Kementrian Lembaga: DPRD

  • Paripurna Hari Jadi ke-80, DPRD dan Pemprov Perkuat Sinergi Membangun Jatim Lebih Maju

    Paripurna Hari Jadi ke-80, DPRD dan Pemprov Perkuat Sinergi Membangun Jatim Lebih Maju

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, Minggu (12/10/2025).

    Peringatan ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang Jawa Timur sebagai provinsi yang tangguh dan terus bertumbuh dalam menghadapi berbagai tantangan.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus pimpinan sidang paripurna, Deni Wicaksono, mengatakan Hari Jadi Jawa Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 memiliki makna mendalam bagi seluruh rakyat Jawa Timur. Menurut dia, peringatan hari jadi ini bentuk penguatan identitas dan semangat kebersamaan.

    “Peringatan Hari Jadi Jawa Timur adalah sarana untuk menumbuhkan rasa persatuan, kebanggaan daerah, serta memperkuat semangat memiliki dan membangun daerah. Ini juga menjadi pengingat bahwa Jawa Timur berdiri atas semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat,” ujar Deni.

    Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, penetapan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur merujuk pada momentum sejarah saat Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo resmi dilantik sebagai Gubernur pertama Jawa Timur. Tanggal tersebut ditetapkan melalui kajian mendalam oleh sejarawan, ahli hukum tata negara, dan tokoh masyarakat.

    “Tanggal 12 Oktober menjadi simbol lahirnya semangat pemerintahan daerah yang berdaulat dan berdedikasi untuk rakyat. Semangat itulah yang terus kami jaga hingga hari ini,” kata Deni.

    Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, “Jawa Timur Tangguh, Terus Bertumbuh,”. Dia menjelaskan tema tersebut menggambarkan semangat masyarakat Jawa Timur yang tak pernah berhenti berinovasi dan beradaptasi dalam perubahan zaman.

    “Jawa Timur tangguh dalam menjaga persatuan dan kearifan lokal, sekaligus terus bertumbuh dalam inovasi, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Kebanggaan ini harus menjadi energi untuk bekerja lebih keras, lebih sinergis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ucap Musyafak.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut menyampaikan pandangannya mengenai makna tema tersebut. Dia menilai ketangguhan dan pertumbuhan Jawa Timur harus terus dipertahankan melalui sinergi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

    “Nek tangguh itu berarti sudah terbukti, sudah teruji. Tapi kalau tumbuh berarti enggak berhenti. Kita masih akan terus melewati berbagai dinamika dan terus adaptasi,” tutur Khofifah.

    Dia menjelaskan filosofi ‘Jatim Bisa’ sebagai wujud semangat Jawa Timur yang berdaya (B), inklusif (I), sinergis (S), dan adaptif (A). Nilai-nilai itu, kata Khofifah, akan menjadi roh pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    “Enggak ada yang sukses kita capai tanpa sinergi dan kolaborasi. Jawa Timur akan terus menjadi penguat dan lokomotif ekonomi nasional, termasuk melalui semangat Nawa Bhakti Satya,” tutur dia.

    Selain rapat paripurna dan penayangan video “Tribute East Java”, acara juga diisi dengan ceramah ilmiah oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH., SU., M.IP.

    DPRD Jatim berharap peringatan ke-80 ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga untuk membawa Jawa Timur menuju masa depan yang semakin tangguh dan berdaya saing. [asg/beq]

  • Sekjen PKB Turun ke Kota Batu, Ribuan Paket Sembako Murah Ludes Diserbu Warga

    Sekjen PKB Turun ke Kota Batu, Ribuan Paket Sembako Murah Ludes Diserbu Warga

    Batu (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid, turun langsung menyapa warga dalam gelaran Pasar Murah di Rest Area Mayangsari, Kota Batu, pada Minggu (12/10/2025). Ribuan paket sembako yang disediakan ludes diserbu masyarakat, terutama kaum ibu, dalam waktu kurang dari satu jam.

    Kegiatan yang diinisiasi oleh anggota DPR RI Dapil Malang Raya yang akrab disapa Cak Udin ini menjadi daya tarik di tengah keluhan warga atas naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli. Warga tampak antusias menukarkan kupon seharga Rp 96 ribu untuk mendapatkan paket lengkap berisi 5 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak, dan 1 kg telur.

