Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • 6 Tahun Pencak Silat Diakui UNESCO, Kemenbud Tegaskan Komitmen Pelestarian

    6 Tahun Pencak Silat Diakui UNESCO, Kemenbud Tegaskan Komitmen Pelestarian

    Jakarta –

    Dalam rangka enam tahun pencatatan Tradisi Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia oleh UNESCO, Kementerian Kebudayaan bersama Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI) menyelenggarakan kegiatan Tasyakur dan Tafakur: Retrospeksi 6 Tahun Pencak Silat Tradisi Pasca Diakui UNESCO. Acara ini digelar di Gedung Serbaguna Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

    Kehadiran Kementerian Kebudayaan dalam momentum tersebut menegaskan komitmen negara untuk menjaga keberlanjutan, perlindungan, serta penguatan ekosistem Pencak Silat sebagai identitas budaya yang hidup, diwariskan lintas generasi, dan tetap relevan di tengah dinamika zaman.

    UNESCO telah mencatatkan Tradisi Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda untuk Kemanusiaan dalam sidang yang berlangsung di Bogota, Kolombia, pada 2009. Lebih dari sekadar olahraga bela diri khas Indonesia, Pencak Silat merupakan warisan budaya luhur yang sarat akan nilai falsafah, spiritualitas, dan unsur kesenian.

    Dalam orasi budaya yang disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ia menekankan kekayaan budaya dan tradisi bangsa yang telah tercatat sebagai warisan budaya. Hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 2.727 Warisan Budaya Takbenda tingkat nasional, dengan potensi lebih dari 30.000 Objek Pemajuan Kebudayaan. Sementara itu, hingga 2024, sebanyak 16 elemen Warisan Budaya Takbenda Indonesia telah terinskripsi di UNESCO, termasuk Pencak Silat.

    Fadli menegaskan tradisi Pencak Silat sebagai media pendidikan karakter berbasis budaya dan instrumen diplomasi budaya strategis yang harus dilestarikan.

    Menurutnya, pengakuan UNESCO perlu dimaknai sebagai titik tolak ekosistem tradisi Pencak Silat, bukan sebagai seremonial belaka. Sehubungan dengan hal tersebut, Fadli mempertegas komitmen Kementerian Kebudayaan dalam memperkuat pelindungan dan dokumentasi Pencak Silat dan membangun kemitraan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPSTI.

    “Kita berharap ekosistem Pencak Silat semakin terbentuk. Jika ekosistem, khususnya Silat Tradisi, dapat terbentuk dengan baik, maka Pencak Silat Tradisi akan tumbuh dan berkembang di berbagai provinsi di Indonesia,” pungkasnya.

    Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana, Yusron, dalam laporan kegiatan yang disampaikannya menggarisbawahi pentingnya menentukan arah Pencak Silat ke depan.

    “Kita berharap, selain mensyukuri penetapan ini, kita merenungkan kembali arah Pencak Silat Tradisi setelah dinyatakan sebagai Warisan Budaya Takbenda dunia, milik bangsa Indonesia,” tuainya.

    Berangkat dari tema besar yang mengusung pesan retrospeksi, Ketua Umum KPSTI, Mahfudz Abdurrahman, mendorong agar warisan budaya Pencak Silat tidak hanya sekadar diakui, tetapi juga terus eksis, dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, serta tampil di panggung dunia melalui pelestarian yang dilakukan secara kolaboratif.

    Langkah strategis tak hanya berfokus pada bidang teknis, tetapi juga aksi kolaboratif yang dirancang secara masif dan sistematis.

    “Komunitas Pencak Silat, IPSI, KPSTI, kemudian organisasi lainnya yang mewadahi Pencak Silat berkewajiban melestarikan, mendayagunakan warisan-warisan, terutama warisan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda,” jelasnya.

    Bertepatan dengan momentum tersebut, KPSTI turut menyerahkan KPSTI Award kepada para tokoh, baik pejabat publik, budayawan, akademisi, praktisi, maupun komunitas atau lembaga yang dinilai memiliki dedikasi dalam mengusulkan, memajukan, serta mengupayakan pelestarian berkelanjutan Tradisi Pencak Silat hingga diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda.

    Fadli Zon menjadi salah satu penerima KPSTI Award bersama sejumlah tokoh lainnya, di antaranya Bapak Pencak Silat Dunia Eddie Marzuki Nalapraya (alm.), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, budayawan sekaligus akademisi Arief Rachman, Edwin Sanjaya, serta Edi Sedyawati (alm.).

