagai politisi Partai Demokrat, karier politik Renville Antonio dimulai sejak menjadi anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat pada 2004 hingga 2019.
    Dia juga sempat menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim sebelum dijabat Emil Elistianto Dardak.
    Mendiang Renville Antonio juga disebut sebagai seorang pengacara.
    Dia menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas Negeri Airlangga (Unair) Surabaya dan baru saja menyelesaikan program doktoral di kampus yang sama.
    “Beliau baru saja lulus program Doktor,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elistianto Dardak, Jumat.
    Saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat Ketua Umum Partai Demokrat sejak 2020, Renville Antonio ditunjuk menjadi Bendahara Umum hingga saat ini.
    Pada Pileg 2024 lalu, Renville Antonio maju sebagai calon legislatif
    DPR RI
    dari daerah pemilihan Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu), namun gagal meraih kursi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Bahlil dan Mensesneg dalam Rapat Revisi UU Minerba  – Halaman all

    DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Bahlil dan Mensesneg dalam Rapat Revisi UU Minerba  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, mempersoalkan ketidakhadiran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

    Rapat tersebut berlangsung di ruangan Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Hadir dalam rapat tersebut perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.

    Nyoman mengatakan, ketidakhadiran dua menteri tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dalam pembahasan revisi undang-undang.

    “Kalau bapak mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Harusnya menteri yang hadir. Itu kebiasaan saya dulu di Komisi VI. Kalau Menterinya enggak datang kita enggak jadi rapat,” kata Nyoman dalam rapat.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam surat presiden (Surpres) dikatakan bahwa menteri tidak diharuskan hadir bersamaan untuk mewakili pemerintah.

    “Di dalam Supres; satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama, itu pemerintah,” ujar Supratman.

    Selain itu, kata Supratman, DPR periode sebelumnya memutuskan bahwa rapat boleh diwakili oleh wakil menteri. 

    “Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tetapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan anggota Baleg DPR Fraksi Demokrat, Benny Harman. Dia mengatakan, kehadiran salah satu perwakilan pemerintah sudah cukup untuk mewakili Presiden dalam rapat tersebut.

    “Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup itu mewakili presiden. Bahwa menteri ndak datang yang lain-lain itu ya mungkin beliau ndak menganggap penting ini, ndak masalah,” tegasnya.

  • Pengakuan Saksi Pertama Kebakaran Kementerian ATR/BPN, Arsip Hangus, DPR Khawatir Bukti Pagar Laut

    Pengakuan Saksi Pertama Kebakaran Kementerian ATR/BPN, Arsip Hangus, DPR Khawatir Bukti Pagar Laut

    TRIBUNJATIM.COM – Kesaksian disampaikan oleh orang pertama yang mengetahui adanya kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN pada Sabtu (8/2/2025).

    Sejumlah kertas dan arsip Kementerian ATR/BPN disebut ikut terbakar dalam kebakaran yang terjadi Sabtu (8/2/2025) malam. 

    Api yang membakar kertas-kertas dan arsip yang mudah terbakar membuat security kesulitan memadamkan api yang awal mula berasal dari ruang humas Kementerian ATR/BPN. 

    Dimuat Wartakota pada Minggu (9/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi menceritakan kronologi versi saksi mata pertama yang melihat api di Kementerian ATR/BPN.

    Saksi mata pertama kebakaran Kementerian ATR/BPN ialah security gedung.

    Menurut pihak sekuriti gedung, api dilaporkan pertama kali terlihat di ruangan humas yang berada di lantai satu.

    Pada momen itu, sekuriti mencoba untuk memadamkan api tersebut. Hanya saja, upaya itu sia-sia lantaran api yang sudah terlanjur bertambah besar.

    Satriadi menuturkan api yang terlanjur membakar kertas arsip yang berada di atas meja membuat api sulit dipadamkan.