    Turut hadir mendampingi Sekjen PKB dalam kegiatan tersebut adalah Ketua DPRD Kota Batu, Subiyanto, serta Anggota DPRD Kota Batu, M. Hasan Abdillah.

    Cak Udin menegaskan bahwa operasi pasar murah ini merupakan tindak lanjut atas perintah langsung dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI.

    “Kami, seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PKB, diperintahkan langsung oleh Gus Muhaimin untuk turun tangan membantu meringankan beban masyarakat. Ini adalah respons konkret terhadap perlambatan ekonomi yang dirasakan rakyat,” ujar Cak Udin.

    Warga antusias menyambut pasar murah yang diinisiasi Cak Udin (Foto: Istimewa)

    Menurutnya, program ini adalah bentuk kehadiran negara dan partai politik di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Hal itu, selaras dengan upaya pemerintah Presiden Prabowo dalam memperbaiki sistem pangan nasional.

    Daya tarik utama dari pasar murah ini adalah selisih harga yang signifikan dibandingkan harga di pasar umum. Harga telur, misalnya, dijual hanya Rp 20 ribu per kilogram, sementara harga di pasaran telah menyentuh angka Rp 30 ribu.

    Begitu pula dengan komoditas lain, 5 kg beras dijual seharga Rp 50 ribu, 1 kg gula pasir Rp 13 ribu, dan 1 liter minyak goreng Rp 13 ribu. “Ketika harga di pasar tinggi, kami hadir memberikan solusi. Selisih Rp 10 ribu untuk telur saja sudah sangat berarti bagi ibu-ibu. Ini adalah langkah nyata kami,” jelasnya.

    Cak Udin menambahkan, kegiatan di Kota Batu ini adalah bagian dari gerakan nasional yang dilakukan oleh 68 anggota DPR RI dari Fraksi PKB di daerah pemilihan masing-masing.

    “Khusus untuk Malang Raya, akan ada tujuh titik pasar murah. Dua di Kota Batu, tiga di Kabupaten Malang, dan dua di Kota Malang,” rincinya.

    Ia juga mendorong para legislator PKB di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk menggelar aksi serupa, demi menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. “Komitmen kami jelas, ini dari PKB untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk konstituen kami saja,” pungkasnya. [dan/aje]

  • Digugat Praperadilan Anggota DPRD Jatim, KPK: Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Prosedur

    Digugat Praperadilan Anggota DPRD Jatim, KPK: Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Prosedur

    Digugat Praperadilan Anggota DPRD Jatim, KPK: Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Prosedur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah Anggota DPRD Jawa Timur sekaligus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Hasanuddin yang mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangka ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Hasanuddin adalah tersangka terkait kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    “KPK tentu menghormati hak hukum seorang tersangka yang mengajukan pra peradilan untuk menguji aspek formil dalam penyidikan suatu perkara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).
    Budi memastikan, penetapan tersangka dalam kasus ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan memenuhi prosedur administrasi.
    “Dalam perkara ini, kami pastikan bahwa penetapan tersangka telah dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, termasuk keabsahan prosedural dan administrasinya,” ujarnya.
    Sebelumnya, Hasanuddin menggugat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan
    Gugatan yang terdaftar dengan nomor 126/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini dilayangkan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh KPK.
    “Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian klasifikasi perkara yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, dikutip pada Minggu (12/10/2025).
    Laman SIPP PN Jaksel tak menampilkan petitum lengkap yang diajukan oleh pemohon Hasanuddin.
    “Sidang pertama: Senin, 13 Oktober 2025,” demikian keterangan di SIPP PN Jakarta Selatan.
    KPK diketahui telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022 pada 2 Oktober 2025.
    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap STS (Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak) periode 2019-2024).
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai Tersangka,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, saat itu.
    Asep mengatakan, empat tersangka penerima yaitu Kusnadi (Ketua DPRD Jatim); Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim; Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim); dan Bagus Wahyudyono (Staf AS dari Anggota DPRD).
    Kemudian, tujuh belas tersangka pemberi hadiah yaitu, Mahud (Anggota DPRD Jatim 2019-2024); Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024); Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024); Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Abdul Motollib (Swasta Semarang); Moch. Mahrus (Swasta Probolinggo).
    Selanjutnya, A. Royan dan Wawan Kristiawan (Swasta Tulungagung); Ra. Wahid Ruslan dan Mashudi (Swasta Bangkalan); M. Fathullah dan Achmad Yahya (Swasta Pasuruan); Ahmad Jailani (Swasta Sumenep); Hasanuddin (Swast Gresik); Jodi Pradana Putra (Swasta Blitar); dan Sukar (Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung).
    Asep mengatakan, dari 21 tersangka, sebanyak lima tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK, Merah Putih.
    Mereka yang ditahan KPK adalah pemberi suap kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi yaitu, Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan.
    “Terhadap keempat Tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gebyar Budaya Mataraman: Ruang Tawa, Hiburan dan Guyub Rukun Warga Jatim