    Dalam kesempatan tersebut, Fadli didampingi Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan dan Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Sjamsul Hadi. Turut hadir sejumlah tamu undangan, antara lain Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta Herinto Sidik Iriansyah, budayawan Jatnika Nanggamiharja, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, perwakilan anggota DPRD DKI Jakarta.

    Turut hadir pengurus Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), serta berbagai komunitas dan tokoh pencak silat.

    (akn/ega)

  • Solidaritas BK DPRD DKI Serahkan Rp 359,6 Juta untuk Sumatera dan Penghargaan Megapolitan 14 Desember 2025

    Solidaritas BK DPRD DKI Serahkan Rp 359,6 Juta untuk Sumatera dan Penghargaan Megapolitan 14 Desember 2025

    Solidaritas BK DPRD DKI Serahkan Rp 359,6 Juta untuk Sumatera dan Penghargaan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Malam puncak BK Award 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jakarta, Sabtu (13/12/2025), menjadi potret dua wajah parlemen daerah yakni menilai kinerja internal sekaligus menunjukkan kepedulian kemanusiaan.
    Dalam rangkaian acara tersebut, Badan Kehormatan (BK)
    DPRD DKI Jakarta
    menggalang donasi untuk membantu korban bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
    Hingga Sabtu malam, pukul 21.20 WIB, total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 359.681.648 dan masih berpotensi bertambah.
    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, seluruh dana akan disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta agar bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah terdampak.
    “Seluruh dana yang terkumpul akan diserahkan secara tunai kepada BPBD DKI Jakarta untuk kemudian disalurkan dan dibelanjakan sesuai kebutuhan di daerah terdampak bencana,” ujar Khoirudin.
    Menurut dia, penggalangan donasi ini merupakan bentuk solidaritas DPRD DKI Jakarta terhadap masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatra.
    BPBD DKI Jakarta ditunjuk untuk memastikan proses distribusi berjalan tepat sasaran.
    Di sisi lain, malam tersebut juga menjadi panggung pemberian BK Award 2025, ajang apresiasi bagi anggota dewan dan tenaga pendukung yang dinilai memiliki kinerja serta integritas terbaik sepanjang tahun.
    Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Yudha Permana menjelaskan, BK Award digelar sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja lembaga legislatif kepada masyarakat dan direncanakan menjadi agenda rutin tahunan.
    “Terkait BK Award, ke depan kegiatan ini akan kami laksanakan secara rutin setiap tahun. Kami berharap ini menjadi budaya baik sekaligus bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada warga Jakarta,” kata Yudha.
    Ia menambahkan, pelaksanaan BK Award 2025 menjadi yang pertama dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas.
    “Kegiatan ini menjadi yang pertama dilakukan DPRD DKI Jakarta, dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga, pelajar, dan mahasiswa untuk bertemu serta berdiskusi langsung dengan anggota dewan,” ujarnya.
    Penilaian BK Award 2025 dilakukan sejak Januari 2025 dengan tujuh kategori penghargaan.
    Proses penilaian didasarkan pada indikator objektif, antara lain tingkat kehadiran rapat, kinerja legislasi, laporan pertanggungjawaban, pelayanan publik, serta upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat.
    Salah satu penerima penghargaan adalah Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, Riano P Ahmad, yang meraih kategori Anggota Dewan dengan Tingkat Kehadiran Terbaik.
    Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu tercatat sebagai salah satu dewan paling rajin menghadiri rapat, khususnya agenda Komisi A, sepanjang setahun terakhir.
    Menanggapi penghargaan tersebut, Riano menilai kehadiran dalam rapat sebagai kewajiban dasar anggota dewan, mengingat setiap keputusan yang dibahas berdampak langsung pada warga.
    “Bahkan, sejak saya pertama kali jadi dewan di periode 2014-2009 lalu, saya terus berusaha menjalankan tugas-tugas dewan dengan baik. Sehingga saya selalu menghadiri rapat-rapat di dewan karena itu menyangkut kebijakan publik yang berdampak langsung pada warga yang saya wakili,” kata Riano.
    Riano juga mengapresiasi kepercayaan warga, khususnya di Daerah Pemilihan Jakarta Pusat 1, yang telah memilihnya hingga tiga periode.
    Ia mengaku tidak pernah menargetkan penghargaan tersebut dan memilih fokus menjalankan tugas kedewanan.
    “Jadi, yang saya lakukan adalah bersungguh-sungguh dalam mendengarkan aspirasi warga dan meneruskannya ke meja dewan. Kemudian disampaikan ke eksekutif di Pemprov DKI, itu saja,” katanya.
    Selain kategori kehadiran terbaik, BK Award 2025 juga memberikan penghargaan di berbagai kategori lainnya. Berikut daftar lengkap penerima BK Award 2025:
    Anggota Dewan Kinerja Terbaik
    Anggota Dewan Pendatang Baru Terbaik
    Anggota Dewan Terpopuler
    Anggota Dewan Terinspiratif
    Apresiasi Kinerja Pimpinan Dewan
    Tenaga Pendukung Anggota Dewan Terbaik
    Melalui penggalangan donasi dan penyelenggaraan BK Award 2025, DPRD Jakarta berupaya menampilkan wajah parlemen yang tidak hanya dinilai dari kinerja, tapi juga kepedulian.
    (Reporter: Ruby Rachmadina : Editor: Nawir Arsyad Akbar)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah Kerap Terjerat Korupsi, KPK Sebut karena Besarnya Biaya Politik

