Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi Demokrat

  • AHY Bicara Demokrat 10 Tahun Oposisi: Sering Dikucilkan, Seperti Musuh Bersama

    AHY Bicara Demokrat 10 Tahun Oposisi: Sering Dikucilkan, Seperti Musuh Bersama

    Jakarta –

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang partainya selama 10 tahun berada di luar pemerintahan atau oposisi. AHY menilai Partai Demokrat seakan menjadi musuh bersama.

    Hal itu disampaikan AHY dalam acara Bimtek Nasional yang dihadiri anggota Fraksi Demokrat di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025). Awalnya, AHY menyinggung politik Indonesia yang penuh ketidakpastian.

    “Kita harus selalu bersyukur, ketika kita sadar bahwa memang politik Indonesia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan, penuh dengan dinamika,” kata AHY malam ini.

    “Sepuluh tahun kurang lebih kita berada di luar pemerintahan, tidak mudah, sering kali kita dikucilkan. Bahkan, kadang-kadang seperti menjadi musuh bersama, tidak adil, tapi itulah politik,” sambungnya.

    AHY juga mengenang bagaimana Partai Demokrat mencoba direbut dan diambilalih oleh pihak lain. AHY memang telah memaafkan peristiwa itu, tetapi tidak akan melupakannya.

    “Ketika kita sedang berupaya untuk melakukan konsolidasi secara internal, partai kita diganggu. Mau direbut, diambil secara paksa. Masih ingat? Apakah akan dilupakan begitu saja? Kita memaafkan, tapi jangan begitu saja melupakan. Mengapa? Karena itu adalah ujian bagi kita semua dan buahnya kita rasakan hari ini dan ke depan,” ucapnya.

    Menurut AHY, berbagai peristiwa dan ujian itu justru semakin menguatkan Partai Demokrat. Dia meyakini Partai Demokrat akan meraih kesuksesan dalam 5 tahun ke depan.

    “Itu semua membuat kita kokoh, dan insyaallah ketika kini kita berada dalam pemerintahan nasional, Partai Demokrat memiliki peran hari ini dan masa depan yang insyaallah jauh lebih baik lagi 5 tahun ke depan,” imbuhnya.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Legislator Dorong Regulasi Baru Kelola Penerimaan Mahasiswa di PTN dan PTS

    Legislator Dorong Regulasi Baru Kelola Penerimaan Mahasiswa di PTN dan PTS

    Jakarta –

    Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sabam Sinaga menerima keluhan sulitnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bersaing mendapatkan mahasiswa. Dia pun menyoroti adanya Permendikbud No 48 tahun 2022 yang menutup potensi PTS untuk mendapat mahasiswa baru dengan jumlah yang layak

    “Beberapa pihak mengeluhkan kepada kami terkait situasi dan tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang trend angka penerimaan mahasiswa semakin sedikit dan semakin sulit bersaing,” kata Sabam Sinaga dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

    Informasi yang sama juga diperoleh pada saat Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja di Solo. Dalam kunjungan tersebut hal senada disampaikan bahwa sangat banyak Perguruan Tinggi swasta mengalami kesulitan dalam penerimaan mahasiswa baru

    “Kesulitan yang mereka hadapi adalah akibat adanya kebijakan Permendikbud No 48 tahun 2022. Informasinya bahwa Permendikbud tersebut menutup potensi perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan mahasiswa baru dengan jumlah yang layak,” ucapnya.

    Dia mengatakan dalam ketentuan Permendikbud tersebut dimungkinkan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memperpanjang masa pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Sehingga, kata dia, dengan adanya perpanjangan masa pendaftaran penerimaan mahasiswa tersebut membuat kesempatan bagi PTS untuk mendapat mahasiswa baru jadi semakin tertutup.

    “Semakin lama jangka waktu pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri, maka akan semakin sedikit potensi mahasiswa yang masuk di Perguruan Tinggi Swasta,” ujar dia.

