Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Setahun Prabowo – Gibran, Ini Sejumlah OTT dan Kasus yang Ditangani oleh KPK

    Setahun Prabowo – Gibran, Ini Sejumlah OTT dan Kasus yang Ditangani oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran menandai lahirnya berbagai kebijakan dan tatanan baru di berbagai sektor. Tentunya hal ini tidak luput dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Lembaga antirasuah ini merupakan salah satu tombak dalam pencegahan, pendidikan, dan penindakan korupsi di tengah dinamika yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

    Dibentuk pada tahun 2002, KPK telah menangani berbagai modus korupsi, mulai dari mark-up, suap, penggelapan dana jabatan, hingga pemerasan yang dilakukan oleh pihak kelas kakap maupun kelas teri dari sektor swasta dan pemerintah.

    Melansir laman kpk.go.id, sepanjang tahun 2024 KPK telah menangani 68 perkara pengadaan barang/jasa, 63 perkara gratifikasi/suap, 16 kasus pemerasan, 6 kasus TPPU, dan 1 kasus merintangi proses KPK. 

    Sepanjang tahun 2025, KPK telah menangani 21 perkara pengadaan barang/jasa, 16 kasus gratifikasi/suap, dan 6 kasus pemerasan/pungutan. Prabowo-Gibran akan genap memimpin Indonesia pada 20 Oktober 2025. Sejumlah OTT dilakukan oleh KPK dalam periode ini.

    Berikut sejumlah perkara yang ditangani KPK, dihimpun dari catatan Bisnis:

    1. Perkara dugaan pungli Pilkada 2024

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang di lingkungan Pemprov Bengkulu pada Sabtu, 23 November 2024. KPK menduga adanya tindak pidana korupsi berupa pemungutan dana untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

    Pada Minggu, 24 November 2024, KPK menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan menetapkannya sebagai tersangka.

    2. Perkara pemotongan anggaran Ganti Uang (GU)

    KPK melakukan OTT terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024) dan menetapkan tiga orang tersangka. Salah satunya adalah Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    KPK menyita bukti uang senilai Rp6,8 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan anggaran GU di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru sejak Juli 2024.

    3. Penetapan tersangka Hasto

    KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang melibatkan Harun Masiku.

    Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No. 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto untuk menelepon Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Dia juga diduga mengumpulkan sejumlah orang terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar mereka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat dipanggil KPK.

    4. Perkara suap proyek Dinas PUPR Ogan Komering Ulu

    KPK menggelar operasi senyap di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada 15 Maret 2025, terkait suap proyek di lingkungan Dinas PUPR. 

    KPK mengamankan Rp2,6 miliar serta sejumlah barang bukti lainnya. Pada 16 Maret, KPK menetapkan tersangka:

    Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU
    Ferlan Juliansyah, Anggota DPRD OKU
    M. Fahrudin, Ketua Komisi III DPRD OKU
    Umi Hartati, Ketua Komisi II DPRD OKU
    M. Fauzi alias Pablo, pihak swasta
    Ahmad Sugeng Santoso, pihak swasta

    KPK mengendus pengondisian nilai proyek, di mana fee proyek yang semula dalam APBD 2025 sebesar Rp48 miliar disepakati naik menjadi Rp96 miliar.

  • Gerindra Surabaya: Pemuda adalah Lokomotif Kebangsaan Indonesia

    Gerindra Surabaya: Pemuda adalah Lokomotif Kebangsaan Indonesia

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menyebut generasi muda, khususnya mahasiswa dan gen-Z, sebagai lokomotif penggerak semangat kebangsaan Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Ngulik Legislasi: Suara Muda untuk Legislasi Kritis dan Peduli” bersama mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR), Minggu (19/10/2025).

    “Pemuda adalah lokomotif penggerak semangat kebangsaan Indonesia. Hal tersebut sudah terlihat sejak masa perjuangan melawan penjajahan, dan semangat itu harus terus hidup di generasi sekarang,” ujar Cahyo.

