Kementrian Lembaga: DPRD

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan agar capaian penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya dilihat dari sisi statistik semata.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dinilai dari sejauh mana kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh daerah, bukan hanya di kota-kota besar.

“Kita bersyukur, Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma, Kamis (16/10/2025).

Pernyataan Erma disampaikan menanggapi paparan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi ke-80 Pemprov Jawa Timur. Dalam sambutannya, Gubernur menyebut angka kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 9,03 persen pada Maret 2025, dari sebelumnya 9,29 persen pada Maret 2024, dengan penurunan Gini rasio dari 0,372 menjadi 0,368.

Legislator asal daerah pemilihan Tulungagung–Blitar itu menilai, pembangunan yang adil tidak cukup diukur dari angka penurunan kemiskinan semata. Indikator paling penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam pemerataan IPM di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Kalau kita bicara kesejahteraan, maka ukuran utamanya adalah IPM. Kalau pun IPM Jawa Timur naik, tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin ada kemajuan di semua wilayah supaya keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim itu juga menekankan pentingnya memperkuat sektor ekonomi rakyat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

“UMKM harus terus didampingi dan diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, maka penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Erma mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap inklusif. Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berada di jalur yang benar, namun harus memastikan bahwa daerah tertinggal dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam arus kemajuan.

“Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar. Keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi harus benar-benar diwujudkan,” tandasnya.

Erma juga menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim akan terus mendorong Pemprov memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

“Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat, bukan hanya diukur dari angka-angka, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat di desa dan kota,” pungkasnya. [asg/kun]