    “Di samping itu, sistem seleksi yang dianut rata-rata Perguruan Tinggi Negeri hampir sama dan diperbolehkan mengatur komposisi penerimaan mahasiswa baru. Secara umum pola penerimaan mahasiswa baru mengikuti pola 20% jalur Sistem Nasional Berbasis Prestasi, 30% jalur Sistem Nasional Berbasis Tes dan 50% jalur Mandiri,” lanjutnya.

    Dia menilai pola persentase dan jadwal penerimaan mahasiswa baru yang dianut oleh PTN tersebut menjadi titik krusial yang menyebabkan potensi penerimaan mahasiswa di PTS menjadi terganggu. “Keadaan ini perlu dikaji ulang. Perlu ada formulasi baru untuk titik mencapai keseimbangan antara PTN dan PTS kita. Sehingga keberadaan PTN tidak mematikan PTS. Tidak ada prinsip keadilan, jika keadaan ini dibiarkan terus menerus. Bisa terjadi lama kelamaan perguruan tinggi swasta akan banyak yang tutup,” imbuh dia.

    Selain itu, dia juga menyoroti jumlah PTS yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PTN. Maka dari itu, ucap dia, sangat perlu dilakukan kajian dan telaah untuk bisa menghasilkan regulasi baru.

    “Kita harus mencari dan menemukan titik keseimbangan dengan membuat regulasi baru, sehingga Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta tetap eksis dalam menjalankan operasionalnya. Baik PTN dan PTS memiliki tanggungjawab yang sama untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul, asta cita akan kita capai dengan tumbuh bersama,” tuturnya.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Legislator tegaskan penyesuaian tarif PAM Jaya harus berjalan

    Legislator tegaskan penyesuaian tarif PAM Jaya harus berjalan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator tegaskan penyesuaian tarif PAM Jaya harus berjalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 19:36 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim, menegaskan bahwa penyesuaian tarif air PAM sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang tarif air, dan bertujuan untuk memberikan subsidi kepada warga menengah ke bawah.

    “PAM ini cuma pelaksana yang ditugaskan untuk menaikkan harga tarif. Dari yang tadinya Rp7.000, sekarang minimal Rp12.000. Itu untuk subsidi kepada masyarakat yang sangat menengah ke bawah,” kata Nur Afni, Senin (17/2/2025).

    Hal itu disampaikan Afni disela-sela mediasi DPRD DKI dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) terkait penyesuaian tarif air. Menurutnya, keputusan pemyesuaian tarif ini sudah melalui perhitungan yang matang dan mempertimbangkan prinsip progresif berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

    Nur Afni yang juga anggota komisi B DPRD DKI itu menjelaskan, bahwa tarif air dihitung berdasarkan NJOP suatu kawasan.

    “Misalnya, harga NJOP di Thamrin dan Jakarta Selatan pasti berbeda. Maka, apartemen di sana dikenakan tarif lebih tinggi,” katanya.

    Ia menambahkan, jika NJOP suatu properti sudah di atas Rp10 juta, maka tarifnya otomatis masuk kategori progresif.

    “Masa Thamrin Residence masuk kategori K2?. Saya tinggal di pinggiran Jakarta, lingkungan kumuh, sering kebanjiran. Tapi karena rumah saya 1.000 meter, saya kena Rp47.000. Jadi memang dihitung berdasarkan properti dan fasilitasnya,” tambahnya.

    Nur Afni menegaskan bahwa, kebijakan ini tidak bisa serta-merta dicabut oleh Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya.

    “Kalau Dirut PAM disuruh cabut Ketentuan Pelaksanaan Usaha Penyediaan Air Minum (KPUP), ya nggak bisa. Itu harus gubernur yang cabut,” jelasnya.

    Ia mengakui bahwa penyesuaian tarif PAM Jaya ini terjadi bersamaan dengan kenaikan pajak dan biaya hidup lainnya. Hal ini membuat masyarakat semakin terbebani.

