Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Program Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Sidoarjo, Lucy Kurniasari: Peluang Emas bagi UMKM Lokal

    Program Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Sidoarjo, Lucy Kurniasari: Peluang Emas bagi UMKM Lokal

    Surabaya (beritajatim.com) – Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto disosialisasikan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

    Program ini ditekankan tidak hanya berfokus pada penguatan gizi anak, tetapi juga sebagai motor pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

    ​Sosialisasi yang digelar di Gedung Serba Guna BUMDes Jati ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, Anggota DPRD Sidoarjo Mochamad Agil Effendi, dan Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Penyaluran Wilayah III BGN, Kol. Inf Erin Andriyanto.

    ​Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menegaskan bahwa MBG membuka peluang bagi pelaku UMKM seperti peternak ayam, pembudidaya lele, dan usaha pangan lokal lainnya untuk menjadi pemasok.

    ​”Program MBG ini luar biasa karena tidak hanya memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM. Saya berharap setiap kecamatan di Sidoarjo dapat memiliki SPPG sendiri agar distribusi tidak terlalu jauh dan kualitas makanan tetap terjaga,” ujar Lucy.

    ​Lucy juga menekankan perlunya transparansi dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, pelibatan aktif komite sekolah, guru, dan orang tua dalam evaluasi program. Serta, mendorong gerakan makan buah dan sayur untuk menekan angka stunting.

    ​Sementara itu, Kol. Inf Erin Andriyanto menjelaskan bahwa MBG merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Penerima manfaat mencakup berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, dan balita, dengan standar pelaksanaan yang memenuhi kriteria gizi seimbang dan higienitas tinggi.

    ​Mochamad Agil Effendi menilai MBG merupakan langkah strategis menuju terwujudnya generasi emas 2045. “Program MBG bukan hanya tentang gizi, tapi juga perputaran ekonomi daerah. Pedagang sayur, ayam, dan buah bisa menjadi pemasok bahan, sehingga roda ekonomi lokal terus berputar,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Kantor DPD Golkar Tulungagung Dibuka Paksa, Plt Ketua: Kami Hanya Jalankan Tugas dari DPD Jatim

    Kantor DPD Golkar Tulungagung Dibuka Paksa, Plt Ketua: Kami Hanya Jalankan Tugas dari DPD Jatim

    Tulungagung (beritajatim.com) -Sejumlah pengurus baru DPD Golkar Tulungagung membuka paksa gembok pagar kantor. Mereka memotong gembok dan rantai dengan menggunakan gerinda.

    Sebelumnya pintu pagar disegel oleh sejumlah kader Partai Golkar sebagai bentuk kekecewaan terhadap penonaktifan pengurus yang dilakukan oleh DPD Golkar Jatim. Tak hanya dinonaktifkan, DPD Golkar Jatim juga telah menunjuk Plt untuk memastikan kepengurusan partai tetap berjalan.

    Plt Ketua DPD Golkar Tulungagung, Aan Ainur Rofik mengatakan kedatangan mereka ke kantor DPD Golkar ini untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi terkait keputusan penunjukan Plt yang dilakukan DPD Jatim.

    Mereka mengundang kader partai, anggota fraksi hingga pengurus kecamatan untuk hadir. Namun saat hendak masuk ke area kantor, pintu pagar digembok dan dipasang rantai sehingga terpaksa membuka dengan gerinda.

    “Agenda hari ini kita akan melakukan sosialisasi kepada seluruh kader, anggota fraksi hingga pengurus kecamatan,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

    Saat disinggung mengenai tidak adanya komunikasi dengan pengurus, Aan membantah hal tersebut. SK penunjukkan Plt telah dikeluarkan sejak 18 Oktober. Aan sendiri berinisiatif menghubungi Ketua DPD Golkar Asmungi Zaini melalui WA.

    Namun pertemuan tersebut urung terlaksana dikarenakan Asmungi sedang berada di luar kota. Aan juga sudah mengirim SK tersebut melalui WA dan mohon pertimbangan.

    “Tapi hingga saat ini WA tidak dibalas, jadi kami sebenarnya sudah berusaha melakukan komunikasi terkait penunjukkan Plt ini,” ungkapnya.

    Aan menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi penunjukan Plt oleh DPD Jawa Timur. Diantaranya tidak ada komunikasi secara intensif terkait persiaapan pelaksanaan Musda.