    “Api sudah terlanjur membakar kertas-kertas arsip di atas meja dan menghasilkan asap tebal. Sekuriti kemudian melaporkan ke damkar untuk meminta bantuan,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah 62 orang personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkatmat) Jakarta Selatan berhasil memadamkan kobaran api yang menghanguskan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru.

    “Kami langsung berangkatkan 21 unit mobil pemadam”

    Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengungkapkan, informasi terjadinya kebakaran diterima  melalui laporan warga pada pukul 23.10 WIB.

     “Usai menerima laporan kami langsung berangkatkan 21 unit mobil pemadam kebakaran dengan 62 personel ke lokasi,” ujarnya, Minggu (9/2/2025).

    Huda menjelaskan, setibanya di lokasi, petugas bergerak cepat mencegah kobaran api meluas atau terjadi perambatan.

    GEDUNG KEMENTERIAN ATR/BPN – Mobil pemadam kebakaran masuk ke gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025) malam. (Tribunnews)

    “Pada pukul 23.45 kebakaran sudah dapat dilokalisir dan 01.11 dini hari operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai,” terangnya.

    Dan menurutnya, kebakaran gedung yang berada di lantai dasar seluas 48 meter persegi tersebut diduga berasal dari korsleting CPU komputer di ruangan Humas Kementerian  ATR/BPN.

    “Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai Rp 448.656.000,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengapresiasi kesigapan tim pemadam kebakaran dalam melakukan penanganan cepat.

    “Berkat respons cepat mereka, kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum merambat ke bagian lain gedung,” ujarnya.

    Menurut Nusron, kebakaran gedung ATR/BPN itu diduga berawal dari terbakarnya komputer.

    “Kayanya ya itu ada petugas, pegawai, komputernya itu gak dimatikan,” ujarnya kepada wartawan di lokasi kejadian, Minggu (9/2/2025).

    “Tapi sejauh ini penyebabnya masih diselidiki. Masih, pasti nanti ketahuan kok,” ungkapnya lagi.

    Pada saat kejadian tersebut, Nusron mengaku tengah menghadiri acara haul di Jakarta Barat.

    Begitu mendapat kabar gedung ATR/BPN kebakaran, ia pun langsung meluncur ke kantornya dan tiba sekitar pukul 23.40 WIB.

    “Tadi pas datang ke sini cukup gede apinya. Saya masih liat apinya tadi cukup gede,” ujarnya.

    Nusron memastikan tidak ada korban jiwa imbas kebakaran ini. Kondisi gedung itu dalam keadaan kosong.

    Namun dia belum tahu apa saja yang rusak atau hangus terbakar dalam insiden tersebut.

     “Nggak ada, kosong, gak ada orang. Jadi korban dipastikan tidak ada. Nah (untuk berkas), itu belum tahu,” pungkasnya. 

    Sementara itu, menanggapi peristiwa kebakaran yang terjadi di Kementerian ATR/BPN, DPR RI mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran.

    DPR RI khawatir dengan barang bukti kasus pagar laut usai Kementerian ATR/BPN terbakar Sabtu (8/2/2025) malam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf seperti dimuat Tribunnews.com berharap penyidik segera mengecek bagaimana kondisi barang bukti pagar laut di Gedung Kementerian ATR/BPN yang terbakar.

    Di mana diketahui dalam kasus ini, Kementerian ATR/BPN pada periode pemerintahan lalu mengeluarkan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

    Dia mendorong aparat melakukan penyelidikan, apakah ada barang bukti yang hilang terkait kasus pagar laut.

    KEBAKARAN KEMENTERIAN ATR – Garis polisi terpasang di depan ruangan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi pada Sabtu (8/2/2025) tengah malam, saat kantor kosong. (Wartakotalive.com)

    “Ini perlu penyelidikan lebih jauh oleh para penyidik dan penegak hukum, dilihat dulu juga apakah ada barang bukti yang hilang,” katanya.
     
    “Tapi kita percayakan kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah ini secepatnya,” pungkasnya.

