Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Jelang Simpulan Pansus, Kubu Pro Bupati Pati Sudewo Rencanakan Posko Tandingan Regional 23 Oktober 2025

    Jelang Simpulan Pansus, Kubu Pro Bupati Pati Sudewo Rencanakan Posko Tandingan Regional 23 Oktober 2025

    Jelang Simpulan Pansus, Kubu Pro Bupati Pati Sudewo Rencanakan Posko Tandingan
    Penulis

    PATI, KOMPAS.com
    – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo akan merumuskan kesimpulan.
    Situasi di kabupaten ini semakin dinamis. Massa pro bupati berencana mendirikan posko tandingan.
    Dikutip dari
    Tribun Jateng
    , Kamis (23/10/2025), pansus Hak Angket saat ini sudah memasuki tahap perumusan kesimpulan.
    Hasil tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Pati yang rencananya digelar antara akhir Oktober atau November 2025 mendatang.
    Di situlah akan diputuskan, apakah DPRD Pati akan merekomendasikan pemakzulan atau tidak.
    Kondisi saat ini, terdapat dua kubu pro maupun kontra Bupati Sudewo. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), kelompok yang mewakili pihak kontra Bupati Sudewo, yang mendukung pemakzulan memindahkan “posko” mereka ke kompleks Gedung DPRD untuk mengawal Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati.
    Tujuannya, agar keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh intervensi pihak tertentu.
    Langkah ini menjadi sorotan oleh kubu pro Bupati Sudewo, yang diwakili Aliansi Pati Bangkit (APB). Kelompok ini justru mencurigai apa yang dilakukan AMPB adalah bentuk intervensi itu sendiri.
    Mereka bahkan mendatangi DPRD Kabupaten Pati pada Rabu (22/10/2025) untuk beraudiensi dengan pimpinan DPRD.
    Mereka meminta DPRD bersikap netral dan sidang paripurna hasil akhir Pansus nantinya tidak terpengaruh intimidasi atau intervensi dari pihak mana pun.
    Koordinator APB, Sutirto mengatakan, pihaknya berencana membuat posko “tandingan” di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Pati.
    Sutirto mengatakan, ide pendirian posko tersebut muncul karena pihak AMPB sudah terlebih dahulu membuat posko di area DPRD, bahkan sebagian anggotanya bermalam di posko tersebut.
    “Kalau mereka boleh membuat posko, kami juga bisa membuat posko,” kata Sutirto, dikutip dari 
    Tribun Jateng
    , Kamis (23/10/2025).
    Namun demikian, Sutirto menjelaskan bahwa hal itu baru sebatas rencana. Pihaknya akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan sesama anggota APB.
    “Nanti kami musyawarah dulu. Keputusannya nanti mengedepankan asas kebersamaan,” katanya.
    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin tidak mempermasalahkan rencana pendirian posko tersebut.
    “Silakan buat posko. Tidak masalah. Gedung DPRD ini rumah rakyat. Masyarakat berhak datang menyampaikan aspirasi, selama dilakukan tertib dan damai,” katanya.
    Ali menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kondusivitas di Pati, termasuk di Gedung DPRD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agus Wahjudi Terpilih Aklamasi Pimpin DPD Partai Golkar Kota Mojokerto Periode 2025–2030

    Agus Wahjudi Terpilih Aklamasi Pimpin DPD Partai Golkar Kota Mojokerto Periode 2025–2030

    Mojokerto (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Mojokerto resmi menetapkan Agus Wahjudi Utomo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto periode 2025–2030. Ia terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang memenuhi syarat dukungan.

    Kegiatan Musda yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, pada Kamis (23/10/2025) itu dibuka langsung oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur, Ali Mufthi serta dihadiri sejumlah Ketua DPD Partai Golkar dari daerah sekitar. Diantaranya, Jombang, Nganjuk, Kediri, dan Tulungagung.