    Dia menilai, mahasiswa dan gen-Z bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga aktor intelektual pembangunan bangsa yang berperan penting dalam mewujudkan cita-cita nasional sesuai Pancasila dan UUD 1945. Menurut dia, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.

    “Kita tidak bicara sekadar soal proses elektoral, meski jumlah pemilih ke depan didominasi gen-Z dan milenial. Tapi yang lebih penting, mahasiswa dan pemuda sejak dulu adalah garda terdepan penggerak semangat kebangsaan kita,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Cahyo menegaskan, tujuan nasional seperti melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan dan keadilan sosial, hanya bisa tercapai jika generasi muda turut terlibat aktif.

    “Cita-cita nasional itu tidak bisa tercapai tanpa partisipasi generasi muda. Karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk menumbuhkan semangat idealisme, nalar kritis, dan tanggung jawab dari teman-teman mahasiswa,” jelas dia.

    Sebagai Anggota DPRD Jatim, Cahyo juga mengingatkan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan legislatif dalam memperkuat kebijakan publik. Dia berharap, mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga mitra kritis yang turut mengawal kebijakan pemerintah daerah.

    “Kami di DPRD terbuka terhadap masukan dari mahasiswa. Kami ingin mahasiswa menjadi mitra kami dalam memastikan kebijakan publik berpihak pada masyarakat dan masa depan generasi muda,” ujar politisi muda ini.

    Cahyo menambahkan, keterlibatan mahasiswa dalam proses legislasi bukan hanya simbol partisipasi, tetapi bentuk nyata demokrasi yang sehat. Dia menyebut DPRD Jawa Timur selama ini aktif menjalin komunikasi dengan kampus dan organisasi kepemudaan dalam penyusunan program legislasi daerah (Prolegda).

    “Kami juga berdiskusi dengan berbagai pihak yang punya kompetensi di bidang legislasi. Di DPRD Jatim, baik anggota fraksi maupun sekretariat dewan, sering terlibat dalam kegiatan bersama mahasiswa dan pemuda,” tutur dia.

    Cahyo berharap kegiatan semacam ini bisa terus digelar untuk memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan kalangan kampus. Menurut dia, semangat kebangsaan dan nilai kritis generasi muda adalah energi penting bagi masa depan Indonesia.

    “Kolaborasi antara legislatif dan mahasiswa harus terus dijaga. Dari ruang diskusi seperti inilah lahir gagasan-gagasan besar untuk kemajuan bangsa,” pungkas dia.[asg/but]

  • DPRD Malang Rekomendasikan Layanan MBG Stop Sementara

    DPRD Malang Rekomendasikan Layanan MBG Stop Sementara

    Malang (beritajatim.com) – Hasil Inspeksi DPRD terhadap SPPG di Kabupaten Malang menunjukkan data yang cukup miris. Dari total 61 SPPG yang telah beroperasi, didapati bahwa hanya 1 Dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, mayoritas SPPG di Kabupaten Malang selama ini menjalankan operasional belum mematuhi ketentuan pemerintah pusat.

    ”Kami sudah verifikasi ke Dinas Kesehatan dan hanya SPPG Lanud Abd Saleh yang sudah punya SLHS. Sesuai ketentuan, kami merekomendasikan agar layanan MBG di 60 dapur lainnya distop dulu sampai dokumen terbit,” kata Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, Minggu (19/10/2025).

    Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, inspeksi tertutup telah dilakukan selama seminggu terakhir. Hasilnya, kata Zulham, saat ini total ada 61 SPPG yang telah operasional dan 27 SPPG yang belum operasional.

    Dari semua SPPG itu, DInkes sudah melakukan pelatihan penjamah Pangan untuk 46 SPPG dan sudah 20 SPPG telah menempuh Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Zulham mengatakan, tahapan lain yang sekarang berproses adalah pemeriksaan sample air, sample makanan dan hal teknis di UPT Labkes.