    “Air itu kebutuhan pokok, jadi wajar kalau masyarakat protes. Tapi kalau ada yang bilang kenaikan sampai 71%, kita tunggu penjelasannya. Benar nggak segitu?,” kata Nur Afni.

    Sebagai solusi, ia menyarankan masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan air agar tagihan tetap terkendali.

    “Kalau mau minum, beli air galon, jangan masak sendiri. Cucian bisa ke laundry kiloan, karena kalau dihitung lebih murah daripada mencuci sendiri,” sarannya.

    Nur Afni juga menyoroti adanya indikasi oknum yang mengomersialkan air PAM Jaya secara ilegal.

    “Ada permainan oknum yang menjual air PAM, ini jelas pelanggaran,” ujarnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tetap harus dijalankan karena merupakan keputusan gubernur.

    “Kalau PAM tidak menjalankan Kepgub, mereka bisa diperiksa BPK. Ini sudah menjadi aturan,” tegasnya.

    Menurutnya, tantangan bagi gubernur baru adalah meningkatkan perekonomian warga agar kebijakan ini tidak terlalu membebani masyarakat.

    “PR gubernur baru adalah bagaimana meningkatkan ekonomi warga dulu. Jangan sampai penyesuaian tarif air makin memperberat beban masyarakat,” tutupnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Demokrat DKI Bakal Kawal Kebijakan Pramono-Rano Demi Jakarta Lebih Baik

    Demokrat DKI Bakal Kawal Kebijakan Pramono-Rano Demi Jakarta Lebih Baik

    Jakarta –

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, menyampaikan ucapan selamat terhadap pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Pramono Anung-Rano Karno. Ali akan memastikan program Pramono-Rano bermanfaat bagi masyarakat.

    Ali memastikan bahwa Partai Demokrat akan mendukung penuh pemerintahan baru dengan bekerja sama secara sinergis dan kolaboratif bersama Pemprov DKI Jakarta. Ia menegaskan, partainya berkomitmen untuk berkontribusi dalam menghadirkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

    “Kami yakin, Bang Anung dan Bang Rano dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat Jakarta sesuai dengan visi dan misi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025)

    Partai Demokrat siap mendukung pemerintahan Pramono Anung dan Rano Karno dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis global. Ia mengingatkan pentingnya sinergi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat.

    Namun, menurutnya, tantangan besar masih menanti pemerintah DKI Jakarta selama lima tahun ke depan. Masalah krusial, seperti kemacetan, banjir, polusi udara, sampah, stunting, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan.

    “Kami pastikan, Partai Demokrat akan mengawal kinerja pemerintahan hingga tuntas, memastikan kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” ujarnya.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Demokrat Jakarta siap bersinergi dengan pemerintahan baru Pramono-Rano

    Demokrat Jakarta siap bersinergi dengan pemerintahan baru Pramono-Rano

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintahan baru DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno guna menghadirkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

    “Kami yakin, Bang Anung dan Bang Rano dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat Jakarta sesuai dengan visi dan misi besar dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan di Jakarta, Kamis.

    Ali juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2025-2030.

    Ali mengatakan bahwa kesiapan itu untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis global yang bersaing di tingkat internasional, serta meraih masa depan yang gemilang.

    Menurut dia, sinergi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat, yang menjadi kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kami pastikan, kami akan mengawal kinerja pemerintahan hingga tuntas, memastikan kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa tantangan besar masih menanti pemerintah DKI Jakarta. Dalam lima tahun ke depan, Jakarta dihadapkan pada sejumlah masalah krusial, seperti kemacetan, banjir, polusi udara, sampah, stunting, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan.

    Ali berharap, pemerintahan baru dapat membuat kebijakan berbasis data yang tepat sasaran, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dimulai oleh gubernur sebelumnya.

    Sebelumnya, sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ucapkan Selamat Pelantikan Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan

    Ucapkan Selamat Pelantikan Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono mengucapkan selamat kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak atas pelantikan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua.