    Ali Mufthi menyampaikan bahwa seluruh tahapan Musda telah berjalan sesuai mekanisme partai, mulai dari pra-Musda hingga proses pendaftaran calon ketua. Dari hasil verifikasi, hanya Agus Wahjudi Utomo yang mendaftar dan memenuhi ketentuan dukungan minimal 30 persen.

    “Proses Musda ini sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Karena hanya ada satu calon yang memenuhi syarat dukungan, maka yang bersangkutan sah ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto terpilih,” ungkapnya, Kamis (23/10/2025).

    Ali berharap kepemimpinan Agus Wahjudi mampu membawa semangat baru bagi kader Golkar di Kota Mojokerto. Ia juga menargetkan partai berlambang pohon beringin itu dapat mengembalikan kejayaan dengan perolehan lima kursi pada Pemilu mendatang.

    Sementara itu, Agus Wahjudi Utomo menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi internal guna memperkuat struktur kepengurusan dan basis dukungan partai di tingkat bawah.

    “Setelah terpilih, kami segera melakukan konsolidasi untuk pembentukan pengurus baru. Alhamdulillah, sudah ada lima kader Golkar yang kembali bergabung. Kami akan berjuang maksimal agar di setiap daerah pemilihan Golkar bisa memperoleh kursi,” katanya.

    Agus juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan target yang diberikan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yaitu merebut lima kursi DPRD Kota Mojokerto pada Pemilu mendatang. Dengan kerja sama dan soliditas pengurus, ia optimis target perolehan lima kursi di Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang bisa terwujud.
    “Kami akan bekerja keras agar setiap Dapil bisa menyumbang kursi. Dengan kerja sama dan semangat gotong royong kader, saya yakin target itu bisa tercapai,” tegasnya. [tin/aje]

     

  • Rp47 Miliar untuk Gen Z Surabaya, DPRD Ingatkan Jangan Sekadar Kegiatan Instan

    Rp47 Miliar untuk Gen Z Surabaya, DPRD Ingatkan Jangan Sekadar Kegiatan Instan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggaran sebesar Rp47 miliar untuk program intervensi Gen Z dalam APBD 2026 mendapat sorotan serius dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan dana tersebut harus diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi anak muda, bukan sekadar kegiatan instan dan seremonial.

    “Anggaran 2026 pemerintah kota ini insyaallah menganggarkan sebesar Rp47 miliar untuk intervensi Gen Z. Tujuannya tentu ingin mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, lalu kemudian juga bisa mendorong para Gen Z ini memiliki kemandirian,” ujar Yona usai rapat pembahasan R-APBD dengan Bapemkesra, Kamis (23/10/2025).

    Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menjelaskan, dana tersebut akan didistribusikan melalui kecamatan dengan pagu Rp35 juta per RW per tahun. Karena itu, ia mengingatkan agar lurah dan camat tidak gegabah dalam menyetujui proposal kegiatan dari anak muda.

    “Harapan kami adalah setiap proposal yang diajukan kepada pemerintah kota melalui lurah dan camat ini adalah program yang punya sustainable ya. Bukan proposal kegiatan instan yang tidak menghasilkan apa-apa,” katanya.

    Menurut Cak Yebe, program yang dibiayai sebaiknya berbasis kelompok dan berorientasi jangka panjang, seperti urban farming, usaha digital, kuliner, maupun budidaya yang mampu memberikan profit dan pengalaman proses.

    “Contoh adalah usaha berbasis digital, kuliner, dan lain-lain. Namun ini bersifat kelompok ya, bukan individu. Grouping, bukan individu,” tegasnya.

    Ia mencontohkan urban farming di Rungkut yang sudah mampu memasok hasil panen ke toko modern sebagai model ideal program berkelanjutan dan berdampak ekonomi.

    “Urban farming itu sukses karena hasilnya bisa disupply ke toko-toko modern. Ini menumbuhkan ekonomi dan bisa jadi benchmarking untuk RW lain,” ujar Yebe.