    Gebyar Budaya Mataraman: Ruang Tawa, Hiburan dan Guyub Rukun Warga Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, DPR RI, dan DPRD Jawa Timur dalam perhelatan “Gebyar Budaya Mataraman Wayang Kidulan”.

    Acara budaya ini digelar di Pasar Sumoroto, Ponorogo, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam melestarikan budaya sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat.

    Gelaran ini menghadirkan dalang kondang Ki Cahyo Kuntadi, yang akan membawakan kisah Wayang Kidulan penuh makna. Acara semakin meriah dengan kehadiran Lusi Brahman, Silvy Kumalasari, Cak Slendro, Andik TB, serta penampilan kesenian khas Ponorogo yang memperkaya nilai budaya Mataraman.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Evy Afianasari, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar, Ali Affandi, menyampaikan bahwa festival ini bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga simbol nyata kolaborasi antarinstansi dalam menjaga warisan budaya Jawa Timur.

    “Melalui sinergi antara Disbudpar Jatim, DPRD Jatim, dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, kita terus berupaya melestarikan serta memajukan budaya lokal. Nilai-nilai luhur dan kearifan tradisi seperti yang terkandung dalam kesenian wayang harus terus hidup lintas generasi,” ujarnya.

    Evy menegaskan bahwa wayang bukan hanya tontonan, tetapi juga tuntunan. Di dalam kisah-kisahnya tersimpan ajaran kepemimpinan, keadilan, dan kebijaksanaan yang relevan sepanjang masa. Karena itu, kehadiran Wayang Kidulan di festival ini menjadi bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya Mataraman serta ruang ekspresi bagi para seniman dan pelaku ekonomi kreatif daerah.

    Menurutnya, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif sejatinya bukan dua hal yang terpisah, tetapi saling menguatkan.

    “Ketika seni dan tradisi hidup, maka ekonomi kreatif akan tumbuh. Sebaliknya, saat ekonomi kreatif berkembang, para seniman dan kebudayaan pun makin berdaya,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Evy juga menyinggung bahwa Ponorogo kini tengah diusulkan menjadi kota jejaring dunia dalam bidang ekonomi kreatif oleh UNESCO. Sebelumnya, dunia telah lebih dulu mengakui warisan budaya Reog Ponorogo sebagai warisan budaya takbenda UNESCO.

    Menutup sambutannya, Evy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya festival, terutama kepada Bupati Ponorogo beserta jajaran, para seniman, budayawan, dan masyarakat yang hadir meramaikan acara.

    Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, turut menyampaikan pertumbuhan ekonomi di ponorogo yang tumbuh secara signifikan berkat adanya event-event budaya yang di gelar di bumi Reog.

    “Pertumbuhan ekonomi Ponorogo kini tumbuh 6,7 persen,” papar Sugiri.

    Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar data di atas kertas, melainkan cermin nyata dari kehidupan masyarakat yang makin bergairah. Banyaknya event budaya dan seni yang digelar di berbagai penjuru Ponorogo menjadi pemicu utamanya.

    “Lihat saja, kalau ada wayangan maka sindennya laku, dalangnya laku, bahkan tukang rias, pedagang sabun, sampai penjual camilan juga ikut laku. Semua kebagian rezeki!” ujar Kang Giri, sapaan akrabnya, disambut tawa penonton.

    Ia mencontohkan, dalam setiap gelaran wayang, ekonomi kecil bergerak serentak:
    yang jualan makanan ramai, penata rias kebanjiran order, pedagang pernak-pernik panen untung.

    “Semua ikut hidup. Itulah Ponorogo, ekonomi rakyatnya hidup karena budayanya hidup,” tutupnya dengan bangga.

    Dengan menghadirkan Gebyar Budaya Mataraman Wayang Kidulan, pemerintah tidak hanya melestarikan seni tradisi, tetapi juga menghidupkan kembali semangat gotong royong, kegembiraan, dan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat.