    Kepala Daerah Kerap Terjerat Korupsi, KPK Sebut karena Besarnya Biaya Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kebutuhan biaya yang besar dalam aktivitas politik membuka celah tindakan korupsi. Hal ini setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya membayar utang kampanye Pilkada 2025 senilai Rp5,25 miliar dari uang suap.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan biaya besar dalam perpolitikan membuat seseorang berupaya mengembalikan modal yang telah terpakai selama aktivitas politik, khususnya kampanye. Salah satu caranya adalah melakukan korupsi.

    “Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih lalu punya beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut, yang sayangnya kemudian dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Menurutnya, fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai.

    Apalagi, kata Budi, laporan keuangan partai politik tidak akuntabel dan transparan sehingga membuka peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

    “KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,” jelas Budi.

    Selain itu, lemahnya integrasi rekrutmen kaderisasi turut memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kaderisasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya melalui Direktorat Monitoring masih melengkapi kajian ini dan hasil dari kajian akan diberikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

    Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

    Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

    Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

  • Kronologi 17 Sales Obat Herbal Diboyong Warga ke Kantor Polisi

    Kronologi 17 Sales Obat Herbal Diboyong Warga ke Kantor Polisi

    Liputan6.com, Jakarta – Warga Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, mengamankan 17 orang sales marketing obat herbal dan membawanya ke Mapolsek Sumberejo, Sabtu (13/12/2025). Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial.

    Belasan sales itu diamankan warga karena diduga memiliki modus yang mirip dengan pelaku hipnotis yang sebelumnya meresahkan masyarakat setempat. Kecurigaan muncul saat para sales menawarkan produk herbal dari rumah ke rumah.

    Dalam video amatir yang diterima Liputan6.com, tampak puluhan warga bersama aparat kepolisian mengamankan 17 orang sales di sebuah ruangan Mapolsek Sumberejo.

    “Diduga pelaku hipnotis sudah diamankan, ini sebagian kelompoknya. Sebagian lagi ada sekitar delapan orang masih berkeliaran,” ujar perekam video dalam rekaman tersebut.

    Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko membenarkan adanya penyerahan 17 orang yang diduga pelaku hipnotis oleh warga ke Polsek Sumberejo.

    Dia menjelaskan, belasan orang tersebut merupakan sales dari PT Mayer Centiri, perusahaan yang bergerak di bidang marketing herbal dan berlokasi di Bandar Lampung.

    “Setelah dilakukan interogasi oleh Polsek Sumberejo dan dipertemukan dengan para korban hipnotis sebelumnya, korban menyatakan bahwa 17 orang tersebut bukan pelaku hipnotis yang merugikan mereka,” kata Rahmad dikonfirmasi Liputan6.com, Minggu (14/12).

    Dia bilang, dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan adanya tindak pidana maupun laporan kerugian dari masyarakat. Para korban juga mengaku tidak mengenali satu pun dari 17 orang yang diamankan warga.

    “Tidak ada laporan polisi, tidak ada korban, sehingga ke-17 orang tersebut dipulangkan dalam keadaan sehat dan baik,” jelasnya.