    “Selama ini dalam rangka uji coba program Presiden saya kira sudah cukup kita beri kelonggaran. Sebaiknya karena banyak kasus keracunan dan sebagainya, ya sekarang prosedur dipenuhi dulu secara lengkap baru nanti operasional jalan lagi tidak masalah,” ujar Zulham.

    Zulham yang juga Ketua Pansus Pajak dan Retribusi itu mewanti-wanti kepada Pemkab agar detail dalam prosedur formal SPPG ini agar target Kabupaten Malang Zero Accident MBG tercapai.

    Faktanya, kata Zulham, SLHS pun bukan menjadi jaminan mutlak bahwa tidak akan ada kejadian keracunan. Karena di lapangan, memang tidak mudah menjalankan dapur yang menangani minimal 3.000 porsi setiap hari.

    “Para pemilik dapur SPPG harus paham bahwa sertifikat SLHS bukan jaminan ndak ada kejadian (keracunan). Sertifikat itu untuk memastikan kesiapan pengelolaansesuai ketentuan guna meminimalisir potensi keracunan,” kata Zulham.

    Ketua KNPI Kabupaten Malang itu menyampaikan hingga saat ini sejumlah laporan telah masuk ke DPRD. Tetapi hasil verifikasi lapangan belum membuktikan adanya keracunan pada siswa karena jumlah yang dilapor tidak signifikan dan diduga karena faktor lain diluar MBG.

    Selain itu, kata dia, juga ada laporan penyediaan menu yang tidak layak dan dinilai tidak memenuhi standar di salah satu SPPG di Kecamatan Gedangan.

    “Laporan dan masukan kecil-kecil itu sudah kami sampaikan untuk perbaikan, saat ini saya kira logis kalau layanan di dapur yang belum punya SLHS untuk di-stop dulu sambil pembenahan dan penyelesaian prosedur di DInkes,” pungkas Zulham. (yog/but)

  • Kemenpora harap Kreativesia jadi jejaring industri ekonomi kreatif

    Kemenpora harap Kreativesia jadi jejaring industri ekonomi kreatif

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Yohan berharap, kegiatan Kreativesia 2025 menjadi salah satu jejaring untuk peserta yang aktif dalam kegiatan industri ekonomi kreatif Indonesia.

    “Selama lima hari ini kita telah menyaksikan kreativitas dan potensi pemuda seluruh Indonesia bersinar di program ini. Kreativesia bukan sekadar kompetisi atau ajang pamer karya, tetapi ruang pertemuan ide, karya, dan berbagai inisiatif baik yang bertemu untuk berjejaring dan menciptakan kolaborasi berdampak bagi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia,” ujar dia dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Rangkaian Kreativesia 2025 itu di Halaman Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (18/10) malam. Acara penutupan ini menjadi puncak perayaan kreativitas, kolaborasi, dan persahabatan antar-pemuda berasal dari seluruh daerah di Indonesia.

    Ia berharap, semua pihak terus menjalin sinergitas dan kolaborasi meski kegiatan Kreativesia 2025 sudah selesai, demi mewujudkan ekosistem kreatif pemuda Indonesia.

    “Mari kita terus berkolaborasi membangun generasi muda yang memiliki karakter patriotik, gigih, dan empati. Dengan semangat itu, kita wujudkan ekosistem kreatif pemuda Indonesia yang maju dan berkelanjutan menuju akselerasi Indeks Pembangunan Pemuda dan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar dia.

    Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra menilai kegiatan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan ekosistem pemuda kreatif di daerah setempat.

    “Melalui kegiatan ini, kami melihat bahwa ekosistem pemuda kreatif di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, menjadi lebih bergelora dan teraktivasi. Kami berharap dampak baik ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

    Ia menyatakan bangga atas partisipasi aktif ditunjukkan para peserta dan komunitas muda yang telah menampilkan ide, karya, dan inovasi terbaiknya.

    “Kami senang sekali bisa menjadi tuan rumah bagi seluruh pemuda Indonesia yang menunjukkan karya, ide inspiratif, dan kreativitas terbaiknya. Terima kasih kepada Kemenpora yang telah memberikan kepercayaan begitu besar kepada Sumatera Selatan,” ujar dia.