    Cak Yebe juga mengingatkan bahwa pelatihan harus disertai modal agar tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas. Ia bahkan mendorong penggabungan anggaran antar-RW jika diperlukan untuk mendukung program berdampak besar.

    “Jangan hanya ikut trendset-nya. Culinary ramai, tapi berapa banyak SWK yang hidup segan mati tak enak? Jadi lurah-camat harus bisa menganalisa lifetime-nya,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa tujuan utama intervensi Gen Z adalah membangun mental mandiri anak muda, bukan ketergantungan pada bantuan.

    “Ajari adik-adik kita tentang proses, bukan hasil. Jangan biasakan mereka hanya menerima bantuan sampai mentalnya menjadi mental terus meminta,” ujarnya.

    Cak Yebe berharap program ini dievaluasi secara berkala agar dana tidak terbuang sia-sia dan benar-benar melahirkan wirausaha muda baru di Surabaya.

    “Insyaallah kalau program ini berjalan seperti yang kami inginkan, akan terjadi ledakan yang luar biasa. Kita akan banyak melahirkan entrepreneur muda berbasis intervensi Gen Z ini,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Evaluasi SPPG, Fraksi Gerindra DPRD Malang: Jangan Matikan Program MBG

    Evaluasi SPPG, Fraksi Gerindra DPRD Malang: Jangan Matikan Program MBG

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang mengkritik rencana sejumlah pihak yang berupaya menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca insiden dugaan keracunan yang melibatkan siswa MTs Al Khalifah, Kepanjen, Kabupaten Malang.

    Gerindra berpendapat bahwa penghentian program tersebut adalah langkah reaktif yang justru dapat merugikan masyarakat penerima manfaat.

    Ketua Fraksi Gerindra, Zia’ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan daripada menonaktifkan program yang baru berjalan. “Evaluasi boleh, tapi jangan matikan program. Kalau ada masalah, yang dibenahi sistemnya, bukan programnya,” kata Zia dalam sebuah wawancara pada Kamis (23/10/2025).

    Zia menambahkan, pencegahan kasus serupa di masa depan bisa dilakukan dengan percepatan penerbitan Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Sertifikat ini menjadi standar utama bagi pengelola makanan untuk memastikan kebersihan dan keamanan pangan. “Kalau sudah ada SLHS, sudah ada pakemnya. Semua pengelola SPPG wajib patuh. Jadi tidak seharusnya setiap insiden langsung dijadikan alasan menghentikan program,” tegasnya dengan nada kritis.

    Menurut Zia, MBG merupakan program nasional yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat kecil, khususnya pelajar. Ia juga menegaskan bahwa program yang baru berjalan belum genap satu tahun ini wajar jika masih menghadapi beberapa kekurangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

    “Namanya program baru, tentu masih banyak penyesuaian. Tapi jangan buru-buru memvonis gagal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengawasan, bukan pembekuan,” ujar Zia.

    Zia tidak hanya menyoroti permasalahan pada program MBG itu sendiri, tetapi juga mengkritik lambannya proses penerbitan SLHS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dari total 71 SPPG yang mengajukan izin, baru 35 unit yang sudah mengantongi izin resmi, sementara sisanya masih menunggu proses pemeriksaan lapangan.

    “Dinas Kesehatan jangan lamban. Kalau pengelola SPPG sudah proaktif, mestinya pemerintah juga gerak cepat. Jangan biarkan masalah administrasi menghambat layanan untuk anak-anak,” kritiknya.

    Lebih lanjut, Zia mengingatkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran untuk mempercepat penerbitan SLHS, menyusul kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah. “Pusat sudah minta percepatan, tapi di daerah jangan justru memperlambat. Kalau semua patuh pada regulasi, peristiwa semacam itu bisa dicegah,” tandasnya. [yog/suf]

  • APBD Rp14,6 Triliun ‘Parkir’ di Bank, Legislator DPRD DKI: Harus Dijelaskan Secara Terbuka

    APBD Rp14,6 Triliun ‘Parkir’ di Bank, Legislator DPRD DKI: Harus Dijelaskan Secara Terbuka

    JAKARTA – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mempertanyakan motif pengendapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun di perbankan.