    Acara ini yang dibuka dengan penyerahan gunungan wayang oleh Ali Mufti anggota komisi V DPR RI itu diharapkan mampu menjadi agenda rutin yang tidak hanya menghibur, namun juga memperkokoh identitas budaya Jawa Timur sebagai pusat kebudayaan Nusantara. [tok/aje]

  • Arif Fathoni: Medsos Jadi Jembatan Akuntabilitas Politik antara Wakil Rakyat dan Masyarakat

    Arif Fathoni: Medsos Jadi Jembatan Akuntabilitas Politik antara Wakil Rakyat dan Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memandang media sosial sebagai jembatan akuntabilitas politik antara wakil rakyat dan masyarakat. Dia menggunakan ruang digital untuk membangun komunikasi dua arah yang jujur, terbuka, dan mendidik.

    “Saya ingin menjadikan media sosial yang saya miliki sebagai jembatan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat Surabaya,” Arif Fathoni, Minggu (12/10/2025).

    Politisi Partai Golkar ini menyebut, setiap suara rakyat yang dititipkan kepada dirinya dan partainya harus dipertanggungjawabkan melalui kerja politik yang riil. Menurut dia, tanggung jawab itu diwujudkan lewat fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    “Setiap suara yang dititipkan kepada saya dan Partai Golkar harus bisa kami pertanggungjawabkan melalui kerja politik di pemerintahan, baik lewat fungsi pengawasan, anggaran, maupun legislasi,” sambungnya.

    Mas Toni, sapaan akrabnya, menilai media sosial dan media massa sama pentingnya dalam menjembatani komunikasi publik. Keduanya dapat menjadi sarana masyarakat mengetahui kinerja wakilnya di parlemen secara langsung.

    “Media sosial juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dengan pelayan rakyatnya. Di sana kita bisa berdialog, berdebat, sekaligus belajar bersama,” lanjut mantan jurnalis ini.

    Dia juga mengaku senang menjawab langsung pesan, kritik, bahkan cacian yang datang melalui akun pribadinya. Baginya, kritik dan pujian memiliki makna yang sama sebagai bentuk umpan balik dari masyarakat.

    “Saya termasuk pribadi yang senang menjawab langsung baik cacian maupun pujian. Karena bagi politisi, keduanya punya nilai yang sama yakni umpan balik dari masyarakat,” ujar Toni.

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni saat menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Universitas Bhayangkara Surabaya, Selasa (16/9/2025).

    Bagi Mas Toni, komunikasi yang humanis di media sosial adalah bagian dari pendidikan politik digital yang sehat. Dia berharap politisi bisa ikut menjaga ruang digital agar tetap menjadi tempat dialog, bukan arena pertengkaran dan kebencian.

    “Kita semua punya tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik melalui interaksi dua arah. Jangan biarkan media sosial menjadi jembatan disharmonisasi antar elemen bangsa,” tegasnya.

    Melalui konsistensinya menjawab komentar, berbagi refleksi hidup, hingga merespons isu sosial dengan nada santun, Mas Toni berupaya menghadirkan wajah politik yang hangat dan manusiawi di dunia digital.

    “Semoga ini bisa menginspirasi politisi lain untuk tidak hanya hadir di media sosial, tetapi juga benar-benar hadir bagi rakyatnya,” pungkas dia.[asg/aje]

  • Hari Kedua Pacu Jalur HUT ke-26 Kuansing, Kapolres Pastikan Situasi Aman

    Hari Kedua Pacu Jalur HUT ke-26 Kuansing, Kapolres Pastikan Situasi Aman

    Kuantan Singingi

    Pelaksanaan Pacu Jalur dalam rangka Hari Jadi ke-26 Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memasuki hari kedua. Polres Kuansing memastikan situasi aman dan kondusif.

    “Polres Kuansing bersama jajaran TNI dan instansi terkait telah menyiapkan pengamanan secara maksimal agar pelaksanaan Pacu Jalur berjalan aman dan tertib. Alhamdulillah, pada hari kedua seluruh kegiatan berlangsung meriah tanpa gangguan keamanan,” ujar Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, Sabtu (11/10/2025).

    Polres Kuansing mengerahkan 552 personel untuk mengamankan Pacu Jalur di Tepian Narosa. Personel ditempatkan di titik-titik strategis seperti area penonton, jalur masuk kendaraan, pos pengawasan air, dan titik kumpul masyarakat untuk memastikan kenyamanan seluruh pengunjung.