    Namun demikian Dede tidak mau berspekulasi lebih jauh terkait dengan kebakaran di Kementerian ATR/BPN di tengah gencarnya pembongkaran HGB di atas laut.

    Dede Yusuf juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang terjadi di Gedung Kementerian ATR/BPN.

    Sebelumnya, Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kebakaran pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Dinas Gulkarmat Jakarta menduga kebakaran di Kementerian ATR/BPN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (8/2/2025) malam akibat konsleting listrik pada AC.

    “Dugaan penyebab diduga korsleting perangkat AC,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Satriadi menuturkan, titik api pertama kali terlihat dari Gedung Humas. Saat itu, sekuriti sebenarnya sudah mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

     Namun, upaya tersebut tidak berhasil sehingga menghubungi pihak petugas pemadam kebakaran (damkar).

    “Api sudah membakar kertas kertas arsip di atas meja menghasilkan asap tebal dan security melapor damkar untuk meminta bantuan,” ucapnya.

    Dalam insiden ini, Satriadi memastikan tak ada korban luka maupun jiwa. Hanya saja, kerugian materil ditaksir mencapai Rp 448.656.000.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Mangkrak

    Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Mangkrak

    FAJAR.CO.ID — Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengomentari terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Betul kah berita ini? Mengapa anggarannya diblokir?,” kata Benny K Harman dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (8/2/2025).

    Menurutnya, dalam situasi keuangan negara yang sangat berat tentu pemerintah harus memilih.

    “Harus ada pilihan. Apakah melanjutkan pembangunan IKN atau mensukseskan program makan siang gratis,” tuturnya.

    Dikatakan, jika menggunakan rational choice, akal sehat, sudah barang tentu negara akan set aside pembangunan IKN dan mengutamakan kepentingan rakyat. Mensukseskan makan siang gratis itu adalah kepentingan rakyat yang utama.

    “Jika uang sudah cukup baru lah dilanjutkan. Jangan sampai IKN mangkrak. Setuju kan? Mari kita diskusi bebas. #RakyatMonitor#,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut anggaran pembangunan IKN tahun 2025 masih diblokir.

    “Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada,” kata Dody kepada, Kamis (6/2/2025).

    Hal ini tak terlepas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Akibat pemblokiran ini, progres pembangunan IKN di tahun 2025 masih terhambat.

    Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa IKN telah dianggarkan Rp48 Triliun untuk lima tahun ke depan. Hanya saja penganggarannya belum dibuka. (*)

  • DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 

    DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 

    Sumber foto: Mamo Erfanto/elshinta.com.

    DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden Prabowo agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa kembali.  

    Intruksi Presiden tersebut direspon positif oleh anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Demokrat, Syahril Fausi, dirinya menilai di tengah polemik kesusahan masyarakat mencari tabung gas ukuran 3 kg. Presiden mengambil sikap yang cepat dan tepat. 

    Akibat regulasi baru yang dikeluarkan oleh kementrian ESDM soal pembelian gas elpiji untuk kalangan menengah tersebut. Dua hari ini masyarakat kebingungan lanjut, Syahril Fausi.

    “Dengan sikap yang di ambil oleh Presiden Prabowo Subianto, kekhawatiran masyarakat soal tabungan gas 3 kg sudah kembali normal, masyarakat bisa kembali membeli tabung gas di warung warung yang biasa berjualan,” ujar Syahril seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mamo Erfanto, Selasa (4/2). 

    Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan selain mengambil langkah yang cepat dan tepat soal kegaduhan gas ukuran 3kg, Presiden dinilai juga memberi solusi ke depan soal kontroling harga eceran di kalangan masyarakat.

    “Dengan memproses pengecer menjadi subpangkalan diharapkan harga jual ke masyarakat masih di ambang harga yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Khofifah-Emil Menang di MK, Dokter Agung: Hadiah untuk Rakyat Jatim

    Khofifah-Emil Menang di MK, Dokter Agung: Hadiah untuk Rakyat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengapresiasi tinggi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    Artinya, putusan tersebut membuat kemenangan resmi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 dinyatakan sah.