    Penutupan kegiatan berlangsung meriah dengan menampilkan pameran komunitas, bazar UMKM, gerai perwakilan provinsi, dan penampilan creative local hero Sumatera Selatan dengan karya dan talenta terbaik dari para pemuda Sumatera Selatan. Suasana keakraban terlihat di antara peserta, panitia, dan masyarakat yang hadir menyaksikan malam penutupan ini.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PA GMNI minta Pemprov DKI lakukan reforma agraria perkotaan

    PA GMNI minta Pemprov DKI lakukan reforma agraria perkotaan

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan hak rakyat atas tanah dan ruang kota dengan melakukan reforma agraria perkotaan.

    “Rakyat Jakarta semakin kehilangan haknya atas ruang hidup. Banyak kawasan padat dan pemukiman rakyat tergeser oleh proyek-proyek komersial,” kata Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ario Sanjaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, saat ini ruang hidup rakyat semakin menyempit akibat ketimpangan penguasaan tanah di perkotaan.

    Melalui diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) I bertema “Reforma Agraria Perkotaan sebagai Ruang Hidup yang Berkeadaban” para alumni GMNI mengingatkan perlunya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Reforma agraria perkotaan harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujarnya.

    Ario menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar agenda pedesaan, melainkan juga mendesak di wilayah perkotaan.

    Ario menambahkan, reforma agraria perkotaan tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga soal penataan ruang yang manusiawi dan berkeadaban.

    “Ruang kota harus dikembalikan kepada rakyat. Prinsip keadilan sosial sebagaimana digariskan dalam Pancasila harus menjadi dasar dari kebijakan tata ruang dan pembangunan Jakarta ke depan,” kata dia.

    Sekretaris DPD PA GMNI Jakarta Raya, Miartiko Gea menekankan bahwa tanah dan ruang kota adalah bagian dari hak konstitusional rakyat yang harus dijamin oleh negara.

    Hak rakyat atas tanah adalah hak asasi. Pemprov DKI dan pemerintah pusat harus berani mengambil langkah berkeadilan untuk mengoreksi ketimpangan yang sudah lama terjadi.

    “Jangan biarkan kota ini menjadi ruang yang hanya ramah bagi pemodal, tetapi keras bagi rakyat kecil,” katanya.

    FGD tersebut merupakan rangkaian kegiatan menuju Konferensi Daerah (Konferda) V DPD PA GMNI Jakarta Raya.

    Dengan tema besar “Menyongsong 500 Tahun Jakarta dan Tantangan Membangun Peradaban Kota” forum ini menjadi wadah konsolidasi gagasan para pemikir, aktivis dan pejabat publik lintas generasi dalam semangat marhaenisme dan keadilan sosial.

    Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menegaskan bahwa Jakarta merupakan kota dengan tingkat ketimpangan tertinggi kedua di Indonesia setelah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

    “Kita tidak bisa memungkiri bahwa Jakarta adalah kota yang timpang. Kelihatannya megah dan gemerlap, tetapi sejujurnya ketimpangan itu nyata,” kata Anggota Komisi B DRPD DKI Jakarta tersebut.

    Menurut dia, akar persoalan di Jakarta bukan semata soal kemiskinan atau keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi lebih mendasar, yaitu penguasaan lahan.

    “Ketika kita keliling ke kampung kota, persoalan utama bukan hanya soal fasilitas dasar, tapi penguasaan lahan yang tidak adil,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Asosiasi Pedagang Tolak Raperda KTR Jakarta: Peraturan Ini Percepat Kematian Pasar Tradisional – Page 3

    Asosiasi Pedagang Tolak Raperda KTR Jakarta: Peraturan Ini Percepat Kematian Pasar Tradisional – Page 3

    Sebelumnya, dari hasil finalisasi Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta, ada sejumlah pasal yang dinilai memberatkan pelaku usaha.