    Pelantikan pasangan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) hari ini.

    Menurut dia, sebagai partai pengusung, Demokat siap mendukung mensukseskan program Khofifah-Emil, agar warga Jawa Timur semakin sejahtera.

    “Selamat kepada Ibu Khofifah dan Bapak Emil atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Jawa Timur untuk memimpin kembali provinsi ini. Kami Fraksi Demokrat, sebagai partai pengusung, siap memberikan dukungan penuh terhadap segala kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan,” ujarnya.

    Sebagai partai yang turut mengusung pasangan Khofifah-Emil, Dokter Agung menegaskan bahwa Fraksi Demokrat akan terus mengawal setiap kebijakan yang diambil, demi kepentingan rakyat dan kemajuan Jawa Timur.

    “Kami akan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, memastikan program-program yang pro-rakyat berjalan dengan baik. Kami berharap kerja sama ini dapat membawa Jawa Timur ke arah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih baik lagi,” kata Bendahara DPD Demokrat Jatim tersebut.

    Dia menjelaskan, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD Jatim tiga periode itu berharap agar kepemimpinan Khofifah dan Emil pada periode kedua ini terus memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.

    “Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan berkah dalam menjalankan amanah ini. Kami di Fraksi Demokrat siap mendukung penuh setiap langkah demi kemajuan Jawa Timur,” kata pria kelahiran Banyuwangi tersebut.

    Seperti diketahui, pelantikan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2030 akan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa total pasangan calon yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo mencapai 481 pasangan calon.

    Selanjutnya, sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

    Dengan pelantikan ini, diharapkan Jawa Timur dapat terus berkembang dan semakin sejahtera, melalui berbagai program yang akan dijalankan oleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak pada periode kedua ini.

    Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina memberikan pernyataan penuh semangat atas pelantikan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

    Menurut dia, seluruh kader Partai Demokrat bersyukur dan bahagia karena berhasil mengantarkan Khofifah-Emil kembali memimpin Jatim di periode kedua.

    “Kami ikut senang, kalau dalam bahasa Jawa itu mengayu bagyo, ini bukti kemenangan seluruh masyarakat Jawa Timur.” katanya.

    “Ini titik kulminasi atau titik puncak perjuangan kami ketika di Pilgub 2024 lalu. Kedepan kita siap mengawal dan mensukseskan program Khofifah-Emil dan melanjutkan yang sudah bagus. Kader Demokrat akan menjadi garda terdepan mensukseskan program Khofifah-Emil,” jelas anggota DPRD Jatim dari Dapil Ponorogo-Pacitan-Trenggalek-Ngawi tersebut.

    Dengan dilantiknya pasangan Khofifah-Emil, Indra menegaskan bahwa partai Demokrat siap mendukung penuh pemerintahan mereka ke depan.

    “Kami bertekad untuk mengawal dan mempercepat tercapainya berbagai program yang telah dirancang oleh pasangan Khofifah-Emil. Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Gubernur Khofifah dan Mas Emil akan dilanjutkan dengan semangat dan inovasi baru yang diusung oleh pasangan ini,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melantik sejumlah Anggota MPR RI melalui mekanisme PAW di Kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-MPR)

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta tujuh anggota baru dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029, untuk turut menjaga amanah dari rakyat.

    Dia mengatakan bahwa anggota PAW memiliki kewajiban yang sama dengan anggota lainnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kedewanan dan turut aktif dalam pembahasan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi bangsa.

    “Terhadap saudara-saudara sekalian yang baru saja mengucapkan sumpah tersebut, kami sampaikan selamat dan selamat menjalankan tugas,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (3) terkait pengucapan sumpah/janji Anggota MPR pengganti antarwaktu.

    Dia menjelaskan tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Kemudian mensosialisasikan empat pilar MPR, dan mengkaji sistem ketatanegaraan dan pelaksanaannya.