    Sesuai peraturan seharusnya Musda digelar maksimal 6 bulan usai Musda DPD Jatim. Pelaksanaan Musda Jatim sendiri sudah digelar pada bulan Mei lalu. Seharusnya Musda DPD Golkar Tulungagung maksimal berlangsung bulan ini.

    “Namun tidak ada progres komunikasi yang dilakukan oleh pengurus sehingga DPD Jatim memutuskan penunjukkan Plt,” jelasnya.

    Selain itu terdapat pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh seluruh ketua DPD Golkar. Dalam pakta integritas tersebut mereka sepakat jika dalam Pileg 2024 jumlah kursi DPRD berkurang Ketua DPD harus mengundurkan diri.

    Perolehan kursi Golkar di Tulungagung pada Pileg lalu berkurang satu suara. Pada Pileg 2019 mereka mendapat 6 kursi sedangkan di 2024 hanya memperoleh 5 kursi.

    “Seharusnya jika mengacu kepada pakta integritas Ketua DPD harus mundur, tapi ini tidak,” terangnya.

    Lebih lanjut Aan mengatakan tugas Plt ini adalah mengantar DPD Golkar Tulungagung hingga pelaksanaan Musda. Aan membantah adanya isu terkait pengambil alihan jabatan. Mereka hanya diminta segera menggelar Musda. Rencananya Musda akan digelar pada 28 Oktber mendatang.

    “Untuk itu kita perlu melakukan sosialisasi juga terkait pelaksanaan Musda, mengingat waktu yang sudah sangat mepet,” pungkasnya. [nm/ian]

  • MPR & Sekolah Vokasi UNS Jalin Kerja Sama Penguatan Literasi Konstitusi

    MPR & Sekolah Vokasi UNS Jalin Kerja Sama Penguatan Literasi Konstitusi

    Jakarta –

    Perpustakaan MPR RI bersama Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait penguatan literasi konstitusi melalui kegiatan Pustaka Akademik.

    Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan kegiatan Pustaka Akademik merupakan bentuk kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai konstitusi dan kehidupan berbangsa.

    “Ini adalah langkah awal dari komitmen bersama antara Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret dalam memperluas jaringan pengetahuan, riset, dan diseminasi nilai-nilai konstitusional,” ujar Anies dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Pustaka Akademik di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Gedung Suhardi, Universitas Sebelas Maret, Rabu (22/10/2025). Bertajuk “Hukum Tata Negara Perbandingan: Konstitusi Jepang Antara Stabilitas dan Tuntutan Amandemen”, acara ini menghadirkan sejumlah pejabat dan akademisi.

    Lebih lanjut, Anies menegaskan MPR RI bertanggung jawab dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai ketatanegaraan, konstitusi, serta sejarah parlemen Indonesia. Adapun kerja sama ini menjadi salah satu media strategis untuk menyampaikan literasi tersebut kepada mahasiswa dan civitas akademik.

    Hadirnya Pustaka Akademik diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan yang produktif antara MPR RI, civitas akademika, dan para praktisi, serta memperkuat wawasan kebangsaan dan konstitusional masyarakat Indonesia.

    “Buku ini penting sebagai bahan refleksi bagi Indonesia dalam memperkuat sistem ketatanegaraannya, serta menjadi referensi bagi Badan Pengkajian MPR RI dalam merespons dinamika dan aspirasi amendemen UUD 1945,” papar Anies

    Sementara itu, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, Prof. Herman Saputro mengapresiasi atas inisiasi kerja sama ini. Ia menyebutkan kolaborasi antara dunia pendidikan dan institusi negara merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan keterampilan mahasiswa vokasi.

    Lebih lanjut, Herman menjelaskan kerja sama ini juga bertepatan dengan transformasi Prodi D3 Perpustakaan menjadi Sarjana Terapan Perpustakaan.

    “Transformasi ini kami lakukan sebagai respons terhadap tren menurunnya peminat program D3, sekaligus menjawab kebutuhan akan tenaga profesional di bidang informasi dan dokumentasi,” tambahnya

    Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Madya, Yusniar memperkenalkan layanan serta koleksi unggulan perpustakaan MPR RI. Ia menyampaikan perpustakaan MPR memiliki visi menjadi pusat layanan informasi legislatif yang layak, lengkap, akurat, dan terbuka.