    Bendahara DPD Demokrat Jawa Timur itu mengatakan, keputusan ini merupakan sebuah hadiah yang sangat berarti bagi rakyat Jatim. Serta, hasil dari kerja keras, perjuangan, dan dedikasi pasangan Khofifah-Emil selama masa kampanye.

    “Alhamdulillah, kemenangan Khofifah-Emil di MK ini adalah hadiah untuk rakyat Jawa Timur. Ini semua berkat kerja keras dan perjuangan yang tak kenal lelah dari pasangan Khofifah-Emil. Kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa rakyat memilih pemimpin mampu membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi Jawa Timur,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).

    Ketua Relawan Sahabat Dokter Agung (SDA) itu menambahkan, bahwa kemenangan Khofifah-Emil bukan hanya kemenangan pasangan calon, tetapi juga kemenangan rakyat Jawa Timur yang telah memberikan dukungan penuh dan percaya pada visi serta misi pasangan tersebut.

    “Ini adalah kemenangan rakyat. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada Khofifah-Emil. Semoga kepercayaan ini dapat dijaga dan dibalas dengan kerja nyata dalam membangun Jawa Timur,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, politisi senior DPD Demokrat Jatim itu menyatakan, bahwa Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur siap mendukung penuh kepemimpinan Khofifah-Emil.

    “Kami dari Fraksi Demokrat akan terus mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat dan kemajuan Jawa Timur. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil, Jawa Timur akan semakin berkembang dan sejahtera,” tambahnya.

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menambahkan, kemenangan ini harus dijadikan momentum untuk terus bekerja keras demi kepentingan rakyat. Dia optimistis, kepemimpinan Khofifah-Emil pada periode kedua akan semakin mensejahterakan masyarakat Jawa Timur.

    “Mari kita bersama-sama mendukung kepemimpinan Khofifah-Emil dalam mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” tegasnya.

    Memang, sejak awal pria yang menjabat Wakil Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil ini yakin MK akan menolak semua gugatan yang dilayangkan Tim Risma-Gus Hans.

    Dia menilai esensi gugatan Tim Risma-Gus Hans tidak jelas, sehingga hakim MK sudah selayaknya tidak mengabulkan gugatan tersebut.

    “Apalagi juga disinggung hakim, terkait selisih suara yang mencapai 5,4 juta. Hampir jarang ditemukan ada Pilkada selisih sejauh itu digugat, dan dalil gugatannya sebenarnya tidak jelas,” tukasnya.

    “Saya yakin, Insya Allah MK akan menolak. Dan, Khofifah-Emil segera bisa dilantik kemudian bekerja untuk warga Jawa Timur,” tandas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini.

    Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans) tidak dapat diterima.

    Keputusan ini sekaligus memperkuat kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2024 dan menjadi periode kedua kepemimpinan mereka.

    “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam ruang sidang, Selasa (4/2/2025).

    Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut, ada banyak dalil yang dikemukakan kubu Risma-Gus Hans tidak beralasan menurut hukum. [tok/aje]

  • Anggota DPR Fathi Puji Prabowo Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengecer Boleh Jualan Lagi

    Anggota DPR Fathi Puji Prabowo Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengecer Boleh Jualan Lagi

    PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kg diapresiasi Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Fathi bilang, langkah Prabowo sudah tepat untuk menghindari gejolak di masyarakat.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas ketegasan dan respons cepat Pak Presiden Prabowo dalam menangani isu LPG 3 kg yang sempat membuat masyarakat resah. Keputusan ini membuktikan bahwa pemerintah mendengar suara rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat kecil,” ujar Fathi.

    Anggota DPR Fraksi Demokrat, Fathi.

    Sebelumnya, larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg membuat masyarakat panik, terutama kalangan pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang bergantung pada gas bersubsidi. Kelangkaan yang terjadi bahkan menyebabkan lonjakan harga di beberapa daerah.