    “Personel kami hadir untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang datang menyaksikan jalannya lomba. Pacu Jalur bukan hanya tradisi olahraga, tetapi juga simbol kekompakan dan kebanggaan masyarakat Kuansing. Karena itu, kami ingin memastikan kegiatan ini berlangsung dengan aman dan lancar hingga hari terakhir,” imbuhnya.

    Foto: Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat memastikan penyelenggaraan Pacu Jalur di hari kedua berlangsung meriah dan situasi kondusif. (dok. Polres Kuansing)

    Ricky menyampaikan bahwa Pacu Jalur bukan sekadar perlombaan, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan bersama.

    Sementara itu, Kabag Ops Polres Kuansing Kompol Teguh Wiyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah bekerja keras menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung. Ia juga mengingatkan agar seluruh perlengkapan pengamanan dicek kembali serta mengimbau personel untuk menjaga kesehatan dan kesiapsiagaan menghadapi pelaksanaan pacu jalur di hari-hari berikutnya.

    “Sinergi antarinstansi merupakan kunci utama keberhasilan pengamanan kegiatan besar seperti Pacu Jalur. Evaluasi dan koordinasi akan terus dilakukan setiap hari agar pengamanan semakin optimal hingga babak final nanti,” kata Teguh.

    Foto: Pacu Jalur dalam rangka HUT ke-26 Kabupaten Kuansing diikuti puluhan jalur yang tak hanya berasal dari Kuansing, tetapi juga dari daerah lain. (dok. Polres Kuansing)

    Pacu Jalur turut dibuka secara resmi oleh Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, dihadiri Kapolres Kuansing AKBP Ricky, Dandim 0302/Inhu-Kuansing Letkol Inf Emick Chandra Nasution, Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Sekretaris Daerah Zulkarnain, Ketua Umum Panitia Andi Cahyadi, Ketua TP PKK Ny. Yulia Herma Suhardiman Amby, serta unsur Forkopimda, para camat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Kabupaten Kuansing.

    Pacu Jalur digelar sejak Jumat (10/10) hingga Minggu (12/10) besok, di Tepian Narosa, dalam rangka memperingati HUT ke-26 Kabupaten Kuansing. Sebanyak 38 hilir dilaksanakan pada hari pertama, menampilkan jalur-jalur terbaik dari berbagai kecamatan di Kuantan Singingi maupun dari kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu.

    Sejumlah jalur yang berhasil meraih kemenangan pada hari pertama di antaranya Limbago Sati Rantau Kuantan dari Kopah, Ular Kumbang Danau Robo dari Pembatang, Tuah Kalajengking Muda Indragiri dari Danau Baru, Panglimo Hitam Bintang Nagoghi dari Ketaping Jaya, dan Putri Kumayang Linduang Daun 2025 dari Pulau Ingu. Sementara itu, pada hilir ke-24, kedua jalur dinyatakan gugur oleh dewan hakim karena tidak hadir di garis start.

    (mea/idh)

  • Kritisi Belanja Modal Terancam, Fraksi Gerindra Sidoarjo Desak TPP Dipangkas 50 Persen untuk Rakyat

    Kritisi Belanja Modal Terancam, Fraksi Gerindra Sidoarjo Desak TPP Dipangkas 50 Persen untuk Rakyat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Rencana penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memicu pemangkasan Belanja Modal Sidoarjo untuk tahun 2026 mendapat kritik keras dari legislatif.

    Ketua Fraksi Gerindra yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, H Achmad Muzayin Syafrial, mendesak Pemerintah Kabupaten mengambil langkah ekstrem namun logis yakni pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50%.

    H. Achmad Muzayin menilai, opsi ini adalah bentuk tanggung jawab fiskal demi menambal defisit anggaran pembangunan yang secara langsung mengancam kebutuhan dasar warga Sidoarjo.

    Kritik ini bermula dari penurunan rasio pendapatan pajak daerah tahun 2026 jika dibandingkan dengan rasio pendapatan pajak tahun 2025. Disisi lain belanja Modal pada tahun anggaran 2026 dialokasikan “anjlok tajam” dari Rp 790 miliar tahun 2025 ini, menjadi hanya Rp 582 miliar di tahun 2026.