    Ia pun berharap agar anggota baru untuk menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, baik di daerah pemilihannya maupun di tempat-tempat para anggota bertugas. Dengan dilantiknya anggota baru, dia berharap kinerja MPR tetap efektif dalam menjalankan tugas konstitusional, termasuk pengkajian sistem ketatanegaraan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

    Para anggota MPR RI yang dilantik yaitu Anisah Syakur mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II menggantikan H Faisol Riza yang mengundurkan diri.

    Kemudian Muhammad Hilman Mufidi mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang berhalangan tetap. Selain itu Muhammad Khozin mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur IV menggantikan Gufron Sirodj yang berhalangan tetap.

    Kemudian Jamal Mirdad mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah I menggantikan Sugiono yang mengundurkan diri. Lalu, Aziz Subekti mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah VI menggantikan Prasetyo Hadi yang mengundurkan diri.

    Selanjutnya Bimantoro Wiyono mewakili partai Fraksi Gerindra dari Dapil Jawa Timur VII menggantikan Mochamad Irfan Yusuf yang mengundurkan diri. Selain itu, Ibrahim mewakili fraksi Partai Demokrat dari Dapil Aceh I menggantikan Teuku Riefky Harsya yang mengundurkan diri.

    Sumber : Antara

  • Ciptakan Ruang Digital Aman, Ibas Demokrat: Lawan Judol dan Pinjol Ilegal! – Page 3

    Ciptakan Ruang Digital Aman, Ibas Demokrat: Lawan Judol dan Pinjol Ilegal! – Page 3

    Selain menegaskan penertiban dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Bahwa untuk mencapai hidup layak bukanlah dengan cara berjudi.

    “Ayo bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!” seru Ibas.

    Ibas pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk membantu membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.

    “Manfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan,” ajak dia.

    “Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!” imbuhnya menandasi.

    Sebagai informasi, pernyataan Ibas disampaikan ketika membuka acara Seminar Fraksi Partai Demokrat dengan topik “Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!” di Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025.

    Acara dihadiri beberapa narasumber, Alexander Sabar Ditjen Pengawasan Ruang Siber Kemkomdigi; Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi PLT Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopol; Hudiyanto Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK; Megawati Simanjuntak Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Fakultas Ekologi Manusia; Kuseryansyah Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia – AFPI, serta diikuti pula oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.

     

  • Kesedihan AHY Saat Pemakaman Renville Antonio di Surabaya: Kita Sungguh Kehilangan Sahabat Setia – Halaman all

    Kesedihan AHY Saat Pemakaman Renville Antonio di Surabaya: Kita Sungguh Kehilangan Sahabat Setia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak kuasa menahan kesedihannya saat menghadiri pemakaman Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio di TPU Keputih Surabaya, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025) malam.

    AHY diketahui datang melayat ke rumah duka Renville Antonio di kawasan Jemursari Regency Surabaya hingga mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir.

    AHY datang bersama rombongan DPP Partai Demokrat sekaligus ditemani istrinya Annisa Pohan yang memang telah lebih dulu datang ke Surabaya.

    Sementara elite Demokrat Jatim yang turut hadir dalam prosesi pemakaman di antaranya, Emil Dardak, Ketua Demokrat Jatim dan jajaran Fraksi Demokrat DPRD Jatim.

    AHY yang saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut Renville Antonio sebagai salah satu kader terbaik yang dinilai berdedikasi terhadap Partai Demokrat selama ini.

    “Beliau tulus dalam pengabdian dan perjuangan. Bahkan, seringkali tidak memikirkan diri sendiri. Kita sungguh kehilangan sahabat setia,” kata AHY di depan keluarga mendiang dan para kader Demokrat yang turut hadir dalam pemakaman tersebut.

    AHY mendoakan Renville secara langsung di depan pusara. 

    Sesekali, AHY tampak mengusap air mata.

    Ia pun tampak tak kuasa menahan kesedihan atas meninggalnya Renville.

    “Namanya harum dan akan kita kenang selamanya,” terang AHY.