    “Dengan diperbolehkannya pengecer kembali menjual LPG 3 kg, saya berharap distribusi gas bisa kembali normal, dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkannya dengan harga yang wajar,” tambah Fathi kepada Pikiran Rakyat, 4 Februari 2025.

    Ia juga mengimbau agar distribusi LPG 3 kg tetap diawasi dengan baik agar subsidi ini benar-benar tepat sasaran.

    “Kami di DPR, khususnya di Komisi XI, akan terus mengawasi kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Saya juga mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap transparan dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

    Dengan kebijakan baru ini, Fathi berharap perekonomian masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM), bisa kembali stabil tanpa dihantui keresahan akibat keterbatasan akses terhadap LPG bersubsidi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Belum Finalisasi, Anggota DPR Optimistis BPI Danantara akan Dorong Sektor Investasi

    Belum Finalisasi, Anggota DPR Optimistis BPI Danantara akan Dorong Sektor Investasi

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya membawa dampak besar pada sektor investasi Indonesia.

    Sebab itu dia mengatakan, kebijakan pembentukan BPI Danantara masuk menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Dirinya pun menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan BPI Danantara adalah memperkuat pembiayaan sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan energi.

    “Danantara dibentuk sebagai Badan Investasi, tentu untuk menjamin ketersediaan pembiayaan khususnya infrastruktur dan energi,” ujar Herman, Minggu 2 Februari 2025.

    Penggerak pertumbuhan ekonomi

    Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diyakini bisa menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, membuka peluang lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Dengan terbentuknya lembaga ini pada akhirnya investasi akan berkembang dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan BPI Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR RI. Meskipun begitu, pembentukan BPI Danantara belum sepenuhnya final.

    Saat ini, ungkapnya, pembentukan lembaga tersebut sedang diselaraskan dengan revisi UU BUMN agar memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR, yang tentunya akan berada di bawah pengawasan legislatif. Selain itu, ada pengawasan internal yang akan diterapkan langsung oleh Badan Danantara itu sendiri. Komisi VI DPR saat ini sedang membahas revisi tersebut, dan mudah-mugahan bisa segera diundangkan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR: Tantangan Makan Bergizi Gratis di Papua Bisa Jadi Peluang Ekonomi Baru

    DPR: Tantangan Makan Bergizi Gratis di Papua Bisa Jadi Peluang Ekonomi Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut kesulitan mendapatkan sayuran dan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurut Herman, kondisi ini justru membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk menjadi produsen bahan pangan.

    Herman menegaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Ini kan peluang. Pak Prabowo selalu menekankan bahwa MBG bukan hanya soal rasa lapar, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang, termasuk menciptakan ekonomi baru,” ujar Herman dalam acara Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertajuk “100 Hari Kabinet 100 Menteri, Antara Harapan dan Tantangan” di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Herman menilai kementerian teknis dan pemerintah daerah perlu turun tangan dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin menyediakan sayuran dan telur untuk MBG. Ia mencontohkan Kementerian Pertanian dapat melakukan intervensi dengan memberdayakan masyarakat setempat menjadi produsen.

    “Kementerian Pertanian harus menyiapkan kebutuhan terkait MBG. Ini adalah peluang ekonomi baru yang bisa menggerakkan perekonomian di daerah,” tandasnya.

    Herman menyoroti skala besar program MBG yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia. Hal ini berarti kebutuhan telur mencapai 82,9 juta butir per hari, membuka peluang besar bagi daerah yang belum memiliki produksi bahan pangan.

    “Di sinilah kecerdasan Presiden Prabowo diuji, bagaimana men-trigger pertumbuhan ekonomi 8 persen, termasuk melalui MBG,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengakui tantangan dalam menjalankan MBG di Papua, terutama dalam mendapatkan bahan makanan seperti sayur dan telur. Namun, ia memastikan program tetap berjalan dengan baik.

    “Medan Papua memang sulit, tetapi prajurit tetap berupaya memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah,” ujar Agus dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).