    Di antaranya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, perluasan kawasan tanpa rokok hingga pasar tradisional dan modern, larangan penjualan rokok eceran, serta kewajiban memiliki izin khusus untuk penjualan rokok.

    Sementara itu, dalam Rapat Pansus KTR, pada Kamis 2 Oktober 2025, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Afifi menyampaikan, aspirasi pedagang kecil, pelaku UMKM masih didengarkan.

    Afifi mengeklaim, hadirnya Raperda KTR tidak akan merugikan para pelaku usaha. Hal ini, kata dia juga sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Afifi menyebut, eksekutif bakal memetakan terlebih dahulu seluruh masukan yang ada, termasuk dari pelaku usaha. Kemudian, kata dia masukan itu akan dirapatkan bersama dengan Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, dan pihak terkait lainnya.

    “Sekali lagi, prinsipnya, segala masukan akan tetap kami terima dan Raperda ini arahnya agar menjadi Perda yang aspiratif, yang demokratis, meminimalisir kegaduhan di masyarakat. Jangan sampai adanya Raperda KTR ini membuat kegaduhan dan mengganggu perekonomian masyarakat, termasuk yang ultramikro, UMKM tadi,” ucap Afifi.

  • Jakarta sepekan, demo Trans7 hingga cuaca panas ekstrem Jakarta

    Jakarta sepekan, demo Trans7 hingga cuaca panas ekstrem Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar wilayah Jakarta selama sepekan terakhir masih menarik untuk disimak, di antaranya demo PWNU DKI Jakarta dan alumni pesantren di depan gedung Trans7, hingga langkah mitigasi terkait cuaca panas ekstrem di Jakarta.

    Berikut rangkumannya.

    1. Pengunjuk rasa PWNU DKI kibarkan bendera hijau di gedung Trans7

    Pengunjuk rasa dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dan alumni pesantren mengibarkan bendera hijau di depan gedung Trans7 Jalan Kapten Pierre Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

    Kedatangan mereka diawali dengan melintasnya mobil komando dari arah Tendean pada Rabu sekitar pukul 09.00 WIB.

    Kemudian, para pengunjuk rasa yang berkumpul di sejumlah titik di kawasan tersebut mulai menyatu dengan berjalan kaki menuju gedung pemberitaan TV swasta itu.

    Selengkapnya di sini

    2. Jakarta jadi kota paling bahagia ke-18 di dunia

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi hasil survei internasional Time Out yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling bahagia peringkat ke-18 di dunia.

    Menurut Pramono, pencapaian itu sejalan dengan visi yang terus ia dorong sejak awal menjabat sebagai pemimpin ibu kota.

    “Yang seperti saya lakukan berulang kali, saya memang ingin Jakarta itu menjadi aman, nyaman, bahagia,” ujar Pramono di Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Senin.

    Selengkapnya di sini

    3. Ragunan buka hingga malam, fasilitas penunjang perlu diperhatikan

    Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan, fasilitas penunjang seperti lampu penerangan, petunjuk jalan dan toilet perlu diperhatikan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan ketika dibuka hingga malam hari.

    “Karena ini baru bersifat uji coba maka kami meminta Pemprov DKI Jakarta agar mempersiapkan betul segala fasilitasnya,” kata Ali di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, lampu penerangan dan petunjuk jalan menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih serius ketika Taman Margasatwa Ragunan dibuka hingga malam hari.

    Selengkapnya di sini

    Arsip foto – Pengunjung mendokumentasikan landak Jawa (Hystrix javanica) saat wisata malam di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Sabtu (11/10/2025). Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (UPTMR) resmi membuka wisata malam bertajuk Night at the Ragunan Zoo untuk memperluas akses edukasi satwa bagi masyarakat, terutama pelajar dan komunitas, serta memberikan alternatif hiburan keluarga di malam hari. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym.

    4. Gudang ekspedisi di Cakung Jaktim terbakar

    Kebakaran melanda sebuah gudang ekspedisi di kawasan Jalan Cakung Cilincing, Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

    Kepala Seksi Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menyebut, pihaknya menerima laporan kejadian sekitar pukul 18.46 WIB dari seorang warga bernama Aden.