    “Sejak 2020 saya sudah berkali-kali mengingatkan, jangan terlalu asyik menaruh uang daerah di deposito. Uang publik seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan tidur di bank,” kata Lukman di Jakarta, Antara, Kamis, 23 November.

    Menurut Lukman, dana sebesar itu seharusnya tidak dibiarkan mengendap di perbankan karena berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

    “Apakah ini murni alasan teknis atau ada kepentingan di luar publik? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti potensi hubungan tidak sehat antara pejabat pengelola keuangan daerah dan pihak bank penerima deposito. Karena itu, Lukman mendesak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta menjelaskan secara rinci penempatan dana tersebut.

    “Sebagai Kepala BPKD, pejabat yang bersangkutan harus memastikan uang daerah bekerja untuk rakyat, bukan tidur di deposito. Di bank mana saja dana Rp14,6 triliun itu ditempatkan? Dalam bentuk apa? Berapa bunganya dan ke mana dialokasikan hasil bunganya?” kata Lukman.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan bahwa dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun tersebut akan digunakan untuk pembayaran proyek-proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran 2025.

    “Itu betul seribu persen (ada dana mengendap). Tetapi memang pola pembayaran APBD Jakarta biasanya melonjak di akhir tahun. Itulah yang kita persiapkan untuk pembayaran pada November dan Desember ini,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Ia mencontohkan, pada akhir 2023 dana mengendap di bank mencapai sekitar Rp16 triliun, dan pada 2024 sebesar Rp18 triliun. Pramono memastikan seluruh dana tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban pembangunan di Ibu Kota.

  • Dana Transfer Dipangkas 24 Persen, Bupati Pasuruan Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan

    Dana Transfer Dipangkas 24 Persen, Bupati Pasuruan Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan adanya penyesuaian anggaran setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah hingga 24 persen. Kondisi ini membuat sejumlah program kerja tahun 2026 harus disesuaikan agar tetap berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan dana transfer tersebut berdampak langsung pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    “Kami sudah menyusun KUA-PPAS 2026 bersama DPRD dengan asumsi anggaran sama seperti tahun 2025, namun ternyata terjadi efisiensi dari pusat,” ujarnya.

    Rusdi menyebut, pihaknya telah mengajukan nota keberatan kepada Kementerian Keuangan. Langkah itu diambil karena pengurangan anggaran dapat mengganggu sejumlah program yang telah direncanakan sejak awal.

    “Jika pengurangan ini tetap berlanjut, kami akan lakukan efisiensi pada program tertentu, tetapi tetap memprioritaskan kegiatan yang strategis dan berdampak langsung ke masyarakat,” tambahnya.

    Ia menegaskan, program prioritas seperti layanan publik dan pembangunan infrastruktur utama akan tetap dijalankan. Sementara itu, program dengan tingkat urgensi rendah akan ditunda atau disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

    Salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah efisiensi anggaran untuk beberapa pos tunjangan pegawai, termasuk tenaga PPPK. Menurut Rusdi, langkah ini diambil agar keuangan daerah tetap seimbang tanpa mengorbankan program vital.

    Mas Rusdi, sapaan akrabnya, juga menjelaskan bahwa meski terjadi pengurangan dana transfer, pihaknya akan berupaya mendapatkan dana Inpres dan Banpres untuk menutup kekurangan anggaran daerah.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, membenarkan adanya pemangkasan dana transfer tersebut. Ia menilai situasi ini harus dihadapi dengan strategi anggaran yang matang agar pembangunan tetap berjalan.

    “Memang ada pengurangan dari pemerintah pusat, tetapi masih ada program presiden seperti Inpres yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi,” jelas Samsul. [ada/kun]

  • HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga membagikan paket sembako di beberapa kabupaten dalam rangkaian kegiatan resesnya di daerah pemilihannya, yakni Sumatera Utara (Sumut) III.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekaligus mendengarkan ragam keluhan dan aspirasi.