    Proses pemulangan para sales itu turut disaksikan oleh anggota DPRD Tanggamus, camat, serta kepala pekon setempat.

    Kapolres menambahkan, berdasarkan keterangan warga, para sales tersebut diamankan lantaran sebelumnya memang terjadi kasus hipnotis dengan modus serupa di wilayah tersebut.

    “Menurut keterangan warga, mereka diamankan karena sebelumnya ada peristiwa hipnotis dengan modus yang mirip,” ungkapnya.

    Terkait kejadian itu, dia mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat kepolisian.

    “Apabila ada seseorang yang dicurigai, silakan berkoordinasi dengan aparat dan perangkat pekon,” tegasnya.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali kegiatan ronda dan siskamling guna menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, warga diminta melapor apabila ada orang asing yang menginap atau melakukan aktivitas di lingkungan sekitar.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

    Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini selama 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Sabtu (13/12/2025) hingga Minggu (14/12/2025) pagi menjadi perhatian pembaca.

    Beberapa di antaranya, yakni DPR yang menilai polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi dinilai tak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga Prof M Nuh resmi menjadi katib Aam PBNU.

    5 Isu Politik Hukum-Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Polemik Perpol 10/2025, DPR Nilai Tak Bertentangan Putusan MK

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Menurut Jamaludin, Perpol 10/2025 justru menjadi instrumen teknis untuk memastikan anggota Polri tetap menjalankan kewenangannya sesuai koridor hukum.

    “Perpol adalah instrumen teknis internal untuk menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang kepada Polri. Jadi, keliru jika langsung dinilai menabrak putusan MK,” ujar Jamaludin, Sabtu (13/12/2025).

    Ia menjelaskan, putusan MK berada pada tataran prinsip konstitusional, seperti due process of law dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu, Perpol 10/2025 berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan di lapangan.

    Jamaludin juga menegaskan setiap produk hukum memiliki asas presumptio iustae causa, yakni dianggap sah dan mengikat sejak diundangkan hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Oleh karena itu, keabsahan perpol tidak dapat digugurkan hanya melalui opini publik.

    2. Pakar Nilai Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Perparah Demokrasi

    Pakar Politik Kontemporer Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Caroline Paskarina menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD berpotensi memperparah persoalan demokrasi di Indonesia.

    Menurut Caroline, di tengah menurunnya kualitas demokrasi, melemahnya kepercayaan publik, serta menguatnya elitisme politik, pengalihan mekanisme pilkada dari rakyat ke DPRD justru berisiko mempersempit ruang partisipasi politik warga.

    “Dalam kondisi seperti ini, wacana pilkada oleh DPRD berpotensi memperdalam problem demokrasi, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.

    Ia menilai mekanisme pilkada tertutup dapat menggerus legitimasi kepala daerah karena semakin menjauh dari basis dukungan publik secara langsung.

    3. Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

    Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Utara.

    “Alhamdulillah, Sumatera Utara sudah lebih baik sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari,” ujar Prabowo saat meninjau pengungsian di Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).

    Prabowo menegaskan seluruh kekuatan negara, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian PUPR, akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

    4. Insiden Maut Kalibata, Polda Metro Kaji Ulang SOP Penarikan Kendaraan

    Polda Metro Jaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standard operating procedure (SOP) penarikan kendaraan oleh penagih utang menyusul insiden pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan, yang menewaskan dua orang.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan penarikan kendaraan seharusnya dilakukan melalui mekanisme administratif, bukan secara paksa di jalan.

    “Bukan mengambil atau memberhentikan secara paksa customer yang ada di jalanan,” tegasnya.

    5. Prof Mohammad Nuh Resmi Menjadi Katib Aam PBNU

    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Prof Dr Mohammad Nuh sebagai katib Aam PBNU menggantikan KH Akhmad Said Asrori. Keputusan tersebut diambil dalam rapat harian gabungan Syuriah dan Tanfiziah PBNU di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Prof Mohammad Mukri, penunjukan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta konsolidasi internal PBNU menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Muktamar NU mendatang.

  • PPP Jember Siapkan 155 Kader Pemimpin untuk Hadapi Pemilu

    PPP Jember Siapkan 155 Kader Pemimpin untuk Hadapi Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyiapkan 155 kader pemimpin untuk menghadapi pemilihan umum mendatang.