    Yusniar juga menjelaskan dua jenis layanan utama yang tersedia, yaitu layanan teknis dan layanan pemustaka. Hal ini termasuk di dalamnya layanan ruang baca, sirkulasi, referensi, hingga digital library.

    “Kami memiliki lebih dari 16.000 judul koleksi fisik dan ribuan koleksi digital yang dapat diakses gratis melalui MPR Digital Library. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mendukung pengkajian sistem ketatanegaraan dan diseminasi nilai-nilai konstitusi kepada masyarakat luas,” papar Yusniar.

    Sebagai informasi, turut dalam forum tersebut antara lain Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ir. Sriyanto Saputro, M.M., Anggota DPRD Surakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T., Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Anies Mayangsari Muninggar, S.IP., M.E., dan Pustakawan Madya, Yusniar, S.H.

    Turut hadir, Dekan Sekolah Vokasi, Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, M.Pd., M.T., Wakil Dekan Bidang Non Akademik, Dr. Trisninik Ratih Wulandari, S.E., M.Si., Ak., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Vokasi, Dr. Sumardiyono, S.KM., M.Kes, Dr. Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H, Dr. Isharyanto S.H., M.Hum., Dr. Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H, dan mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

    (ega/ega)

  • DPRD Jabar WFH 50 Persen demi Efisiensi, Berlaku Mulai November 2025 Bandung 23 Oktober 2025

    DPRD Jabar WFH 50 Persen demi Efisiensi, Berlaku Mulai November 2025 Bandung 23 Oktober 2025

    DPRD Jabar WFH 50 Persen demi Efisiensi, Berlaku Mulai November 2025
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretariat DPRD Jawa Barat akan menerapkan uji coba sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi setengah dari total pegawainya mulai November 2025.
    Kebijakan ini menjadi langkah awal efisiensi anggaran yang akan dioptimalkan pada tahun 2026.
    Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, mengatakan skema WFH akan diterapkan secara bergilir dan menyasar 133 pegawai.
    “November akan dicoba mengurang jumlah pegawai yang masuk dengan harapan terjadi efisiensi penggunaan listrik, air, dan internet,” kata Dodi dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025). 
    Selain pengaturan kehadiran pegawai, DPRD Jabar juga akan membatasi jumlah personel pendukung dalam kegiatan fasilitasi anggota dewan. Mekanismenya menggunakan perbandingan 5:1.
    “Dengan menggunakan rasio 5 anggota difasilitasi 1 orang saja, sehingga tujuannya biaya perjalanan dinas terjadi efisiensi,” ujar Dodi.
    Dodi menegaskan, meski ada penyesuaian pola kerja, hak pegawai tetap dijamin. Tidak ada pemotongan gaji bagi mereka yang bekerja dari rumah.
    “Pegawai maksimal 50 persen sisanya WFH. Mereka tetap, gajinya tetap dibayarkan,” ucap Dodi.
    Langkah efisiensi tidak hanya dilakukan melalui WFH. Sejumlah penghematan operasional juga akan diterapkan, termasuk pemanfaatan energi alternatif dan fasilitas layanan pemerintah.
    Beberapa langkah tersebut antara lain:
    • memaksimalkan panel surya untuk kebutuhan listrik,
    • menghentikan internet berbayar dan mengoptimalkan jaringan dari Kominfo,
    • menggunakan air tanah untuk mengurangi biaya pemakaian air.
    Program efisiensi ini akan diuji coba pada November 2025 sebelum diberlakukan penuh pada 2026.
    Dodi memastikan kebijakan efisiensi tidak akan mengganggu pelayanan administrasi maupun dukungan terhadap kinerja lembaga. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas.
    “Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

    Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

    Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Endang Wijaya Diharja (23), rela meninggalkan cita-citanya menjadi guru demi bisa mengabdi ke masyarakat. 
    Pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana olahraga ini memilih menjabat sebagai Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak satu tahun lalu.
    “Awal mulanya (jadi LMK) karena sering membantu masyarakat, jadi kaya pengin lebih aktif lagi di masyarakat, terus sebelumnya kan melihat abang jadi LMK, saya lihat oh begini jadi LMK buat membantu masyarakat. Akhirnya, ya, udah kita coba memberanikan mencalonkan diri sebagai LMK dengan tujuan membantu masyarakat,” ujar Endang saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
    Meski mengikuti jejak kakaknya, Endang memastikan jabatan LMK yang diperolehnya karena dipilih oleh warga secara murni.
    Bahkan, perolehan suara Endang mampu mengalahkan satu-satunya saingannya yang merupakan orang berpengalaman sebagai pengurus RW.
    “Kalau waktu itu saya menang telak, jadi mutlak. Kalau saya lihat calon nomor dua hanya 20 suara kalau saya sekitar hampir 80 suara,” kata Endang.
    Suara-suara itu Endang peroleh dari perwakilan warga yang datang.
    “Kalau LMK itu dipilihnya satu RT perwakilan tujuh orang, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, sama pemuda,” ucap Endang.
    Keputusan Endang menjadi LMK RW 13 ternyata tak selalu disambut baik oleh semua warga.
    Sebagian warga justru meragukan hingga mengucilkan Endang sebagai LMK karena usianya masih muda dan belum berpengalaman.
    “Itu berawal saya mencalonkan diri sebagai LMK, saya dikucilin kadang gini ‘si Endang bisa apa sih?’ Satu belum pengalaman, usianya masih muda, belum tahu apa-apa,” ujar Endang.
    Meski begitu, Endang pantang menyerah dan tetap nekat menjabat sebagai LMK karena ingin mengabdi ke masyarakat dan lingkungan.
    Hampir satu tahun menjadi LMK, berbagai gebrakan telah dilakukan Endang untuk membuktikan bahwa usia muda bukan menjadi halangan untuknya melakukan hal baik bagi masyarakat.
    Endang telah melaksanakan berbagai program untuk warga selama menjabat sebagai LMK.
    Pertama, Endang telah membantu lima warga menebus ijazahnya yang tertahan di sekolah karena keterbatasan biaya.
    “Untuk sekarang ini gebrakannya saya sudah mengadvokasi penebusan ijazah Alhamdulillah sudah terbantu lima siswa,” ungkap Endang.
    Endang sebagai perantara agar kelima warganya bisa merasakan program dari Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait penebusan ijazah gratis yang dibantu lewat Badan Amal dan Zakat Nasional (Baznas).
    Kedua, sebagai LMK Endang juga tak segan menjadi donatur berbagai kegiatan warga.
    Seperti ketika perayaan 17 Agustus, Endang memberikan bantuan air mineral dan uang untuk membeli hadiah ke semua RT.
    Lalu, setiap kerja bakti, Endang rela keluar modal untuk membeli air mineral, karung, hingga memberikan uang lelah bagi warga.
    Ke depannya, Endang akan menggelar event besar berupa Jalan Sehat bersama Wali Kota Jakarta Utara dan anggota DPRD Jakarta, Minggu (26/10/2025).
    Dalam acara itu, Endang juga telah menyediakan berbagai hadiah, yang dibeli dengan uang pribadinya.
    “Alhamdulillah, doorprizenya itu dari saya pribadi sebagai LMK, kaya mesin cuci, televisi, kulkas, dispenser pokoknya perlengkapan rumah tangga,” kata Endang.
    Selain itu, ada pula program futsal bernama Piala Gen Z untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.
    Berbagai kegiatan yang dilakukan Endang untuk masyarakat sebagian besar menggunakan dana operasional yang diterimanya.
    Dalam satu bulan, Endang mendapat dana operasional sebesar Rp 2,5 juta.
    “Jadi selama ini operasional yang saya dapat, saya kembalikan ke warga. Saya operasionalnya dapat per bulan Rp 2,5 juta dan itu dari warga untuk warga,” ucap Endang.
    Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Endang masih memiliki usaha yang bisa diandalkan. Sehingga, dana operasional yang didapat sebagai LMK tak sepeser pun digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Alhamdulillah kebetulan keluarga masih memiliki usaha, sedikit-sedikit ada rezeki, selama kita membantu masyarakat rezeki ada aja,” ujar Endang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPRD Usul Tanah Milik DKI Dibangun TPU Baru Atasi Krisis Lahan

    Pimpinan DPRD Usul Tanah Milik DKI Dibangun TPU Baru Atasi Krisis Lahan

    Jakarta –

    Sebagian besar pemakaman di Jakarta penuh dan hanya melayani sistem makam tumpang atau keluarga. Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mendorong agar Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan lahan yang dimiliki.