    “Sesuai arahan Ketua Umum kami, Pak Bahlil Lahadalia, momentum HUT Golkar ke-61 ini kita manfaatkan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk program politik, tetapi juga melalui aksi nyata seperti berbagi sembako dan bantuan alat pertanian,” kata Lamhot dalam siaran pers tersebut.

    Lamhot melanjutkan kegiatan itu dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di halaman SMA Tunas Karya, Kabupaten Labuhan Batu.

    Tercatat, ada 200 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan itu. Lamhot mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga mampu untuk terus bertahan hidup.

    “Bantuan ini memang tidak besar, tapi kami berharap dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Lamhot Sinaga ke daerah pemilihan.

    Ia menyebut kegiatan itu menjadi bukti nyata perhatian Lamhot Sinaga dan DPP Partai Golkar terhadap masyarakat di daerahnya.

    “Pak Lamhot selalu menunjukkan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata. Ini contoh yang patut diikuti oleh seluruh kader Golkar di daerah,” kata Andi Suhaimi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TKD Dipangkas Rp243 M, Ponorogo Fokus ke Program Pro Rakyat

    TKD Dipangkas Rp243 M, Ponorogo Fokus ke Program Pro Rakyat

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menegaskan tetap memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, meski menghadapi pemangkasan Transfer keuangan daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp243 miliar. Bupati Sugiri Sancoko memastikan, fokus utama pemerintah daerah tidak berubah: anggaran tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat.

    Pemangkasan dana dari pemerintah pusat tersebut berdampak signifikan, termasuk pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menjadi penopang utama pembiayaan daerah. Kondisi ini memaksa Pemkab Ponorogo melakukan penyesuaian ulang plafon anggaran agar program prioritas tetap berjalan.

    “Tentunya kami tetap jalani pemangkasan ini. Bersama DPRD kami hitung bersama lagi, mana yang prioritas didahulukan,” ujar Bupati Sugiri, Kamis (23/10/2025).

    Kang Giri—sapaan akrabnya—mengungkapkan, Pemkab akan menunda sejumlah program tersier yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah memilih mengamankan tiga sektor vital: infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang dinilai sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup warga Ponorogo.

    “Program kami yakin masih bisa dijalankan, walaupun DAU juga terpangkas cukup besar,” katanya.

    Selain melakukan efisiensi pada belanja nonprioritas, Pemkab juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya itu ditempuh melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal, serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan daerah.

    Namun, Kang Giri memastikan langkah peningkatan PAD dilakukan dengan mempertimbangkan daya tahan masyarakat.

    “Tentu kami lakukan secara arif dan tidak mencekik rakyat,” tegasnya.

    Kang Giri menambahkan, pengalaman menghadapi refocusing anggaran saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Ponorogo. Pemerintah daerah telah terbiasa melakukan rasionalisasi fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik. Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tahun depan, mengingat masih banyak program pembangunan yang belum tuntas.

    “Kami tidak protes, tapi kami berdoa dari jauh semoga Allah dengar dan Pak Menteri juga dengar, tidak jadi dipotong,” ujarnya lirih.

    Dengan komitmen menjaga keberlanjutan program pro rakyat, Pemkab Ponorogo menunjukkan bahwa di tengah tekanan fiskal nasional, kebijakan daerah tetap berpihak pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. [end/beq]

  • Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Jember (beritajatim.com) – Desakan pemakzulan terhadap Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dengan alasan ketidakakuran dalam pemerintahan ditampik Moch. Sholeh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya kira sulit. Tidak bisa bupati dan wakil bupati dimakzulkan gara-gara tidak harmonis. Tidak ada dasar hukumnya,” kata Sholeh, Kamis (23/10/2025).

    Desakan pemakzulan ini berasal dari Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB). Puluhan orang pegiatnya menemui Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (21/10/2025), untuk menyuarakan hal tersebut.