    “Pemangkasan ini menghilangkan sekitar Rp 208 miliar dana pembangunan. Dana ini seharusnya dialokasikan untuk proyek krusial seperti perbaikan jalan dan irigasi. Apalagi kita di daerah harus support pemerintah pusat yang lagi menggalakkan agenda ketahanan pangan. Keputusan memangkas belanja modal justru melawan semangat Permendagri yang menuntut efektivitas pelayanan publik. Jika PAD gagal digali optimal, jangan rakyat yang dikorbankan,” papar Muzayin.

    Muzayin juga menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 sebagai justifikasi perlunya langkah korektif.

    “LHP BPK sudah membuktikan bahwa masalah kita bukan hanya kurang uang, tapi juga manajemen yang buruk. Ada temuan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek infrastruktur. Artinya, pemotongan TPP adalah langkah etis karena kinerja birokrasi dipertanyakan,” tegasnya.

    Pemotongan TPP 50% sebagai Bukti Solidaritas ASN Sidoarjo terhadap Fiskal daerah yang lagi genting, Muzayin menegaskan bahwa TPP ASN harus menjadi solusi darurat.

    “TPP adalah insentif kinerja. Ketika Belanja Modal rakyat dipangkas, maka TPP harus dievaluasi. Kami mendesak pemotongan TPP 50% untuk sementara waktu. Dana ini harus segera dialihkan untuk menyelamatkan proyek-proyek irigasi dan jalan yang terancam mandek,” urainya menambahkan.

    Menurutnya, pilihan ini akan menunjukkan solidaritas fiskal dari aparatur sipil negara dan membuktikan bahwa pemerintah memprioritaskan fungsi pelayanan publik di atas kenyamanan birokrasi. (isa/ian)

  • Kejari Palopo Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD, Libatkan Tim Ahli UNM
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        11 Oktober 2025

    Kejari Palopo Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD, Libatkan Tim Ahli UNM Regional 11 Oktober 2025

    Kejari Palopo Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD, Libatkan Tim Ahli UNM
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo.
    Penyelidikan dilakukan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara kondisi fisik bangunan dengan dokumen perencanaan proyek yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
    “Kami menurunkan tim ahli konstruksi dari UNM Makassar. Tujuannya untuk mencocokkan kondisi fisik bangunan dengan RAB, apakah ada indikasi kerugian negara atau tidak,” kata Kasi Pidsus Kejari Palopo, Yoga, saat ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
    Menurut Yoga, langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan awal guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan gedung DPRD yang disebut menelan dana miliaran rupiah.
    Dalam proses penyelidikan ini, penyidik telah meminta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk rekanan pelaksana, konsultan perencana, dan pejabat pembuat komitmen (PPK).
    “Yang sudah kami mintai keterangan itu yakni rekanan satu orang, kemudian konsultan perencana dan PPK,” ucap Yoga.
    Meski belum membeberkan nilai proyek maupun tahun anggaran secara rinci, Yoga menegaskan bahwa penyelidikan ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
    Yoga menyebutkan, hasil pemeriksaan tim ahli konstruksi dari Universitas Negeri Makassar (UNM) akan menjadi dasar bagi kejaksaan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
    “Kita masih menunggu hasil pemeriksaan teknis dari tim ahli. Kalau nanti ditemukan adanya perbedaan signifikan atau potensi kerugian negara, tentu akan kami tindaklanjuti ke tahap penyidikan,” tegasnya.
    Kejari Palopo juga berkomitmen menjalankan proses hukum secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi publik.
    “Kami pastikan prosesnya berjalan objektif. Semua temuan akan kami sampaikan sesuai hasil pemeriksaan resmi,” ujar Yoga.
    Sebelumnya, Kejari Palopo telah mengonfirmasi dimulainya penyelidikan kasus ini pada Kamis (18/9/2025).
    Proyek pembangunan gedung DPRD Palopo diketahui rampung pada tahun 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp 21 miliar.
    “Dugaan korupsinya berawal dari kerusakan gedung itu dan adanya aduan masyarakat. Dari situ, kami menerbitkan sprinlidik untuk menindaklanjuti,” ujar Yoga saat dikonfirmasi pada 18 September 2025.
    Kasus ini mencuat setelah muncul laporan masyarakat yang menyoroti sejumlah kerusakan bangunan dan dugaan tidak sesuai spesifikasi perencanaan, menyusul aksi unjuk rasa mahasiswa di halaman kantor DPRD Palopo pada 1 September 2025 yang sempat berujung ricuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua DPRD Banjar Minta Evaluasi Total Dapur MBG dan Perketat Pengawasan

    Wakil Ketua DPRD Banjar Minta Evaluasi Total Dapur MBG dan Perketat Pengawasan

    Liputan6.com, Banjar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa lebih dari 100 siswa Yayasan Assalam Martapura, Jumat 10 Oktober 2025.