    Masing-masing 31 pengurus anak cabang di tingkat kecamatan mengirinkab tiga kader pria dan dua kader perempuan yang berusia di bawah 35 tahun, untuk diikutsertakan dalam Latihan Kepemimpinan Kader Dasar, di Hotel Royal, Jember, Sabtu dan Minggu, 13-14 Desember 2025.

    “Sukarno pernah mengatakan, ‘Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia’. Karena itu hari ini kita hadirkan bukan hanya 10 pemuda, tapi 155 peserta di bawah usia 35 untuk mengguncang Kabupaten Jember dan insya Allah kita akan siap untuk menghadapi pemiu yang akan datang,” kata Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq, dalam sambutannya, Sabtu (13/12/2025).

    Setelah LKK Dasar di tingkat kabupaten, PPP Jember akan menggelar LKK Dasar tingkat kecamatan yang diikuti kader tingkat ranting atau desa. “Ini bukti keseriusan kami ingin PPP besar, kita harus mulai menggarap kaderisasi untuk mempersiapkan kader-kader PPP di masa depan,” kata Madini.

    Madini mengingatkan, pemilih pada pemilu mendatang akan didominasu kaum muda. “Kalau kita tidak mulai menggarap anak-anak muda, PPP ini akan jadi partai orang-orang tua,” katanya.

    Target PPP pada pemilu mendatang adalah memiliki wakil di tujuh daerah pemilihan DPRD Jember. Menurut Madini, oara peserta pelatihan kader dasar ini akan menjadi mesin penggerak partai. [wir]

  • Pelaku Industri Event Waswas soal Rancangan Aturan Kawasan Tanpa Rokok

    Pelaku Industri Event Waswas soal Rancangan Aturan Kawasan Tanpa Rokok

    Jakarta –

    Rencana pelarangan total produk tembakau di seluruh DKI Jakarta, yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) oleh DPRD Jakarta, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri event.

    Ketua DPD Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) DKI Jakarta, Eka Nugraha menyoroti salah satu aturan larangan mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor di Kawasan Tanpa Rokok; dan/atau menjual, dan/atau membeli Rokok di Kawasan Tanpa Rokok. Aturan itu tertuang dalam Ranperda KTR pasal 18 ayat 2.

    Eka mengkhawatirkan bahwa larangan total dalam Ranperda KTR ini akan mematikan sektor event. Apalagi, dia bilang belakangan, penekanan efisiensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdampak pada sepinya event.

    Pihaknya berharap Ranperda KTR yang sedang dirancang oleh DPRD DKI Jakarta tidak serta merta menerapkan pelarangan total terhadap iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau.

    “Bukan hanya regulasi pertembakauan, tapi semuanya. Bagaimana harus sinkron dan kolaborasi agar industri ini dapat berjalan. Segmen industri event itu banyak sekali tantangannya di regulasi, di perizinan. Kami butuh perlindungan dan dukungan pemerintah,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

    Ia menekankan pentingnya agar para pelaku industri event turut dilibatkan untuk memberikan pandangan terkait setiap regulasi yang akan mengatur segmen usaha mereka. Karena sejauh ini, dia mengaku tidak pernah diajak berdiskusi oleh para pembuat kebijakan terkait pelarangan total tersebut.

    “Kami belum pernah diundang, belum dilibatkan. Suara pelaku industri event seharusnya didengar. Kami juga tidak pernah diundang dalam rapat dengar pendapat terkait pelarangan total iklan, promosi, dan sponsorship Ranperda KTR. Tolong kami diajak bicara dulu para pelaku industrinya, sehingga nanti sebuah kebijakan yang lahir baik untuk semua pihak,” ucap Eka.

    Survei Industri Event Nasional 2024-2025 mencatat bahwa terdapat sebanyak 8.777 event yang tersebar di 34 provinsi dengan total nilai ekonomi mencapai Rp 84,46 triliun sepanjang tahun lalu. Aktivitas ini diperkirakan mampu menggerakkan hingga 8,8 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.

    IVENDO juga menyampaikan bahwa sejak bulan Februari nilai bisnis yang telah hilang mencapai Rp 429,23 miliar akibat adanya pembatalan paska diterbitkannya kebijakan penghematan.

    Di Jakarta, event yang paling banyak digelar didominasi oleh festival musik, yakni sebanyak 187 jenis event. Selain itu, terdapat pula atraksi digital sebanyak 105 jenis, dan pameran seni serta musik sebanyak 68 jenis.