    AMJB meminta DPRD Jember memfasilitasi rekonsiliasi Bupati Fawait dan Wabup Djoko. Jika ternyata upaya penyelesaian tersebut gagal, mereka menuntut DPRD Jember untuk bersama-sama memakzulkan atau menurunkan bupati dan wakil bupati sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sholeh menyadari, jika ketidakakuran ini dibiarkan berlarut larut, maka rakyat Jember akan menjadi korban. “Di samping itu kita sangat malu kepada daerah lain dengan kondisi semacam ini,” katanya.

    Namun Sholeh menyarankan kepada masyarakat Jember untuk tidak ikut campur dalam ketidakakuran itu. “Biarkan saja. Biarkan bupatinya begitu, wakil bupatinya begitu, karena ini bagian dari dinamika politik dan masyarakat biar tahu bagaimana kondisi Jember sebenarnya,” katanya.

    “Lebih baik kita tonton, asyik, sambil menikmati kopi pahit. Dinamika ini sangat menarik. Bupatinya begitu, wakil bupatinya juga begitu,” kata Sholeh.

    Menurut Sholeh, disharmoni ini sepenuhnya tanggung jawab partai dan tim pemenangan saat pemilihan kepala daerah. “Partai harus rapat membentuk tim penyelesaian dan melakukan assessment persoalan yang sebenarnya,” katanya.

    Ada tujuh partai parlemen di DPRD Jember yang mengusung pasangan Fawait-Djoko saat pilkada, yakni Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Golkar.

    Namun Sholeh mengingatkan kepada birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar tak ikut larut dalam konflik tersebut. “Birokrasi harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, dan yang paling penting harus bersikap bijak dan netral,” katanya.

    “Birokrat jangan berlaku pilih kasih, karena baik bupati maupun wakilnya merupakan bagian dari pimpinan birokrasi. Ingat jabatan bupati dan wakilnya hanya lima tahun. Sementara jabatan birokrasi lebih panjang. Jadi berperilakulah secara bijak dan netral,” kata Sholeh. [wir]

  • Tiga Nama Lolos Tahap Akhir Seleksi Sekda Bojonegoro, Satu Kandidat Tereliminasi

    Tiga Nama Lolos Tahap Akhir Seleksi Sekda Bojonegoro, Satu Kandidat Tereliminasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro telah mengumumkan hasil seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025. Dari empat peserta yang mengikuti tahapan akhir, hanya tiga nama yang dinyatakan lolos dan direkomendasikan kepada Bupati Bojonegoro.

    Kepala BKPP Bojonegoro, Hari Kristianto, menjelaskan bahwa hasil tersebut merupakan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Tiga nama yang lolos ini merupakan hasil rekomendasi dari BKN,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

    Tiga kandidat yang dinyatakan lolos masing-masing adalah Edi Susanto yang saat ini menjabat Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro, Eka Atikah yang menjabat Sekwan DPRD Kota Blitar, dan Sukaemi yang kini menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

    Sementara itu, satu nama yang tereliminasi dalam tahap akhir seleksi adalah Mahmudi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro. Dengan demikian, tiga nama terbaik tersebut akan diserahkan kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono untuk dipilih satu orang sebagai Sekda definitif.

    Hari menambahkan, Langkah selanjutnya, Bupati akan memilih satu nama dari tiga peserta terbaik untuk ditetapkan sebagai Sekda Bojonegoro definitif. “Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, penetapan Sekda Bojonegoro akan dilakukan pada akhir Oktober 2025,“ imbuhnya.

    Sebagai informasi, posisi Sekda Bojonegoro kosong sejak September 2024 setelah Nurul Azizah mengundurkan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Sejak itu, jabatan strategis Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro tersebut hanya diisi pelaksana tugas (Plt) dan penjabat sementara (Pj), mulai dari Djoko Lukito, Andik Sudjarwo, hingga kini dijabat Plt Sekda Kusnanda Tjatur. [lus/beq]