    Irwan mengatakan, insiden tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar tidak kembali terulang.

    “Kejadian seperti ini harus menjadi perhatian serius. Semoga ini yang pertama dan terakhir, khususnya di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan,” ujar Irwan kepada Liputan6.com, Jumat malam 10 Oktober 2025.

    Politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045.

    Karena itu, ia berharap masyarakat tetap melihat sisi positif program tersebut.

    Menurut Irwan, keberadaan dapur MBG tidak hanya bermanfaat bagi pelajar, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang kini terbantu dalam memasarkan hasil produksi.

    Namun begitu, ia menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh dapur penyedia makanan MBG di Kabupaten Banjar.

    “Kami bersama pemerintah daerah akan memperkuat fungsi pengawasan. Ini bagian dari tanggung jawab moral karena program ini merupakan kebijakan pusat,” terang Irwan.

    Terkait kabar yang menyebut dirinya memiliki dapur MBG di daerah Tungkaran, Irwan membantah dan meluruskan informasi tersebut.

    “Dapur di Tungkaran itu milik rekan kami, Haji Sawkani. Kami memang sering berdiskusi soal MBG, tetapi dapur saya ada di wilayah Sungai Ulin,” ucap Irwan.

    Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk memperbaiki sistem pelayanan dan distribusi makanan dalam program MBG kedepannya.

    “Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama. Ke depan, dapur MBG harus lebih profesional dan aman bagi anak-anak,” tandas Irwan.

     

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi terkait kasus siswa keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

  • Pasar Jaya bantah isu kenaikan sewa kios Pasar Pramuka Jaktim

    Pasar Jaya bantah isu kenaikan sewa kios Pasar Pramuka Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Perumda Pasar Jaya membantah informasi kenaikan harga sewa kios pasca revitalisasi Pasar Pramuka di Jakarta Timur hingga empat kali lipat dari harga sewa saat ini (eksisting).

    “Hasil kajian menunjukkan bahwa tarif yang diberlakukan masih berada di bawah rekomendasi nilai pasar,” kata Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Agus menyebutkan, penetapan tarif sewa kios tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui kajian komprehensif yang melibatkan tim teknis, keuangan, dan hasil valuasi independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

    “Tarif yang diberlakukan berada di bawah rekomendasi nilai pasar,m itu dengan tujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan kemampuan pedagang,” ujar Agus.

    Selain itu, tarif Hak Pemakaian Tempat Usaha selama 20 tahun yang sempat diberitakan sebesar Rp425 juta tidaklah benar. Tarif yang berlaku saat ini Rp403 juta untuk lantai dasar dan Rp351 juta untuk lantai satu.

    Pasar Jaya sudah memberikan skema diskon dan pembayaran bertahap (cicilan) bagi pedagang agar beban finansial lebih ringan. “Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Perumda Pasar Jaya terhadap keberlangsungan usaha pedagang pasca-revitalisasi,” katanya.

    Perumda Pasar Jaya juga telah menindaklanjuti seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan melalui berbagai pihak.

    “Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Pasar Jaya akan membuka ruang diskusi bersama pedagang Pasar Pramuka,” katanya.

    Perumda Pasar Jaya dalam menjalankan seluruh proses sesuai amanat Perda Nomor 3 Tahun 2018 dan Perda Nomor 7 Tahun 2018.

    Selain itu, pihaknya juga telah menindaklanjuti setiap aspirasi pedagang melalui berbagai jalur resmi, termasuk dengan DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kemenko Polhukam dan Ombudsman RI.

    “Selanjutnya, kami akan membuka ruang negosiasi dengan pedagang agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan solusi terbaik bisa dicapai bersama,” ujar Agus.

    Perumda Pasar Jaya berkomitmen menjaga transparansi, keberpihakan terhadap pedagang, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap kebijakan revitalisasi pasar.

    “Revitalisasi pasar juga dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas pasar agar tetap menjadi ruang ekonomi yang layak, aman dan berdaya saing bagi pedagang, dan mendukung Jakarta sebagai kota global,” kata Agus.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.