    Selengkapnya di sini

    5. Pramono instruksikan mitigasi dampak cuaca panas ekstrem di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah mitigasi guna mengurangi dampak cuaca panas ekstrem di ibu kota.

    “Bapak Gubernur telah memerintahkan dinas-dinas terkait untuk segera bertindak dengan langkah konkret berbasis data, mulai dari modifikasi cuaca hingga edukasi masyarakat, demi menjaga kenyamanan dan kesehatan warga Jakarta,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kolam Retensi Rp 42 Miliar di Medan Dinilai Sia-sia, DPRD: Kok Masih Banjir Medan 19 Oktober 2025

    Kolam Retensi Rp 42 Miliar di Medan Dinilai Sia-sia, DPRD: Kok Masih Banjir Medan 19 Oktober 2025

    Kolam Retensi Rp 42 Miliar di Medan Dinilai Sia-sia, DPRD: Kok Masih Banjir
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com –
    Kolam retensi yang dibangun di beberapa lokasi di Medan dengan dana lebih dari Rp 42 miliar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai penangkal banjir.
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyayangkan proyek yang menelan biaya fantastis itu kini terkesan sia-sia.
    Lembaga legislatif tersebut menjadwalkan pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah tersebut pada Senin (20/10/2025) untuk meminta penjelasan.
    Kolam retensi dengan anggaran lebih dari Rp 42 miliar, dibangun di beberapa lokasi, seperti di kampus Universitas Sumatera Utara, Martubung dan Selayang.
    “Kami menyanyangkan kolam retensi yang ada di USU ternyata tidak berfungsi,” kata Datuk Iskandar, anggota Komisi 4 DPRD Medan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/20/2025) malam.
    Dia sudah mengusulkan supaya dilakukan pengecekan kolam retensi yang ada di Jalan Dr. Mansyur tersebut.
    Kata dia, kolam retensi dibangun dengan uang miliaran, tapi faktanya di daerah itu genangan air justru tinggi. Akibatnya, air tinggi, macet panjang saat hujan datang.

    Datuk menyebutkan, mereka memanggil Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan (SDAMBK) pada Senin (20/10/2025), untuk mendapat jawaban, seperti apa itu kolam retensi.
    “Kenapa kok bisa masih banjir juga sekitar USU itu. Berartikan gak berfungsi, padahal uang yang sudah digelontorkan, ketika pembangunan itu cukup besar, termasuk juga kolam retensi di Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Di situ juga ternyata banjir setiap hujan,” tukas Datuk.
    Datuk kemudian mempertanyakan bagaimana perkembangan program penguatan banjir, seperti perbaikan hingga pembangunan drainase.
    “Uang digelontorkan miliaran, tetap aja Medan banjir. Untuk itu kami minta, dievaluasi yang dibangun ini dievaluasi kenapa kok masih terjadi banjir. Di mana letak masalah,” ucap Datuk.
    Bukan hanya itu, Datuk juga mengingatkan dinas Perkim agar tidak sembarang keluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanpa adanya pengawasan ketat dari Pemerintah, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal).
    Terakhir, Datuk mengatakan pengawasan pemerintah, mulai Kelurahan hingga Kecamatan lemah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Di samping hujan terus terjadi, faktor manusianya juga perlu diberi pemahaman.
    “Banyak sampah. Harus ada penanganan khusus, karena 3 bulan ke depan akan terjadi hujan terus. Faktor manusianya juga salah satu. Ini butuh kerja ekstra,” tambah Datuk.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Sumatera Utara, mencatat sedikitnya 3.181 rumah terendam banjir di tujuh kecamatan sejak Minggu (12/10/2025). Bencana itu turut berdampak pada lebih dari 10 ribu jiwa dan memaksa ratusan warga mengungsi.
    Kepala BPBD Kota Medan, Yunita Sari, menjelaskan bahwa wilayah terdampak mencakup Kecamatan Medan Labuhan, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Polonia, dan Medan Selayang.
    Menurut data BPBD, sedikitnya 10.391 jiwa dari 3.599 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, 69 orang dievakuasi karena termasuk kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OJK Genjot Pelaku Jasa Keuangan Salurkan Pembiayaan ke Masyarakat, Ini Alasannya – Page 3