    “Gerindra mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kapasitas seluruh TPU di Jakarta dan memetakan tingkat keterisian aktualnya. Mengoptimalkan lahan milik Pemprov yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan TPU baru atau perluasan dari TPU yang sudah ada,” kata Rani kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

    Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI ini juga mendorong dilakukannya pemakaman vertikal sebagai alternatif atas keterbatasan lahan. Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan kerja sama untuk penyediaan lahan pemakaman di daerah penyangga.

    “Membangun sistem pemakaman vertikal atau modern sebagai alternatif inovatif yang efisien terhadap keterbatasan lahan, tanpa mengurangi nilai-nilai religius dan sosial masyarakat. Meningkatkan kerja sama dengan daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, dalam penyediaan lahan pemakaman regional bagi warga Jakarta,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rani berharap pengelolaan lahan pemakaman nantinya dilakukan secara transparan dan adil sehingga masyarakat Jakarta memiliki akses terhadap fasilitas pemakaman. Dia tidak ingin masyarakat dibebani biaya yang tinggi.

    “Gerindra juga berharap kebijakan terkait pengelolaan lahan pemakaman dapat dilakukan secara transparan dan berkeadilan, agar seluruh warga memiliki akses yang layak terhadap fasilitas pemakaman, tanpa terbebani oleh biaya tinggi atau keterbatasan lokasi,” ucapnya.

    “Kami siap mendukung langkah-langkah Pemprov DKI yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga martabat warga Jakarta, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia,” imbuhnya.

    Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis menilai perlu adanya pengadaan lahan untuk pemakaman. Ali menuturkan lahan di Jakarta terbatas, untuk itu, dia mendorong agar Pemprov membeli lahan di luar Jakarta untuk dijadikan pemakaman khusus warga Jakarta.

    “Tapi kendala saat ini lokasi lahan yang terbatas di Jakarta dan terlebih saat ini adanya pengurangan dana Transfer Daerah dari pusat sehingga anggaran pengadaan tanah tentu dikurangi,” kata Ali.

    “Oleh sebab itu saya akan mendorong pihak Distamhut untuk membeli lahan di luar Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor untuk pemakaman khusus warga Jakarta walaupun jauh, tapi apa boleh buat ditengah minimnya lahan pemakaman di Jakarta sebagai salah satu solusi krisis lahan pemakaman,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) DKI Jakarta Fajar Sauri mengungkapkan, dari 80 tempat pemakaman umum (TPU) yang tersebar di lima wilayah Jakarta, 69 di antaranya sudah penuh. Kondisi ini membuat sebagian besar TPU hanya melayani sistem pemakaman tumpang atau makam keluarga.

    “Dari 80 lokasi TPU yang tersebar di 5 wilayah DKI, 69 TPU sudah penuh dan hanya menerima pelayanan makam tumpang,” ujar Fajar saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/10/2025).

    Fajar menjelaskan, sistem makam tumpang dilakukan dalam satu liang lahad keluarga sehingga dinilai cukup efektif menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan lahan pemakaman di Ibu Kota. Saat ini Jakarta masih memiliki sekitar 118.348 petak makam yang tersebar di 11 TPU dengan kapasitas tersisa.

    Dengan rata-rata pemakaman mencapai 100 jenazah per hari, Fajar memperkirakan ketersediaan lahan tersebut hanya akan bertahan sekitar tiga tahun ke depan.

    Adapun TPU yang masih memiliki lahan makam antara lain TPU Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Cipinang Besar (Jakarta Timur), Rorotan (Jakarta Utara), Tanah Kusir dan Srengseng Sawah (Jakarta Selatan), Kampung Kandang (Jakarta Selatan), serta Tegal Alur dan Pengadungan (Jakarta Barat).

    Halaman 2 dari 2

    (dek/idn)

  • DKI prioritaskan bangun lima puskesmas pada APBD 2026

    DKI prioritaskan bangun lima puskesmas pada APBD 2026

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta memprioritaskan untuk membangun lima puskesmas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

    “Setelah adanya proses efisiensi kita sisir kembali dan kita ambil lima yang prioritas,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pada pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Dinkes DKI sudah memasukkan 12 puskesmas untuk dibangun.

    Akan tetapi kata Ani, setelah adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, maka disepakati pengurangan pembangunan puskesmas yang semula 12 menjadi lima puskesmas.

    “Kami harus mempertimbangkan kondisi lahan, apakah sudah siap untuk dilakukan pembangunan itu yang jadi urutan prioritas,” ujarnya.