    Rasa duka mendalam juga dialami Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    AHY bercerita, SBY turut merasa kehilangan atas berpulangnya Renville.

    “Mari kita doakan yang terbaik untuk kepergian almarhum, Bendahara Umum Partai Demokrat,” ucap AHY dengan suara parau.

    Sebelumnya terungkap kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Renville Antonio di Situbondo, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025) pagi.

    Saat kejadian Renville sedang mengendarai motor gede (moge) Harley Davidson nopol B 6789 A.

    Kemudian moge yang dikendarainya menabrak mobil pikap P 8127 VO di Jalan Raya Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

    Ketua DPC Partai Demokrat, Janur Sasra Ananda mengatakan kecelakaan terjadi saat rombongan moge melaju dari arah barat ke timur, dan tiba-tiba ada mobil pikap yang akan menyeberang jalan. 

    Sehingga pengendara moge itu tidak dapat menghindar dan menabraknya.

    “Pengendara moge itu menabrak dari arah belakang,” katanya saat dihubungi, Jumat (14/02/2025).

    Janur memastikan, kecelakaan itu bukan dikarenakan jalan berlubang, melainkan bertabrakan dengan kendaraan lain.

    Terpisah, Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan mengatakan, korban meninggal di tempat kejadian perkara (TKP). 

    “Jadi, korban ini menggunakan motor besar. Ada rombongan mungkin tidak bersama-sama, tapi ada anggotanya yang mengikuti di belakang kemudian tertabrak dengan kendaraan roda empat pikap. Jadi, bukan laka tunggal,” ujar Rezi dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (14/2/2025). 

    Penulis: Yusron Naufal Putra

  • Dorong Hilirisasi Sektor Kelautan, Anggota DPR Sebut Indonesia Punya Potensi Besar – Halaman all

    Dorong Hilirisasi Sektor Kelautan, Anggota DPR Sebut Indonesia Punya Potensi Besar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan komitmennya dalam mendukung program Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Hal ini disampaikan Khaeron dalam diskusi bertajuk “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Asta Cita” yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Menurut Herman, hilirisasi sektor kelautan dan perikanan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi besar Indonesia di bidang maritim 

    “Tentu sebetulnya potensi-potensi besar kita keniscayaannya ada di laut, ada di perairan, karena 2/3 kawasan Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu ke depan harus menjadi prioritas,” kata Herman dalam sambutannya.

    Khaeron, yang juga Ketua Umum MPN, mengapresiasi langkah-langkah Presiden Prabowo dalam sektor kelautan dan perikanan, khususnya hilirisasi.

    Menurutnya, hal ini semakin memperjelas arah kemajuan Indonesia dalam sektor tersebut.  

    “Kami juga merasa ada prospek besar setelah Pak Prabowo Subianto, presiden kita semua ini mencanangkan hilirisasi di sektor-sektor tertentu yang salah satunya di sektor kelautan perikanan,” ujarnya. 

    “Beliau mencatatkan secara sektoral hilirisasi di sektor garam kemudian di komoditas garam, kemudian komoditas budidaya, yang menjadi keunggulan di sektor kelautan dan perikanan,” sambungnya. 

    Menurut Khaeron, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang belum tergali sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menilai perlunya pemerintah yang proaktif agar  berbagai potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. 

    “Bahkan kalo bicara energi, ada energi arus laut yang ini juga belum dikembangkan. Bagaimana ke depan potensi ini tentu menjadi domain negara, pemerintah,” tuturnya. 

    Khaeron menegaskan bahwa pihaknya juga siap memberi kontribusi positif kepada negara guna mendukung terwujudnya program Asta Cita Prabowo-Gibran. Dia juga menjamin MPN akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif dan produktif. 

    “Kami tekadkan ke depan akan ada diskusi yang melahirkan inovasi kreativitas apa yang bisa disumbangkan ke negara dengan menjadi semangat kami, bukan hanya reklamasi, pagar laut tapi sumber dayanya yang bisa kita kembangkan,” tuturnya.