    (ada/ara)

  • Hadiri Muskercab PCNU, Mbak Wali Ajak Kuatkan Sinergi Mewujudkan NU Yang Adaptif, Kolaboratif dan Inklusif

    Hadiri Muskercab PCNU, Mbak Wali Ajak Kuatkan Sinergi Mewujudkan NU Yang Adaptif, Kolaboratif dan Inklusif

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengikuti Musyawarah Kerja Ke-III Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri yang diselenggarakan di Aula Gedung E Universitas Islam Kadiri, Sabtu (13/12/2025). Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Ke-III ini mengusung tema “Khidmah Jam’iyyah Menuju Nahdlatul Ulama Kota Kediri yang Adaptif, Kolaboratif, dan Inklusif di Era Keberlanjutan.”

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PCNU Kota Kediri yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan sosial-keagamaan serta memperkuat ketahanan masyarakat di Kota Kediri.

    Mbak Wali juga menuturkan bahwa Kota Kediri saat ini tengah menghadapi berbagai dinamika penting. Pertama, di bidang pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Pemerintah Kota Kediri menyambut baik kolaborasi dengan pesantren, Lembaga Ma’arif, serta seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

    “Di tengah derasnya arus digital dan tantangan degradasi moral, peran dan bimbingan para kiai dinilai sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah,” imbuhnya.

    Kedua, di sektor ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian besar terhadap penguatan UMKM, koperasi, serta kemandirian ekonomi keluarga. Untuk itu, Wali Kota termuda ini mengajak PCNU beserta badan otonom dan lembaga-lembaga NU untuk bersama-sama memperkuat dan menumbuhkan usaha berbasis jamaah, mendorong digitalisasi UMKM, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi di lingkungan masjid, musala, dan pesantren.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa dengan adanya Muskercab ini menjadi ruang bermusyawarah untuk menentukan arah besar khidmah PCNU bagi umat dan Kota Kediri. Rangkaian agenda yang tersusun, mulai dari iftitah, pleno tata tertib, sidang komisi, hingga bahtsul masail, merupakan ikhtiar Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan zaman.

    Menutup sambutannya, Wali Kota Kediri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musyawarah Kerja Ke-III PCNU Kota Kediri Tahun 2025. “Saya berharap seluruh rangkaian musyawarah dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan kemajuan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Rais Syuriah PCNU Kota Kediri KH Abdul Hamid Abdul Qodir, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri A. Zamroni, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Manisrenggo David Hendra, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Pemkot Mojokerto Perkuat Kapasitas Petani Jeruk, Siapkan Wisata Petik Jeruk di TBM

    Pemkot Mojokerto Perkuat Kapasitas Petani Jeruk, Siapkan Wisata Petik Jeruk di TBM

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat kapasitas petani jeruk melalui Pelatihan Budidaya Jeruk yang digelar di PLUT Maja Citra Kinarya. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas jeruk sekaligus menyiapkan wisata petik jeruk di kawasan Taman Bahari Mojopahit (TBM).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi bersama para petani jeruk yang sebelumnya digelar di Kantor Kelurahan Pulorejo pada November 2025 lalu. “Kita sudah diskusi awal di sana, kemudian saya tindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan panjenengan,” ungkapnya, Sabtu (13/12/2025).

    Yakni dengan melakukan kegiatan pelatihan di penghujung tahun. Wisata petik jeruk menjadi salah satu segmen penting dalam pengembangan kawasan TBM yang terintegrasi dengan wisata susur sungai. Meski luas lahan jeruk di Kota Mojokerto tergolong terbatas, Ning Ita (sapaan akrab, red), optimistis hasilnya dapat maksimal apabila dikelola dengan baik.

    “Artinya panjenengan sampun mendapatkan ilmu bagaimana supaya jeruk yang kita tanam di Bantaran Sungai Ngotok ini sesuai harapan kita bersama. Buahnya bisa lebat dan juga manis. Lahannya memang tidak luas, tapi kalau dikelola dengan baik, hasilnya bisa maksimal. Jeruk ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus mendukung pariwisata Kota Mojokerto,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Mojokerto, Novi Raharjo menjelaskan bahwa, Pelatihan Budidaya Jeruk hari pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2025 lalu. Materi yang diberikan meliputi pengolahan lahan, perawatan tanaman, rekayasa tanaman, hingga pengendalian hama.