    Ani menambahkan bahwa untuk pembangunan lima puskesmas yang masih masuk dalam APBD 2026 yaitu Puskesmas Kebayoran Baru, Sunter Jaya, Kedoya Utara, Slipi dan Puskesmas Tegal Alur.

    Pada pembahasan sebelumnya, Dinkes DKI diproyeksikan mendapatkan anggaran pada APBD 2026 Rp11 triliun lebih, namun setelah adanya pemotongan DBH, maka anggaran sementara turun menjadi Rp10,4 triliun.

    Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rp81,2 triliun setelah DBH dipangkas Rp15 triliun dari Rp26 triliun.

    “Setelah ada pengurangan DBH kita harus menyesuaikan diri,” kaya Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Senin (20/10).

    DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk APBD 2026 sebanyak Rp95,3 triliun pada 13 Agustus 2025.

    Namun, kata Khoirudin, setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemotongan DBH, maka Banggar bersama TPAD DKI Jakarta telah menyepakati adanya Perubahan APBD 2026 menjadi Rp81,2 triliun.

    Penyesuaian pun ada landasan hukumnya dan kini menjadi Rp81,2 triliun. “Perubahan itu harus kita sepakati bersama,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jatim siapkan raperda lindungi petani garam dan pembudidaya ikan

    DPRD Jatim siapkan raperda lindungi petani garam dan pembudidaya ikan

    Secara nasional, hasil budidaya ikan di Jawa Timur menempati peringkat ketiga dari 38 provinsi

    Surabaya (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani garam serta pembudidaya ikan dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional.

    Ketua Komisi B DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan, melalui raperda tersebut pihaknya akan mengatur berbagai bentuk perlindungan, termasuk jaminan kepastian harga dan pasar bagi petani garam maupun pembudidaya ikan.

    “Raperda ini nantinya akan dibahas tentang perlindungan dan pemberdayaan terkait jaminan kepastian harga dan pasar,” ujarnya setelah mengikuti rapat terkait pemberdayaan petani garam dan pembudidaya ikan di Surabaya, Rabu.

    Anik menjelaskan salah satu bentuk pemberdayaan yang direncanakan adalah pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas produksi garam rakyat.

    Saat ini, rata-rata kandungan NaCl garam rakyat masih di bawah 94,5 persen, sementara kebutuhan industri mensyaratkan minimal 97 persen.

    “Untuk menghasilkan garam dengan kualitas tinggi, masyarakat perlu diberikan intervensi seperti pelatihan, pembinaan, permodalan, maupun dukungan lain dari pemerintah,” katanya.

    Selain petani garam, Raperda ini juga akan mengakomodasi kebutuhan pembudidaya ikan, termasuk penyediaan kuota pupuk dan subsidi pakan.

    Secara nasional, hasil budidaya ikan di Jawa Timur menempati peringkat ketiga dari 38 provinsi.

    Saat ini, 72 persen wilayah darat telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, sementara sekitar 23 persen lainnya masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

    Anik menegaskan pendampingan dan perlindungan terhadap petani garam serta pembudidaya ikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Strategi Pemkot Kediri Promosikan UMKM Jadi Contoh, DPRD Bojonegoro Lakukan Kunjungan Kerja

    Strategi Pemkot Kediri Promosikan UMKM Jadi Contoh, DPRD Bojonegoro Lakukan Kunjungan Kerja

    Kediri (beritajatim.com) – Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mengembangkan dan memasarkan produk unggulan daerah seperti tahu kuning, getuk pisang, dan tenun ikat menarik perhatian DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 10 anggota dewan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri pada Rabu (22/10/2025).

    Rombongan diterima langsung oleh Kepala Disperdagin Kota Kediri, Moh Ridwan, di ruang pertemuan kantor setempat. Kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi terkait strategi Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong kemitraan, memperluas pemasaran produk UMKM, serta memperkuat kebijakan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

    Dalam sambutannya, Moh Ridwan menjelaskan bahwa Pemkot Kediri berkomitmen menjaga keberlanjutan UMKM dengan berbagai program intervensi. Salah satunya dengan menghubungkan para pengrajin tenun kepada pelaku usaha kreatif agar produk mereka tidak hanya dijual sebagai sarung atau kain, tetapi juga dikembangkan menjadi fashion seperti pakaian, tas, sepatu, hingga aksesori.