    OJK Genjot Pelaku Jasa Keuangan Salurkan Pembiayaan ke Masyarakat, Ini Alasannya – Page 3

    “Kita menantang PUJK-PUJK di Indonesia memberikan akses kepada masyarakat untuk mengakses pembiayaan, kredit dan sebagainya dengan cara cepat, mudah dan tingkat pengembalian yang reasonable. Dengan bunga lebih rendah dari yang ditawarkan ilegal itu. Ini menjadi PR bersama bersama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujar dia.

    Adapun tingkat literasi keuangan di Indonesia sudah mencapai 66,46%. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan di industri yang diawasi OJK mencapai 80%, dan hal yang mencakup hal lainnya sudah 92%.

    Ia berharap literasi dan inklusi keuangan memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan memperdalam pasar keuangan.

    Puncak Bulan Inklusi Keuangan Kantor OJK Purwokerto turut dihadiri oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Anggota DPRD Banyumas Andrias Kartikosari, Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady dan Ketua FKIJK Purwokerto Heru Senjaya.

    Kegiatan Financial Expo dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” digelar bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM di wilayah Kantor OJK Purwokerto.

    Financial Expo sebagai penutup rangkaian Bulan Inklusi Keuangan yang telah dimulai sejak September 2025, dimeriahkan oleh Pameran Lembaga Jasa Keuangan di bidang perbankan, Industri Keuangan Non-Bank dan Pasar Modal dan pameran UMKM yang menghadirkan komoditas unggulan dan produk khas wilayah Eks Karesidenan Banyumas.

     

  • Karimullah Dahrujiadi Terpilih Kembali Jadi Ketua Golkar Jember

    Karimullah Dahrujiadi Terpilih Kembali Jadi Ketua Golkar Jember

    Jember (beritajatim.com) – Karimullah Dahrujiadi kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpunan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam Musyawarah Daerah di kantor partai tersebut, Sabtu (18/10/2025).

    Dengan demikian Karimullah akan memimpin Golkar untuk periode 2025-2030. Sebelumnya, mantan legislator DPRD Jember dan DPRD Jatim ini sudah menakhodai partai berlambang beringin tersebut pada 2020-2025.

    Usai musda, Karimullah menegaskan sikap kepada wartawan, untuk tetap memegang teguh slogan ‘Golkar Solid, Indonesia Maju’. “Kami mendapatkan arahan dan motivasi dari Ketua (DPD Partai Golkar Jatim) yang kami jadikan landasan untuk menyusun program kerja,” katanya.

    DPD Partai Golkar Jember sendiri memiliki slogan ‘Golkar Jember Hebat Bersama Rakyat’. “Ini memberikan suatu isyarat rakyat menjadi kekuatan inti,” kata Karimullah yang menargetkan perolehan 9-10 kursi DPRD Jember dalam pemilu mendatang.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Ali Mufthi menyebut musyawarah daerah kali ini menjadi medium evaluasi dan introspeksi. “Musda penyadaran diri bagi kita semua agar Partai Golkar menjadi lebih baik, baik dari sisi legislatif, manajerial organisasi, maupun personalnya,” katanya.

    Ali menegaskan, Golkar adalah partai rasional. “Kita bersama-sama kompak untuk membersamai Golkar Jember mencapai cita-citanya agar betul-betul hebat bersama rakyat. Membersamai Golkar Jember untuk bersama kepala daerah membangun Kabupaten Jember, menyejahterakan rakyat,” katanya.

    Ali berharap Karimullah bisa menjadi pemimpin yang baik. “Bisa membangun pikiran yang menyatukan semua,” katanya. [wir]