    “Panen pertama dan kedua biasanya masih masam atau kecut. Namun pada panen ketiga, kualitas buah bisa ditingkatkan menjadi lebih manis melalui berbagai intervensi dan rekayasa tanaman yang telah diajarkan oleh narasumber,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pada hari kedua pelatihan difokuskan pada konsep agrowisata, mengingat kebun jeruk berada di kawasan pariwisata TBM. Denganbtema agrowisata, artinya mengaitkan kegiatan pertanian dengan sektor pariwisata, karena lahan jeruk ini berada di kawasan Taman Bahari Mojopahit.

    Untuk semakin meramaikan kawasan TBM, Pemkot Mojokerto juga telah menggelar berbagai kegiatan dan event, mulai dari fun run hingga kegiatan kepramukaan. Saat ini, kawasan petik jeruk di bantaran Sungai Ngotok dikelola oleh enam kelompok petani jeruk, yang terdiri dari empat kelompok di sisi selatan sungai dalam kawasan TBM dan dua kelompok pengelola di sisi utara sungai.

    Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dua anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Gerindra yang ikut berdiskusi dan menyerap aspirasi para petani peserta pelatihan. [tin/ian]

  • Sampah di Tangsel Juga Menumpuk di Dekat Kantor DPRD-Puskesmas Serpong

    Sampah di Tangsel Juga Menumpuk di Dekat Kantor DPRD-Puskesmas Serpong

    Jakarta –

    Selain di kawasan Ciputat, sampah juga menumpuk di wilayah Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Bahkan, sampah tersebut menggunung di dekat Kantor DPRD Tangerang Selatan dan Puskesmas Serpong.

    Pantauan detikcom di Jalan Raya Serpong, Sabtu (13/12/2025), tumpukan sampah terlihat di trotoar jalan dekat Gedung DPRD Kota Tangsel. Tumpukan sampah ini tampak di beberapa titik sepanjang trotoar di sekitar gedung DPRD Kota Tangsel. Tak sampai di situ, tumpukan sampah kembali ditemui di depan Puskesmas Serpong I.

    Tumpukan sampah tersebut menimbulkan bau tak sedap yang menyengat. Tak jarang warga yang melintas di sekitar lokasi menutup hidung akibat bau yang menusuk penciuman.

    Tumpukan sampah di Puskesmas Serpong I, Tangerang Selatan (Tangsel) (Kurniawan Fadilah/detikcom)

    Mayoritas sampah dibungkus kantong plastik berwarna merah, putih, dan hitam. Sampah-sampah tersebut didominasi sampah rumah tangga.

    Pedagang bunga di dekat tumpukan sampah, Rizal, mengaku hampir sepekan sampah belum diangkut. Ia pun merasa terganggu dengan kondisi bau sampah.

    Sampah di dekat Kantor DPRD Tangerang Selatan (Tangsel), Kawasan Serpong. Foto: Kurniawan Fadilah/detikcom

    Sampah di Ciputat

    Kawasan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), dipenuhi tumpukan sampah di sejumlah titik. Tumpukan sampah ini muncul lantaran sudah empat hari tidak ada pihak dari dinas yang mengangkut sampah di wilayah Ciputat.

    Hal ini diungkapkan warga bernama Sarman saat ditemui detikcom di sekitar flyover Ciputat, Tangsel. Sarman mengaku sudah empat hari melihat tumpukan sampah tak kunjung diangkut.

    Sarman menilai kondisi tersebut tak biasa. Sebab, dalam kondisi normal, selalu ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang rutin mengangkut sampah warga.

    “Biasanya ada dari DLH yang ngangkatin. Ini sudah tiga hari nggak ada. Katanya nggak ada armadanya buat ngangkut,” ungkap Sarman.

    Warga lainnya, Eko, juga menyampaikan hal serupa. Namun, Eko menjelaskan, berdasarkan informasi yang ia ketahui, sampah tak kunjung diangkut hingga menumpuk akibat penutupan TPS Ciputat serta persoalan di TPA Cipeucang, Serpong.

    “Katanya sih, yang saya dengar-tapi nggak tahu juga benar apa nggak-pertama TPS di Pasar Ciputat ditutup. Terus kedua, TPA-nya di Serpong bermasalah. Kan ramai juga di media,” jelas Eko.

    (kuf/aik)