    “Seperti produk unggulan kami, tenun, kami dorong pengrajin untuk berinovasi dan berkolaborasi agar produknya bisa masuk ke dunia fashion,” jelas Ridwan.

    Ia menambahkan, Pemkot Kediri telah melakukan sejumlah terobosan pemasaran, baik secara online maupun offline. Melalui kerja sama dengan berbagai marketplace dan lembaga pendidikan, pelaku UMKM dibekali kemampuan digital marketing agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, Pemkot juga rutin memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti pameran di tingkat kota hingga nasional.

    “Teman-teman UMKM juga terus kami latih agar bisa memanfaatkan platform digital. Pemasaran offline tetap berjalan melalui pameran dan event promosi,” ujarnya.

    Ridwan menyebut bahwa sektor pembiayaan juga menjadi prioritas Pemkot Kediri. Melalui program KUMAPAN (Kredit Usaha Mikro Aman dan Penanggulangan), pemerintah menyediakan dana bergulir berbunga ringan. Selain itu, pelaku UMKM difasilitasi untuk bekerja sama dengan perbankan, mendapatkan pelatihan, serta melalui proses kurasi produk agar memiliki daya saing tinggi, termasuk yang berpotensi ekspor.

    Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyampaikan apresiasi dan ketertarikannya terhadap strategi Kota Kediri dalam menjaga keberlanjutan produk unggulan yang telah menjadi ikon daerah.

    “Kami ingin belajar dari Kota Kediri yang berhasil mengembangkan tahu, getuk pisang, dan tenun ikat hingga mampu menghasilkan produk turunan yang tetap bertahan di tengah persaingan,” ujarnya.

    Sally menambahkan bahwa Bojonegoro juga memiliki produk khas seperti Ledre dan Batik, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pemasaran dan peningkatan kualitas. Salah satu hal yang menjadi perhatian pihaknya adalah keberadaan payung hukum yang kuat di Kota Kediri untuk melindungi kemitraan antara UMKM dan toko modern.

    “Di Bojonegoro kami masih sebatas advokasi ke para pemilik waralaba. Tapi di sini, semua sudah ada payung hukumnya melalui Perda dan Perwali. Ini yang akan kami pelajari agar UMKM kami ke depan bisa lebih berdaya saing,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Juara Umum MTQ Jatim 2025, 68 Kafilah Gresik Diganjar Reward Rp 813 Juta

    Juara Umum MTQ Jatim 2025, 68 Kafilah Gresik Diganjar Reward Rp 813 Juta

    Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 68 kafilah asal Gresik menerima reward dengan total senilai Rp 813 juta usai berhasil mengantarkan daerahnya menjadi juara umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Jawa Timur 2025 yang digelar di Kabupaten Jember.

    Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di sela acara Peringatan Hari Santri Nasional 2025, yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Gresik, Rabu (22/10/2025).

    Reward diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan perjuangan para kafilah yang telah mengharumkan nama Kabupaten Gresik di tingkat provinsi. “Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi para kafilah, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Gresik,” ujar Bupati Fandi Akhmad Yani.

    Mantan Ketua DPRD Gresik itu menjelaskan, besaran reward yang diberikan bervariasi.

    Pembina (12 orang): masing-masing menerima Rp 32.500.000.
    Juara 1 (6 orang): masing-masing menerima Rp 32.500.000.
    Juara 2 (9 orang): masing-masing menerima Rp 12.000.000.
    Juara 3 (7 orang): masing-masing menerima Rp 6.000.000.
    Juara Harapan (10 orang): masing-masing menerima Rp 3.000.000.
    Kafilah pendukung (24 orang): masing-masing menerima Rp 2.000.000.

    Bupati menegaskan, penghargaan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Gresik dalam mendukung tumbuhnya generasi Qur’ani yang berprestasi, berakhlak, dan menginspirasi santri di seluruh Gresik. “Para kafilah ini menjadi inspirasi bagi santri-santri lain untuk terus berjuang menorehkan prestasi dan menjaga kemuliaan Al-Qur’an,” imbuhnya.

    Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini terasa istimewa karena menandai 10 tahun penetapan Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan, diikuti oleh ratusan santri dari berbagai pesantren di Gresik.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fandi juga menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo, yang menyebabkan 67 santri meninggal dunia. “Kami turut berduka cita atas 67 santri yang menjadi korban dalam musibah tersebut. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” pungkasnya. (dny/kun)